Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyebutkan Inefisiensi jaringan pelayaran dan disparitas akibat ketidakpastian ekonomi yang terjadi saat ini merupakan tantangan upaya penurunan biaya logistik.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ardhy Wahyu Basuki mengatakan ketidakseimbangan ekonomi yang berimbas pada disparitas kargo dan inefisiensi jaringan pelayaran harus segera diatasi.

“Untuk menghadapi tantangan ini, Pelindo mendorong efisiensi rute logistik melalui optimalisasi jaringan hub and spoke, dengan melakukan konsolidasi kargo di pelabuhan utama,” kata Ardhy kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Langkah tersebut diharapkan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, memperbesar kapasitas muatan, dan mengurangi ketergantungan pada rute direct port-to-port. Dengan demikian, biaya logistik antar wilayah, khususnya dari Barat ke Timur, dapat ditekan.

Ardhy juga mengklaim pelabuhan memiliki peran strategis dalam rantai pasok logistik, terutama melalui efisiensi port stay dan cargo stay.

Peningkatan performa pelabuhan dapat mempercepat perputaran barang, memberikan efisiensi biaya operasional bagi pelaku usaha, terutama bagi shipping line, dan menciptakan service level agreement yang optimal.

“Upaya Pelindo untuk menurunkan durasi port-stay dan cargo stay sejalan dengan transformasi dan standarisasi layanan operasional yang dilakukan.

Sebagai contoh, standarisasi layanan di Pelabuhan Sorong berhasil meningkatkan produktivitas dari 10 boks per jam menjadi rata-rata 24 boks per jam. Hal ini menurunkan durasi port stay dan cargo stay dari 72 jam menjadi rata-rata 24 jam.

Ardhy mengatakan Pelindo juga terus berupaya melakukan digitalisasi layanan operasional, seperti implementasi sistem layanan peti kemas (Palapa) serta layanan non-peti kemas (PTOS-M) dan Sistem Layanan Kapal (Phinnisi) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (persero) Pelindo berupaya menaikkan volume lalu lintas arus barang dengan mendorong pembangunan pelabuhan terintegrasi di tengah kondisi ekonomi global dan Indonesia yang cenderung stagnan.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menuturkan untuk membangun ekosistem logistik nasional dibutuhkan perbaikan layanan dalam mengatasi arus barang di pelabuhan. Salah satunya, lanjut dia, melakukan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan.

Saat ini, tuturnya, Pelindo mulai bergerak dari pelayanan pelabuhan (gateway) yang efisien menuju traffic stimulator yang tujuannya adalah menciptakan biaya logistik yang lebih efisien dan sekaligus mendorong penguatan ekonomi kawasan.

“Dengan kondisi ekonomi global dan Indonesia yang cenderung stagnan, lalu lintas arus barang akan meningkat terbatas. Karena itu, Pelindo berkepentingan menaikkan volume lalu lintas arus barang dengan mendorong pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri [hinterland] agar pertumbuhan perusahaan bisa meningkat lebih tinggi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki mengatakan bahwa kenaikan arus barang nonpetikemas pada Semester I/2024 didukung oleh tren positif kinerja operasional terutama di Pelabuhan Balikpapan, Gresik, Kotabaru, Tanjung Perak dan Belawan.

Pelindo, lanjutnya, berupaya meningkatkan produktivitas dan kapasitas komersial dengan melakukan transformasi berfokus pada standardisasi dan sistemasi layanan di terminal bongkar muat, komersial di terminal, efisiensi pengelolaan terminal, dan memperkuat bisnis melalui interkoneksi terminal serta kolaborasi dengan pemilik kargo.

Selain itu, Pelindo juga mencatat kenaikan dari sisi arus petikemas, kapal dan penumpang. Arus petikemas naik sebesar 5% atau sebesar 8,8 juta TEUs. Hal yang sama terjadi pada arus kapal dan penumpang yang sama-sama naik 9% di periode yang sama tahun lalu, arus kapal sebesar 674 juta GT dan arus penumpang sebanyak 9,9 juta orang.

