Reporter: Filemon Agung | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.Upaya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di atas permukaan waduk dengan kapasitas hingga 14,7 GW mulai menunjukan titik terang.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan sudah ada restu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai pengelola bendungan untuk peningkatan kapasitas PLTS terapung di beberapa bendungan.

Direktur Konservasi Energi EBTKE, Hendra Iswahyudi mengatakan, dengan memanfaatkanfloatingPV pada beberapa permukaan bendungan yang dimiliki Kementerian PUPR, maka ada potensi akselerasi kapasitas PLTS Terapung.

"Kementerian ESDM sudah menerima persetujuan dari Menteri PUPR untuk meningkatkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang memanfaatkan waduk milik Kementerian PUPR," ujar Hendra dalam Forum Tematis Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertema "Cirata Mendunia: Membangun Reputasi Global Kejar Target Net Zero Emission", Kamis (12/9).

Hendra menjelaskan, persetujuan dari Kementerian PUPR membuka peluang besar untuk pemanfaatan permukaan waduk guna menghasilkan energi terbarukan.

"Menteri Basuki sudah bersurat ke Kementerian ESDM bahwa beliau sepakat untuk memperbesar cakupan persentase luasan danau atau waduk yang bisa dimanfaatkan, dari yang sebelumnya hanya 5% menjadi 25%," terang Hendra.

Hendra juga menjelaskan bahwa potensi 14,7 GW dari 257 waduk tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara.

"Nah, ini tentu saja mesti diinventarisasi ya, karena antara potensi, kesiapan jaringan listrik, dan kapan masuk RUPTL sesuai dengan COD, sudah dikomunikasikan dengan Gatrik dan PLN. Jadi, nanti tinggal melihat kapan masuk dalam rencana," sambung Hendra.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi dari permukaan waduk milik Kementerian PUPR untuk pemasangan PLTS terapung mencapai 89,37 GW, yang tersebar di 293 lokasi. Dari jumlah itu, 257 lokasi dengan potensi 14,7 GW merupakan properti milik Kementerian PUPR.

Sebaran waduk tersebut adalah sebagai berikut; Jawa-Bali: 9.076,95 MW (114 lokasi), Sumatera: 1.967,56 MW (17 lokasi), Kalimantan: 690,22 MW (11 lokasi), Sulawesi: 1.646,84 MW (15 lokasi), Maluku-Nusa Tenggara: 1.320,14 MW (100 lokasi).

Sementara itu, potensi di 36 lokasi danau sebesar 74,66 GW terbagi sebagai berikut; Jawa-Bali: 641,3 MW (2 lokasi), Sumatera: 34.867,9 MW (12 lokasi), Kalimantan: 2.437,9 MW (3 lokasi), Sulawesi: 24.415,6 MW (6 lokasi), Maluku-Papua-Nusa Tenggara: 12.302,4 MW (13 lokasi)

"Hingga bulan Juli 2024, kapasitas terpasang PLTS terapung ini telah mencapai 193,01 MW," pungkas Hendra.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia memangkas persyaratan konten lokal minimum untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi 20% dari sekitar 40% sebelumnya. Tujuannya ingin membuka investasi dalam proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) yang mendapatkan setidaknya setengah dari pendanaan dari pemberi pinjaman multilateral atau bilateral asing.

"Kami mengevaluasi aturan tersebut, sehingga pembangkit listrik energi terbarukan, terutama hidro, angin, dan surya dapat segera dipasang di sistem kami ... dan selanjutnya menurunkan emisi kami," ujar Jisman Hutajulu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seperti dikutip Reuters, Senin (12/8).

Aturan baru ini memperbolehkan proyek pembangkit listrik tenaga surya menggunakan panel impor hingga Juni 2025, dengan syarat operator proyek memperoleh persetujuan menteri, menandatangani perjanjian pembelian listrik sebelum akhir tahun 2024, dan pembangkit beroperasi pada paruh pertama tahun 2026.

Indonesia telah berjanji untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energinya dan pemberi pinjaman asing telah berjanji untuk menyediakan pendanaan. Namun, investasi masih terbatas, yang menurut para analis sebagian disebabkan oleh aturan konten lokal.

Aturan baru ini juga menetapkan persyaratan konten lokal untuk pembangkit listrik tenaga air dalam kisaran 23% hingga 45%, tergantung pada kapasitas terpasangnya, dibandingkan dengan kisaran sebelumnya sebesar 47,6% hingga 70,76%. Untuk pembangkit listrik tenaga angin, persyaratan ditetapkan sebesar 15%.

Energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi menyumbang sekitar 13,1% dari bauran energi Indonesia tahun lalu, kurang dari target 17,87%, dengan sebagian besar kebutuhan energi negara dipenuhi oleh batu bara dan minyak.