Tak jarang ada kasus penipuan yang menyedot dana dari rekening hingga jutaan. Kabar baiknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menghadirkan fitur baru di Super Apps BRImo yang bisa menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah.

Kali ini, BRI hadir dengan fitur untuk mengatur transaksi limit di BRImo yang bisa membantu nasabah mengatur keuangan mereka, sekaligus menjaga dana yang ada di rekening.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menjelaskan penerapan limit ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, seperti mencegah penipuan digital dan menghindari kesalahan saat mentransfer jumlah besar.

"Dengan fitur ini, nasabah dapat mengatur sendiri limit transaksi sesuai kebutuhan, tentunya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di BRI," ujar Andrijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Andrijanto menambahkan bahwa ke depannya BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan agar nasabah dapat mengatur keuangan dengan lebih baik.

"Ke depan, BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan yang lebih baik demi pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik," pungkasnya

Sebagai informasi, fitur pengaturan limit kartu debit di BRImo dapat memberikan kemudahan bagi nasabah BRI untuk melakukan pembatasan transaksi kartu debit, seperti pembatasan transaksi tarik tunai, transfer dana, pembayaran dan pembelian.

Cara untuk mengaktifkan fitur ini juga cukup mudah. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka aplikasi BRImo,

2. Masukkan username dan password akun Anda,

3. Pada menu utama, pilih Akun, lalu klik Pengelolaan Kartu dan pilih opsi Pilih Kartu,

4. Klik menu Atur Limit Debit,

5. Pilih jenis transaksi yang ingin Anda atur limitnya,

6. Masukkan jumlah limit yang diinginkan, lalu klik Ok Atur Limit,

7. Masukkan PIN BRI Anda, dan fitur limit baru pun sudah aktif.

Ada berbagai Limit transaksi yang ditawarkan oleh BRI berdasarkan jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Berikut adalah rincian limit transfer melalui BRImo berdasarkan jenis kartu:

Kartu BritAma Classic dan Gold

• Transfer sesama BRI: Maksimal Rp250.000.000
• Transfer antar bank: Maksimal Rp250.000.000

Kartu BritAma Prioritas & Private

• Transfer sesama BRI: Unlimited (sesuai saldo)
• Transfer antar bank: Rp250.000.000

Nasabah BRI kini tidak perlu khawatir tentang pengelolaan keuangan, karena semuanya menjadi lebih mudah dengan hadirnya Super Apps BRImo dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Melalui aplikasi ini, nasabah dapat menikmati berbagai kemudahan, termasuk fitur baru untuk mengatur limit transaksi yang akan membantu dalam mengelola keuangan.

Fitur pengaturan limit kartu debit di BRImo dapat memberikan kemudahan bagi nasabah BRI untuk melakukan pembatasan transaksi kartu debit, seperti pembatasan transaksi tarik tunai, transfer dana, pembayaran dan pembelian.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menuturkan penerapan limit ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, seperti mencegah penipuan digital dan menghindari kesalahan saat mentransfer jumlah besar.

"Dengan fitur ini, nasabah dapat mengatur sendiri limit transaksi sesuai kebutuhan, tentunya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di BRI," ujar Andrijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Untuk mengaktifkan dan menggunakan fitur limit transaksi kartu debit di BRImo pun sangat mudah. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka aplikasi BRImo,
2. Masukkan username dan password akun Anda,
3. Pada menu utama, pilih Akun, lalu klik Pengelolaan Kartu dan pilih opsi Pilih Kartu,
4. Klik menu Atur Limit Debit,
5. Pilih jenis transaksi yang ingin Anda atur limitnya,
6. Masukkan jumlah limit yang diinginkan, lalu klik Ok Atur Limit,
7. Masukkan PIN BRI Anda, dan fitur limit baru pun sudah aktif.

Limit transaksi yang ditawarkan oleh BRI juga beragam, tergantung jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Berikut adalah rincian limit transfer melalui BRImo berdasarkan jenis kartu:

Kartu BritAma Classic dan Gold

• Transfer sesama BRI: Maksimal Rp250.000.000
• Transfer antar bank: Maksimal Rp250.000.000

Kartu BritAma Prioritas & Private

1. Transfer sesama BRI: Unlimited (sesuai saldo)
2. Transfer antar bank: Rp250.000.000

Andrijanto menjelaskan bahwa ke depannya BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan agar nasabah dapat mengatur keuangan dengan lebih baik.