Dia berharap dengan pesatnya perkembangan industri di Indonesia, sektor logistik nasional diharapkan dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu pendorong utama transformasi ini adalah pengembangan kawasan industri terintegrasi yang terletak di Gresik, Jawa timur, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Langkah PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo ini memainkan peran penting dalam upaya pengintegrasian sektor logistik dan industri, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

JIIPE, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), merupakan kawasan yang terintegrasi antara pelabuhan laut dalam, kawasan industri, dan perumahan. Infrastruktur ini menyediakan solusi logistik yang efisien dan cepat, khususnya bagi industri yang berorientasi ekspor.

Dia optimistis keberadaan JIIPE ini, memiliki peran dalam memperkuat rantai pasok nasional dengan menyediakan fasilitas pelabuhan yang mampu menangani kapal besar serta mempercepat arus barang baik domestik maupun internasional. Melalui JIIPE, Pelindo berharap dapat ikut ambil bagian secara aktif dalam memperbaiki sektor logistik nasional melalui peningkatan efisiensi operasional.

Adapun pemerintah juga telah menargetkan penurunan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari Produk domestik bruto (PDB) pada periode 2024-2045, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengandalkan sejumlah BUMN bidang transportasi yang tergabung untuk menekan biaya logistik.

Erick mengklaim kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti InJourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga membuat pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.

Menteri BUMN periode kedua itu memastikan koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak terkait penurunan biaya logistik di sektor transportasi untuk mendukung program swasembada pangan, energi dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga mengklaim, sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14%. Meski demikian, biaya logistik Indonesia masih termasuk mahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkan koordinasi dengan Menteri Perhubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," kata Erick dalam keterangan resmi, Selasa (29/10/2024).

Erick mengklaim pihaknya ingin meningkatkan integrasi moda transportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun internasional.

Biaya logistik yang mahal sudah dikeluhkan pengusaha. Salah satunya dari Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki).

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) menyebutkan biaya logistik industri keramik lokal ke wilayah Indonesia lebih mahal dibandingkan biaya logistik China masuk ke Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menyebutkan kontainer China yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak hanya dikenakan biaya logistik sebesar US$350 juta hingga US$400 juta per kontainer.

Sementara itu, biaya yang harus dikeluarkan produsen lokal dengan rute Jakarta - Medan sebesar US$650 juta, Jakarta - Makassar sebesar US$760 juta, Surabaya- Makassar sebesar US$600 juta sementara Surabaya - Medan sebesar US$720 juta.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi untuk membahas penurunan biaya logistik.

Menurut AHY, saat ini biaya logistik masih menjadi tantangan bagi para pelaku usaha. Sehingga dengan biaya logistik yang mahal tentu akan berpengaruh terhadap harga jual barang kepada masyarakat.

"Cost of logistic, ini juga sering menjadi tantangan, dan ini sering sekali menjadi beban transportasinya. Kita harus kurangi," kata AHY usai bertemu Menhub di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

AHY menjelaskan, biaya logistik di Indonesia masih menjadi salah satu isu utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur dan efisiensi, biaya logistik Indonesia tetap lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

"Sehingga antara biaya logistik tadi bisa ditekan lebih baik, sehingga manfaat ekonomi bisa lebih besar dirasakan rakyat," ujar AHY.

Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), biaya logistik Indonesia mencapai sekira 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand yang masing-masing hanya 16 persen dan 14 persen dari PDB negara tersebut.

"Kita tahu Indonesia adalah negara yang besar, dengan jumlah penduduk yang banyak, perlu perkuat konektivitas antar wilayah, bukan hanya Jawa, tapi juga membangun Indonesia yang sama baiknya agar ekonomi tumbuh, dan kesejahteraan meningkat, dari Aceh sampai Papua," kata AHY.

