Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Direktur PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Pandu Patria Sjahrir dikabarkan ikut menjadi punggawa di BP Danantara bersama Rosan P Roeslani dan Muliaman D Hadad.

Menurut informasi yang diterima Bisnis, Pandu bakal menjadi Chief Operafing Officer atau Wakil Kepala di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pandu Sjahrir masuk jadi pengurus," ujar salah satu sumber, Rabu (7/11/2024).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Rosan P. Roeslani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Chairman dan Muliaman D Hadad sebagai CEO di BP Danantara.

Belakangan beredar informasi bahwa Pandu Sjahrir ikut ditunjuk Prabowo dalam lembaga investasi tersebut. Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Muliaman Hadad, terutama saat ketemu Prabowo di Istana.

Pandu juga sempat rapat bareng Rosan Roeslani dan Muliaman Hadad di Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram Roslan Roeslani.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan BPI Danantara pada Kamis (7/11/2024). Alasannya, peluncuran BP Danantara bentrok dengan jadwal Presiden Ke-8 RI yang akan melaksanakan lawatan ke lima Negara selama dua pekan, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujar Muliaman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Selain lawatan ke luar negeri, Muliaman mengamini bahwa Prabowo meminta agar persiapan regulasi dapat dilakukan secara matang sebelum akhirnya BPI Danantara dapat diresmikan.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai embrio superholding BUMN dirancang akan menaungi tujuh BUMN dengan aset jumbo. Total dana kelolaan Danantara pada tahap awal diestimasi mencapai Rp9.500 triliun.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Lebih terperinci, BP Danantara berpotensi mengantongi dana kelolaan Rp2.174 triliun dari konsolidasi Bank Mandiri, Rp1.965 triliun dari Bank BRI, Rp1.671 triliun dari PLN, Rp1.412 triliun dari Pertamina, Rp1.087 triliun dari BNI, Rp318 triliun dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman D. Hadad menyampaikan bahwa Danantara dirancang sebagai lembaga yang dipersiapkan menjadi cikal bakal superholdingBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited milik negara Singapura.

“End state-nya iya, mirip-mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU-nya dulu ya,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa instansinya ditugaskan untuk mengelola investasi di luar APBN. Nantinya, kata Muliaman, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini.

“Namun, tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” pungkas Muliaman.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai embrio superholding BUMN dirancang akan menaungi tujuh BUMN dengan aset jumbo. Total dana kelolaan Danantara pada tahap awal diestimasi mencapai Rp9.500 triliun.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Lebih terperinci, BP Danantara berpotensi mengantongi dana kelolaan Rp2.174 triliun dari konsolidasi Bank Mandiri, Rp1.965 triliun dari Bank BRI, Rp1.671 triliun dari PLN, Rp1.412 triliun dari Pertamina, Rp1.087 triliun dari BNI, Rp318 triliun dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman D. Hadad menyampaikan bahwa Danantara dirancang sebagai lembaga yang dipersiapkan menjadi cikal bakal superholdingBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited milik negara Singapura.

“End state-nya iya, mirip-mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU-nya dulu ya,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa instansinya ditugaskan untuk mengelola investasi di luar APBN. Nantinya, kata Muliaman, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini.

“Namun, tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” pungkas Muliaman.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto diketahui menunjuk Rosan Roeslani sebagai Chairman BP Danantara dan Muliaman D. Hadad sebagai CEO. Duet petinggi badan investasi itu bakal mengelola 7 BUMN kelas jumbo dengan dana kelolaan awal US$600 miliar.

Menurut sumber Bisnis, bakal BP Danantara akan mengelola BUMN bluechips agar dapat menjadi underlying investasi jangka panjang, seperti Temasek Group milik pemerintah Singapura.

“Ada 7 BUMN, ada Pertamina, ⁠BRI, BNI, Bank Mandiri, ⁠⁠PLN, ⁠⁠Telkom dan ⁠⁠Mind ID,” ujar sumber tersebut kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal dipercepat. Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan embrio superholding BUMN ini pada Kamis, 7 November 2024. Lebih cepat dari informasi sebelumnya yang menyebutkan pada 8 November.

“Tadi arahan terkait persiapan peluncuran tanggal 7 [November],” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Muliaman mengatakan bahwa BP Danantara nantinya bakal berkantor di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek milik Singapura dan Khazanah Berhad Malaysia. Sebab, aset konsolidasi BUMN jauh lebih besar dibandingkan keduanya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit pada 2023.

“Konsolidasi total BUMN lebih besar dari Temasek dan berlipat kali dari Khazanah. Masalahnya, kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit lebih rendah. Artinya aset yang besar belum mampu bekerja optimal dalam menghasilkan profit,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir telah menyiapkan kantor untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Lembaga baru ini nantinya akan menempati salah satu aset milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

“Kantor Danantara sudah kami siapkan, itu salah satu aset Bank Mandiri,” ujarnya saat ditemui di Jakarta usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (4/11/2024).

Erick Thohir menyatakan bahwa saat ini seluruh pihak terkait bakal melakukan kajian mendalam perihal sinergitas antara BPI Danantara dengan Kementerian BUMN. Kajian tersebut juga bakal melibatkan Kementerian Keuangan selaku pemegang aset perusahaan pelat merah.

Sebagaimana diketahui, BPI Danantara kabarnya diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 November 2024. Untuk itu, Erick akan memulai kajian dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan hubungan kelembagaaan BPI Danantara pada hari ini.

“Rencana malam ini, ada rencana duduk bersama melakukan kajian mendalam hubungan lembaga oleh Kemenkeu karena memang seluruh aset bukan di kami. Pemilik aset semua ada di Kemenkeu, kami hanya pengelola,” kata Erick.

Ketua Umum PSSI tersebut menilai kajian mendalam perlu dilakukan guna mencermati arah program public service obligation (PSO) ke depan. Langkah ini diperlukan supaya penugasan pemerintah dapat menjadi komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang pembentukan BPI Danantara menjadi angin segar karena berpotensi besar meningkatkan kinerja BUMN melalui prinsip korporasi yang berorientasi profit.

“Sebab pengelolaannya mengacu pada prinsip korporasi. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan bisnis akan ada di depan dan tidak ada pertimbangan politis,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai BPI Danantara sebaiknya tidak bersentuhan dengan urusan politik dan memiliki keleluasan untuk menentukan pengurus perusahaan pelat merah selaku pengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

Herry juga berharap pemerintah dapat memperlakukan BPI Danantara sebagai superholding yang berfungsi sebagai perusahaan induk investasi. Adapun untuk operasional bisnis, dapat menggunakan holding BUMN yang kini sudah terbentuk.

“Jadikan BPI Danantara superholding yang mengelola BUMN strategis dan berorientasi profit. Untuk BUMN berorientasi sosial, jadikan BLU [Badan Layanan Umum]. Ketegasan Prabowo akan sangat menentukan perjalanan Danantara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Peresmian embrio superholdingBUMN yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tinggal menghitung hari. Lantas, sejauh mana dampak kehadiran lembaga baru ini bagi perusahaan pelat merah?

BPI Danantara kabarnya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 November 2024. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad kepada awak media baru-baru ini.

Seiring peresmian lembaga baru itu, pemerintah juga disebut sedang menyiapkan payung hukum yang nantinya mengatur tugas dan fungsi BPI Dananatara.

Pengamat BUMN Datanesia Institute Herry Gunawan memandang pembentukan BPI Danantara menjadi angin segar karena berpotensi besar meningkatkan kinerja BUMN melalui prinsip korporasi yang berorientasi profit.

“Sebab pengelolaannya mengacu pada prinsip korporasi. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan bisnis akan ada di depan dan tidak ada pertimbangan politis,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa BPI Danantara sebaiknya tidak bersentuhan dengan urusan politik dan memiliki keleluasan untuk menentukan pengurus perusahaan pelat merah, yang mengelola kekayaan negara dipisahkan.

Herry juga berpendapat BUMN yang nantinya menjadi aset kelolaan BPI Danantara perlu dipisahkan antara perusahaan berorientasi bisnis dengan sosial. Langkah restrukturisasi turut diperlukan guna memetakan kembali arah bisnis ke depan.

“BUMN berorientasi bisnis perlu direstrukturisasi dengan pertimbangan jangan sampai ada kegiatan bisnis di lahan yang sama, contohnya BUMN Karya. Pertimbangan lainnya, pilih bisnis yang dinilai strategis,” ucapnya.

Dia pun berharap BPI Danantara bakal diperlakukan sebagai superholding yang berfungsi sebagai perusahaan induk investasi. Adapun untuk operasional bisnis, dapat menggunakan holding BUMN yang kini sudah terbentuk.

“Jadikan BPI Danantara superholding yang mengelola BUMN strategis dan berorientasi profit. Untuk BUMN berorientasi sosial, jadikan BLU [Badan Layanan Umum]. Ketegasan Prabowo akan sangat menentukan perjalanan Danantara,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai superholding dibutuhkan agar seluruh perusahaan pelat merah dapat bersinergi, sekaligus bekerja secara efektif dan efisien.

