Bisnis.com, JAKARTA – Peresmian embrio superholdingBUMN yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tinggal menghitung hari. Lantas, sejauh mana dampak kehadiran lembaga baru ini bagi perusahaan pelat merah?

BPI Danantara kabarnya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 November 2024. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad kepada awak media baru-baru ini.

Seiring peresmian lembaga baru itu, pemerintah juga disebut sedang menyiapkan payung hukum yang nantinya mengatur tugas dan fungsi BPI Dananatara.

Pengamat BUMN Datanesia Institute Herry Gunawan memandang pembentukan BPI Danantara menjadi angin segar karena berpotensi besar meningkatkan kinerja BUMN melalui prinsip korporasi yang berorientasi profit.

“Sebab pengelolaannya mengacu pada prinsip korporasi. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan bisnis akan ada di depan dan tidak ada pertimbangan politis,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa BPI Danantara sebaiknya tidak bersentuhan dengan urusan politik dan memiliki keleluasan untuk menentukan pengurus perusahaan pelat merah, yang mengelola kekayaan negara dipisahkan.

Herry juga berpendapat BUMN yang nantinya menjadi aset kelolaan BPI Danantara perlu dipisahkan antara perusahaan berorientasi bisnis dengan sosial. Langkah restrukturisasi turut diperlukan guna memetakan kembali arah bisnis ke depan.

“BUMN berorientasi bisnis perlu direstrukturisasi dengan pertimbangan jangan sampai ada kegiatan bisnis di lahan yang sama, contohnya BUMN Karya. Pertimbangan lainnya, pilih bisnis yang dinilai strategis,” ucapnya.

Dia pun berharap BPI Danantara bakal diperlakukan sebagai superholding yang berfungsi sebagai perusahaan induk investasi. Adapun untuk operasional bisnis, dapat menggunakan holding BUMN yang kini sudah terbentuk.

“Jadikan BPI Danantara superholding yang mengelola BUMN strategis dan berorientasi profit. Untuk BUMN berorientasi sosial, jadikan BLU [Badan Layanan Umum]. Ketegasan Prabowo akan sangat menentukan perjalanan Danantara,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai superholding dibutuhkan agar seluruh perusahaan pelat merah dapat bersinergi, sekaligus bekerja secara efektif dan efisien.

Dengan kehadiran lembaga baru tersebut, BUMN diharapkan mampu memperlihatkan integritas dan meningkatkan supremasi perusahaan pelat merah di berbagai sektor dengan mengedepankan prinsip good corporate governance (GCG).

“Ini bertujuan untuk memperkuat kinerja fundamental BUMN secara berkelanjutan ke depannya, serta sebagai bentuk mitigasi dalam menghadapi berbagai ketidakpastian baik di tingkat global maupun domestik,” ungkap Nafan.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan menambahkan superholding dapat meningkatkan adaptabilitas dalam menangkap peluang bisnis dan finansial karena keputusan berada di ranah korporasi. BUMN juga diyakini bakal lebih kompetitif.

Potensi BPI Danantara Saingi Temasek dan Khazanah

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek dan Khazanah.

Pasalnya, dari sisi nilai portofolio aset, angka konsolidasi BUMN jauh lebih besar dibandingkan dengan kedua entitas tersebut. Namun, dia memandang perusahaan pelat merah belum cukup optimal menghasilkan keuntungan.

“Konsolidasi total BUMN lebih besar dari Temasek dan berlipat kali dari Khazanah. Masalahnya, kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit lebih rendah. Artinya aset yang besar belum mampu bekerja optimal dalam menghasilkan profit,” tuturnya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek yang dikenal sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Nilai ini sekitar Rp4.610,99 triliun dengan kurs Rp11.853 per dolar Singapura.

Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit sepanjang 2023 atau sekitar Rp596,24 triliun dengan kurs Rp3.595 per ringgit Malaysia.

Dengan modal tersebut, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meyakini superholding BUMN yang kini sedang dirancang pemerintah, memiliki potensi besar untuk melampaui kinerja Temasek ataupun Khazanah.

“Kita tahu di dunia ada seperti Temasek dan ada seperti Khazanah. Kami yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia,” kata Kartika atau akrab disapa Tiko di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10/2024).