"Ke depan, BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan yang lebih baik demi pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik," pungkasnya

Seru! BRImo Ajak Nasabah & Merchant Nonton Bareng Layangan Putus The Movie

Seru! BRImo Ajak Nasabah & Merchant Nonton Bareng Layangan Putus The Movie

Memisahkan chat pribadi dan kerja termasuk bagian dari fitur yang disediakan WhatsApp. Sudahkah detikers mencoba menerapkan fitur tersebut?

WhatsApp menambahkan fitur mengelola pesan masuk dalam bentuk daftar yang bernama Lists atau filter chat. Fitur ini menyaring pesan sesuai dengan yang diinginkan. Tujuannya membuat chat tetap rapi dan teratur sesuai dengan kategori.

Dilansir laman FAQ WhatsApp, filter chat atau penyaring pesan diluncurkan pada awal tahun 2024. Ada tiga kategori yang disediakan yakni:

1. Semua (all): Tampilan default semua pesan

2. Belum dibaca (unread): Kategori untuk melihat percakapan yang perlu ditanggapi atua belum dibaca.

3. Grup (group): Untuk semua chat grup berkumpul dalam satu kategori

Selain itu, detikers bisa menambahkan kategori baru dengan menekan tombol tambah (+). Pilihan ini digunakan untuk menyatukan chat sesuai dengan keinginan pengguna.

Cara Pisahkan Chat Pribadi dan Kerja di WhatsApp

Bagi detikers yang ingin pisahkan chat pribadi dan kerja, bisa memilih beberapa alternatif. Ada beberapa cara untuk memisahkan chat pribadi dan kerja di WhatsApp. Berikut penjelasan masing-masing cara:

1. Melalui Halaman Depan Chat

• Buka WhatsApp
• Pilih chat yang akan dijadikan daftar
• Klik titik tiga di pojok kanan
• Pilih "Tambahkan Daftar atau Add to Lists"
• Secara otomatis pesan akan masuk ke dalam kategori yang dibuat.

2. Lewat Pengaturan

• Buka pengaturan WhatsApp
• Pilih "Daftar atau Lists"
• Muncul semua kategori yang dibuat
• Klik "New Lists"
• Tulis nama kategori
• Klik "Tambahkan Orang atau Add People or groups"
• Pilih kontak yang akan masuk ke dalam kategori
• Klik centang
• Pilih "Buat Daftar atau Create List"

3. Lewat Beranda Chat

• Buka WhatsApp
• Tarik/geser ke arah bawah hingga muncul kategori di bagian paling atas chat.
• Geser kategori yang muncul di bagian chat paling atas
• Klik simbol +
• Lakukan penambahan kategori yang diinginkan
• Masukkan kontak yang sesuai kategori
• Selesaikan prosesnya

Fitur tersebut membatu detikers untuk memilah setiap pesan masuk sesuai dengan kategorinya. Pengguna harus mengupdate WhatsApp versi terbaru untuk bisa mengikuti langkah-langkah di atas.

Cara Menambah dan Menghapus Chat dari Fitur Lists

Setiap kategori minimal terdapat satu chat yang masuk dalam daftar. Nah, detikers bisa menambahkan secara berulang atau menghapus chat dari fitur Lists.

1. Ketuk dan tahan chat yang diinginkan

2. Pilih titik tiga di sudut kanan

3. Klik "Tambah ke Daftar"

4. Pilih salah satu kategori, misalnya "Groups"

• Untuk membuat daftar baru, ketuk "Daftar Baru"
• Untuk mengubah daftar, pilih "Daftar yang Lain"
• Untuk menghapus dari daftar, klik "Daftar untuk Batal Memilih"

Cara Mengedit Fitur Lists

Selain menambah dan menghapus, detikers bisa mengedit kategori dalam fitur Lists yang sudah dibuat. Berikut ini tata caranya:

1. Buka WhatsApp

2. Geser ke bawah untuk melihat kategori

3. Ketuk dan tahan kategori

4. Pilih "Edit" lalu muncul:

• Nama Daftar untuk mengubah nama
• Tambah orang atau grup untuk menambahkan chat ke dalam kategori
• Pilih simbol kotak sampah untuk menghapus chat di dalam kategori.

