KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait akan mengusulkan pembangunan hunian berkonsep transit oriented development (TOD) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Erick menyampaikan, BUMN memiliki contoh sukses dalam membangun hunian terintegrasi yang terjangkau. Hal ini terealisasi berkat sinergi antar BUMN seperti KAI, Perumnas, hingga BTN.

Menurut dia, BUMN telah membangun model hunian terintegrasi sistem transportasi umum atau TOD di delapan titik.

"InsyaAllah nanti saya dengan Pak Ara (Maruarar Sirait) juga akan mengusulkan ke Bapak Presiden, kalau beliau berkenan untuk program 100 hari, salah satunya ada TOD yang terbaru yang unitnya cukup besar itu 900 unit di sebuah lokasi," jelas Erick dikutip dari laman Kementerian BUMN pada Jumat (9/11/2024).

Ara menambahkan, upaya penyediaan rumah bagi masyarakat memerlukan kerja bersama semua stakeholder, termasuk Kementerian BUMN.

"Jadi itu yang kami mau lakukan. Kami mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan pekerjaan sendirian dan ini bukan keberhasilan sendirian. Ini seperti kata Pak Prabowo, super tim. Keberhasilan bersama," pungkas Ara.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari akan menyumbangkan tanah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Ini ada juga Wakil KSP, Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangka Raya," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Menteri PKP, hal tersebut merupakan salah satu sumber penyediaan lahan gratis dan murah untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kita harus kasih contoh, orang-orang yang sudah diberkati ini, mari kita berbagi," imbuhnya.

Sebelumnya, Ara bersama PT Bumi Samboro Sukses telah menyumbangkan tanah seluas 2,5 hektar di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk pembangunan rumah rakyat.

Rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu telah dilakukan groundbreaking pada Jumat (1/11/2024).

Sementara untuk pelaksana pembangunan serta pendanaannya berasal dari corporate social responsibility (CSR) Agung Sedayu Group dan perusahaan-perusahaan dari PIK2.

KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah telah resmi dimulai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Jumat (1/11/2024).

Hal itu ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kegiatan tersebut juga bagian dari pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat.

"Mohon doa restu ya," ucap Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dikutip dari tayangan Youtube Kompas.TV.

Ia pun berharap pembangunan rumah di Tangerang ini bisa menjadi contoh bagi para pengembang swasta dan masyarakat agar turut berkontribusi dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

Dirangkum oleh Kompas.com, berikut profil rumah di Tangerang yang akan diberikan secara gratis untuk rakyat:

Status lahan

Rumah MBR ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar hasil sumbangan dari Ara dan PT Bumi Samboro Sukses.

"Ini Pak Nino (Komisaris Utama PT Bumi Samboro Sukses Antonio) partner saya, jadi ini tanahnya sebagian punya menteri, sebagian punya Pak Nino," ujar Menteri PKP itu.

Spesifikasi rumah

Pembangunan rumah ini akan dilaksanakan oleh Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Aguan mengatakan, rumah yang akan dibangun sebanyak 250 unit termasuk isinya alias furniture.

"Tipe 36, tanah 60 (meter persegi)," kata Aguan.

Berdasarkan papan informasi rencana pembangunan, rumah tersebut akan terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang keluarga, dapur, serta area untuk parkir 1 mobil dan 1 motor.

Untuk kawasan perumahannya menggunakan one gate system, dan akan dilengkapi masjid, sekolah, serta lapangan serbaguna.

Aguan menyebut bahwa rumah MBR ini akan mengusung konsep inklusif dan hijau alias ramah lingkunga

"Pasti konsepnya hijau, karena kami pembangunan ini bukan udah ngerti, memang expert nya kami, kami ikuti aturan," imbuhnya.

Pendanaan

Aguan menyampaikan, total biaya pembangunan rumah MBR di Tangerang ini diperkirakan menelan Rp 60 miliar.

Sumber dananya berasal dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di PIK2.

"Itu dananya dari perusahaan dari PIK 2. Perusahaan memang kami siapkan dana CSR-nya. Jadi untuk semua dananya sekitar Rp 60 miliar. Kami dari perusahaan memang siapkan setiap tahun ada sisihkan dari CSR-nya," terangnya.

Waktu penyelesaian

Aguan memperkirakan pembangunan rumah akan selesai pada kuartal ketiga tahun 2025.

"Selesainya tahun depan, ya sekitar kuartal ketiga," katanya.

Kemudian ia menyanggupi penegasan Ara yang menyebut bahwa pembangunan rumah akan selesai pada Oktober 2025.

"Jadi Sumpah Pemuda 28 Oktober udah jadi paling lama ya," tandas Ara sambil menjabat tangan Aguan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo angkat bicara terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi masyarakat yang ingin membangun rumah sendiri. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Melansir dari cuitan di akun X-nya, @prastow, pria yang akrab disapa Prastowo ini mengatakan pengenaan tarif PPN untuk membangun rumah sendiri bukanlah hal yang baru. Penetapan PPN tersebut tersebut telah berlaku sejak 30 tahun lalu.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU No 11 Tahun 1994. Jadi, bukan PAJAK BARU. Umurnya sudah 30 tahun," kata Yustinus, dikutip Senin (16/9/2024).

Dia pun menjelaskan penetapan tarif itu untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Sebab, membangun rumah dengan kontraktor juga dikenakan tarif PPN.

"Karena kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," jelasnya.

