Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia memangkas persyaratan konten lokal minimum untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi 20% dari sekitar 40% sebelumnya. Tujuannya ingin membuka investasi dalam proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) yang mendapatkan setidaknya setengah dari pendanaan dari pemberi pinjaman multilateral atau bilateral asing.

"Kami mengevaluasi aturan tersebut, sehingga pembangkit listrik energi terbarukan, terutama hidro, angin, dan surya dapat segera dipasang di sistem kami ... dan selanjutnya menurunkan emisi kami," ujar Jisman Hutajulu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seperti dikutip Reuters, Senin (12/8).

Aturan baru ini memperbolehkan proyek pembangkit listrik tenaga surya menggunakan panel impor hingga Juni 2025, dengan syarat operator proyek memperoleh persetujuan menteri, menandatangani perjanjian pembelian listrik sebelum akhir tahun 2024, dan pembangkit beroperasi pada paruh pertama tahun 2026.

Indonesia telah berjanji untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energinya dan pemberi pinjaman asing telah berjanji untuk menyediakan pendanaan. Namun, investasi masih terbatas, yang menurut para analis sebagian disebabkan oleh aturan konten lokal.

Aturan baru ini juga menetapkan persyaratan konten lokal untuk pembangkit listrik tenaga air dalam kisaran 23% hingga 45%, tergantung pada kapasitas terpasangnya, dibandingkan dengan kisaran sebelumnya sebesar 47,6% hingga 70,76%. Untuk pembangkit listrik tenaga angin, persyaratan ditetapkan sebesar 15%.

Energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi menyumbang sekitar 13,1% dari bauran energi Indonesia tahun lalu, kurang dari target 17,87%, dengan sebagian besar kebutuhan energi negara dipenuhi oleh batu bara dan minyak.

Jalan Panjang dan Terjal Bauran Energi Terbarukan

KONTAN.CO.ID - PURWAKARTA. Ada yang beda dengan Waduk Cirata saat ini. Waduk seluas 6.200 hektare di Purwakarta tersebut sekarang tak hanya menyuguhi pemandangan keramba milik nelayan sekitar waduk. Tetapi kini terhampar luas pula panel surya milik PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE).

Ya, di Waduk Cirata sekarang sudah beroperasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata. Diresmikan pada 9 November 2023, PLTS Cirata ini menjadi PLTS terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga di dunia. PLTS ini memiliki kapasitas 192 megawatt peak (MWp) dengan produksi keluaran sebesar 145 MW.

Menyandang kata terapung, PLTS ini memang dibangun di atas permukaan Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pembangunan dan pengembangan PLTS Cirata dilakukan oleh subholding PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PLN Nusantara Power (PLN NP).

PLN NP berkerja sama dengan Masdar, perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA), dalam pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik energi hijau ini. Komposisi kepemilikannya yaitu 51% saham dipegang PLN NP dan 49% dipegang Masdar.

Presiden Direktur PMSE Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata Dimas Kaharudin mengatakan, pembangkit listrik ramah lingkungan ini bisa menghasilkan 250 gigawatt per hour (GWh) hingga 300 GWh energi listrik selama 1 tahun. Cukup untuk menyuplai kebutuhan listrik hijau 50.000 rumah tangga.

“Ini setara dengan kurang lebih penghematan emisi karbon sebesar 214.000 ton karbon dioksida per tahun,” kata Dimas saat ditemui Tim Jelajah Ekonomi Infrastruktur Berkelanjutan KONTAN pada 23 Juli 2024 lalu.

PLTS Cirata sepertinya menjadi batu loncatan bagi komitmen pemerintah terhadap transisi pemanfaatan energi fosil ke energi terbarukan (EBT).

Sektor kelistrikan memang menjadi salah satu fokus kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, di awal masa kepemimpinannya, Jokowi mencanangkan program peningkatan kapasitas pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).

Namun, target tersebut hingga saat ini pun belum tercapai. Sejumlah kendala menjadi batu sandungan bagi rencana tersebut.

Di periode selanjutnya, pemerintah pun mulai melirik energi terbarukan untuk sektor kelistrikan ini. Hal ini dilakukan guna mewujudkan target net zero emission pada tahun 2060.

Untuk mewujudkan rencana tersebut dalam jangka pendek, pemerintah juga memiliki target bauran untuk EBT sebesar 23% di tahun 2025 mendatang.

Namun, jika dilihat dengan kondisi saat ini, target bauran tersebut pun nampaknya sulit tercapai. Mengingat, hingga saat ini, bauran EBT baru ada di kisaran 13%.

Karena itu, pemerintah berniat merevisi target bauran EBT menjadi di kisaran 17%-19% di tahun 2025. Revisi itu bakal berada dalam revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Langkah pemerintah menggenjot bauran EBT cukup sulit karena realisasi investasi di sektor EBT di tahun 2024 berpotensi meleset dari target. Lantaran, realisasi investasi EBT di semester I-2024 hanya 21,7% dari target.

"Realisasi investasi hingga Juni mencapai US$ 565 juta," kata Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi kepada KONTAN.

Padahal, Kementerian ESDM membidik target investasi sektor EBT tahun ini bisa mencapai US$ 2,6 miliar.
Strategu PLN

Walau begitu, langkah pemerintah, melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengakselerasikan pengembangan EBT terus berjalan. Sebagai bentuk nyata, PLN juga sudah menyelesaikan 28 pembangkit listrik EBT baru di tahun lalu.

Salah satu yang paling fenomenal adalah PLTS Terapung Cirata. Dimas Kaharudin mengatakan, PLTS Cirata masih memiliki potensi untuk berkembang.

Mengingat, saat ini wilayah yang digunakan PLTS Terapung Cirata baru 4% dari total luasan Waduk Cirata. Setidaknya, PLTS Cirata bisa menggunakan 20% dari luasan Waduk Cirata yang saat ini mencapai 6.200 hektare.

Selain PLTS Terapung Cirata, PLN juga sudah meresmikan 27 pembangkit EBT lainnya dengan total kapasitas 344 MW. PLN pun mengaku akan terus menggali potensi sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, dan berupaya untuk bisa beralih dari energi berbasis fosil ke sumber energi domestik demi memperkuat ketahanan energi

PLN juga telah memiliki skenario pengembangan EBT secara agresif melalui Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Skenario ini untuk mengakomodasi penambahan kapasitas pembangkit 75% berbasis EBT dan 25% berbasis gas hingga 2040.