"Pak Menteri (Perhubungan) sudah sampaikan beberapa sasaran strategis yang akan dicapai 5 tahun ke depan. Kita ingin semua inline dengan Asta Cita dan visi misi Prabowo Subianto," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) hari ini melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan itu, utamanya adalah pembahasan soal prioritas kerja selama 100 hari.

AHY mengatakan dalam 100 hari ke depan, Kementerian Perhubungan akan menyelesaikan beberapa proyek strategis. Nantinya akan ada beberapa peresmian infrastruktur transportasi dalam beberapa waktu ke depan.

"Kami membahas beberapa program 100 hari kerja yang bisa jadi target jangka pendek, beberapa proyek infrastruktur transportasi di darat, laut, udara, maupun elemen perkeretaapian yang jadi sendi utama perhubungan," ungkap AHY usai pertemuan yang dilakukan di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

"Kami susun lebih detil sehingga ada proyek yang bisa diresmikan dalam waktu dekat. Bisa diresmikan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat," lanjutnya.

Selain itu, AHY bilang pihak Dudy juga bakal menyempurnakan sistem digital, khususnya dalam rangka pelayanan masyarakat. Akan dilakukan penyederhaan ratusan aplikasi di ranah Kemenhub.

"Masyarakat juga mau efisiensi maka sistem digital harus disempurnakan. Akan dilakukan simplifikasi dari ratusan apps jadi sederhana, jadi tak memusingkan," ungkap AHY.

AHY dan Dudy juga membahas soal penurunan biaya logistik. Presentase biaya logistik ingin ditekan oleh pemerintah agar manfaat ekonomi bisa lebih dirasakan masyarakat.

"Cost of logistic ini jadi tantangan kita ingin biaya pembangunan tak jadi beban transportasinya, sehingga presentase biaya logistik bisa ditekan lebih baik sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih oleh masyarakat di daerah," sebut AHY.

(hal/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMNErick Thohir memastikan koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak terkait penurunan biaya logistik di sektor transportasi.

Hal ini untuk mendukung program swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu ditekankan Erick Thohir saat menyambangi Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (29/10/2024).

"Sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13 sampai 14 persen, tapi itu masih tinggi dibanding negara-negara lain. Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkam koordinasi dengan Menteri Pehubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," ujarnya usai pertemuan dengan Menteri Perhubungan.

Erick menilai dengan kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti Injourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.

"Kami juga ingin meningkatkan integrasi moda trasportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun international," lanjutnya.

Selain itu, menjelang liburan akhir tahun 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practise untuk mengantisipasi lonjakan wisata di libur Natal dan tahun baru.

"Artinya, best practise telah kami lakukan, kini tinggal terus memperbaiki hal-hal kecil, seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Hal itu yang perlu terus kita antisipasi. Jika infrastruktur, menurut saya, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick menjelaskan Kementerian BUMN dan Perhubungan sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memangkas praktik-praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.

"Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMNErick Thohir memastikan koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak terkait penurunan biaya logistik di sektor transportasi.

Hal ini untuk mendukung program swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu ditekankan Erick Thohir saat menyambangi Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (29/10/2024).

"Sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13 sampai 14 persen, tapi itu masih tinggi dibanding negara-negara lain. Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkam koordinasi dengan Menteri Pehubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," ujarnya usai pertemuan dengan Menteri Perhubungan.

Erick menilai dengan kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti Injourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.

"Kami juga ingin meningkatkan integrasi moda trasportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun international," lanjutnya.

Selain itu, menjelang liburan akhir tahun 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practise untuk mengantisipasi lonjakan wisata di libur Natal dan tahun baru.

"Artinya, best practise telah kami lakukan, kini tinggal terus memperbaiki hal-hal kecil, seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Hal itu yang perlu terus kita antisipasi. Jika infrastruktur, menurut saya, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick menjelaskan Kementerian BUMN dan Perhubungan sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memangkas praktik-praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.

"Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal," jelasnya.

IDXChannel - Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berkoordinasi untuk menekan biaya logistik di sektor transportasi. Hal itu untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu ditekankan Erick Thohir saat menyambangi Menhub di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Erick, Pemerintah sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen, tapi itu masih tinggi dibanding negara-negara lain.

“Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkam koordinasi dengan Menteri Pehubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," ujarnya usai pertemuan dengan Menhub dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Eric juga menambahkan dengan kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti Injourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.

"Kami juga ingin meningkatkan integrasi moda trasportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun international," lanjutnya.

Menjelang liburan akhir 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practise untuk mengantisipasi lonjakan wisata di libur natal dan tahun baru.

"Kini tinggal terus memperbaiki hal-hal kecil,seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Hal itu yang perlu terus kita antisipasi. Jika infrastruktur, menurut saya, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menyebut Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memangkas praktik-praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.

"Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal," tuturnya.

(Febrina Ratna)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir memastikan koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak terkait penurunan biaya logistik di sektor transportasi untuk mendukung program swasembada pangan, energi dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu ditekankan Erick Thohir saat menyambangi Menteri Perhubungan atau Menhub, Dudy Purwagandhi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (29/10).

"Sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen, tapi itu masih tinggi dibanding negara- negara lain. Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkam koordinasi dengan Menteri Pehubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," ujarnya usai pertemuan dengan Menteri Perhubungan.

Eric Thohir juga menambahkan dengan kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti Injourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.

"Kami juga ingin meningkatkan integrasi moda trasportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun international," lanjutnya.

Selain itu, menjelang liburan akhir tahun 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practise untuk mengantisipasi lonjakan wisata di libur natal dan tahun baru.

"Artinya,best practisetelah kami lakukan, kini tinggal terus memperbaiki hal-hal kecil,seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Hal itu yang perlu terus kita antisipasi. Jika infrastruktur, menurut saya, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick menjelaskan Kementerian BUMN dan Perhubungan sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memangkas praktik-praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.

"Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal," jelasnya.

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mempertimbangkan pemberlakukan pelarangan truk-truk sumbu tiga ke atas untuk beroperasi pada momen hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam waktu dekat ini. Hal itu mengingat kondisi deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut yang terjadi akibat adanya penurunan daya beli di masyarakat. 

“Kondisi deflasi itu sesuatu yang sangat berbahaya bagi kondisi perekonomian kita, apalagi sudah lima bulan berturut-turut. Jadi, pemerintah sebaiknya jangan lagi membuat peraturan-peraturan yang malah menambah situasi menjadi sulit seperti kebijakan pelarangan truk sumbu 3 pada momen libur besar keagamaan,” ujar Dewan Pakar Apindo, Danang Girindrawardana kepada media di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Seperti diketahui, pelarangan truk-truk sumbu 3 ke atas pada momen libur hari-hari besar keagamaan akan menyebabkan penambahan biaya tinggi bagi industri. Di mana, barang-barang yang tadinya bisa diangkut cukup hanya dengan satu truk saja, tapi dengan adanya pelarangan terhadap truk sumbu tiga, mau tidak mau armadanya harus ditambah menjadi dua truk atau lebih.

“Penambahan truknya kan jadi berlipat-lipat. Kondisi itu tentu akan menimbulkan biaya yang semakin tinggi juga bagi pelaku usaha. Jika itu terjadi, harga barang-barang di pasar juga pasti akan naik dan otomatis membuat daya beli masyarakat juga menurun,” tukasnya.

Apalagi, menurut Danang, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan jumlah kelas menengah Indonesia sebesar 16,5% sejak 2019 lalu. Situasi ini juga diikuti gelombang pemutusan tenaga kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan sebanyak 46.240 pekerja PHK pada periode Januari 2024 hingga Agustus 2024.

