Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 378 formasi untuk tahun 2024.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Amin Purwani, mengatakan bahwa sebenarnya Pemda DIY mengusulkan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebanyak 657 formasi.

Namun, yang disetujui oleh BKN hanya 378 formasi.

"Dari total 657 formasi yang kami ajukan, sebanyak 378 formasi telah disetujui,” kata Amin kepada awak media di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (15/8).

Adapun formasi CPNS yang dibuka di DIY menurutnya cukup beragam.

“Ini tenaga kesehatan ada, administrasi ada, teknis,” ujarnya.

Formasi CPNS ini baru dibuka lagi setelah selama tiga tahun tak ada pendaftaran CPNS di DIY.

Amin mengatakan, jumlah formasi ini sebenarnya masih kurang untuk menutup jumlah pegawai yang dibutuhkan di DIY. Ia berharap kekurangan ini bisa ditutup dengan adanya lowongan PPPK tahun ini.

Meskipun sampai saat ini belum ada pengumuman dari KemenPAN-RB terkait formasi PPPK untuk DIY.

"Formasi PPPK kami belum dapat informasi lebih lanjut, tapi data sudah kami masukkan ke Kementerian PANRB," ujar Amin.

Salah satu tambang ilegal di Gunungkidul ditutup dan kasusnya naik ke penyidikan. Tambang yang berada di Kapanewon Gedangsari itu melakukan penambangan tanpa izin dan menjual tanah urug hasil penambangannya secara umum.

Namun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPUESDM) DIY, Anna Rina Herbranti, mengatakan belum diketahui ke mana tanah urug itu dijual oleh pihak penambang.

“Kami enggak tahu (tanah urug dijual ke mana), orang jualan kan? dan dia tanpa izin,” kata Anna usai acara konferensi pers di Kantor BP3 ESDM DIY, Senin (22/7).

“Misalnya ada orang jualan, kita jual ke A,B,C,D, yang tahu yang menjual kan,” lanjutnya.

Lahan yang ditambang itu luasnya kurang lebih 4 hektare di kawasan tanah breksi.

Perusahaan tersebut kata Anna, telah mengurus Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Namun setelahnya, mereka tak melanjutkan dokumen perizinan lainnya.

“Mereka mengurus izin tapi baru tahap WIUP, dilihat dari sisi tata ruangnya. Setelah itu tidak mengurus tindak lanjutnya. Tapi sudah melakukan penambangan,” kata Anna.

Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda DIY telah menetapkan 13 orang saksi atas kegiatan penambangan yang diduga ilegal itu.

Saksi tersebut terdiri dari MHS sebagai pengelola tambang, 2 orang operator, 1 orang helper, 5 sopir truk, dan 4 orang warga. Namun, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut.

Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul untuk mengolah sampahnya di kawasan TPA Regional Piyungan.

Sebelumnya, Pemkab Bantul telah bersurat kepada Pemda DIY untuk meminta izin mengolah sementara sampah mereka di TPA Piyungan.

“Karena bersurat resmi, maka kami sikapi kami bantu geser ke Piyungan,” kata Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono ditemui awak media di Kantor Sekda DIY, Senin (22/7).

Izin pengolahan sampah ini dilakukan karena Bantul menurutnya tengah menghadapi kondisi maraknya sampah yang menumpuk di jalanan. Selain itu, ada juga beberapa warga yang masih menolak keberadaan TPS yang tengah dibangun.

Saat ini sampah di TPA Piyungan juga dinilai sudah mengalami penurunan, sehingga masih ada beberapa kuota yang dapat digunakan untuk kondisi darurat.

“Kenapa diterima? di sana (TPA Piyungan) terjadi penurunan akibat proses sampah yg dimakan oleh bakteri sehingga terus terjadi penurunan,” kata Beny.

Beny mengatakan masih ada sekitar 1.000 ton kapasitas sampah yang dapat diolah di TPA Piyungan. Meski demikian, perizinan pengolahan sampah di TPA Piyungan untuk Pemkab Bantul ini kapasitasnya tetap dibatasi.

“Ini juga punya batas waktu. Kota Yogya, Sleman, Bantul harus dibatasi tonasenya,” kata Beny.

“Supaya jika darurat terus-menerus bisa diantisipasi,” ujarnya.

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menutup empat lokasi penambangan ilegal di wilayah DIY.

Tiga lokasi tambang yang ditutup berada di Gunungkidul, sedangkan satu lokasi ada di Bantul.

“Kami tidak hanya menghentikan aktivitas penambangan saja, tapi juga mewajibkan perusahaan penambang menata kembali lahan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY, Anna Rina Herbranti, dikutip dari laman resmi Pemda DIY, Kamis (18/7).

Anna mengatakan, penutupan tersebut dilakukan karena perusahaan itu belum mengantongi izin lingkungan.

“Dari temuan di lapangan, sejumlah perusahaan telah mengantongi izin dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namun izin tersebut masih kurang, sebab dokumen lingkungan belum terpenuhi,” kata Anna.

Penutupan ini juga melibatkan beberapa dinas terkait. Ada dari OPD Pemda DIY dan Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY.

Saat ditutup, Anna mengatakan pihak perusahaan menyanggupi untuk melengkapi dokumen perizinan terlebih dahulu.

“Saat proses penutupan kami sampaikan kegiatan penambangan harus berhenti sebelum dokumen perizinan dilengkapi. Dan pihak perusahaan menyanggupinya,” papar Anna.

Adapun 3 titik pertambangan ilegal di Gunungkidul berada di Kalurahan Serut dan Kalurahan Rejosari, Kapanewon Gedangsari; serta Kalurahan Tancep, Kapanewon Ngawen. Sedangkan satu lokasi di Bantul berlokasi di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan.

Selain penutupan empat lokasi penambangan ilegal, Dinas PUPESDM DIY juga telah menerbitkan surat imbauan penghentian aktivitas tambang ilegal pada 32 lokasi lainnya di DIY. Dari 32 titik penambangan tersebut, baru delapan lokasi yang memegang izin eksplorasi.

Lokasi penambangan terbanyak berada di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 15 titik, Kabupaten Bantul sebanyak 11 titik, dan Kabupaten Sleman, Gunungkidul masing-masing sebanyak 3 titik.