Apabila mau mengurutkan daftar sesuai dengan keinginan, detikers harus mengaturnya di Pengaturan. Ini langkah-langkahnya:

1. Pilih "Pengaturan"

2. Pilih "Fitur Lists atau Daftar"

3. Klik dan tahan untuk menggeser kategori sesuai urutan yang diinginkan.

Tahapan tersebut dilakukan dengan mudah supaya detikers bisa memisahkan chat personal atau dengan urusan pekerjaan. Semoga bermanfaat.

Video: Fitur 'List' WhatsApp, Bisa Saring Kategori Pesan Lebih Spesifik

Video: Fitur 'List' WhatsApp, Bisa Saring Kategori Pesan Lebih Spesifik

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah melakukan berbagai persiapan fasilitas untuk mengantisipasi lonjakan menjelang hari libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, termasuk lintasan Merak-Bakauheni. Persiapan ini meliputi kenyamanan, keamanan, dan kelancaran perjalanan bagi pengguna jasa penyeberangan.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan pihaknya secara rutin meningkatkan kesiapan fasilitas guna menghadapi lonjakan arus penumpang pada periode Nataru. Pihaknya berkomitmen menghadirkan pelayanan prima dengan mempersiapkan fasilitas penyeberangan yang optimal di setiap pelabuhan yang dikelola, termasuk kesiapan fasilitas terminal dan dermaga.

"Kami terus memastikan kesiapan infrastruktur pelabuhan, termasuk terminal, aksesibilitas, dan area parkir, sehingga pengguna jasa dapat menikmati layanan yang lebih nyaman dan tertata. Hal ini sejalan dengan komitmen ASDP dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat," ujar Shelvy dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Selain kesiapan fasilitas di pelabuhan, pihaknya juga memastikan seluruh sarana penunjang, seperti sistem tiket elektronik Ferizy. Dia bilang Ferizy sudah siap untuk mendukung kelancaran arus penumpang dan kendaraan. Dengan sistem ini, masyarakat dapat melakukan pembelian tiket secara online hingga 60 hari sebelum keberangkatan dan diimbau untuk melakukan pembelian minimal sehari sebelum hari keberangkatan (H-1) untuk mencegah antrean di pelabuhan.

Terkait dengan kesiapan armada di lintasan Merak-Bakauheni, Shelvy menekankan bahwa penyediaan 51 kapal yang akan melayani perjalanan lintasan tersebut merupakan kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) selaku regulator.

Dia menjelaskan ASDP dan BPTD telah berkoordinasi untuk memastikan sinergi yang baik antara pengelolaan armada kapal dan fasilitas pelabuhan, sehingga dapat meminimalisasi potensi kepadatan dan meningkatkan kenyamanan penumpang.

Kolaborasi dengan BPTD juga memungkinkan pengaturan operasional armada yang lebih fleksibel, terutama saat terjadi lonjakan penumpang yang signifikan pada hari-hari puncak, yang diperkirakan akan terjadi pada 20-21 dan 24 Desember 2024 untuk arus mudik, serta pada 29-30 Desember 2024 dan 1 Januari 2025 untuk arus balik.

"BPTD bertanggung jawab penuh dalam mengatur penjadwalan dan operasional armada di lintasan Merak-Bakauheni, termasuk jumlah kapal yang akan beroperasi sesuai dengan kebutuhan. Sebagai operator, ASDP fokus memastikan kesiapan fasilitas serta memberikan pelayanan terbaik di terminal pelabuhan," jelas Shelvy.

Sementara itu, Plt Direktur Utama ASDP Djunia Satriawan mengatakan selain dari aplikasi Ferizy, pemesanan tiket juga bisa melalui website.

"Pemesanan sudah bisa dilakukan 60 hari sebelum keberangkatan. Pengguna jasa diharapkan telah memiliki tiket jauh hari sebelum jadwal keberangkatan," kata Djunia.

Dia menjelaskan pihaknya telah memperluas sales point dan metode pembayaran agar memudahkan pengguna jasa dalam pembelian tiket bisa dilakukan melalui virtual account berbagai bank, gerai minimarket, e-wallet, dan yang terbaru sudah dapat dipesan melalui OTA tiket.com.

