Vietnam punya rencana besar untuk mengembangkan jalur kereta api berkecepatan tinggi. Kereta cepat ini bakal menghubungkan kawasan utara hingga selatan.

Pemerintah Vietnam menyatakan akan menggunakan dana dan teknologi dalam negeri untuk pembangunan mega proyek yang satu ini. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan memastikan kontrol yang lebih baik konstruksi, transfer teknologi, dan operasional jangka panjang,

Dilansir dari VN Express International, Senin (7/10/2024), Nguyen Danh Huy, Wakil Menteri Transportasi Vietnam menyebutkan proyek kereta api berkecepatan tinggi tersebut akan didanai oleh anggaran negara, sehingga meminimalisir kebutuhan transfer teknologi asing.

Huy menjelaskan bahwa kementerian telah meneliti proyek tersebut selama 18 tahun, dengan mengirimkan beberapa delegasi untuk belajar dari pengalaman negara lain.

Proyek tersebut diperkirakan menelan sekitar US$ 67,34 miliar atau sekitar Rp 1.050 triliun (kurs Rp 15.600) dengan pendanaan yang sebagian besar bersumber dari anggaran pusat, obligasi pemerintah, kontribusi dari daerah, dan pinjaman berbunga rendah.

"Dengan semangat kemandirian dan kepercayaan diri, Politbiro telah memutuskan kami tidak akan bergantung pada pinjaman luar negeri, karena pinjaman dari negara mana pun sering kali disertai syarat," kata Huy.

Dia menambahkan pinjaman luar negeri yang dilakukan akan ditarik seminimal mungkin dan harus mencakup ketentuan untuk transfer teknologi ke Vietnam. Pemilihan teknologi kereta api berkecepatan tinggi pun akan didasarkan pada biaya dan potensi akuisisi teknologi dalam negeri.

Bahkan, untuk kontraktor asing yang mungkin akan terlibat harus memanfaatkan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini memungkinkan perusahaan lokal untuk berkontribusi pada pembangunan proyek dengan prediksi perputaran uang sampai US$ 34 miliar.

Industri konstruksi Vietnam sejauh ini dinilai mampu menangani jalan, jembatan, terowongan, dan jembatan kabel. Maka dari itu, Huy percaya diri industri lokal akan sangat layak untuk diajak berpartisipasi.

Menurut Kementerian Transportasi, industri lokal suda bisa menguasai teknologi kereta api berkecepatan tinggi untuk kecepatan 250 kilometer per jam (kpj), 300 kpj, dan 350 kpj. Studi menunjukkan bahwa dengan transfer teknologi dan kebijakan yang tepat, Vietnam dapat memperoleh keahlian dalam konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan akhirnya melokalisasi produksi suku cadang pengganti.

Mengenai kecepatan, Kementerian Transportasi mencatat teknologi 250 kpj dikembangkan sekitar 50 tahun yang lalu dan menjadi standar sejak 25 tahun yang lalu di Vietnam, sehingga cocok untuk jarak pendek dan menengah.

Namun, tren global untuk rute jarak jauh lebih dari 800 km, seperti rute utara-selatan Vietnam, sekarang adalah 350 kpj, yang lebih cocok untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Konsultan memperkirakan bahwa pada jalur kereta api utara-selatan Vietnam, yang menghubungkan Hanoi dan Ho Chi Minh City, jalur 350 kpj dapat menarik 12,5% lebih banyak penumpang dibandingkan dengan jalur 250 kpj. Meskipun membangun jalur 350 kpj membutuhkan biaya 8-9% lebih banyak, peningkatan dari 250 kpj nantinya akan sulit.

"Merancang rel kereta api berkecepatan 350 kpj lebih menarik dan efisien, dan kemungkinan akan menarik lebih banyak penumpang daripada desain berkecepatan 250 km/jam, meskipun biaya infrastrukturnya lebih tinggi," kata Huy.

Timeline Pembangunan

Mulai tahun depan proyek ini akan mulai berjalan. Di tahun 2025 hingga 2026, pemerintah Vietnam bakal melakukan pemilihan konsultan internasional dan pelaksanaan studi kelayakan.