Meski begitu, dia bilang tidak semua masyarakat yang ingin membangun rumah dapat dikenakan tarif PPN. Ada syarat-syarat tertentu, misalnya kriteria bangunannya seluas 200 meter persegi atau lebih. Di bawah luas tersebut, Prastowo bilang tidak dikenakan tarif PPN.

Prastowo juga menjelaskan apabila tarif PPN 2025 naik, maka pengenaan tarif PPN KMS sebesar 2,4% dari sebelumnya 2,2%.

"Lalu bayarnya berapa? Jika tarif PPN normal 11%, maka tarif PPN KMS hanya 2,2%. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20% dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4%," terangnya.

Sebelumnya, Kenaikan PPN pada tahun 2025 sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada Pasal 4 UU HPP dijelaskan, beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 diubah.

Ketentuan yang diubah itu di antaranya Ayat 1 dan Ayat 3 Pasal 7. Pada Pasal 7 ayat 1 huruf a dijelaskan tarif PPN 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022.

"Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025," bunyi Pasal 7 Ayat 1 huruf b seperti dikutip detikcom, Jumat (13/9/2024).

Untuk ketentuan PPN membangun rumah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03.2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Rumah Sendiri.

Pada Pasal 2 Ayat 1 PMK tersebut dijelaskan, PPN dikenakan atas kegiatan membangun rumah sendiri. Di Pasal 3 Ayat 1 disebutkan, PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 Ayat 2.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Semen Padang menghadirkan inovasi produk bata interlock, solusi pembangunan rumah yang lebih cepat, ekonomis, estetis, dan ramah lingkungan. Bata interlock merupakan produk hasil applied research dengan mekanisme kerja bata yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan bata interlock memberikan banyak keuntungan dibandingkan material konvensional dalam pembangunan rumah, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian. Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan bata interlock juga lebih cepat daripada bata biasa karena tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian.

Bata interlock memberikan tampilan modern dan mampu mengondisikan udara dalam ruangan menjadi lebih sejuk karena mampu melepaskan panas yang terisolasi dalam ruangan. Bata interlock juga telah dinyatakan ramah gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi (KDS D) berdasarkan Uji Siklik dinding 2D di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Semen Indonesia, Subhan mengatakan, bata interlock merupakan solusi untuk menghasilkan bangunan yang kokoh dan estetis sesuai keinginan, dengan cara yang lebih cepat, biaya yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Bata interlock sangat cocok digunakan pada berbagai proyek pembangunan perumahan, termasuk mendukung upaya percepatan pemenuhan backlog perumahan.

”Kehadiran produk bata interlock ini semakin memperkaya portofolio produk dan solusi bahan bangunan SIG yang ramah lingkungan karena diproduksi menggunakan semen hijau dengan emisi karbon lebih rendah, serta telah memenuhi standar mutu SNI 03-0349-1989 tentang Bata Beton Pasangan Dinding,” kata Subhan melalui siaran pers.

Pengembangan bata interlock dimulai sejak 2019 melalui kolaborasi Unit Bisnis Inkubasi Non Semen PT Semen Padang dengan Departemen Research & Development SIG, dan dilanjutkan dengan proses inkubasi bisnis sejak tahun 2023 oleh Unit Bisnis Inkubasi Non Semen PT Semen Padang. Produk inovatif ini telah digunakan di lebih dari 100 unit rumah pada sejumlah proyek di Sumatera Barat dan Jambi, di antaranya Perumahan Sulthan Residence di Kabupaten Pasaman Barat, Perumahan Griya Madani di Kota Padang, Perumahan Farensa di Kota Padang, rumah bantuan program CSR PT Semen Padang di Kota Padang, rumah bantuan MBR di Kabupaten 50 Kota dan program bedah rumah di Kota Jambi.

Inovasi ini dapat mendukung percepatan pengurangan angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia, yang menurut Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 9,9 juta unit, dengan 26,9 juta rumah tangga tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak.

Dalam mengatasi backlog perumahan, Kementerian PUPR telah menetapkan konsep pembangunan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hunian berimbang adalah kebijakan yang mewajibkan pengembang, selaku badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan, untuk mengembangkan hunian dengan komposisi seimbang antara rumah mewah, menengah, dan sederhana.

Penyelenggaraan perumahan berimbang merupakan salah satu dari sembilan pokok perubahan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Otorita IKN (OIKN) berkewajiban menyediakan hunian di IKN yang memungkinkan jumlah populasi IKN untuk terus meningkat setiap tahunnya.

Dalam revisi UU IKN ini ditambahkan pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan hunian secara spesifik yaitu pada pengembang perumahan di seluruh Indonesia bisa memenuhi aturan wajib hunian berimbang dengan menyediakannya di IKN dalam periode tertentu dan bentuk yang ditentukan oleh OIKN dengan memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang IKN.

Lebih lanjut, Subhan menyampaikan, bata interlock dari SIG memenuhi kriteria pembangunan rumah di IKN yang mengusung konsep sustainable and smart city karena dibuat menggunakan produk semen hijau dengan waktu pengerjaan yang lebih cepat sehingga biaya konstruksi menjadi lebih efisien, serta didukung dengan tampilan yang modern.

”SIG siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan proyek pembangunan perumahan dan permukiman, baik di IKN maupun daerah lain. Sebagai perusahaan BUMN, SIG berkomitmen terus berkontribusi dan menjadi bagian dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Subhan.