“Dalam kondisi seperti itu, jika dibebankan lagi dengan membuat kebijakan yang melarang-larang truk sumbu tiga beroperasi, itu sudah pasti akan memberatkan bagi pengusaha,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu melakukan pelarangan terhadap truk-truk sumbu tiga itu pada momen hari-hari besar keagamaan. Dia mengatakan, pemerintah cukup melakukan pengaturan kendaraan saja.

“Truk-truk itu kan bisa masuk ke tol, nggak ada masalah menurut saya. Tapi, kok sekarang itu menjadi bagian pelarangan selama masa libur hari-hari besar keagamaan. Ini kan menambah beban di dunia usaha,” ungkapnya.

Dia mengatakan pemerintah sebaiknya tidak usah terlalu memaksakan untuk membuat kebijakan pelarangan yang sebenarnya bisa diatasi dengan cara lain yang tidak merugikan pengusaha. “Apa-apa diatur, itu malah menjadi perkara. Jadi, harus dipikirkan ulang dampak-dampak pengaturan itu,” tandasnya.

Dia memperingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan pelarangan terhadap truk-truk sumbu tiga tersebut, terutama pada momen Nataru mendatang. Jika itu tetap dilakukan, menurut Danang, itu artinya akan menambah kesulitan baru bagi masyarakat.

“Harga barang-barang akan naik karena naiknya biaya logistik. Itu artinya, daya beli masyarakat akan semakin menurun dan akan berdampak kepada perekonomian kita. Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur akan semakin turun, yang menunjukkan ekonomi Indonesia sedang mengalami kontraksi,” katanya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah pada tahun depan berencana menambah rute atau trayek tol laut dari jumlah saat ini sebanyak 39 rute. Penambahan rute tol laut tersebut diharapkan mampu menjangkau distribusi barang ke daerah-daerah terluar di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Capt Antoni Arif Priadi mengatakan, efektivitas program tol laut yang berjalan selama 10 tahun memberikan efek besar bagi disparitas harga.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan sumber modal awal pemerintahannya membesut agenda pembangunan infrastruktur secara besar-besaran selama 10 tahun di Indonesia. Kebijakan kenaikan harga BBM, diakui Jokowi menjadi modal paling awal untuk membangun infrastruktur.

Dia bercerita 10 tahun lalu dirinya pernah melakukan pengalihan subsidi BBM dan membuat harga BBM menjadi naik. Kebijakan ini dilakukan Jokowi untuk melonggarkan beban fiskal di APBN.

"Kembali ke 10 tahun lalu saya ingat dulu pernah saya melakukan pengalihan subsidi BBM, subsidi kita potong, tapi harganya tentu naik," cerita Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum yang disiarkan langsung dari IKN, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Nah kebijakan itu memang memancing protes dari masyarakat, bahkan approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi sempat turun sampai 43%. Namun, Jokowi menilai taktiknya melonggarkan beban APBN berhasil.

Dari kebijakan mengurangi jatah subsidi BBM, Jokowi mengaku kala itu dirinya mendapati ruang fiskal APBN jadi makin longgar. Ada sekitar Rp 170 triliunan anggaran tambahan yang bisa digunakan. Nah uang ini lah yang jadi modal awal dirinya menggenjot agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Maka dari situ lah kita ada ruang fiskal yang lebih besar, melompat ruang fiskal kita, jadi Rp 170 triliunan saat itu. Dari situ lah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur," ungkap Jokowi.

Kini setelah 10 tahun agenda pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan di Indonesia, Jokowi mengklaim buah hasilnya mulai terlihat. Dia memaparkan beberapa indikatornya, misalnya saja ada biaya logistik bisa turun dari 24% ke 14%. Posisi Indonesia pada peringkat global competitiveness index juga meningkat dari posisi ke 42 menjadi posisi ke 27.

(hal/das)