Dengan kehadiran lembaga baru tersebut, BUMN diharapkan mampu memperlihatkan integritas dan meningkatkan supremasi perusahaan pelat merah di berbagai sektor dengan mengedepankan prinsip good corporate governance (GCG).

“Ini bertujuan untuk memperkuat kinerja fundamental BUMN secara berkelanjutan ke depannya, serta sebagai bentuk mitigasi dalam menghadapi berbagai ketidakpastian baik di tingkat global maupun domestik,” ungkap Nafan.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan menambahkan superholding dapat meningkatkan adaptabilitas dalam menangkap peluang bisnis dan finansial karena keputusan berada di ranah korporasi. BUMN juga diyakini bakal lebih kompetitif.

Potensi BPI Danantara Saingi Temasek dan Khazanah

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek dan Khazanah.

Pasalnya, dari sisi nilai portofolio aset, angka konsolidasi BUMN jauh lebih besar dibandingkan dengan kedua entitas tersebut. Namun, dia memandang perusahaan pelat merah belum cukup optimal menghasilkan keuntungan.

“Konsolidasi total BUMN lebih besar dari Temasek dan berlipat kali dari Khazanah. Masalahnya, kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit lebih rendah. Artinya aset yang besar belum mampu bekerja optimal dalam menghasilkan profit,” tuturnya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek yang dikenal sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Nilai ini sekitar Rp4.610,99 triliun dengan kurs Rp11.853 per dolar Singapura.

Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit sepanjang 2023 atau sekitar Rp596,24 triliun dengan kurs Rp3.595 per ringgit Malaysia.

Dengan modal tersebut, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meyakini superholding BUMN yang kini sedang dirancang pemerintah, memiliki potensi besar untuk melampaui kinerja Temasek ataupun Khazanah.

“Kita tahu di dunia ada seperti Temasek dan ada seperti Khazanah. Kami yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia,” kata Kartika atau akrab disapa Tiko di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto direncanakan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 8 November 2024 mendatang.

Badan ini akan menjadi lembaga pengelola investasi Indonesia dengan cakupan yang lebih luas dari dana anggaran pemerintah.

Muliaman Darmansyah Hadad, yang telah ditunjuk sebagai Kepala BP Investasi Danantara, menyebutkan bahwa badan ini akan menangani investasi pemerintah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.

Seperti lembaga investasi serupa di negara lain, BP Investasi Danantara berpotensi menjadi katalis utama investasi Indonesia ke depan.

Fungsi dan Tugas BP Investasi Danantara

Muliaman menjelaskan, Danantara akan mengelola berbagai aset pemerintah yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga untuk kemudian dikonsolidasikan dan dioptimalkan secara strategis.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan terpadu, dengan mencontoh model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura.

Ia menyebut bahwa BP Investasi Danantara akan bersifat lebih besar dan mencakup cakupan yang lebih luas dibandingkan Indonesia Investment Authority (INA), yang saat ini bertindak sebagai sovereign wealth fund Indonesia.

“Sesuai namanya, badan pengelola investasi ini bertujuan untuk mengelola aset di luar APBN secara bertahap,” ujar Muliaman, pada Selasa (23/10).

Pembentukan Badan dengan Dasar Hukum Baru

Pembentukan BP Investasi Danantara membutuhkan landasan hukum yang solid, dengan revisi pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian dari agenda utama.

Langkah ini diperlukan untuk mendukung kewenangan Danantara dalam mengelola investasi pemerintah secara mandiri dan profesional.

Dengan demikian, pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut perihal undang-undang tersebut dengan berbagai kementerian terkait agar dapat diselesaikan secara bertahap.

Muliaman juga menegaskan pentingnya diskusi antar kementerian dalam tahap awal pendirian lembaga ini.

Hal ini bertujuan untuk menyatukan aset-aset pemerintah yang saat ini tersebar dan mengkoordinasikan arah kebijakan investasi nasional yang lebih komprehensif.

Kesiapan BP Investasi Danantara dalam Memulai Operasional

Sebagai badan investasi baru, BP Investasi Danantara akan menerima dukungan anggaran operasional dari APBN 2025.

Meski belum ada target waktu rampung, Muliaman mengonfirmasi bahwa koordinasi lintas kementerian akan segera dimulai agar BP Investasi Danantara dapat beroperasi secepat mungkin.

Badan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pengelolaan aset strategis.

Mengambil contoh dari sovereign wealth fund global seperti Temasek, BP Investasi Danantara didesain untuk menjadi pusat pengelolaan investasi yang mandiri dan bertujuan membawa imbal hasil tinggi bagi pemerintah Indonesia.