Bisnis.com, DENPASAR - Nasib 80 Tenaga Kesehatan (Nakes) di Bali yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 terkatung - katung karena tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Para tenaga kesehatan tersebut terdiri dari perawat, bidan hingga dokter. Mereka direkrut oleh Pemprov Bali untuk membantu penanganan pasien pandemi covid-19 di Bali, mereka ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan. Namun, setelah dua tahun bekerja keras membantu Pemerintah menangani pandemi, nasib para nakes tersebut justru tidak jelas.

Para tenaga medis tetap mendapat Surat Keputusan (SK) penugasan dan gaji sebagai tenaga kontrak Pemprov Bali, akan tetapi tidak bekerja secara langsung dibawah Faskes atau RS yang dinaungi oleh Pemprov Bali. Puluhan Nakes tersebut justru ditempatkan di Faskes Kabupaten/Kota asal mereka mulai dari RSUD Kabupaten/Kota hingga Puskesmas yang notabenenya berada dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal ini yang kemudian menjadi masalah ketika para tenaga kesehatan tersebut mengajukan diri menjadi PPPK. Pendaftaran para Nakes tersebut ditolak oleh sistem karena SK mereka tidak sesuai dengan tempat mereka ditugaskan.

Para tenaga kesehatan bekerja di Faskes Kabupaten akan tetapi SK dikeluarkan oleh Provinsi. Faskes di Kabupaten Kota tidak bisa mengeluarkan rekomendasi atau keterangan kerja karena status Nakes tersebut merupakan tenaga kontrak Pemprov.

Para Nakes tersebut juga tidak mendapat prioritas utama menjadi PPPK Pemprov Bali karena tidak bekerja di Faskes atau Rumah Sakit yang dinaungi langsung oleh Pemprov Bali.

Salah satu Nakes, Windu menjelaskan mengaku bingung karena tidak bisa mendaftar PPPK, padahal sejak 2022 mereka sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia bersama rekan - rekannya mengadu ke DPRD Provinsi Bali agar diberikan kesempatan menjadi PPPK sehingga pengabdiannya tidak sia - sia.

Windu meminta agar Pemprov,Pemkab dan BKN melakukan koordinasi mencari solusi agar 80 Nakes bisa mendaftar dan diterima menjadi PPPK. "Kami berharap ada solusi untuk membuka kembali pendaftaran, seperti di Papua, pendaftaran bisa dibuka kembali sampai tanggal 26. Kami ingin agar hak kami diakui meskipun pendaftaran sudah tutup,” jelas Windu saat audiensi dengan DPRD dikutip Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta menjelaskan secara prinsip para tenaga kesehatan tersebut harusnya bisa mendaftar menjadi PPPK, karena mereka sudah memiliki SK, terdaftar di BKN, dan berjasa menangani pandemi covid-19 di Bali.

Suwirta meminta agar instansi terkait di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama BKN Provinsi Bali berkonsultasi ke Kementerian terkait untuk mencari solusi bagi 80 nakes.

"Kami juga akan mengusulkan agar ada surat pemindahan dari Provinsi ke Kabupaten tempat mereka bekerja. Kasihan jika pengabdian mereka yang sudah lama terlewatkan," ujar Suwirta.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan Pemprov Bali tidak lepas tangan terhadap puluhan Nakes tersebut, mereka tetap diusulkan ikut PPPK pada gelombang kedua. Karena menurutnya seleksi PPPK gelombang pertama untuk Nakes yang bekerja langsung di Faskes Provinsi.

“Kami sudah mengusulkan agar mereka diizinkan mendaftar di gelombang kedua. Mereka tenaga Pemprov tapi kerjanya tidak di instansi Pemprov, maka dari itu BKN membuat dua gelombang,” jelas Dewa Indra

Naria (30 tahun), warga Kedungkandang, Malang, Jawa Timur, beserta keluarga kecilnya yang bersantai di ruang tengah, Minggu siang (20/10). Ia duduk bersila menonton televisi sambil menyuapi nasi ke mulut putranya.

Menurut Naria, hari Minggu merupakan waktu yang tepat untuknya bersantai di rumah. Ia memang sengaja ingin menyaksikan acara pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di televisi.

Ibu satu anak ini telah menyalakan televisinya sejak pukul 09.00 WIB. Ia ingin menyaksikan momen-momen saat Presiden Prabowo dilantik. Juga ingin melihat siapa saja tamu-tamu yang hadir dalam pelantikan tersebut.

