Bisnis penerbangan di Indonesia diproyeksi melambat kinerja di semester II-2024 ini. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti besarnya biaya operasional yang diperlukan para maskapai hingga iklim bisnis yang kurang bagus.

"Ibarat baru sembuh menjalani perawatan di rumah sakit, kini maskapai penerbangan Indonesia dihadapkan dengan kondisi yang cukup menantang, di mana tingkat profitabilitas bergerak cukup melambat," kata Pengamat Penerbangan Gatot Rahardjo dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Sebagai contoh, ia memaparkan pada paruh pertama 2024 maskapai AirAsia Indonesia mencatatkan tingkat kerugian sebesar Rp 1,29 triliun atau meningkat hampir 7 kali lipat (643,92%) dibandingkan priode yang sama tahun lalu sebesar Rp 174,21 miliar.

Sedangkan Garuda Indonesia masih cukup beruntung yang masih mencatatkan pertumbuhan kinerja sebesar 32,88% secara tahunan dari US$ 76,50 juta per Juni 2023.

Padahal menurutnya pada semester 1 2024 ini merupakan masa peak season atau musim ramai penerbangan. Banyak hari libur, di antaranya lebaran (Idul Fitri dan Idul Adha) yang bisa mencapai satu bulan dan libur anak sekolah.

Ada juga musim pemilu yang meningkatkan pergerakan orang antar kota dan antar pulau, yang sebagian di antaranya bergerak menggunakan jasa maskapai penerbangan.

Sedangkan di semester 2, peak season hanya terbatas pada Natal dan tahun baru. Sehingga kalau pada periode ini banyak maskapai sudah mencatatkan pelemahan kinerja, maka tak ayal pada sisa 2024 ini industri penerbangan RI akan semakin sepi.

"Ya sektor bisnis saat ini kondisinya sangat tidak baik-baik saja, dan jika dibiarkan kondisi bukan tidak mungkin dampaknya akan memburuk. Garuda maskapai full service, Sriwijaya medium service, dan Indonesia AirAsia no service (no frills atau low cost/ LCC). Jika mereka semua rugi, bisa dipastikan bahwa semua maskapai penerbangan berjadwal nasional juga mengalami hal yang sama," terang Gatot.

Dia menjelaskan dari laporan rugi laba akan terlihat bahwa kerugian ini karena jumlah biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan. Biaya terbesar pertama tentu saja dari harga bahan bakar avtur yang digunakan yang bisa mencapai 30% dari total biaya bagi maskapai full service atau bahkan mencapai 50% bagi maskapai LCC," papar Gatot.

Terbesar kedua adalah biaya maintenance sebesar 16%, termasuk untuk pengadaan sparepart, di mana untuk impor sparepart ini masih dibutuhkan waktu lama dan sebagian besar masih dikenakan bea masuk yang besar," jelasnya lagi.

Lebih lanjut ia menyebut biaya terbesar ketiga adalah sewa pesawat sebesar 14%. Jika ditotal tiga biaya itu, bagi maskapai full service sudah mencapai 60%, sedangkan maskapai LCC bisa mencapai 80%. Tentu saja kenaikan biaya itu akan mempengaruhi kenaikan total biaya maskapai.

"Sedihnya lagi, biaya-biaya tersebut juga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS. Semakin tinggi harga dollar, semakin besar juga biaya yang ditanggung karena pemasukan maskapai adalah rupiah," paparnya.

Selain biaya, Gatot berpendapat hal lain yang juga menyebabkan kerugian maskapai adalah iklim bisnis yang kurang bagus. Di mana saat biaya operasional para maskapai terus meningkat, tarif penerbangan batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019 tidak juga dinaikkan.

"Alhasil, pendapatan maskapai pun terbatas, tidak bisa menutup biaya sehingga dapat dipastikan rugi. Selain itu juga terjadi persaingan yang tidak sehat karena ada satu group maskapai yang mempunyai pangsa pasar sangat besar sehingga dapat mendikte pasar," pungkasnya.

Di tengah dinamika kehidupan yang serba cepat, perkara mengelola keuangan pribadi kadang menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, perkembangan teknologi juga mengubah cara seseorang dalam mengelola keuangan jika dibandingkan beberapa dekade lalu. Teknologi membawa kita ke era yang membuat hampir semua hal dapat dilakukan secara online termasuk mengatur dan memantau keuangan pribadi.

Hal ini tentu membawa banyak manfaat, tetapi juga menuntut kita untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan finansial. Misalnya dalam memutuskan untuk melakukan pinjaman secara online.

Penting sekali untuk selektif memilihpinjaman online terpercayayang dapat membantu kebutuhan finansial dengan aman dan efektif. Berikut beberapa cara mudah mengelola keuangan digital dari Bank Neo Commerce.

1.Gunakan Aplikasi Pengelolaan Keuangan

Aplikasi pengelolaan keuangan adalah salah satu alat untuk memantau pengeluaran, pemasukan, dan anggaran pribadi. Ada banyak sekali aplikasi pengelolaan keuangan yang menyediakan fitur integrasi dengan rekening bank dan kartu kredit yang memungkinkan semua transaksi disinkronkan secara real time.

Dengan menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan, finansial Anda akan menjadi terstruktur. Sebab, ada fitur unggulan yang umumnya memungkinkan pengguna bisa membuat anggaran mingguan ataupun bulanan. Oleh sebab itu, Anda bisa menjadi disiplin dan bijak dalam mengatur anggaran pribadi, juga bisa mengurangi risiko keuangan di masa depan.