Adapun persiapan lain yang telah dilakukan, yakni melakukan integrasi pelabuhan Merak dengan pelabuhan Indah Kiat yang terletak persis di sebelah dermaga 7 reguler. Dengan integrasi tersebut, Djunia menyebut daya tampung kendaraan bertambah sekitar 500 kendaraan kecil.

"ASDP juga telah memastikan kesiapan AOCC (ASDP Operation Control Center) yang merupakan ruang monitor koordinasi khusus didedikasikan bagi stakeholder agar dapat mempercepat pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat. Kemudian, selama periode nataru mendatang ASDP akan lakukan uji coba self-check in guna mempersingkat waktu masuk ke kapal," terang Djuna.

Menteri Keuangan (Menkeu) resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Aturan tersebut mengatur pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak penghasilan terhadap KSO.

Aturan perpajakan baru itu resmi berlaku pada 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menerangkan penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO) dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif.

Menurutnya, selama ini aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai aturan, seperti antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

"PMK ini terbit sebagai upaya memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi," kata Dwi dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Dia pun mengimbau agar pengusaha yang termasuk anggota KSO wajib mendaftarkan diri untuk harus memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya. Adapun tiga kriterianya, seperti:

1. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa;
2. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
3. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal telah melebihi batasan Pengusaha kecil; dan/atau satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing masing Anggota KSO.

"Kami siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024 tersebut," tambah Dwi.

Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

Honda resmi meluncurkan skuter matik (skutik) Honda ADV350. Motor ini hadir dengan gaya ala motor petualang.

Honda ADV350 meluncur di pameran otomotif roda dua di EICMA, Milan, Italia. Motor ini mengadopsi desain ala Honda X-ADV dengan sudut yang kokoh dan warna blok yang mempromosikan tampilan off-road.

Gaya petualang memamerkan bagian depan ADV350 yang unik. Garpu terbalik (upside-down) berdiameter 37 mm dan shock breaker belakang dengan tabung telah direvisi untuk menghadirkan performa bantingan suspensi yang premium.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Roda depan berukuran 15 inci dan belakang 14 inci. Velg yang ringan dibalut ban tubeless dengan ukuran 120/70-15 di depan dan 140/70-14 di belakang. Ban berpola ala motor dual purpose memungkinkan ADV350 memiliki cengkeraman yang cukup baik di semua kondisi. Untuk pengereman, ada rem cakram tunggal 256mm di depan dipadukan cakram belakang 240mm.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Kepraktisan tidak dilupakan, ada ruang untuk dua helm full-face di bawah jok (sekarang dengan lampu internal), soket USB di glovebox dan kenyamanan pengoperasian Smart Key. Windshield bisa diatur ketinggiannya dengan empat tahap penyesuaian. Layar TFT lima inci yang baru mengintegrasikan konektivitas smartphone Honda RoadSync dengan sakelar kontrol empat arah yang intuitif.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Honda ADV350 ditenagai mesin SOHC empat katup Smart Power+ (eSP+) 330cc yang disempurnakan. Mesin itu diklaim menghasilkan performa yang kuat sekaligus ramah lingkungan.

Daya puncaknya mencapai 21,5 kW @ 7.500 rpm diimbangi dengan torsi 31,5 Nm @ 5.250 rpm. Diameter dan langkah ditetapkan pada 77 mm x 70,8 mm, dengan rasio kompresi 10,5:1.

Rocker arm tipe rol dan bak mesin tertutup memberikan keandalan jangka panjang bersama dengan kinerja yang kuat. Untuk meningkatkan pendinginan piston, ada oil jet seperti yang digunakan pada CRF450R, untuk menyemprotkan oli langsung ke bagian belakang piston, memajukan waktu pengapian dan meningkatkan kinerja pembakaran. Kapasitas olinya adalah 1,8 liter.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Pengaturan ECU telah diperbarui, bersama dengan struktur internal knalpot (serta penutup luar pelindungnya) baru, katalisator yang ditingkatkan, dan sensor O2 ditambahkan untuk memastikan motor lebih ramah lingkungan. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 28,6 km/liter (mode WMTC). Dengan kapasitas tangki bahan bakar 11,7 L, motor ini bisa menjangkau jarak hingga lebih dari 330 km.

