Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir bakal memetakan sejumlah aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Erick Thohir dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (7/11/2024) malam.

Sejauh ini, Erick belum dapat memastikan seberapa besar potensi aset BUMN yang dapat dialihfungsikan untuk mendukung program 3 juta rumah lantaran pertemuan tersebut masih tahap awal.

Namun yang pasti, Kementerian BUMN berkomitmen untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat sesuai dengan visi Presiden.

“Kami punya komitmen yang sama bagaimana menyukseskan program Bapak Presiden, yakni program 3 juta rumah,” ucap Erick.

Di sisi lain, pertemuan ini turut melibatkan direksi BUMN seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan Perum Perumnas.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan ada tiga poin penting dari pertemuannya dengan Erick Thohir dan direksi BUMN, yakni ketersediaan lahan, efisiensi bahan bangunan, serta rencana perubahan komponen pembentuk harga rumah untuk masyarakat.

Perihal harga rumah, Maruarar atau akrab disapa Ara menyebutkan pihaknya akan bekerja sama dengan BTN untuk memangkas salah satu komponen biaya dalam pembelian rumah. Detail rencana ini akan disampaikan di kantor BTN, Jumat (8/11/2024).

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembentukan harga, mulai dari tanah, bangunan, pajak, serta biaya lainnya.

“Kebijakan tersebut akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan mengurangi satu variabel,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap Kementerian Keuangan bisa membebaskan atau mengurangi pajak-pajak terkait membangun dan pembelian rumah. Tujuannya agar harga rumah terjangkau bagi masyarakat.

"Saya juga berharap nanti Kementerian Keuangan bisa mengurangi atau menghilangkan pajak bagi rumah rakyat, ya mudah-mudahan kita bisa berharap harga rumah buat rakyat bisa turun," kata Maruarar di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Selain itu, Maruarar menjelaskan, dalam upaya penurunan harga rumah juga dilakukan dengan mengalokasikan lahan dari negara kemudian bisa dibangun rumah oleh para pengembang atau developer.

Sebab, menurutnya, biaya pembebasan lahan memakan porsi sekitar 40 persen dari harga jual rumah oleh para pengembang. Sehingga saat ini, pemerintah tengah mencari lahan-lahan atau aset negara yang potensial untuk dibangun rumah oleh para pengembang.

Saat ini, kata dia, ada sekitar 157 hektare lahan HGB di atas HPL negara yang berlokasi di Mojokerto dan Banten. Aset-aset negara itu diharapkan bisa diberikan kepada pengembang untuk dibangunkan rumah murah untuk masyarakat.

"Jadi kita minggu depan akan berbicara dengan Dirjen Kekayaan Negara. Kami berusaha tanahnya itu gratis buat rakyat kecil. Jadi yang membangun siapa, ya tentu kombinasi, enggak mungkin APBN semua. Bisa juga dari program FLPP, bisa juga nanti ada CSR swasta, mungkin juga dari APBN," kata Maruarar.

Selain tanah dan berharap keringan pajak dari negara, Maruarar juga mengupayakan untuk melakukan efisiensi belanja material membangun rumah. Salah satunya dengan meminta diskon dari pabrik untuk pengadaan material skala besar.

"Bayangkan nanti kalau tanahnya gratis, udah kita melakukan efisiensi dari belanja semen dan material sebagainya, kita berharap harga rumah bisa turun," ujar Maruarar.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli masyarakat di sektor perumahan mengalami perlambatan pertumbuhan pada kuartal III/2024 secara tahunan. Padahal, pemerintah sudah memberikan insentif pajak untuk pembelian properti sejak November 2023.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti mengakui terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan. Pada kuartal III/2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05%, sedangkan itu pada kuartal III/2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%.

Amalia menjelaskan hal tersebut karena adanya perlambatan pertumbuhan di sejumlah komponen yang mendukung konsumsi rumah tangga, salah satunya sektor perumahan.

"Komponen konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan pertumbuhan year-on-year [tahunan] kalau kita bandingkan adalah antara lain perumahan dan perlengkapan rumah tangga, transportasi dan komunikasi serta restoran, dan hotel," kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hanya saja, dia tidak mendetailkan berapa persen perlambatan pertumbuhan masing-masing komponen tersebut.

Lesunya daya beli di sektor perumahan tersebut menjadi anomali karna pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah selama November 2023—Juni 2024.

Kemudian, pada Juli—Oktober 2024 PPN DTP untuk pembelian rumah menjadi 50%. Pemerintah kembali memperpanjang dan menaikkan insentif PPN DTP menjadi 100% untuk perumahan selama 1 September hingga 31 Desember 2024.

Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan alasan pemerintah terus memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Airlangga beralasan data yang dimilikinya menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan.

"Diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Bahkan, usai rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Airlangga mengunakan pemerintah berencana kembali memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan untuk tahun depan atau 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja cemerlang emiten properti yang tecermin dari realisasi marketing sales kuartal III/2024 diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun, seiring bergulirnya stimulus dan potensi penurunan suku bunga acuan.

Emiten properti seperti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) kompak menorehkan pertumbuhan marketing sales sepanjang Januari-September 2024.

Perolehan tertinggi marketing sales alias prapenjualan dipegang oleh CTRA yang meraih Rp8,7 triliun pada kuartal III/2024, tumbuh 11% dari tahun lalu yakni Rp7,7 triliun. Realisasi itu juga mencerminkan 78% dari target 2024 yakni Rp11,1 triliun.

Sementara itu, BSDE memperoleh prapenjualan Rp6,84 triliun sepanjang 9 bulan pertama tahun ini atau tumbuh 1% year on year (YoY). Kontribusi terbesar berasal dari segmen residensial yang mencatatkan penjualan Rp3,85 triliun.

PANI sendiri mencatatkan prapenjualan senilai Rp4,7 triliun, melesat 168% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini membuat perseroan meningkatkan target prapenjualan dari Rp5,5 triliun menjadi Rp6 triliun pada 2024.

Seiring kinerja tersebut, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Vicky Rosalinda memandang prospek emiten properti hingga akhir 2024 akan cenderung positif, seiring bergulirnya insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100%.

Faktor lain yang berpotensi mendorong kinerja emiten properti adalah rencana penghapusan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintahan Prabowo – Gibran.

“Adapun tantangannya yaitu ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan ekonomi, serta perubahan perilaku pasar,” ujar Rosalinda saat dihubungi Bisnis pada Senin (28/10/2024).

Dihubungi terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyoroti faktor krusial yang akan mendorong kinerja emiten properti adalah potensi besar penurunan suku bunga acuan BI alias BI Rate pada kuartal akhir 2024.

Bank sentral saat ini menetapkan suku bunga acuan di level 6% dengan bunga deposit facility 5,25% dan suku bunga lending facility 6,75% hingga Oktober 2024.

“Kebijakan ekspansif moneter BI akan mendorong likuiditas sektor properti dan berpeluang meningkatkan kinerja pertumbuhan KPR [Kredit Pemilikan Rumah] ataupun juga performa KPA [Kredit Pemilikan Apartemen],” kata Nafan.

Menurutnya, penurunan suku bunga acuan akan berdampak jangka panjang bagi emiten properti, khususnya yang memiliki cadangan lahan atau land bank melimpah.

Mirae Asset Sekuritas memilih CTRA, PANI, dan BSDE sebagai saham pilihan di sektor properti dengan rekomendasi beli. Target saham CTRA diproyeksikan mencapai level Rp1.515, PANI sebesar Rp13.450, dan BSDE Rp1.340 per saham.

Di lantai bursa, saham CTRA kini bertengger di level Rp1.320 atau meningkat 12,82% secara year to date (YtD). Adapun saham PANI tumbuh 202,04% YtD menjadi Rp14.800, sementara BSDE terapresiasi 13,43% YtD menuju posisi Rp1.225.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Kamu punya rumah? maka kamu wajib membayar pajak rumah. Berikut ini beberapa penjelasan singkat yang harus kamu ketahui mengenai pajak rumah, serta jenisnya dikutip dari beberapa sumber.