2.Manfaatkan Fitur Otomatisasi

Banyak aplikasi perbankan dan pengelolaan yang memiliki fitur otomatisasi, seperti pengaturan transfer ke rekening tabungan, serta pengaturan tagihan rutin. Fitur seperti itu sangat bermanfaat untuk membantu memastikan tagihan selalu dibayar tepat waktu, sekaligus mempermudah untuk mengalokasikan dana ke berbagai pos keuangan.

3.Manfaatkan Pinjaman Online dengan Bijak

Pinjaman online bisa menjadi pilihan yang cepat untuk kebutuhan yang mendadak. Namun, pastikan pinjaman dana didapatkan dari pinjaman online terpercaya agar tidak terjebak masalah keuangan yang lebih besar. Pilih platform yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan agar Anda bisa secara maksimal memanfaatkan layanan dengan aman.

4.Tetap Edukasi Diri tentang Finansial

Di era digital yang serba cepat ini dan semakin mudahnya akses terhadap berbagai layanan keuangan, Anda patut berhati-hati. Sudah jelas di balik kemudahan tersebut, ada tantangan baru yang perlu dihadapi yaitu banyaknya informasi yang beredar baik yang valid maupun tidak valid.

Maka dari itu, penting bagi setiap individu untuk terus mengedukasi diri tentang keuangan agar dapat membuat keputusan finansial yang bijak. Manfaatkan sumber daya online seperti blog, podcast, atau kursus keuangan untuk terus meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan lebih baik lagi.

Neo Pinjam, Solusi Finansial dengan Pinjaman Bank

Bank Neo Commerce melalui aplikasi neobank merupakan bank dengan layanan digital yang menawarkan solusi modern dalam hal keuangan. PT Bank Neo Commerce Tbk berizin & diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan tujuan utama memberikan kemudahan dan efisiensi, Neo Pinjam hadir sebagai salah satu layanan unggulannya. Neo Pinjam dirancang untuk memberikan pengalaman peminjaman yang praktis dan mudah.

Salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah ketiadaan jaminan, sehingga proses pencairan lebih cepat dan tidak merepotkan bagi pengguna yang tidak memiliki aset sebagai jaminan. Proses pengajuan pinjaman juga dapat dilakukan secara online di aplikasi neobank, sehingga memudahkan pengguna untuk mengajukan pinjaman dari mana saja.

Kendati prosesnya terbilang mudah, pihak neobank tetap melakukan proses evaluasi kelayakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Calon peminjam juga diimbau untuk mempertimbangkan kemampuan finansial secara matang sebelum mengajukan pinjaman, karena pinjaman ini mengandung risiko. Selain itu, tenor yang diberikan hanya 2 hingga 6 bulan, jadi pastikan bijak memilih tenor sesuai kebutuhan.

Semua pengelolaan peminjaman, mulai dari pemantauan status hingga pembayaran dapat diakses dengan mudah di aplikasi neobank. Dukungan pelanggan juga tersedia bagi mereka dengan pertanyaan atau masalah terkait peminjaman.

Untuk merasakan semua kemudahan ini,download aplikasi neobankdan nikmati layanan pinjaman bank yang efisien dan terintegrasi.

Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% pada 2025 perlu ditunda. Hal ini melihat indikasi pelemahan daya beli masyarakat yang relatif kuat terutama pada kelas menengah.

"Jika indikator ini berlanjut sampai dengan awal tahun 2025 maka kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Rendy menyebut, indikator inflasi inti yang angkanya relatif mirip dengan kondisi pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya pelemahan permintaan terutama untuk kelompok kelas menengah. Belum lagi terjadinya kontraksi indikator PMI manufaktur dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

"Itu menjadi hal yang perlu diperhatikan, apalagi jika menyasar pada kelompok-kelompok tertentu seperti misalnya kelas menengah," ucapnya.

Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai akan mengerek inflasi dan menggerus daya beli yang bisa mempengaruhi perekonomian secara umum. Dengan ditundanya kebijakan tersebut, membuktikan negara hadir untuk masyarakat dan tidak hanya mementingkan pemasukan.

"Perlambatan konsumsi untuk kelompok kelas menengah yang diakibatkan oleh rencana kenaikan PPN 12% sudah tentu akan sedikit banyak juga ikut mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum," tuturnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut yang menderita akibat kenaikan PPN menjadi 12% bukan hanya masyarakat, melainkan juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel.

"Yang kasihan bukan hanya masyarakat daya belinya turun, tapi juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel bisa gigit jari. Efek lanjutan ketika konsumen mengurangi belanja, maka perusahaan bisa menurunkan kapasitas produksi seperti saat ini tercermin dari PMI manufaktur yang berada di bawah level 50," imbuhnya.

Kapasitas produksi yang turun mempersempit risiko lapangan kerja dan membuat angkatan kerja baru sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai bisa menyebabkan PHK massal khususnya di sektor industri dan ritel.

"Pemerintah harus rasional memperhitungkan antara penerimaan negara dari tarif PPN 12%, dengan efek ke pelemahan ekonomi. Efek kenaikan tarif PPN 12% diperkirakan akan mengurangi minat masyarakat mengkonsumsi barang-barang sekunder dan tersier contohnya seperti peralatan elektronik, fesyen, kendaraan bermotor," pungkas Bhima.

Saksikan Live DetikSore:

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti