JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah akan memindahkan pelabuhan impor atau entry point untuk sejumlah komoditas industri tertentu ke wilayah Indonesia timur.

Tiga titik yang ditetapkan untuk pelabuhan impor yakni Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara dan Pelabuhan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Agus, hal tersebut bertujuan melindungi industri manufaktur dalam negeri.

PIXABAY/PETER LINDENAU Ilustrasi ekspor impor, kegiatan ekspor dan impor.

"Ini sesuai dengan usulan memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia," ujar Agus dilansir siaran pers Kemenperin, Senin (4/11/2024).

"Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional," ungkapnya.

Agus menyebutkan, alasan pemindahan entry point untuk sejumlah komoditas tersebut karena rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal.

Dengan demikian, pemindahan pelabuhan impor ke kawasan Indonesia bagian timur akan menjadi fokus Kabinet Merah Putih.

"Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” tegas Agus Gumiwang.

Adapun pemindahan pelabuhan impor ke wilayah Indonesia timur itu merupakan salah satu program quick wins yang dirumuskan Kemenperin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target pemerintah.

SHUTTERSTOCK/JASEN WRIGHT Ilustrasi manufaktur.

Selain pemindahan pelabuhan impor, Agus Gumiwang menyatakan pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Regulasi ini diharapkan dapat segara disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

“Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changer dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menargetkan pemindahan pelabuhan pintu masuk barang impor ke luar Pulau Jawa bisa dilaksanakan paling lambat tahun ini.

Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Kemenperin Muhammad Taufiq mengatakan, rencana pemindahan pelabuhan tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

“Sejauh ini masih proses pembahasan karena ini menyangkut seluruh kementerian dan lembaga terkait karena berkaitan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Saya berharap tahun ini supaya ada dampak signifikan untuk usaha dalam negeri,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Taufiq mengungkapkan, pemindahan pintu pelabuhan impor tidak kunjung dilakukan lantaran infrastruktur yang kurang memadai.

Selain itu, tidak banyak pelabuhan di luar Pulau Jawa yang dapat melayani kapal khusus ekspor-impor

PT Pelindo (Persero) terus melakukan percepatan layanan di pelabuhan terutama pasca merger. Pelindo menyatakan, durasi parkir kapal atau port stay di pelabuhan kini telah semakin cepat.

Group Head Corporate Transformation & Program Management Pelindo, Mona Yudika mengatakan, percepatan pada waktu parkir kapal ini memberikan dampak berganda. Dia menyebut, waktu parkir kapal di Pelabuhan Sorong sebelumnya 3 hari.

"Kita ambil contoh adalah di Sorong, Sorong itu untuk satu kapal melakukan bongkar muat, sebelum kita melakukan transformasi itu 3 hari," katanya

Dia mengatakan, waktu parkir kapal 3 hari karena kemungkinan sebagian besar pekerja beribadah pada hari Minggu. Dengan adanya transformasi terutama pada sumber daya manusia (SDM), pihaknya berkoordinasi dengan pemuka agama di sana dan meyakinkan setelah ibadah operasional bisa berlanjut.

Dia juga mengatakan, dengan implementasi sistem, waktu parkir kapal bisa menjadi 1 hari.

"Dengan kita melakukan implementasi sistem dan sebagainya itu bisa mengurangi port stay dari 3 hari menjadi 1 hari," katanya.

Bagi pengguna jasa, terangnya, percepatan waktu parkir kapal itu bisa menghasilkan keuntungan efisiensi.

"Bayangkan misalkan satu kapal itu, chartered-nya atau biaya sewanya misalnya kita analogikan kita bicara misalnya satu kapal itu ada dia angka Rp 2 miliar per hari. Bayangkan kita mengurangi dari 3 hari menjadi 1 hari seberapa besar efisiensi yang bisa dilakukan, itu dari sisi pengguna jasa," ungkapnya.