Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan MK. Diketahui, putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh.

Di mana salah satu putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut, MK meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Integrasi aturan ketenagakerjaan dalam satu kerangka dengan berbagai kebijakan lain pada UU Cipta Kerja dapat memunculkan kekaburan norma. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan upah, pengaturan jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja memiliki nuansa dan kebutuhan yang khusus. Jika aspek-aspek ini dikelola dalam satu regulasi yang luas, maka risiko terjadinya perhimpitan norma serta kontradiksi menjadi sangat besar dan pada gilirannya dapat merugikan pekerja," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat Kadin yang dipimpin oleh Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta. Kemudian, ia menjelaskan salah satu alasan utama di balik putusan MK adalah kesulitan masyarakat awam dan pekerja untuk memahami norma-norma baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, pemisahan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang fundamental dalam dunia ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja.

"Pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja juga penting untuk mempertahankan prinsip perlindungan pekerja yang merupakan salah satu pilar dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang terpisah, harapannya adalah norma-norma yang ada dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan lebih baik," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah bersama DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan menciptakan undang-undang yang lebih komprehensif, inklusif dan solutif, sehingga dapat menjawab kebutuhan semua pihak.

"Pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan diikuti upaya edukasi serta pengawasan ketat, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak dasar setiap individu dalam bidang ketenagakerjaan," pungkas Bamsoet.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan sikap resmi terkait rencana pemerintah dalam penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang pengupahan. KSPI menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan pengupahan selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tetap mengedepankan keadilan bagi buruh.

Menurut Ketua KSPI Said Iqbal, permenaker tentang upah minimum saat ini dalam tahap penyusunan. Sayangnya, ada indikasi kuat bahwa proses tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan keputusan MK yang telah mencabut pasal-pasal terkait pengupahan dalam Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.”

Putusan MK sebelumnya menyatakan bahwa beberapa norma hukum terkait pengupahan tidak sesuai dengan konstitusi dan harus dicabut. Karena itu, KSPI mendesak agar setiap aturan turunan, termasuk PP Nomor 51 Tahun 2023, juga tidak lagi diberlakukan.

Dalam pandangan KSPI, pemerintah wajib mematuhi keputusan MK terkait pencabutan 21 norma hukum, termasuk ketentuan pengupahan yang diatur dalam pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku. "Putusan MK tidak dapat ditafsirkan secara sepihak; segala aturan yang didasarkan pada norma yang telah dicabut harus dihentikan," tegas Said, Selasa (5/11/2024).

KSPI juga mengkritik metode penyusunan permenaker yang dinilai tidak memberikan ruang diskusi yang substansial bagi perwakilan buruh. Pertemuan melalui Zoom yang dilakukan selama ini hanya memberikan kesempatan buruh untuk mendengarkan tanpa ruang negosiasi.

"Proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan harus melibatkan dialog substansial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh sesuai prinsip tripartit yang ideal,” ujar Iqbal.

KSPI juga mengkritisi formula perhitungan upah minimum yang disebut menggunakan batas atas dan batas bawah dengan indeks tertentu. Formula ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kami menolak penggunaan formula alpha atau indeks tertentu dalam perhitungan upah minimum yang tidak memiliki dasar undang-undang,” tambah Said Iqbal. KSPI meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) tidak terlibat dalam pembuatan formula upah yang dapat mengurangi daya beli buruh.

KSPI menyoal perubahan metode penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) yang kini menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS. Metode SBH seharusnya tidak menggantikan KHL dalam menentukan upah minimum, karena SBH lebih relevan untuk kebutuhan perusahaan, bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar buruh.

Said menekankan pentingnya upah minimum sektoral yang lebih tinggi daripada upah minimum regional (provinsi atau kabupaten/kota). “Penetapan upah sektoral harus dilakukan di tingkat daerah oleh Dewan Pengupahan Daerah, bukan di pusat, agar mencerminkan kondisi sektor-sektor spesifik di setiap wilayah,” jelasnya.

Sebab itu, KSPI menuntut agar gubernur tidak lagi memiliki wewenang untuk membatalkan rekomendasi kenaikan upah minimum yang diajukan oleh bupati atau wali kota. Said Iqbal menyampaikan, "Keputusan MK sudah sangat jelas: dewan pengupahan daerah wajib dilibatkan aktif dalam penetapan upah minimum, dan gubernur tidak boleh lagi membatalkan usulan daerah," sebutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK), atas dikabulinya sebagian gugatan uji materi Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Menurut Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea mengatakan, 70 persen dari gugatan buruh dikabulkan oleh MK.

"Semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada sembilan hakim, putusan ini sangat luar biasa buat kami, mengembalikan muruah perjuangan buruh Indonesia yang sudah berkeringat, berjuang di jalanan selama bertahun-tahun," ucap Andi saat aksi di depan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

"Dan hari ini hampir 70 persen gugatan kami dimenangkan," tambah dia.

Ada berapa gugatan yang dimenangkan serikat buruh, yakni soal upah sektoral dan struktur skala upah, pembatasan outsourcing atau pihak ketiga, dan pembatasan tenaga kerja asing.

"Kembalinya upah sektoral ini merupakan sejarah luar biasa buat perjuangan buruh Indonesia," jelas Andi.

Selain itu, MK juga mengabulkan permintaan buruh soal pemutusan hubungan kerja (PHK) agar tidak sepihak dan harus melalui mediasi.

"Dengan putusan MK, (nantinya) PHK tidak akan semena-mena karena harus ada perundingan," ucap Andi.

Larry Ellison atau lengkapnya Lawrence Joseph Ellison menjadi orang terkaya kedua di dunia setelah harta kekayaannya meningkat drastis. Bahkan kini kekayaan pendiri perusahaan perangkat lunak Oracle ini melampaui Jeff Bezos hingga Bernard Arnault dan Mark Zuckerberg.

Berdasarkan laporan Forbes Real Time Billionaires, Sabtu (26/10/2024), Ellison tercatat memiliki kekayaan bersih senilai US$ 211,7 miliar atau Rp 3.312,25 triliun (kurs Rp 15.646/dolar AS).

Jumlah ini mengalami penurunan sebesar US$ 573 juta atau Rp 8,9 triliun (0,27%) dibandingkan dengan kekayaan yang dimilikinya pada Jumat (25/10) kemarin. Namun dengan kekayaannya itu ia masih berada di posisi kedua sebagai manusia terkaya di muka bumi.

Larry berada satu peringkat di bawah bos Tesla, Elon Musk yang saat ini memiliki harta sebesar US$ 274,7 miliar atau Rp 4.297,95 triliun, dan menjadi orang terkaya nomor satu di dunia.

Harta kekayaan Ellison ini masih lebih besar dari Jeff Bezos yang berada di peringkat 3 dengan kekayaan senilai US$ 205,6 miliar atau Rp 3.216,81 triliun.

Kemudian di peringkat empat ada pendiri Meta, Mark Zuckerberg yang memiliki kekayaan sebesar US$ 198,3 miliar atau Rp 3.102,6 triliun. Selanjutnya di peringkat kelima sebagai orang paling tajir di dunia ada Bernard Arnault dan keluarga dengan total kekayaan US$ 172,8 miliar atau Rp 2.703,62 triliun.

Perlu diketahui, dalam laporan Forbes yang lain disebutkan peningkatan kekayaan Larry Ellison mulai terjadi sejak Senin (16/9) kemarin. Di mana kekayaan Ellison yang memegang sekitar 40% saham Oracle ini meningkat drastis menjadi US$ 206 miliar (Rp 3.223,07 triliun) dalam sehari.

Peningkatan ini terjadi berkat lonjakan nilai saham Oracle sebesar 21% selama lima sesi perdagangan terakhirnya setelah merilis laporan laba dan panduan yang kuat minggu lalu, melampaui ekspektasi analis.

Perusahaan perangkat lunak cloud tersebut juga mengumumkan kemitraan dengan Amazon Web Services, yang melengkapi kesepakatan sebelumnya dengan Google dan Microsoft membuat saham Oracel semakin bersinar.

Berkat reli saham Oracle inilah kekayaan Ellison berhasil meningkat hingga US$ 34 miliar atau Rp 531,96 triliun, mendorong perusahaan berusia 80 tahun itu langsung mengungguli Zuckerberg dan Bernard Arnault.

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan jumlah kelas menengah marak dibahas akhir-akhir ini setelah jutaan orang ditemukan turun kasta pada 2024. Tak hanya itu, survei terbaru menunjukkan masyarakat kelas menengah juga mengalami penurunan daya beli. Mereka mengaku tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak hingga omnibus law.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah.

Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menemukan adanya 49 persen kelas menengah yang mengalami penurunan daya beli, sedangkan 51 persen mengatakan tidak merasa menurun daya belinya.

Mereka merasa, tiga faktor utama yang membuat daya beli mereka turun adalah kenaikan harga kebutuhan pokok (85 persen), mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan (52 persen), serta pendapatan yang stagnan (45 persen).

Dalam survei yang sama, para responden mengaku merasa tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak hingga omnibus law atau Undan,g-Undang Cipta Kerja. Responden ditanyakan tentang apa saja kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang seharusnya dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tiga kebijakan yang paling ingin dibatalkan oleh kelas menengah yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen (menurut 43 persen responden), pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34 persen) dan penghapusan kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (32 persen).

Selanjutnya: Sementara, kebijakan yang paling banyak dianggap perlu direvisi....

<!--more-->

Sementara, kebijakan yang paling banyak dianggap perlu direvisi adalah kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi (66 persen) dan kebijakan tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) (64 persen).

Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), mengatakan kelas menengah telah lama dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik, investasi, dan inovasi.

“Jika tidak ditangani secara serius, masalah ini tidak hanya akan merugikan kelompok ini, tetapi juga seluruh perekonomian Indonesia,” kata Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, ada beberapa kebijakan pemerintah yang turut membebani kondisi kelas menengah. Di antaranya adalah pengalihan subsidi energi ke kelompok bawah, kebijakan pajak yang tidak inklusif, hingga kurangnya dukungan terhadap wirausaha kelas menengah.

Oleh karena itu, Achmad menyarankan pemerintah mempertimbangkan reformasi pajak yang lebih inklusif, contohnya dengan mengurangi pajak penghasilan bagi mereka yang berpendapatan menengah ke bawah. Ia juga menganjurkan agar pemerintah mengendalikan inflasi pangan dan energi serta memperluas program keterampilan dan tenaga kerja.

Survei Inventure 2024 melibatkan 450 responden yang berasal dari lima kota besar di Indonesia yang meliputi Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden berasal dari kelas menengah generasi milenial dan Gen Z dengan metode survei wawancara langsung pada September 2024.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 79 persen responden berasal dari middle class-A2 dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 2,1 juta-Rp 9,6 juta, sebanyak 14 persen responden dari aspiring middle class-B dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 900 ribu-Rp 2,1 juta, dan sebesar 7 persen responden berasal dari upper middle class-A1 dengan pengeluaran di atas Rp 9,6 juta.

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan jumlah kelas menengah marak dibahas akhir-akhir ini setelah jutaan orang ditemukan turun kasta pada 2024. Tak hanya itu, survei terbaru menunjukkan masyarakat kelas menengah juga mengalami penurunan daya beli. Mereka mengaku tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak hingga omnibus law.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah.

Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menemukan adanya 49 persen kelas menengah yang mengalami penurunan daya beli, sedangkan 51 persen mengatakan tidak merasa menurun daya belinya.

Mereka merasa, tiga faktor utama yang membuat daya beli mereka turun adalah kenaikan harga kebutuhan pokok (85 persen), mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan (52 persen), serta pendapatan yang stagnan (45 persen).

Dalam survei yang sama, para responden mengaku merasa tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak hingga omnibus law atau Undan,g-Undang Cipta Kerja. Responden ditanyakan tentang apa saja kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang seharusnya dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tiga kebijakan yang paling ingin dibatalkan oleh kelas menengah yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen (menurut 43 persen responden), pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34 persen) dan penghapusan kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (32 persen).

Selanjutnya: Sementara, kebijakan yang paling banyak dianggap perlu direvisi....

<!--more-->

Sementara, kebijakan yang paling banyak dianggap perlu direvisi adalah kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi (66 persen) dan kebijakan tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) (64 persen).

Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), mengatakan kelas menengah telah lama dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik, investasi, dan inovasi.

“Jika tidak ditangani secara serius, masalah ini tidak hanya akan merugikan kelompok ini, tetapi juga seluruh perekonomian Indonesia,” kata Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut dia, ada beberapa kebijakan pemerintah yang turut membebani kondisi kelas menengah. Di antaranya adalah pengalihan subsidi energi ke kelompok bawah, kebijakan pajak yang tidak inklusif, hingga kurangnya dukungan terhadap wirausaha kelas menengah.

Oleh karena itu, Achmad menyarankan pemerintah mempertimbangkan reformasi pajak yang lebih inklusif, contohnya dengan mengurangi pajak penghasilan bagi mereka yang berpendapatan menengah ke bawah. Ia juga menganjurkan agar pemerintah mengendalikan inflasi pangan dan energi serta memperluas program keterampilan dan tenaga kerja.

Survei Inventure 2024 melibatkan 450 responden yang berasal dari lima kota besar di Indonesia yang meliputi Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Responden berasal dari kelas menengah generasi milenial dan Gen Z dengan metode survei wawancara langsung pada September 2024.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 79 persen responden berasal dari middle class-A2 dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 2,1 juta-Rp 9,6 juta, sebanyak 14 persen responden dari aspiring middle class-B dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 900 ribu-Rp 2,1 juta, dan sebesar 7 persen responden berasal dari upper middle class-A1 dengan pengeluaran di atas Rp 9,6 juta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyuarakan aksi mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah minimal 8-10% tidak dikabulkan. Selain kenaikan upah, buruh juga menuntut dicabutnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan di tengah aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 2.000 buruh di area Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adapun aksi mogok nasional rencananya diikuti oleh 5 juta buruh.

"Bilamana dua tuntutan ini tidak didengar oleh pemerintahan yang baru, bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional. Ini akan diikuti oleh 5 juta buruh di 15 ribu pabrik dan perusahaan," katanya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

"Dan sedang kami galang di pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara termasuk transportasi publik untuk mengikuti mogok nasional ini," sambung dia.

Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional adalah setop produksi, yang mana buruh-buruh keluar dari pabrik dan tidak melakukan aksi produksi. Ia menyebut dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh.

Ia menambahkan, buruh tidak sepakat dengan rumus kenaikan upah yang digunakan pemerintah. Ia juga menyoroti kenaikan upah buruh yang dinilainya kecil dalam 5 tahun terakhir.

"Dalam 5 tahun upah buruh itu tidak naik, upah teman-teman juga tidak naik. 5 tahun terakhir itu, 3 tahun pertama 0 persen kita naik upah, padahal barang naiknya adalah 3 persen," tuturnya.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kini menyentuh angka 5%, sementara inflasi berada di kisaran 2,8%.

"Setiap bulan itu sadarkah kamu pemerintah yang baru harus mendengar ini? Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah," tuturnya.

Adapun aksi yang dilakukan hari ini diikuti oleh buruh dari Jabodebek, Banten, dan Jawa Barat. Said Iqbal berharap aksi dan tuntutan para buruh dapat didengar Presiden Prabowo Subianto.

Simak Video: Massa Buruh Demo di Patung Kuda, Tuntut Kenaikan Upah 8-10%

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan protes buruh soal aturan pengupahan dan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Yassierli meminta waktu untuk mempelajari aturan-aturan tersebut. Namun, dia meyakini akan ada arahan dari Presiden Prabowo Subinto mengenai pengupahan.

"Regulasi, ini mohon beri kami waktu dulu. Saya belum bisa menyampaikan seperti apa tentu saya yakin yang pertama Bapak Presiden pasti sudah punya arahan seperti apa," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Yassierli juga mengatakan akan melibatkan pakar dan ahli hukum untuk mempelajari lebih lanjut Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

"Kedua nanti kami juga didukung oleh para tim pakar ya dari ahli hukum, mencoba melihat seperti apa dan juga nanti kita akan coba lihat dari pelaksanaan selama ini seperti apa," terangnya.

Untuk diketahui, terkait PP pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

Sementara terkait UU Cipta Kerja, buruh menuntut agar kebijakan itu dicabut. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyebut secara khusus aturan yang merugikan pekerja adalah klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

"Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan," dalam keterangannya.

Simak Video: PKS Ternyata Usulkan Prof Yassierli untuk Kabinet Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Sumber: Kompas.com | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, jutaan buruh dari 15.000 pabrik di Indonesia bakal mogok kerja selama dua hari pada November 2024.

Mogok kerja dilakukan dalam rangka menuntut dicabutnya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum buruh pada tahun 2025.

"Serempak 15.000 pabrik, diperkirakan jumlahnya 5 juta orang buruh mogok nasional. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Isunya tadi dua, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai 10%. Nomor dua, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," kata Said dalam konferensi pers, Jumat (18/10).

Said menjelaskan, aksi ini nantinya akan berdampak pada sekira 15.000 pabrik operasional di seluruh Indonesia. Terkait tanggal mogok kerja, Said Iqbal menyebut masih tentatif.

Dia menyebut, pemogokan akan dilakukan pada 11-12 November 2024 atau 25-26 November 2024.

Aksi mogok kerja ini adalah lanjutan dari aksi demonstrasi serikat buruh se-Indonesia yang akan berlangsung selama satu minggu pada 24-31 Oktober 2024.

Tuntutan dari aksi demonstrasi ini sama, yaitu meminta kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja.

"Aksi akan dimulai pada tanggal 24 Oktober, ribuan buruh aksi di depan Istana. Tuntutan aksi hanya dua isu, yaitu satu, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%, tidak menggunakan peraturan pemerintah atau PP No 51 tahun 2023 tentang upah minimum," tambah Said Iqbal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Bakal Mogok Massal pada November 2024", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/18/18240161/tuntut-kenaikan-upah-buruh-bakal-mogok-massal-pada-november-2024.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, jutaan buruh dari 15.000 pabrik di Indonesia bakal mogok kerja selama dua hari pada November 2024.

Mogok kerja dilakukan dalam rangka menuntut dicabutnya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum buruh pada tahun 2025.

"Serempak 15.000 pabrik, diperkirakan jumlahnya 5 juta orang buruh mogok nasional. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Isunya tadi dua, naikkan upah minimum 2025 sebesar delapan persen sampai 10 persen. Nomor dua, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Jumat (18/10/2024).

Said Iqbal menjelaskan, aksi ini nantinya akan berdampak pada sekira 15.000 pabrik operasional di seluruh Indonesia.

Terkait tanggal mogok kerja, Said Iqbal menyebut masih tentatif. Dia menyebut, pemogokan akan dilakukan pada 11-12 November 2024 atau 25-26 November 2024.

Aksi mogok kerja ini adalah lanjutan dari aksi demonstrasi serikat buruh se-Indonesia yang akan berlangsung selama satu minggu pada 24-31 Oktober 2024.

Tuntutan dari aksi demonstrasi ini sama, yaitu meminta kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja.

"Aksi akan dimulai pada tanggal 24 Oktober, ribuan buruh aksi di depan Istana. Tuntutan aksi hanya dua isu, yaitu satu, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8 persen sampai dengan 10 persen, tidak menggunakan peraturan pemerintah atau PP No 51 tahun 2023 tentang upah minimum," tambah Said Iqbal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Bakal Mogok Massal pada November 2024", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/18/18240161/tuntut-kenaikan-upah-buruh-bakal-mogok-massal-pada-november-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh berencana menggelar demonstrasi di 38 provinsi selama satu minggu, mulai 24 Oktober hingga 31 Oktober 2024.

Aksi ini dalam rangka menuntut kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan demonstrasi akan dimulai di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat.

"Aksi akan dimulai pada tanggal 24 Oktober, ribuan buruh aksi di depan Istana. Tuntutan aksi hanya dua isu, satu, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8 persen sampai dengan 10 persen. Tidak menggunakan peraturan pemerintah atau PP No. 51 tahun 2023 tentang upah minimum," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Jumat (18/10/2024).

Tuntutan pertama, menurut Said Iqbal, berlandaskan pada judicial review yang diajukan Partai Buruh terhadap omnibus lawUU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Ia mendesak agar pemerintah tidak menggunakan PP No. 51 Tahun 2023 sebagai acuan dalam penentuan upah minimum 2025.

"Tidak menggunakan PP No. 51 tahun 2023 tentang upah minimum karena Partai Buruh dan semua serikat buruh sudah mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja omnibus law yang menjadi dasar cantolan PP No. 51 tersebut. Masa sedang digugat menggunakan PP No. 51?" tegasnya.

Selain kenaikan upah, serikat buruh juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, terutama pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

"Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sekurang-kurangnya klaster ketenagakerjaan dan klaster perlindungan petani yang sedang akan diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi," tambah Said Iqbal.

Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% pada 2025 perlu ditunda. Hal ini melihat indikasi pelemahan daya beli masyarakat yang relatif kuat terutama pada kelas menengah.

"Jika indikator ini berlanjut sampai dengan awal tahun 2025 maka kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Rendy menyebut, indikator inflasi inti yang angkanya relatif mirip dengan kondisi pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya pelemahan permintaan terutama untuk kelompok kelas menengah. Belum lagi terjadinya kontraksi indikator PMI manufaktur dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

"Itu menjadi hal yang perlu diperhatikan, apalagi jika menyasar pada kelompok-kelompok tertentu seperti misalnya kelas menengah," ucapnya.

Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai akan mengerek inflasi dan menggerus daya beli yang bisa mempengaruhi perekonomian secara umum. Dengan ditundanya kebijakan tersebut, membuktikan negara hadir untuk masyarakat dan tidak hanya mementingkan pemasukan.

"Perlambatan konsumsi untuk kelompok kelas menengah yang diakibatkan oleh rencana kenaikan PPN 12% sudah tentu akan sedikit banyak juga ikut mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum," tuturnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut yang menderita akibat kenaikan PPN menjadi 12% bukan hanya masyarakat, melainkan juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel.

"Yang kasihan bukan hanya masyarakat daya belinya turun, tapi juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel bisa gigit jari. Efek lanjutan ketika konsumen mengurangi belanja, maka perusahaan bisa menurunkan kapasitas produksi seperti saat ini tercermin dari PMI manufaktur yang berada di bawah level 50," imbuhnya.

Kapasitas produksi yang turun mempersempit risiko lapangan kerja dan membuat angkatan kerja baru sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai bisa menyebabkan PHK massal khususnya di sektor industri dan ritel.

"Pemerintah harus rasional memperhitungkan antara penerimaan negara dari tarif PPN 12%, dengan efek ke pelemahan ekonomi. Efek kenaikan tarif PPN 12% diperkirakan akan mengurangi minat masyarakat mengkonsumsi barang-barang sekunder dan tersier contohnya seperti peralatan elektronik, fesyen, kendaraan bermotor," pungkas Bhima.

Saksikan Live DetikSore:

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti