Jakarta -

Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Jakarta -

Kebijakan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) kabarnya diperpanjang hingga 2025. Kebijakan tersebut memungkinkan pembelian properti seperti rumah hingga ruko dan kendaraan bermotor mendapatkan diskon pajak.

Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang mengusulkan kebijakan itu ke Kementerian Keuangan. Iwan menegaskan, hingga saat ini PPN DTP masih akan berlaku sampai Desember 2024.

"Ya kan sementara masih sampai Desember dan sedang diusulkan Kementerian Keuangan. Sekarang masih tetap berlaku sampai Desember," kata Iwan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Untuk PPN DTP tahun 2025 sejumlah pengembang ada yang mengusulkan dapat berlaku untuk rumah inden juga. Namun, Iwan mengatakan masih perlu diskusi ke pihak Kementerian Keuangan. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan negara.

"Ya itu harus dibicarakan bersama, bukan hanya dengan kami tapi juga dengan kementerian keuangan karena itu akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dan itu nanti berpengaruh ke ketersediaan ruang fiskal untuk kita," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan detikFinance, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) serta perumahan pada 2025.

"Untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," kata dia dalam konferensi pers, di Hotel Four Seasons, Minggu (3/11/2024).

Alasan sejumlah insetif masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengatakan untuk mendukung daya beli masyarakat yang diakui telah mengalami penurunan.

"Pertama, pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan," jelas dia.

Menurut Airlangga insentif PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Keperluan yang penting untuk kelas menengah menurutnya untuk pembelian rumah dan mobilitas.

"Oleh karena itu, kedua hal tersebut, kami akan usulkan untuk diperpanjang. Diperpanjangnya berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," jelasnya.

(abr/das)

Jakarta -

Pemerintah memberi sinyal melanjutkan program subsidi mobil listrik pada tahun 2025. Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika menghadiri acara first export Chery Indonesia di Cikarang Dry Port, Bekasi (1/11).

"Semuanya ada kemungkinan untuk memberikan penambahan insentif. Kita juga sudah membahas berkaitan dengan insentif-insentif yang dibutuhkan buat sektor otomotif, karena sektor otomotif sekarang sedang tidak baik-baik saja," ungkap Agus kepada wartawan.

"Kita lihat bahwa salesnya sekarang sudah menurun, sehingga Gaikindo sendiri harus merevisi target yang mereka sudah tetapkan sebelumnya. Ini membutuhkan intervensi dari negara, termasuk kemungkinan kita mau menerbitkan beberapa program atau kebijakan insentif dan stimulus," sambung Agus.

Saat ditanya seperti apa skema subsidi yang bakal diberikan untuk mobil listrik, Agus mengatakan bahwa hal tersebut sedang dirumuskan. "Intinya, pemerintah mempunyai perhatian terhadap sektor industri otomotif, karena sektor industri otomotif itu mempunyai backward linkage yang besar dan forward linkage yang besar," kata dia.

"Sehingga seluruh ekosistem industri sektor otomotif itu merupakan sebuah kesatuan. Kalau penjualan otomotifnya sendiri, produk-produk akhirnya sendiri, dia mengalami kontraksi berbeda dengan berbagai alasan. Sekarang alasan yang utamanya kita lihat adalah perlemahan dari daya beli. Tentu itu akan berpengaruh pada backward linkage yang akan juga menarik ke bawah backward linkage dan juga forward linkage," bilang Agus.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah memberikan bantuan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%. Jadi awalnya pajak PPN yang dibayarkan 11%, menjadi 1%. Aturan itu berlaku pada 2023 dan 2024, dengan syarat mobil listrik harus diproduksi di dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 40%.

(lua/dry)

JAKARTA - Dalam upaya modernisasi sistem perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan segera meluncurkan Core Tax Administration System atau Coretax. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan dengan mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform digital.

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Dit.P2Humas KPDJP, Elfi Rahmi dalam tulisannya menerangkan, Coretax mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran wajib pajak hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Dengan teknologi berbasis internet, sistem ini memberikan aksesibilitas dan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara online, kapan saja dan di mana saja termasuk masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Mengenal SPT Masa PPN dan Fungsinya

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM. Laporan ini berisi rincian terkait pajak keluaran, pajak masukan dan dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak.

Pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.

Sementara, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena pajak (UU Nomor 7 Tahun 2021).

Sederhananya, pajak keluaran yaitu pajak yang dipungut dari konsumen, dan pajak masukan, yaitu pajak yang dibayar saat memperoleh barang dan jasa untuk keperluan usaha. Tujuan utama dari SPT Masa PPN adalah untuk menghitung kewajiban pajak yang harus disetor ke negara serta memungkinkan pengusaha melakukan kompensasi pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Peran SPT Masa PPN sangatlah penting dalam menjaga transparansi perpajakan dan memastikan bahwa pajak yang telah dipungut benar-benar disetorkan kepada negara. Selain itu, laporan ini memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan verifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak serta menghitung potensi penerimaan pajak secara lebih akurat.

Kelemahan Sistem Pelaporan PPN Sebelumnya

Meskipun pelaporan SPT Masa PPN sudah menjadi rutinitas bagi para pengusaha, sistem pelaporan yang lama masih memiliki beberapa kelemahan. Banyak wajib pajak yang mengeluhkan kerumitan dalam pengelolaan faktur pajak mengingat banyaknya aplikasi pajak yang digunakan.

Sebut saja Aplikasi e-faktur 4.0 untuk pembuatan faktur pajak, aplikasi e-Nofa Online untuk permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), dan aplikasi e-faktur web untuk pelaporan SPT Masa PPN. Tidak terintegrasinya aplikasi pajak tersebut menyebabkan proses ini memakan waktu lebih lama dan meningkatkan beban administrasi.

Tidak hanya itu, sistem yang lama tidak menyediakan fitur validasi data secara real-time, sehingga kesalahan dalam pelaporan sering kali baru diketahui setelah proses pelaporan selesai. Hal ini menyebabkan wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT, yang tentunya menambah pekerjaan administrasi.

Selain dari itu proses pelaporan SPT terutama SPT Kurang Bayar mengharuskan wajib pajak untuk melakukan input nomor bukti pembayaran agar SPT tersebut sampai di status terlapor sedangkan tidak jarang wajib pajak yang lupa untuk melakukan hal tersebut yang berakibat SPT tidak dilaporkan. Kendala aksesibilitas juga menjadi masalah, karena sistem sebelumnya belum sepenuhnya berbasis daring, sehingga mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan beberapa platform terpisah untuk mengelola berbagai jenis pajak.

Keunggulan dan Harapan terhadap Coretax dalam Pelaporan SPT Masa PPN

Dengan hadirnya Coretax, berbagai kelemahan sistem pelaporan sebelumnya dapat teratasi. Sistem ini menawarkan sejumlah fitur unggulan yang memudahkan proses pelaporan SPT Masa PPN secara lebih efisien dan akurat. Salah satu keunggulan utama Coretax adalah autogenereted nomor seri faktur pajak (NSFP), prepopulasi data pajak masukan, fitur notifikasi dan dokumen yang sifatnya realtime, dan terintegrasinya menu pembuatan faktur pajak, pengkreditan pajak masukan/dokumen yang dipersamakan, serta pelaporan SPT Masa PPN dalam satu aplikasi tunggal dan untuk SPT Kurang Bayar pada saat wajib pajak menyetorkan ke kas negara maka pada saat itu juga SPT dilaporkan oleh sistem tanpa harus melalui tahap penginputan nomor bukti pembayaran, tentunya hal ini akan mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat proses pelaporan.

Sistem ini juga sepenuhnya berbasis internet, yang berarti dapat diakses kapan saja dan dari mana saja tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.

Implementasi penuh Coretax diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan fitur-fitur modern yang ditawarkannya, Coretax tidak hanya menyederhanakan proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat penerimaan negara. Kedepan, sistem ini diharapkan mampu mendukung pengawasan perpajakan yang lebih efektif, serta memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, wajib pajak kini memiliki solusi modern yang dapat diandalkan untuk menyederhanakan pelaporan SPT Masa PPN, mengurangi beban administrasi, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Transformasi ini juga diharapkan dapat mendorong Indonesia menuju sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkap permasalahan industri pariwisata terkait aktivitas online travel agent (OTA) asing di Indonesia.

Keberadaan OTA asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia membuat mereka tidak mengikuti regulasi yang ada. Contohnya adalah membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak komisi kepada pihak hotel, yang tentu merugikan sektor akomodasi lokal.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, dalam transaksi penjualan voucher hotel, OTA asing seharusnya menjadi pihak yang memungut dan menyetor PPN ke pemerintah, bukan hotel.

"Ketika OTA asing membeli (voucher) dari hotel dan menjual kembali kepada konsumen, mereka harus menerbitkan faktur yang mencantumkan PPN. Ini menjadi masalah jika pajak tersebut tidak dipungut oleh OTA," ujar Nailul dalam keterangan pers, Selasa (29/10).

Nailul menambahkan, terkait pajak OTA seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan penegakan aturan yang lebih tegas. Ia juga menggarisbawahi bahwa diskon yang sering ditawarkan OTA asing dapat merugikan hotel.

"Diskon yang diberikan OTA berasal dari keuntungan pajak yang tidak mereka bayar, sementara hotel tetap harus membayar PPN meskipun harga sudah dipotong," jelas Huda.

Hal ini membuat posisi hotel semakin sulit, karena mereka tidak hanya bersaing dengan harga. Akan tetapi juga harus menanggung beban pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawab OTA.

Lebih lanjut, Huda menekankan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai siapa yang memungut, siapa yang dipungut, dan siapa yang membayar pajak.

"Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang memastikan bahwa OTA asing yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi aturan pajak yang berlaku," ujarnya.

Dampak dari situasi ini, menurut Huda, bisa bermanfaat bagi industri pariwisata secara keseluruhan karena semakin banyaknya orang yang bepergian.

Namun, di sisi lain, OTA lokal akan mengalami dampak negatif karena pangsa pasar mereka tergerus oleh OTA asing.

Dalam menghadapi tantangan ini, Huda mengingatkan bahwa pengelolaan pajak yang baik akan berkontribusi pada keberlangsungan industri pariwisata di Indonesia.

"Dengan pengaturan yang tepat, industri pariwisata dapat berkembang lebih baik, memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk konsumen dan pelaku usaha lokal," terang dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, permasalahan regulasi dan birokrasi kerap menjadi penghambat bagi para pelaku usaha pariwisata. Salah satu masalah utama adalah keberadaan OTA asing yang beroperasi tanpa Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Situasi ini merugikan sektor akomodasi, karena OTA asing tersebut tidak membayar pajak dan memberlakukan sistem parity rate yang membatasi harga jual hotel.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar,” jelas Yusran.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik yang akan segera berakhir pada Desember 2024. Bright Institute menilai perlu adanya revisi sebelum pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPN DTP kendaraan listrik.

Ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky menilai PPN DTP perlu untuk lanjutkan tetapi juga dengan beberapa revisi. Menurutnya perlu ada kajian dari pemerintah seberapa efektif PPN DTP ini. Ada pilihan agar tidak semua mobil listrik disubsidi atau tarif PPN DTP yang berbeda.

"Untuk mobil yang lebih kelas atas bisa saja dihapus atau dikurangi PPN DTPnya," jelas Awalil kepada Kontan, Senin (28/10).

Awalil menjelaskan penjualan mobil pada tahun 2024 hingga bulan lalu memang menurun cukup signifikan dibanding tahun 2023. Wajar saja jika GAIKINDO menurunkan target penjualan hingga akhir tahun nanti. Namun, dalam hal mobil Listrik, sejauh ini tidak termasuk yang mengalami penurunan selama tahun 2024.

Artinya, revisi itu bukan karena penjualan mobil listrik, melainkan keseluruhan mobil. Tampak bahwa salah satu penyebab masih tumbuhnya penjualan mobil listrik adalah PPN DTP. Tentu saja penyebab lain juga ada, antara lain memang mulai besarnya minat pada mobil listrik, layanan purna jual yang makin membaik, dan lain sebagainya.

"Jika dilihat dari jumlah penjualan, tampaknya ada pengaruh signifikan PPN DTP, tapi tetap perlu ada riset kepada para pembeli, calon pembeli dan penjual, agar bisa diperhitungkan kontribusi berbagai faktor yang memperngaruhi penjualan," ujarnya.

Awalil menambahkan apakah PPN DTP yang secara praktis merupakan subsidi harga ini telah tepat sasaran. Jika pengertian sasaran adalah upaya mendorong pemakaian mobil listrik dan perlahan menggantikan yang berbahan bakar fosil, maka kelihatan cukup tepat.

Jika dilihat harga rata-rata mobil listrik yang laris dijual maka penerima subsidi adalah kaum kelas menengah, sekurangnya menengah bawah. Dari sisi ini pun relatif menjangkau sasaran.

Namun yang perlu ditelisik lebih jauh adalah kepemilikan perusahaan produksi sekaligus penjualan di Indonesia, meski bermerk asing. Mengikuti syarat kandungan lokal dan keberadaan perusahaan, mestinya ada saham pemain lokal.

"Informasi tentang hal ini mestinya cukup terbuka di ruang publik, antara lain karena rumor adanya para pihak yang berpengaruh pada aturan subsidi atau PPN DTP," ungkapnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan penerimaan pajak konsumsi pada tahun 2025 dibandingkan target tahun 2024. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024.

Dalam undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan target pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 945,12 triliun, meningkat 15,37% dibandingkan proyeksi tahun 2024 yang sebesar Rp 819,2 triliun.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menilai bahwa target ini masih dapat dicapai, mengingat pemerintah memprediksi konsumsi domestik tetap kuat.

"Semua perencanaan akan memasang target realistis dan pembuat kebijakan juga optimis mencapai target tersebut," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Prianto juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini fokus pada upaya mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang menjadi faktor utama dalam mendukung konsumsi dalam negeri. Jika daya beli dan konsumsi dalam negeri tetap stabil, penerimaan PPN juga akan tetap stabil.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah terus fokus pada upaya mempertahankan daya beli, salah satunya melalui pemberian insentif fiskal, seperti insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti.

"Insentif tersebut diharapkan dapat memberikan efek domino, di mana masyarakat memiliki uang lebih yang dapat digunakan untuk konsumsi lainnya," pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menggali potensi penerimaan pajak yang saat ini tidak tersentuh.

Peneliti FITRA, Gurnadi Ridwan mengatakan Prabowo tidak boleh hanya berburu di kebun binatang untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

"Prabowo-Gibran harus membuat strategi pendapatan, tidak hanya berburu di kebun binatang, misalnya mengejar pajak pertambahan nilai (PPN)," ujar Gurnadi dalam Konferensi Pers, Selasa (22/10).

Menurut Gurnadi, saat ini sebenarnya instrumen perpajakan di Indonesia sudah cukup baik, namun hanya menunggu eksekusi dan komitmen presiden terpilih.

Gurnadi menyebut, di tengah ruang fiskal yang semakin sempit dan kebutuhan anggaran yang besar, maka Prabowo harus mampu meningkatkan tax ratio Indonesia.

"Di tengah ruang fiskal dan soal janji politik yang tinggi, nampaknya perlu memperhatikan bagaimana Prabowo melihat dari sisi pendapatan," katanya.

Selama ini, kata Gurnadi, orang-orang kaya yang secara ekonomi lebih mapan justru sering kali diberi relaksasi pajak. Ini berbeda dengan kelompok menengah yang justru terbebani dengan pungutan pajak dan pungutan lain.

"Terakhir dua periode Jokowi itu ada namanya tax amnesty. Tetapi disisi lain juga masyarakat yang kecenderungannya itu berkutat pada kebutuhan konsumsi cenderung mengalami peningkatan soal pajak dan sebagainya," imbuh Gurnadi.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Dwiyanto Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini tidak baik-baik saja.

"Kami sendiri dari fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa menundanya. Saya kira kita akan sepakatlah terkait hal ini," ujar Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

Dengan daya beli masyarakat yang meningkat, Eddy berharap penerimaan pajak juga bisa meningkat tanpa harus menaikkan tarif PPN.

"Kalau daya beli masyarakat masih kuat, tentu kan konsumsi juga meningkat. Artinya, pajaknya juga meningkat nantinya kan," katanya.

Tidak hanya itu, penundaan tarif PPN sebesar 12% juga diyakini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Jadi itulah di antara beberapa hal yang memang kita fokuskan sekarang agar pertumbuhan ini tidak terhenti, bahkan justru terakselerasi," imbuh Eddy.

Seperti diberitakan KONTAN sebelumnya, Prabowo memang berencana menunda kenaikan tarif PPN sebesar 12% yang dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2025.

Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Prabowo Subianto atas penundaan tarif tersebut.

IDXChannel - Emiten properti, Pakuwon Jati Tbk (PWON) memberi tanggapan terkait Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Presiden Direktur Pakuwon Jati (PWON), Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, berharap seiring dengan adanya wacana kementerian perumahan di Pemerintaha Prabowo-Gibran, pemerintah membatalkan aturan PPN pada IPL tersebut.

"Itu membuat terutama kelompok menengah ya, makin sulit keuangannya, jangan gitu. Jadi saya kira itu mestinya dibatalkan," ujarnya saat ditemui di AEON Pakuwon Mall Bekasi, Sabtu (19/10/2024).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan soal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Pengenaan pajak ini hanya berlaku pada jasa pengelolaan saja.

“Di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 di situ ada tuh nama-nama yang dikecualikan. Jasa yang dipungut oleh pengelola apartemen tidak termasuk yang dikecualikan,” ujar Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Muchamad Arifin, dalam media gathering Kementerian Keuangan di Anyer, Banten, Rabu (26/9/2024).

Dirinya mencontohkan, jika penghuni memiliki tagihan listrik sebesar Rp50 ribu dan dibayarkan kepada pengelola lingkungan tempat tinggal melalui IPL dengan jumlah yang sama, maka tidak dikenakan PPN.

Namun jika penghuni tersebut dibebani biaya tambahan sehingga harus membayar IPL sebesar Rp70 ribu, maka selisih antara tagihan listrik dan IPL yang dibayarkan tersebut dianggap sebagai jasa pengelolaan dan dikenakan PPN.

Arifin juga menegaskan, kebijakan tersebut tidak didasarkan pada suatu aturan baru, tapi berdasarkan PP yang dikeluarkan pada 2022.

"Aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Nah, sebenarnya itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak, Itu kalau mau cek di PP Nomor 49 Tahun 2022," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan baru Prabowo Subianto semakin mengerucut. Calon-calon menteri sudah dipanggil dan mendapat pembekalan. Ada beberapa program Prabowo di sektor properti. Seperti rencana pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bakal menjadi emiten yang paling diuntungkan pada pemerintahan baru mendatang, seiring dengan rencana penerapan kebijakan insentif pajak sebanyak 16%.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo sebelumnya menyebutkan rencana Prabowo menghapus pajak properti 16%. Terdiri atas penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dalam beberapa tahun.

Ada beberapa emiten yang diuntungkan dengan rencana itu. Salah satunya PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). “Kebijakan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong penjualan properti dan pertumbuhan kredit perumahan. Hal ini juga mempercepat tercapainya target pembangunan rumah dan memberi stimulus positif bagi perekonomian,” ujar analis Kiwoom Sekuritas Mifthaul Khaer, dalam penjelasannya Rabu (16/10).

Bagi BTN, terang dia, kebijakan ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan kredit, pangsa pasar, dan profitabilitas. Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan sektor properti, namun perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang untuk mengatasi potensi dampak negatif.

Sementara itu, analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji mengatakan, rencana itu bisa menjadi faktor pendukung kenaikan harga saham BBTN dalam sepekan terakhir. Selain itu, sentimen penopang datang dari dinamika The Fed dan penurunan suku bunga Bank Indonesia.

“Sejumlah faktor tersebut menjadi sentimen positif terhadap pergerakan harga saham BBTN. Sentimen tersebut membuat penguatan harga saham bank milik negara ini pesat dalam sepekan terakhir mengalahkan saham perbankan lainnya,” katanya.
Terkait rencana pemerintah menggulirkan insentif berupa pengurangan pajak PPN dan BPHTB pembelian rumah sebanyak 16%, dia mengatakan, akan menjadi stimulus utama terhadap saham sektor properti, termasuk BBTN sebagai bank yang fokus pada sektor properti.

Nafan untuk menargetkan harga saham BBTN Rp 1.590. Target tersebut juga menggambarkan fundamental dengan tren penurunan suku bunga dan sejumlah rencana kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor property.

Sementara itu, pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (16/10), harga saham BBTN menguat 0,67% menjadi Rp 1.500. Harga saham BBTN menorehkan penguatan sebanyak 7,91% dalam lima hari perdagangan terakhir ini.