Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap bahwa salah satuprogram prioritas yang akan dilaksanakan kementerian pada awal periode kepemerintahan yang baru ini adalah terkait pemindahan pelabuhan impor atauentry pointuntuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut saat ini pihaknya telah menyusun program quick winsguna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task forceuntuk pembahasan secara detail,” kata Agus dalam keterangannya, Senin (4/11).

Hal ini sesuai dengan usulan Kemenperin pada periode Presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo untuk memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia.

Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

“Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” imbuhnya.

Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

“Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changerdalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

“Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tegasnya.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

“Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” jelas Agus.

Selain itu, kredit juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan penerapan teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus membahas mengenai usulan pemindahan pintu masuk impor tujuh komoditas ke Indonesia Timur. Pemindahan ini bertujuan agar tidak terjadi overcapacity di pelabuhan yang menjadi pintu masuk produk impor ke Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Fajarini Puntodewi menyampaikan, opsi pemindahan pelabuhan saat ini masih dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Memang ada opsi itu, perubahan [pintu masuk impor] itu. Hanya kan masih dibahas di Kemenko Perekonomian,” ungkap Fajarini saat ditemui di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Rencana pemindahan pintu masuk barang impor sebelumnya sempat mencuat pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kala itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sepakat untuk memindahkan pintu masuk tujuh komoditas impor agar tidak terjadi penumpukan barang di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Tanjung Perak, Surabaya.

Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

“Kalau itu [penumpukan barang impor di pelabuhan] memang susah pengendalianya karena sudah over capacity,” kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Oleh karena itu, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah pelabuhan alternatif yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk barang impor. Misalnya, ke Semarang Jawa Tengah, Belawan Sumatra Utara, Batam Kepri, Bitung Sulawesi Utara, Makassar Sulawesi Selatan, dan Sorong Papua.

Rencana ini sebelumnya juga telah diajukan kepada Presiden Jokowi. Dalam usulannya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memberikan gambaran dan konsep yang akan diterapkan jika pelabuhan impor nantinya dipindah.

“Ya itu [pemindahan pelabuhan] sudah saya usulkan kepada Bapak Presiden. Termasuk konsepnya, kita berharap dalam waktu dekat ini akan ada tindak lanjut dari Bapak Presiden,” kata Agus, Kamis (19/9/2024).

Agus kala itu menuturkan, pihaknya berencana untuk ‘mempersulit’ masuknya barang-barang jadi ke Indonesia dengan memindahkan pintu masuk impor ke Indonesia Timur. Sedangkan, impor bahan baku akan dipermudah untuk membantu industri tekstil kembali bergeliat.

“Kami fokusnya untuk dalam tanda petik ya ‘mempersulit’ barang-barang jadi yang berkaitan dengan tekstil masuk ke Indonesia. Kalau bahan baku itu prinsipnya memang harus dipermudah, ya harus dipermudah. Itulah yang nanti akan bisa membantu industri tekstil tumbuh kembali,” tuturnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah makin serius mewujudkan rencana pemindahan pelabuhan impor beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur. Hanya saja, kalangan pelaku usaha ragu terhadap efektivitas rencana tersebut bila berkaca pada kondisi terkini.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita menyampaikan, pemindahan pelabuhan impor untuk sejumlah komoditas ke Indonesia Timur telah menjadi agenda utama Kemenperin dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Rencana ini sebenarnya juga telah diusulkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan ini antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional. Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal.

“Fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih yaitu untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” ujar Agus, Selasa (22/10).

Daftar komoditas yang hendak dipindahkan pelabuhan impornya ke Indonesia Timur belum bersifat final. Kemenperin masih menerima masukan dari para pelaku usaha atau perwakilan asosiasi industri yang butuh perlindungan, sehingga dapat ikut dalam program tersebut.