Penjelasan pajak rumah

Jenis-jenis pajak rumah di Indonesia. Foto: Freepik

Pajak rumah merupakan pajak yang menjadi tanggung jawab orang yang memiliki rumah tersebut, terkait dengan aspek-aspek seperti pendapatan, harga beli, dan kepemilikan tempat tinggal.

Pajak rumah ini bersifat wajib yang berupa pungutan berupa uang yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara atau pemerintah. Uang hasil pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan, termasuk melaksanakan sejumlah pembangunan.

Jenis-jenis pajak rumah

Jenis-jenis pajak rumah di Indonesia. Foto: Freepik
Berikut ini beberapa jenis pajak rumah yang berlaku di Indonesia dan wajib kamu ketahui:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan wajib yang harus diberitahukan kepada pihak pemerintah atas keberadaan tanah dan bangunan. PBB termasuk dalam objek pajak properti yang dipungut setiap tahun. PBB ini harus kamu bayar paling lambat 6 bulan setelah kamu memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. (SPPT)

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak ini termasuk dalam jenis pajak rumah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB akan dikenakan kepada pembeli rumah setelah adanya transaksi jual beli.Besaran pajak BPHTB biasanya sekitar 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga jual.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikenakan pada pembelian rumah baru, baik melalui penjual individu maupun pengembang. PPN biasanya sudah mencakup harga rumah yang ditawarkan oleh developer.

Baca juga: Jenis Pajak Sewa Tanah dan Bangunan beserta Cara Menghitungnya

Besarnya PPN pada umumnya 10 persen dari harga jual, namun, hal ini tidak bisa dianggap pasti. Biasanya akan diberlakukan tergantung pada daerah dan jenis properti.

4. Pajak Penghasilan (PPh) Penjual

Pajak ini akan dikenakan pada penjualan rumah sebesar 2,5 persen dari harga jual rumah. Biasanya PPh ini sudah mencakup dalam harga jual rumah, tetapi pastika untuk memeriksanya dalam kesepakatan jual beli.

5. Biaya Notaris dan Administrasi

Biaya ini akan diberikan pada notaris dan administrasi saat membeli rumah jadi, termasuk biaya pengurusan balik nama sertifikat.

6. Bea Balik Nama (BBN)

Bea Balik Nama adalah jenis pajak yang dikenakan kepada pembeli rumah untuk proses balik nama sertifikat rumah. Nilai BBN akan berbeda setiap daerah. Namun, pada umumnya sekitar 2 persen dari total nilai transaksi.

7. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Dalam hal ini pajak ini akan dikenakan pada perumahan yang mempunyai luas bangunan lebih dari 150 meter persegi atau bernilai Rp 4 juta per meter persegi. Biaya PPnBM ini rata-rata mencapai 20 persen dari total harga jual rumah.

8. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

NJOP merupakan harga rata-rata sebuah rumah di satu kawasan, sedangkan NJKP adalah nilai jual yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak. Besaran NJKP berbeda-beda tergantung pada daerah dan jenis properti. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal resmi dilantik dalam hitungan hari atau tepatnya pada 20 Oktober 2024. Sejumlah program yang dicanangkan kian bergaung, salah satunya yakni mengenai rencana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor properti.

Informasi mengenai penghapusan pajak pembelian rumah itu pertama kali disampaikan oleh sang adik yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB tersebut telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih dan bakal diberlakukan sementara waktu.

Bisnis.com, JAKARTA – BlackRock Inc terpantau mengakumulasi saham PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) tepat setelah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuannya.

BI diketahui memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17 – 18 September 2024. Seiring hal itu, suku bunga deposit facility kini menjadi 5,25% dan suku bunga lending facility ke level 6,75%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jababeka Tbk. (KIJA) optimis penjualan perseroan bakal meningkat seiring dengan adanya perpanjangan periode stimulus properti yakni Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir Desember 2024.

Pendiri sekaligus Direktur Utama KIJA, SD Darmono menjelaskan insentif PPN DTP disebut mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga, hal itu bakal berdampak positif pada sektor properti.

“Setiap insentif membantu meningkatkan kemampuan atau daya beli pengusaha kecil yang sangat mendukung tumbuhnya bisnis properti,” kata Darmono kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Darmono menegaskan bahwa pihaknya membidik capaian prapenjualan atau marketing sales meningkat 30% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Adapun, pada 2023 Jababeka membukukan marketing sales mencapai Rp2,21 triliun. Dengan proyeksi tumbuh hingga 30% maka diproyeksi KIJA bakal membukukan marketing sales sekitar Rp2,87 triliun.

“Kami memproyeksikan marketing sales 30% di atas tahun lalu dengan inovasi produk baru dengan Jababeka business park untuk E-Commerce dan warehouses,” ujarnya.

Sebelumnya, KIJA sendiri menargetkan torehan marketing sales 2024 sebesar Rp2,5 triliun. Di mana, sebesar Rp1,15 triliun dari target tersebut berasal dari Cikarang & lainnya.

Perinciannya, Rp750 miliar dari penjualan tanah matang dan bangunan industri di Cikarang, dan Rp400 miliar dari produk residensial dan komersial di Cikarang termasuk Perusahaan Patungan dan lainnya.

Adapun, sisanya sebesar Rp1,35 triliun berasal dari perusahaan patungan atau joint venture di Kendal.

Untuk diketahui, pemerintah secara resmi melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan sampai dengan akhir tahun atau Desember 2024.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Adapun, ketentuan pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024. Bukan sejak 1 Juli 2024, sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% yang berakhir pada akhir Juni, dan berlanjut dengan PPN DTP 50% mulai Juli.

Dalam Pasal 3 beleid tersebut, PPN terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, saat ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Sementara PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tidak ditanggung pemerintah jika penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Target saham emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) mendaki di tengah kinerja positif yang diraih sepanjang semester I/2024, serta menguatnya indikasi pencatatan saham perdana alias IPO dari anak usaha.

SMRA tercatat mencetak laba bersih sebesar Rp753,68 miliar pada semester I/2024. Perolehan tersebut meningkat 70,50% secara tahunan (year on year/YoY), dibandingkan dengan laba pada periode yang sama tahun lalu yakni Rp442,03 miliar.

Kenaikan laba bersih perseroan sejalan dengan kinerja pendapatan yang meraih Rp5,67 triliun atau tumbuh 89,56% YoY. Perolehan ini dikontribusikan oleh segmen penjualan rumah ke pihak ketiga sebesar Rp3,5 triliun, naik 191,16% dari capaian tahun lalu.

Analis Samuel Sekuritas Ahnaf Yassar Lilo mengatakan kenaikan pendapatan SMRA ditopang oleh insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk rumah di bawah Rp5 miliar. Penguatan tersebut berpotensi berlanjut seiring perpanjangan masa berlaku insentif.

“Perpanjangan insentif PPN hingga akhir tahun 2024 dapat membantu mempertahankan pertumbuhan penjualan properti dan meningkatkan penjualan pemasaran,” ujarnya dalam publikasi riset yang dikutip pada Selasa (24/9/2024).

Ahnaf juga memandang kinerja lebih baik juga berpeluang bertahan pada potensi spin-off anak usaha PT Summarecon Investment Property (SMIP) dan suku bunga yang lebih rendah.

Kendati demikian, risiko yang akan dihadapi SMRA adalah berkurangnya insentif pajak dan tarif pajak yang lebih tinggi pada tahun depan. Faktor ini, kata Ahnaf, dapat menghambat pertumbuhan karena penjualan properti menyumbang 74% dari pendapatan.

Di tengah capaian kinerja dan sentimen yang membayangi, Samuel Sekuritas mempertahankan peringkat beli untuk SMRA dengan target meningkat dari level Rp700 menjadi Rp800.

Sementara itu, rumor terkait initial public offering (IPO) dari anak usaha Summarecon yakni SMIP juga semakin menguat. Dalam laporan keuangan perseroan pada akhir Juni lalu, terdapat pengeluaran sebesar Rp11,13 miliar untuk biaya IPO entitas anak.

SMRA juga baru saja menuntaskan transaksi nontunai (inbreng) ke SMIP senilai Rp8 triliun. Perinciannya, tanah dan bangunan sebesar Rp7,68 triliun, mesin dan perlengkapan mencapai Rp219,17 miliar, dan aset lainnya dengan nominal Rp96,02 miliar.

Tim Riset Stockbit menyebutkan penjualan Summarecon Mal Kelapa Gading kepada SMIP merupakan bagian dari restrukturisasi untuk mempersiapkan anak usaha melantai di bursa.

“Faktor ini, ditambah dengan pemotongan suku bunga dari The Fed dan Bank Indonesia, membuat kami beropini bahwa SMRA akan segera melakukan IPO untuk SMIP yang berpotensi unlock value bagi perseroan,” tulis riset Stockbit.

Analis CGS International Baruna Arkasatyo juga memberikan pandangan serupa. Menurutnya, transfer aset yang dilakukan SMRA meningkatkan indikasi IPO lantara SMIP kini memiliki semua aset pendapatan berulang atau recurring income perseroan.

SMRA sejatinya telah mengkaji kemungkinan pencatatan SMIP sejak 2015. Namun, rencana ini tidak berlanjut karena diperkirakan kondisi pasar tidak begitu menguntungkan.

“Berdasarkan estimasi kami, Ebitda berulang SMRA sebesar Rp1,1 triliun untuk 12 bulan yang berakhir pada Maret 2024 akan menghasilkan valuasi aset sebesar Rp16 triliun untuk SMIP. Ini bernilai 1,5 kali dari kapitalisasi pasar SMRA saat ini sebesar Rp11 triliun,” pungkasnya.

CGS Internasional mempertahankan rekomendasi add untuk SMRA dengan target harga yang tidak berubah yakni Rp715. Pada perdagangan Selasa (24/9) hingga pukul 13.32, saham Summarecon berada di level Rp695 atau naik 20,87% year to date.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan alias pajak beli rumah hingga Desember 2024.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024 yang diteken Sri Mulyani pada 11 September 2024. Beleid ini sudah berlaku efektif sejak Kamis (19/9).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan insentif ini merupakan bantalan untuk mengantisipasi dinamika global. Ia menegaskan perlu akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kinerja sektor-sektor strategis, termasuk konstruksi dan perumahan.

"Kita berikan dukungan perumahan ini (PPN DTP) secara inklusif untuk semua kalangan. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang signifikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat resiliensi ekonomi nasional di tengah memburuknya dinamika global," kata Febrio dalam keterangan resminya usai PMK Nomor 61 Tahun 2024 terbit.

PPN DTP berlaku atas harga jual rumah paling tinggi Rp5 miliar. Gratis pajak 100 persen ini diberikan untuk pembelian rumah mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

Insentif ini sejatinya bukan hal baru. Presiden Joko Widodo dan jajarannya sudah memberikan PPN DTP 100 persen pada November 2023 dan Desember 2023, lalu dilanjutkan di Januari 2024-Juni 2024.

Di lain sisi, Kemenkeu menambah alokasi kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 34 ribu unit. Ini membuat alokasi KPR untuk masyarakat miskin bertambah dari 166 ribu keluarga ke 200 ribu keluarga.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti berpeluang memacu ekspansi setelah segudang katalis positif mewarnai periode akhir kuartal III/2024. Mulai dari penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) dan diperpanjangnya insentif fiskal hingga pengujung tahun.

Katalis pertama datang dari Kementerian Keuangan yang resmi memperpanjang masa berlaku insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk September – Desember 2024. Perpanjangan itu termuat dalam PMK 61/2024 yang ditetapkan pada 11 September 2024.