Keamanan disediakan dalam bentuk Honda Selectable Torque Control (HSTC) dan Emergency Stop Signals.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara soal kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag nomor 8 sempat mendapat sorotan karena dinilai mempengaruhi kinerja industri tekstil.

Menurut Mendag saat ini sedang dalam koordinasi antara kementerian terkait untuk mengkaji aturan tersebut.

"Bukan tim khusus ya sifatnya, Nah ya namanya ngobrol-ngobrol, koordinasi. Bukan revisi, tapi review. Nah nanti kita minta masukan dari kementerian/lembaga lain. Sebenarnya Permendag itu kan banyak kebijakan-kebijakan dari k/l lain. Jadi, itu perlunya review itu seperti itu," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Mendag menjelaskan aturan tersebut bersifat dinamis dan menyesuaikan perkembangan ekonomi

Namun soal mengenai waktu pembahasan selanjutnya, Mendag belum dapat memastikan.

"Kemarin kan dimulai dari rakor kemarin, ya kan semua boleh di-review. Tapi untuk yang berikutnya belum, masih dijadwalkan," jelas dia.

Sebelumnya, rencana pembentukan tim khusus revisi kebijakan impor Permendag ini datang dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko Cahyanto. Dia menyebut akan ada tim khusus untuk membahas kebijakan tersebut.

"Akan ada task force khusus untuk ini. ini akan difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian," katanya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi terkait kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai menjadi biang kerok industri tekstil terpuruk. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengklaim peraturan tersebut telah melindungi industri tekstil dalam negeri.

Budi pun menegaskan tidak ada revisi untuk aturan tersebut. Namun, pihaknya akan mengkaji ulang setiap saat.

"Revisi apanya? Kalau Permendag 8/2024 itu memang review. Itu setiap saat bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya ramai mengenai tekstil kan? Permendag 8/2024 itu justru melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menilai mungkin masih ada yang belum memahami sepenuhnya kebijakan impor tersebut. Karena tak memahami aturan itu, maka timbul tudingan tersebut.

Terkait tuduhan kebijakan impor tersebut sebagai biang kerok industri tekstil dalam negeri, Budi menekankan bahwa mereka tidak memahami dengan aturan yang tertuang di dalamnya. Dia juga menekankan tidak ada masalah terkait aturan tersebut.

"Permendag 8/2024 enggak ada masalah. Ini mungkin beliau belum paham ya aturannya seperti apa. Mungkin karena itu aja, tapi kan sekarang kalau sudah tahu ya sudah," jelas dia.

Lebih lanjut, Permendag 8/2024 telah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya dapat masuk ke Indonesia melalui pertimbangan teknis (Pertek) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Kemudian ada juga Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2004 telah mengatur kuota impor pakaian.

"Jadi kuotanya sudah dibatasi juga. Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi, sebenarnya Kemendag ini sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," jelasnya.

Pada 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan terminal keempat atau Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta dibangun. Saat itu Jokowi menargetkan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta sudah ada pada tahun 2023.

Pembangunan Terminal 4 ini dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Keinginan Jokowi terkait pembangunan Terminal 4 itu disampaikan saat meresmikan 4 fasilitas di Bandara Soekarno Hatta yakni Terminal 3, Gedung VIP, Runway 3 dan East-Connection Taxiway.

"Dengan adanya runway 3 Kita harapkan pengaturan manajemen untuk take off dan landing semakin baik sehingga kapasitasnya lebih banyak. Kita harapkan pelayanan semakin baik," kata Jokowi usai peresmian di Gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, 23 Januari 2020.

Saat itu, Jokowi menerangkan, pembangunan East Connection Taxiway baru dilakukan setelah kurang lebih 35 tahun yang lalu dibangun west connection taxiway.

"Perlu diketahui yang west connection taxiway itu dibangun 1985 dan setelah itu sampe sekarang yang timurnya baru dibangun sekarang, sudah 35 tahun baru dibangun. Harusnya kalau westnya dibangun east nya juga dibangun sehingga (pesawat) tidak putar. Selama ini semuanya menunggu pesawat putar itu," ujarnya.

Disampaikan Jokowi, kepadatan jumlah penumpang pesawat udara di Bandara Soekarno Hatta sudah mulai terlihat. Untuk itu guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang ke depannya, Jokowi memerintahkan agar segera membangun Terminal 4.

Terkait hal ini Jokowi menargetkan Terminal 4 Bandara Soekarno Hatta dapat selesai dibangun pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.

"Sebelum penuh itu harus disiapkan dulu sehingga masyarakat terlayani oleh Bandara Soekarno-Hatta ini dan tadi pak Dirut Angkasa Pura 2 sudah menyampaikan desain akan segera diselesaikan secepatnya sehingga bisa segera dimulai dan diharapkan 2022 akhir atau paling lambat awal 2023 kita sudah punya terminal yang baru," tutur Jokowi.

Proyek Terminal 4 Batal!

Namun, keinginan Jokowi itu akhirnya kandas. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, pembangunan Terminal 4 senilai Rp 14 triliun batal.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Saksikan Live DetikSore:

Pada 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan terminal keempat atau Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta dibangun. Saat itu Jokowi menargetkan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta sudah ada pada tahun 2023.

Pembangunan Terminal 4 ini dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Keinginan Jokowi terkait pembangunan Terminal 4 itu disampaikan saat meresmikan 4 fasilitas di Bandara Soekarno Hatta yakni Terminal 3, Gedung VIP, Runway 3 dan East-Connection Taxiway.

"Dengan adanya runway 3 Kita harapkan pengaturan manajemen untuk take off dan landing semakin baik sehingga kapasitasnya lebih banyak. Kita harapkan pelayanan semakin baik," kata Jokowi usai peresmian di Gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, 23 Januari 2020.

Saat itu, Jokowi menerangkan, pembangunan East Connection Taxiway baru dilakukan setelah kurang lebih 35 tahun yang lalu dibangun west connection taxiway.

"Perlu diketahui yang west connection taxiway itu dibangun 1985 dan setelah itu sampe sekarang yang timurnya baru dibangun sekarang, sudah 35 tahun baru dibangun. Harusnya kalau westnya dibangun east nya juga dibangun sehingga (pesawat) tidak putar. Selama ini semuanya menunggu pesawat putar itu," ujarnya.

Disampaikan Jokowi, kepadatan jumlah penumpang pesawat udara di Bandara Soekarno Hatta sudah mulai terlihat. Untuk itu guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang ke depannya, Jokowi memerintahkan agar segera membangun Terminal 4.

Terkait hal ini Jokowi menargetkan Terminal 4 Bandara Soekarno Hatta dapat selesai dibangun pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.

"Sebelum penuh itu harus disiapkan dulu sehingga masyarakat terlayani oleh Bandara Soekarno-Hatta ini dan tadi pak Dirut Angkasa Pura 2 sudah menyampaikan desain akan segera diselesaikan secepatnya sehingga bisa segera dimulai dan diharapkan 2022 akhir atau paling lambat awal 2023 kita sudah punya terminal yang baru," tutur Jokowi.

Proyek Terminal 4 Batal!

Namun, keinginan Jokowi itu akhirnya kandas. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, pembangunan Terminal 4 senilai Rp 14 triliun batal.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang membuat industri tekstil, termasuk PT Sri Rejeki Isman (Sritex) babak belur.

"Ini hanya miskomunikasi saja sebetulnya," kata Budi ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Budi menjelaskan aturan itu dibuat untuk melindungi industri tekstil. Ada sejumlah aturan yang memang dibuat untuk melindungi perdagangan dalam negeri, mulai dari pengaturan impor pakaian hingga dikenakan bea masuk.

"Di Pemendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) itu sudah clear. Kemudian impor pakaian jadi juga diatur kuotanya oleh Perdirjen Daglu (Perdagangan luar negeri) nomor 7 tahun 2024," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada potensi aturan itu direvisi, Budi mengatakan pemerintah memang terus melakukan meninjau bagaimana kebijakan itu berlaku. Dia kembali menegaskan bahwa aturan itu bukan yang membuat industri tekstil babak belur.

"Itu kan selalu ada review peraturan yang dikenakan sesuai perkembangan. Tapi aturan Pemendag 8 dengan industri tekstil udah clear dan kita melindungi industri tekstil," terangnya.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri sendiri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.