Rencana ini mendapat sorotan dari Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI). Ketua BPP GINSI Subandi menilai, pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur akan membuat harga produk yang bersangkutan makin mahal dan sulit dijangkau masyarakat. Jika mengacu pada kondisi infrastruktur pelabuhan terkini, komoditas yang diimpor biasanya dibongkar di Surabaya, Jawa Timur, baru kemudian diangkut kembali menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur.

"Kecil kemungkinan kapal-kapal, termasuk kapal asing, akan langsung ke Pelabuhan Indonesia Timur mengingat infrastruktur di sana juga belum mumpuni," ungkap Subandi, Rabu (23/10).

Pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur di tengah keterbatasan infrastruktur juga berisiko memicu gangguan pasokan barang untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia bagian Barat. Jika suplai tersendat sementara permintaan tinggi, bukan tidak mungkin ada oknum-oknum yang melakukan penyelundupan barang impor.

"Kemenperin harusnya mendorong industri-industri lokal untuk tumbuh, bukan dengan mengatur pintu masuk impor," jelas dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) Dewanti mengingatkan agar Kemenperin mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengeksekusi rencana pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur.

Di antaranya adalah kesiapan infrastruktur yang memadai di pelabuhan Indonesia Timur, ketersediaan feeder untuk pengangkutan barang impor ke Pulau Jawa, biaya logistik yang tinggi untuk barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, hingga risiko gugatan di World Trade Organization (WTO) terkait pembatasan pelabuhan impor.

"Perprindo harap pemerintah dapat mempertimbangkan pengecualian pemindahan jalur masuk impor untuk beberapa produk pendingin dan refrigerasi," kata Dewanti, Rabu (23/10).

Maklum saja, beberapa produk pendingin dan refrigerasi belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Perprindo juga mengusulkan adanya masa tenggang selama 6 bulan agar para pelaku usaha dapat beradaptasi jika kebijakan pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur jadi diberlakukan.

Ketua Umum DPP Indonesian Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan, para pelaku usaha pelayaran siap mengakomodasi kebutuhan angkutan barang impor ke pelabuhan di Indonesia Timur.

"Di pelayaran ada prinsip ship follow the trade yang berarti selama ada muatannya, maka pelayaran akan melakukan pelayanan," jelas dia, Rabu (23/10).

Sebenarnya, pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur berpotensi meningkatkan angkutan muatan balik dari kawasan tersebut ke Pulau Jawa. Selama ini, kapal yang kembali dari Indonesia Timur ke Jawa hanya mengangkut muatan 50% dari kapasitas yang tersedia. Namun, potensi ini akan memudar jika produk-produk yang diimpor ditujukan sepenuhnya untuk masyarakat di Indonesia Timur.

INSA juga menjelaskan, untuk menjadikan pelabuhan sebagai pintu masuk impor, maka dibutuhkan pengembangan software dan hardware kepelabuhan yang memadai. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting karena operasional pelabuhan impor berlangsung 24 jam penuh.

Tak kalah penting, pemerintah juga harus memastikan optimalisasi komoditas yang hendak diimpor lewat Indonesia Timur. "Sebab, tidak akan efisien bagi kapal-kapal Main Line Operator (MLO) yang mengangkut barang impor kemudian harus membagi muatan dan menghubungi beberapa gate port di Indonesia," tandas Carmelita.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali mendorong rencana pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita menyampaikan, pemindahan pelabuhan impor untuk sejumlah komoditas ke Indonesia Timur telah menjadi agenda prioritas Kemenperin dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Rencana ini pun sebenarnya juga telah diusulkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan ini antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional. Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal.

“Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” kata Agus saat jumpa media, Selasa (22/10).

Agus juga menyebut, komoditas-komoditas yang hendak dipindahkan pelabuhan impornya ke Indonesia Timur belum bersifat final. Kemenperin masih menerima masukan dari para pelaku usaha atau asosiasi industri lain yang butuh perlindungan, sehingga ikut dalam program tersebut.

Sebagaimana diketahui, beberapa pelaku usaha sektor manufaktur kerap kali mengeluhkan banjir impor yang membuat utilisasi produksi dan kinerja mereka menurun signifikan. Misalnya, TPT, keramik, dan elektronik.

Kinerja industri manufaktur nasional pun kurang menggembirakan. Pada September 2024, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level 49,2 atau di zona kontraksi.

IDXChannel - Wacana pemindahan pintu masuk impor ke wilayah di Indonesia Timur dinilai memiliki potensi dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Sebab, dalam jalur masuk barang impor melalui Indonesia Timur itu dapat membuat harga barang impor tinggi.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan, tingginya harga barang impor menjadikan persaingan yang sehat antar industri domestik berkomoditas sama.

"Dampak positifnya kita melihat ini akan lebih terawasi, yang dampak positif yang lain itu kan biaya tinggi seperti dari satu kontainer ya. Dari Papua-Jakarta saja itu memakan biaya sekitar USD2.000 gitu. Sementara misalnya dari Jakarta-Singapura itu hanya USD300," ujar Esther dalam Market Review IDX Channel, Senin (9/9/2024).

Esther mengatakan, dampak positif dari naiknya harga kontainer tersebut yakni meningkatkan harga jual barang impor di pasar domestik. Sehingga, jika dilanjutkan, maka industri domestik dengan komoditas serupa akan mampu bersaing secara harga terutama di pasar pulau Jawa yang notabene memiliki pangsa konsumen besar.

"Nah ini artinya biaya pengiriman yang tinggi ini akan berdampak pada harga produk impor tersebut ya, kalau mereka mau penetrasi ke Jawa. Nah sehingga dari sisi industri domestik, dengan adanya biaya yang lebih mahal maka sudah bisa dipastikan harga produk impornya itu juga akan lebih mahal," kata Esther.

Di sisi lain, ujar dia, karena harga produknya lebih mahal, maka industri domestik yang memproduksi produk-produk sejenis dengan produk impor tersebut akan bisa berkompetisi di dalam negeri.

Lebih lanjut, Esther mengungkapkan, pemindahan pintu masuk impor tersebut justru membangkitkan gairah industri sektor logistik yang berdomisili di Indonesia Timur. Menurutnya, jasa ekspedisi logistik yang ada akan kebanjiran permintaan karena kebutuhan membawa barang-barang impor itu ke Pulau Jawa.

"Pasti ini akan berdampak pada ekspedisi ya. Ekspedisi-ekspedisi itu akan lebih bergeliat di sana, karena mau tidak mau kan pasar terbesarnya ini masih di Jawa gitu. Jadi mereka mau tidak mau harus mengirim ya barangnya dari Indonesia Timur, katakanlah Sulawesi dan Papua ke Jawa dan sekitarnya," kata Esther.

Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya memaksimalkan pencegahan masuknya barang impor ilegal di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Salah satunya dengan rencana pemindahan pintu masuk impor tujuh komoditas.

Adapun tujuh komoditas yang dimaksud yakni tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronika serta pakaian jadi lainnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, ketujuh komoditas impor tersebut telah masuk dalam daftar barang impor yang mendapat pengawasan khusus dari pemerintah.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menilai selain akan memudahkan, pengawasan pemindahan pintu masuk impor juga akan mendorong industri Pelayaran Nasional. Selain itu, Agus menyebutkan rencana pemindahan pintu masuk impor sejumlah komoditas juga akan menumbuhkan sentra-sentra perekonomian baru di Indonesia.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memprotes rencana pemerintah memindahkan jalur masuk atau pelabuhan untuk tujuh barang impor ke Indonesia Timur.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menyatakan pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional. Pihaknya menilai, kebijakan ini belum tentu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal.

"Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait. transportasi dan logistik. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," jelasnya, dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat mengancam pendapatan dan penutupan pada ritel.

"Jika harga barang terus meningkat akibat tingginya biaya logistik, daya beli masyarakat akan menurun, dan target belanja di dalam negeri melalui program BINA tidak akan tercapai," ujar Budihardjo.

Hippindo juga menekankan bahwa solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia, serta meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal.

Selain itu, Hippindo mendorong adanya inisiatif pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri.

"Selain memindahkan impor, kami melihat perlunya memperbanyak pasokan dari pabrik di dalam negeri. Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan, namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," tambah Budihardjo.

Menurut Hippindo, yang harus diutamakan adalah pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan, dengan fokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia.

"Kami mendukung upaya pemetaan produk-produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang sifatnya mudah untuk diproduksi di dalam negeri. Untuk itu, kami mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan kemudahan bagi produsen untuk memulai produksi tersebut, dan Hippindo siap mendukung dengan memastikan produk-produk ini bisa dibeli oleh anggota kami, selama memenuhi standar dan syarat yang berlaku," jelasnya.

Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemindahan impor ini dengan lebih cermat.

"Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen, sehingga tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai," tutup Budihardjo.

Simak juga Video: Baru Jadi Menteri ESDM, Bahlil Sentil Impor Minyak-Gas Bengkak

[Gambas:Video 20detik]

(ada/hns)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan usulan pemindahan pelabuhan masuk barang impor perlu dibahas dan diputuskan bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas atau Ratas.

"Tentu nanti pada saatnya kalau hal seperti itu harus (dalam) Ratas," ujar Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu.

Dirinya menyampaikan bahwa para menteri terkait seperti Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sudah hampir menyepakati dalam rapat terkait usulan pemindahan pelabuhan masuk barang impor agar tidak menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

"Kalau itu memang susah mengendalikannya karena overkapasitas, maka bisa ditata ada Semarang, Jawa Tengah, nanti mungkin di Belawan, Sumatera Utara atau di Batam, Kepulauan Riau, kemudian ada lagi di Bitung, Sulawesi Utara, serta ada juga Makassar, Sulawesi Selatan, dan Sorong, Papua Barat Daya," katanya.

Diketahui, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan pemindahan jalur masuk barang impor di luar Pulau Jawa guna menghambat peredaran tujuh komoditas impor, yang membanjiri Indonesia.

Zulkifli menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa.

Dengan dipindahkannya pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen.

Zulkifli menyebut usulan pemindahan pelabuhan masuk barang impor telah disampaikan kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya telah sepakat untuk membahas masalah ini dalam rapat terbatas (ratas).

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemindahan jalur masuk barang impor (entry point) tujuh komoditas ke wilayah timur Indonesia, secara langsung bisa memperkuat daya saing industri dalam negeri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Kementerian Perindustrian terus mencari solusi menghadapi gempuran produk impor yang mengganggu kekompetitifan industri dalam negeri. Terbaru Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berencana akan memindahkan pelabuhan masuk tujuh jenis barang impor ke Indonesia Timur.

Pemindahan pelabuhan khusus impor ini diharapkan meningkatkan kekompetitifan barang-barang produksi industri dalam negeri. Barang-barang tersebut meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan.

Dengan kebijakan ini, Menperin berharap produk dalam negeri mampu bersaing dengan barang impor, terutama dari sisi harga karena ongkos kirim dari Indonesia timur jauh lebih tinggi. Namun, ia menekankan kebijakan ini bukan memperketat atau melarang barang impor masuk.

Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Ernoiz Antriyandarti mengapresiasi salah satu rencana kebijakan yang masuk kategori nontariff barrier ini Menurutnya, secara paralel pemerintah perlu menguatkan sektor industri dalam negeri terutama di tujuh sektor tersebut.
“Akan tetapi, tetap saja barang impor tersebut akhirnya beredar di pasar domestik dan menjadi pesaing industri dalam negeri. Dalam konteks itu diperlukan juga penguatan sisi produksi dan utilitas industri domestik,” kata Riris kepada wartawan dilansir Jumat, 30 Agustus 2024.

Riris juga memaklumi pemerintah tidak bisa sepenuhnya menutup keran impor terhadap tujuh sektor tersebut. Menurut Riris, langkah tersebut diharapkan membuat industri semakin kompetitif.

Baca juga: Sinergi Kemendag dan Kemenperin Perkuat Industri Nasional

Berdampak positif

Adapun pelabuhan yang direncanakan menjadi titik masuk adalah Sorong, Bitung atau Kupang. Riris juga sependapat bahwa rencana penetapan pintu impor khusus di Indonesia timur ini akan membuat produk impor lebih mahal karena ongkos kirim dari Indonesia timur jauh lebih tinggi.

“Di lain sisi, langkah ini memang akan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, terutama Sorong, Bitung Kupang, dan sekitarnya. Karena akan menggerakkan pembangunan infrastruktur pendukung distribusi,” jelas Riris.

Riris mengingatkan dengan lanskap perdagangan internasional yang sangat kompetitif, pemerintah harus kreatif mencari instrumen-instrumen kebijakan terobosan. Terutama dari sisi nontariff barrier sekaligus penguatan industri dalam negeri.

“Menjaga lapangan kerja dan menahan badai PHK dengan meningkat pengeluaran pemerintah (government expenditure), dalam pembangunan industri tujuh komoditas tersebut akan memiliki multiplier effect yang lebih nyata terhadap pertumbuhan industri dan pengembangan daya saing,” tutup Riris.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA - Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) mendukung langkah Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasimta soal usulan pemindahan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur.

Diketahui, tujuh komoditas tersebut yaitu tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil jadi lainnya. Sedangkan pelabuhan timur yang dimaksud adalah Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Kupang.

Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Perprindo Dewanti menilai kebijakan tersebut berdampak positif di beberapa sektor untuk menekan banjirnya barang-barang impor di Indonesia dan menekan badai PHK yang merugikan sektor-sektor industri tertentu.

Akan tetapi, lanjut dia, perlu mempertimbangkan sektor lain khususnya industri pendingin dan refrigerasi di Indonesia dikarenakan produksi barang industri pendingin dan refrigenerasi belum bisa mencukupi kebutuhan di dalam negeri.

"Beberapa produk pendingin dan refrigerasi tidak ada produksinya di dalam negeri sehingga tidak ada produk subtitusi lokal," kata Dewanti dalam keterangan tertulis, Rabu (28/8/2024).

Dia mengungkapkan kebijakan pemindahan jalur impor tersebut perlu mempertimbangkan empat pilar khususnya di industri pendingin dan refrigerasi.

Pertama, kesiapan infrastruktur yang memadai di wilayah pelabuhan timur, seperti sarana dan prasarana di pelabuhan, serta feeder untuk pengangkutan ke pulau Jawa.

Kedua, biaya logistik yang tinggi untuk barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri dan/atau barang yang secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan di dalam negeri.

Ketiga, perlu menghindari asas resiprokal dan/atau gugatan dari WTO karena Indonesia pernah mendapat gugatan terkait pembatasan pelabuhan dan kalah. "Kebijakan yang dibuat jangan sampai mendapatkan gugatan kembali dari WTO," katanya.

Keempat, perlu adanya kajian lebih mendalam terkait efektivitas atau daya ungkit dari kebijakan ini yang terkait dengan industri dalam negeri.

Perprindo berharap Kemenperin dapat mempertimbangkan dan mengabulkan pengecualian pemindahan jalur masuk impor untuk beberapa produk pendingin dan refrigenerasi atau beberapa HS Code produk pendingin dan refrigenerasi yang telah disampaikan pada saat audiensi 19 Agustus lalu.

"Kami berharap Kementerian Perindustrian dan Pemerintah dapat membuat kebijakan dan regulasi yang dapat diimplementasikan secara komprehensif di lapangan," tambahnya.

Wasekjen Perprindo Heriyanto juga memberikan usul apabila pemerintah jadi menerapkan kebijakan tersebut agar dapat diberikan grace period minimal enam bulan agar pelaku usaha dapat melakukan persiapan.

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah menargetkan pemindahan pelabuhan pintu masuk barang impor tahun ini ke luar Pulau Jawa bisa dilaksanakan paling lambat tahun ini.

Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Kementerian Perindustrian, Muhammad Taufiq mengatakan, rencana pemindahan pelabuhan tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

“Sejauh ini masih proses pembahasan karena ini menyangkut seluruh kementerian dan lembaga terkait karena berkaitan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Saya berharap tahun ini supaya ada dampak signifikan untuk usaha dalam negeri,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Taufiq mengungkapkan, pemindahan pintu pelabuhan impor tidak kunjung dilakukan lantaran infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, tidak banyak pelabuhan di luar Pulau Jawa yang dapat melayani kapal khusus ekspor-impor.

"Dengan demikian, belum banyak pelabuhan di luar Pulau Jawa yang terhubung dengan jalur pelayaran internasional," kata Taufiq.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian telah sepakat untuk memindahkan pintu masuk tujuh komoditas barang impor ke bagian timur Indonesia. Tujuh komoditas tersebut yakni tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya. Pemindahan pintu masuk tersebut hanya akan dilakukan jika pelabuhan tujuan impor di Pulau Jawa sudah kelebihan kapasitas.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa, ada di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Jakarta -

Pemerintah membentuk wacana untuk mengalihkan pelabuhan pintu masuk barang impor ke luar Jawa. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya saing bagi UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKop UKM) Teten Masduki menyatakan dukungannya atas usulan kebijakan yang digaungkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) beberapa waktu lalu.

"Saya dukung Pak Mendag (Zulhas). Penyelundupan itu rumit dan kita memang harus ada, saya setuju pak Mendag kan bilang harus ada lokasi baru untuk tempat masuknya barang impor," kata Teten, ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (24/7/2024).

Adapun barang impor yang dimaksud yakni mencakup tujuh komoditas pada tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi. Ketujuh produk itu menjadi fokus pengawasan dari Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal yang baru dibentuk.

Teten mengusulkan agar sebaiknya komoditas impor yang dipindahkan ke luar Jawa ini bukanlah berupa bahan baku karena dikhawatirkan akan membebani produksi UMKM.

"Ini yang consumer goods-nya. Kan itu bagus dong supaya masih ada ongkos. Itu kan kebijakan non tarif yang boleh," ujarnya.

Dengan pemindahan pelabuhan produk impor ini, menurutnya akan ada banyak manfaat yang dihadirkan, salah satunya untuk menghidupkan tol laut di Indonesia Timur. Selain itu, juga bisa membuat produk-produk impor yang kerap dijajakan dengan harga kelewat murah disesuaikan Kembali harganya.

"Nanti kan ada muatan menghidupkan tol Indonesia Timur, jadi muatannya nggak hanya sekarang dari pusat. Sekaligus tadi, kalau masih ada ongkos di situ masih bisa bersaing produknya (UMKM)," terangnya.

Sebagai tambahan informasi, Mendag Zulkifli Hasan dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengusulkan pemindahan jalur masuk tujuh barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa. Hal ini karena menurut keduanya saat ini penampungan di pelabuhan di Pulau Jawa sudah berlebih atau over capacity.

Agus mengatakan, konsep konkret pemindahan pelabuhan pintu masuk alias entry point untuk tujuh komoditas impor akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas).

"Kami berdua melihat salah satu nilai positifnya yaitu in a way kita membuat suatu sentra kegiatan ekonomi baru karena nanti di daerah yang akan kita tetapkan, mudah-mudahan dalam Ratas disetujui," kata Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Agus pun membeberkan segelintir manfaat positif dari kebijakan tersebut. Pertama, pemindahan tersebut bakal mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah Indonesia Timur. Hal ini mengingat salah satu lokasi yang diusulkan menjadi entry point adalah Sorong, Papua Barat Daya.

Kedua, usulan tersebut juga bisa berdampak baik bagi kinerja pelayaran Indonesia. Sebab, perusahaan logistik pengangkut barang impor tersebut bakal didorong berasal dari dalam negeri.

(shc/rrd)