Kemudian, pembebasan lahan dan pemilihan kontraktor untuk ruas Hanoi-Vinh dan Nha Trang-Ho Chi Minh diharapkan akan dimulai pada akhir tahun 2027.

Sementara itu, pekerjaan pada ruas Vinh-Da Nang dan Da Nang-Nha Trang direncanakan pada tahun 2028-2029, dengan seluruh jalur dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2035.

Huy mengakui bahwa proyek infrastruktur sering kali mengalami penundaan karena masalah pembebasan lahan. Namun, rel kereta api cepat utara-selatan merupakan prioritas utama dengan dukungan politik yang kuat, dan sumber daya domestik dan internasional akan dimobilisasi untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu.

Kereta cepat Vietnam akan memiliki jalur ganda dengan lebar rel 1.435 mm, dialiri listrik untuk kecepatan desain 350 kpj dan kapasitas beban 22,5 ton per gandar.

Jalur sepanjang 1.541 km tersebut akan mencakup 23 stasiun penumpang dan lima stasiun barang, yang melayani penumpang dan jika diperlukan ada kereta pengangkut barang. Kereta api utara-selatan saat ini akan terus melayani perjalanan barang dan penumpang jarak pendek.

Proyek ini diharapkan akan ditinjau untuk mendapatkan persetujuan investasi selama sesi kedelapan Majelis Nasional ke-15, yang dimulai pada tanggal 20 Oktober.

JAKARTA, investor.id- Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi memberi penjelasan soal pernyataan Menteri Pertahanan yang juga merupakan presiden terpilih Prabowo Subianto soal kaitan antara keamanan dengan pembangunan kereta cepat atau jalan. Hasan membantah jika pernyataan tersebut menunjukkan Prabowo menyampaikan penyesalan atas pembangunan kereta cepat atau jalan.

Menurut Hasan, pernyataan Prabowo tersebut dalam konteks memberikan arahan kepada perwira remaja TNI-Polri agar memastikan keamanan sehingga hasil-hasil pembangunan tidak sia-sia.

"Sama sekali tidak tepat jika digambarkan sebagai penyesalan. Beliau justru sedang memberikan perintah kepada TNI-Polri untuk mengabdi menjalankan peran mereka, yaitu menjaga keamanan dan keutuhan negara, agar hasil-hasil pembangunan tidak sia-sia," ujar Hasan kepada wartawan dalam keterangannya, Minggu (14/7/2024).

Menurut Hasan, Prabowo memahami betul peran TNI-Polri dalam pembangunan. Jika komponen lain melaksanakan tugas membangun infrastruktur, membangun ekonomi, dan mencerdaskan bangsa, kata dia, maka TNI-Polri berperan dalam melindungi bangsa, menjaga keamanan, termasuk menjaga hasil-hasil pembangunan.

"Prabowo Subianto justru mau mengatakan bahwa keamanan itu penting jika kita mau terus membangun di masa depan. Begitu juga sebaliknya, semua hasil-hasil pembangunan yang sudah ada tidak akan maksimal manfaatnya jika kemanan dan keutuhan negara tidak terus dijaga. Sebab pembangunan dan keamanan itu beriringan," jelas Hasan.

Lebih lanjut, Hasan kembali memastikan, konsep besar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah keberlanjutan. Dalam berbagai pidato, kata dia, Prabowo Subianto sangat menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan, bukan membelokkan arah pembangunan.

"Makanya beliau mengajak kita untuk berterima kasih kepada seluruh Presiden yang pernah memimpin. Sebab pencapaian Indonesia saat ini adalah hasil dari kerja keras dan jasa presiden-presiden sebelumnya," pungkas Hasan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pembekalan dan arahan kepada calon perwira remaja atau capaja TNI-Polri yang digelar di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024). Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya peran TNI-Polri untuk menjaga keamanan sehingga pembangunan bisa berjalan lancar dan hasil-hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat.

Hanya saja, sejumlah pihak memelintir pernyataan tersebut seolah-olah Prabowo menyampaikan penyesalan atas hasil-hasil pembangunan seperti kereta cepat dan jalan.

"Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan. Melaksanakan ketertiban dunia. Untuk apa kita bangun gedung-gedung, bandara, kereta api, waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, dan tidak terlindungi," kata Prabowo dalam acara pembekalan capaja TNI-Polri tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News