"Ada banyak tamu yang hadir, ada Anies, Zulhas, Kaesang, banyak lah," kata Naria, Minggu (20/10).

Sebagai seorang tenaga kesehatan (nakes) di salah satu rumah sakit, Naria berharap dalam kepemimpinan Presiden Prabowo lima tahun ke depan bisa memakmurkan Nakes di Indonesia, seperti dirinya yang berprofesi sebagai perawat.

"Semoga para perawat hidupnya lebih sejahtera, lebih diperhatikan, tenaga kerjanya diperbanyak, fasilitas kesehatan dan alat-alat kesehatan juga ditambah. Sehingga pasien bisa diatasi dengan cepat dan tepat. Korupsi juga bisa ditekan," ujarnya.

Naria mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo-Gibran. "Semoga amanah dalam menjalankan tugas jadi Presiden," ucapnya.

----

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

Senator dr. Ratu Tenny Leriva menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes). Hal itu diutarakannya di dalam rapat bersama Komite III DPD RI, Senin 14 Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan agenda strategis, termasuk kompilasi hasil kerja Komite III Tahun Sidang 2023-2024, pemaparan usulan RUU inisiatif terkait Perubahan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta pengesahan jadwal masa sidang dan pembagian tim kerja untuk Tahun Sidang 2024-2025. Dalam rapat tersebut, dr. Ratu menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan nakes harus menjadi prioritas, terutama untuk memaksimalkan layanan kesehatan hingga ke pelosok negeri. “Kita selalu berharap para nakes bersedia mengabdi di daerah terpencil, tetapi hak-hak mereka tidak selalu sebanding dengan pengorbanan yang diberikan. Banyak yang berasumsi bahwa tenaga kesehatan sudah sejahtera karena biaya pendidikan yang mahal, namun kenyataannya, banyak di lapangan masih jauh dari kata sejahtera,” ujar dr. Ratu. Ia juga menyoroti bahwa honor bagi dokter yang mengikuti program internship, seperti Bantuan Biaya Hidup (BBH), sering kali dirapel dan terlambat. "Padahal, honor tersebut sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup selama mereka mengabdi di daerah. Ini masalah serius yang memerlukan perhatian dari para pemangku kebijakan," lanjutnya. Selain itu, dr. Ratu turut membahas polemik antara dokter dan BPJS Kesehatan. Menurutnya, banyak dokter merasa seolah diadu dengan masyarakat karena kebijakan layanan yang dibatasi oleh BPJS. “Para dokter ingin memberikan layanan yang merata dan sesuai dengan standar keilmuannya, namun sering dibatasi oleh aturan dari BPJS. Ini menjadi tantangan bagi mereka dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya. Senator asal Sumsel ini berharap stakeholder terkait segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut. “Kesejahteraan nakes adalah kunci agar layanan kesehatan di Indonesia bisa maksimal dan berkesinambungan,” tutup dr. Ratu. Melalui Komite III DPD RI, dr. Ratu bersama para anggota lainnya berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan demi masa depan kesehatan Indonesia yang lebih baik.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan sejumlah pesan kepada tenaga kesehatan menjelang masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Dua pesan penting mengenai budaya kerja tenaga kesehatan atau nakes di rumah sakit dan pelayanan pasien.

Menurutnya, para nakes di rumah sakit sangat sulit bekerja sama. Dia mencontohkan kerja sama antar dokter umum dengan dokter spesialis atau dokter spesialis dengan dokter spesialis. Mereka kerap bertengkar menangani pasien.

"Culture untuk selalu bekerja sama susah sekali. Kerja sama antara onkologi dan hematologi susah sekali. Tapi tiap saya ngomong kayak gini marah mereka, tapi harus ada yang ngomong. SpDV dengan dokter umum yang ngerjain aesthetic, berantem terus,," katanya saat peresmian Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center di Bali, Kamis (3/10).

Menurutnya, nakes bahkan sering pamer tentang latar belakang diri untuk menunjukkan eksistensi. Padahal, kebiasaan pamer hanya untuk membuat satu nakes dan nakes lainnya saling iri.

"Saya pernah kerja di luar negeri, saya punya atasan bule, saya punya bawahan bule, that is a ugly culture. Hilangkan budaya iri, orang bukan ngomong bagusnya tapi ngomong jeleknya, sering sekali," katanya.

Budi Gunadi juga meminta para nakes fokus melayani pasien. Pelayanan bukan berdasarkan kepentingan ekonomi atau organisasi nakes.

Dia berharap setiap direksi rumah sakit mulai mengubah budaya kerja nakes dan pelayanan pada pasien menjadi lebih baik.

"Saya minta temen-teman yang di atas itu harus disatukan budaya kerja sama harus disatukan. Change of culture, culture apa yang aku pingin, culture yang fokus ke pasien, bukan ke diri kita, profesi kita, apa,pun yang pasien butuhkan," sambungnya.

Penulis: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah degan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan atau Nakes mulai dibuka hari ini (1/10)

Terdapat peraturan terbaru mulai dari syarat hingga materi tes PPPK Nakes ini yang perlu Anda pahami.

Peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Funsgional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Kepmen Menteri PanRB tersebut, kriteria pelamar PPPK nakes tahun 2024 meliputi:

1. Eks tenaga honorer kategori II (eks TKH-II)

2. Tenaga nin Aparatur Sipil Negara atau tenaga non-ASN dengan ketentuan:

• Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah
• Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus

Jenis seleksi dan passing grade PPPK 2024

Sama seperti PPPK Teknis, terdapat dua jenis seleksi yang akan diikuti oleh pelamar PPPK Nakes tahun 2024 yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi serta wawancara.

Peserta akan diberi waktu selama 120 menit untuk mengerjakan seleksi kompeternsi dan 10 menit untuk wawancara. Seleksi kompetensi meliputi:

1. Seleksi kompetensi teknis yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

2. Seleksi kompetensi manajerial yang bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi:

• Integritas;
• Kerja sama;
• Komunikasi;
• orientasi pada hasil;
• Pelayanan publik;
• Pengembangan diri dan orang lain;
• Mengelola perubahan; dan
• Pengambilan keputusan.

3. Seleksi kompetensi sosial kultural yang bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:

• Kepekaan terhadap keberagaman;
• Kemampuan berhubungan sosial;
• Kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
• Empati.

4. Wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.

Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 butir soal, dengan perincian:

• Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal;
• Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal;
• Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal; dan
• Wawancara sejumlah 10 butir soal.

Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:

• Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0
• Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4, serta tidak menjawab bernilai 0.

Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670, dengan rincian:

• 450 untuk seleksi kompetensi teknis;
• 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
• 40 untuk wawancara.

Informasi nilai serta jumlah soal di atas dikecualikan untuk kebutuhan formasi disabilitas. Informasi lengkap tentang ketentuan terbaru PPPK 2024 bisa Anda lihat di https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/KEPMEN/jenis/1870?KEPUTUSAN%20MENTERI.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi sinyal pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) segera dibuka. Rencana tersebut ditandai dengan penerbitan tiga aturan terkait kebijakan pengadaan PPPK tahun 2024.

Aturan tersebut yakni Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024, KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah T.A 2024, serta KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan T.A 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan dalam pengadaan PPPK tahun 2024, pemerintah menyiapkan formasi untuk pelamar tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

”Formasi PPPK ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat UU No. 20/2023 tentang ASN yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah,” ujar Anas dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (24/8).

Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menguraikan, pengadaan PPPK tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas, eks THK-II sesuai database THK-II di BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Pada prinsipnya, tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan secara otomatis dalam pengadaan PPPK.

“Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas,” ungkap Aba dalam Sosialisasi Kebijakan Pengadaan PPPK Tahun 2024 secara daring, Jumat (23/8).

Setiap instansi terutama instansi daerah harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansinya masing-masing. Kriteria lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen PPPK adalah pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan.

Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama minimal 2 tahun. Sementara jenjang ahli muda minimal 3 tahun. Syarat ini dikecualikan bagi jabatan fungsional (JF) Dosen, JF Pengawas Sekolah, dan JF Kesehatan.

Syarat lainnya adalah pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar.

“Adapun pelamar yang terdata sebagai tenaga non ASN pada database BKN (sebagaimana disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR-RI) yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,” imbuh Aba.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar PPPK. Pada pengadaan ASN, pelamar hanya dapat melamar pada 1 jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK. Pelamar juga hanya bisa mendaftar di 1 formasi jabatan pada 1 instansi dalam 1 kali periode pendaftaran.

“Selain itu pelamar juga dilarang menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Apabila pelamar melanggar ketentuan ini, maka akan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan,” jelas Aba.

Sementara itu, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto menyampaikan jenis jabatan pada pengadaan PPPK tahun 2024 terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Dalam seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

“Selanjutnya akan ada Wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta,” pungkas Aris.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 378 formasi untuk tahun 2024.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Amin Purwani, mengatakan bahwa sebenarnya Pemda DIY mengusulkan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebanyak 657 formasi.

Namun, yang disetujui oleh BKN hanya 378 formasi.

"Dari total 657 formasi yang kami ajukan, sebanyak 378 formasi telah disetujui,” kata Amin kepada awak media di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (15/8).

Adapun formasi CPNS yang dibuka di DIY menurutnya cukup beragam.

“Ini tenaga kesehatan ada, administrasi ada, teknis,” ujarnya.

Formasi CPNS ini baru dibuka lagi setelah selama tiga tahun tak ada pendaftaran CPNS di DIY.

Amin mengatakan, jumlah formasi ini sebenarnya masih kurang untuk menutup jumlah pegawai yang dibutuhkan di DIY. Ia berharap kekurangan ini bisa ditutup dengan adanya lowongan PPPK tahun ini.

Meskipun sampai saat ini belum ada pengumuman dari KemenPAN-RB terkait formasi PPPK untuk DIY.

"Formasi PPPK kami belum dapat informasi lebih lanjut, tapi data sudah kami masukkan ke Kementerian PANRB," ujar Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, MESIR — Sebanyak 25 dari 40 personel tenaga kesehatan (nakes) TNI mulai menunaikan tugasnya dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan. Mereka bertugas merawat pasien korban kebengisan militer Israel.

Mereka tiba di Abu Dhabi, UEA sekitar pukul 05.00 waktu setempat, dan langsung disambut oleh Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab H.E. Husin Bagis dan Atase Pertahanan RI di Abu Dhabi Brigjen TNI Muhammad Irawadi pada Jumat (9/8/2024).

Tim nakes TNI tahap pertama yang melibatkan 25 personel ini, selanjutnya diberangkatkan dari Abu Dhabi menuju El Arish, Mesir dengan menggunakan pesawat Angkatan Udara UEA berjenis Boeing C-17 Globemaster III pada Sabtu 10 Agustus 2024. Para tenaga kesehatan tiba pukul 10.00 waktu setempat.

Setiba di El Arish, 25 personel nakes TNI pimpinan Kolonel Ckm dr. Adry Pasmawi yang sehari - hari menjabat sebagai SMF Dokter Umum-1 IGD RSPAD Gatot Subroto ini langsung menuju RS terapung. Mereka melaksanakan briefing keselamatan dan orientasi awal. Pada 11 Agustus 2024, nakes TNI melaksanakan kegiatan briefing dan orientasi lanjutan di RS terapung di El Arish, Mesir.

Kegiatan orientasi berupa peninjauan fasilitas RS terapung El Arish seperti ruang farmasi, perawatan, peralatan radiologi (X-Ray), sarana rehabilitasi medis dan fasilitas lainnya. Nakes TNI juga mulai mengecek sejumlah pasien yang sedang menjalani perawatan dan rehabilitasi di RS terapung tersebut.

RS terapung di El Arish sudah beroperasi sejak Februari 2024. Rumah sakit ini telah merawat lebih dari 3.700 warga Palestina yang menjadi korban akibat serangan Israel.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat memberikan pembekalan kepada 40 nakes TNI yang berangkat untuk misi kemanusiaan Gaza, Rabu (7/8). Kehadiran nakes TNI diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap warga yang terdampak konflik dan sekaligus sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mendukung kemanusiaan di wilayah tersebut.

Direncanakan 15 personel nakes TNI berikutnya akan diberangkatkan pada tahap kedua sesuai perkembangan situasi keamanan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada 40 personel tenaga kesehatan TNI yang akan berangkat untuk misi kemanusiaan Gaza di Ruang Bhinneka Tunggal Ika (BTI), Kemhan, Jakarta, Rabu (7/8).

Kepada puluhan nakes TNI, Prabowo mengatakan kondisi yang terjadi di Gaza telah mengusik rasa kemanusiaan. Untuk itu, Indonesia harus menunjukkan sikap solidaritas untuk Palestina.

“Bangsa Indonesia harus menunjukkan suatu sikap solidaritas, sikap kemanusiaan dalam rangka membela semangat kemerdekaan, hak bangsa untuk hidup dan menentukan nasibnya sendiri tanpa penindasan,” kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan terima kasih kepada 40 nakes TNI yang telah bersedia untuk melaksanakan tugas ini.

“Selamat berjuang semuanya,” lanjut Prabowo.

Penugasan nakes TNI ini akan berlangsung selama 4 bulan di wilayah El Arish, Mesir dengan menyesuaikan perkembangan situasi.

Rencananya, 25 dari 40 personel nakes TNI yang terdiri dari dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya tersebut akan ditugaskan di Floating Hospital Persatuan Emirat Arab untuk misi kemanusiaan Gaza dan akan diberangkatkan pada hari Jumat, 9 Agustus mendatang. Sisanya akan diberangkatkan menyusul perkembangan terkait keamanan.

Sementara Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Ujang Darwis memaparkan laporan terkait arahan Prabowo untuk menyiapkan fasilitas lapangan bagi nakes TNI dalam misi kemanusiaan ini.

“Hasil peninjauan kami pada bulan Juli lalu bahwa fasilitas sangat lengkap. Akomodasi baik, Wi-Fi, dan makanan juga sangat baik di sana,” ujar Ujang.

Dalam pembekalan itu, hadir Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto; Asops Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema; Kapuskes TNI Mayjen TNI Dr. dr. Yenny Purnama Sp.A(k)., M.A.R.S., M.H.; Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Taufik Budi Santoso; Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailaniserta dan Pejabat Eselon I dan II Kemhan.

Perjuangan tenaga medis (tenaga kesehatan—nakes) dari Puskesmas Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga pegunungan sungguh menguras waktu dan tenaga.

Untuk menjangkau rumah-rumah warga, petugas medis harus menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 35 kilometer dengan waktu tempuh hingga 11 jam. Dalam perjalanan tersebut, mereka menghadapi berbagai risiko mulai dari jalan rusak, kendaraan yang harus ditandu, hingga terjatuh dari kendaraan.

"Letak Desa Huku Kecil dan Abio cukup jauh dari pusat kota. Namun, untuk memastikan kesehatan masyarakat, kami rela menempuh perjalanan 11 jam," kata Linda Marabak, salah satu petugas medis Puskesmas Elpaputih, kepada kumparan, Selasa (6/8).

Linda menceritakan bahwa dalam perjalanan, petugas sering kali harus berhadapan dengan jalan yang tidak memadai. Sesekali mereka harus menandu kendaraan untuk melewati kubangan lumpur yang dalam dan licin itu.

"Kami berjalan sejak pagi hari dan tiba sore hari di desa-desa pegunungan dengan menerjang berbagai risiko di jalan," kisahnya.

Menurut Linda, kegiatan ini sudah menjadi rutinitas sebulan sekali bagi petugas Puskesmas Elpaputih dalam memberikan layanan medis kepada warga di pedalaman hutan Seram.

Layanan medis yang diberikan meliputi pengobatan gratis, pemeriksaan ibu hamil, skrining penyakit tidak menular (PTM), imunisasi, hingga pemberian vaksin polio bagi balita di pedalaman.

"Kami juga harus bermalam beberapa hari untuk memastikan semua warga bisa dilayani," ungkapnya.

Sedikitnya ada lima desa di pegunungan yang belum memiliki jalan raya beraspal. Akses hanya bisa dilintasi kendaraan roda dua. Namun, jika musim penghujan tiba, jalan ini menjadi sulit dilewati.

Warga kini merindukan pembangunan jalan raya yang layak agar akses untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan ekonomi bisa lancar seperti daerah lainnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan meluncurkan program integrasi layanan primer (ILP) melalui inovasi 1 RW 1 tenaga kesehatan (R1N1). Program R1NI dirancang untuk menyediakan layanan kesehatan di 1.177 Balai RW dengan menempatkan satu nakes di setiap balai RW.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, layanan kesehatan R1N1 bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan medis. Program ini juga diharapkan mampu mengurangi antrean di Puskesmas dengan memberikan pemeriksaan rutin di balai RW.

"Kalau warga merasa kurang sehat, bisa segera periksa ke nakes di balai RW. Sehingga bisa segera ditangani dan mendapatkan obat yang dikirim ke balai RW,” kata Eri saat meresmikan layanan R1N1 di Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, pada Rabu (17/7).

Eri menyebut, R1N1 menjadi langkah pencegahan dini terhadap penyakit ringan maupun berisiko tinggi. Dengan pemeriksaan rutin dan akses yang mudah, warga yang merasakan gejala ringan bisa segera mendapatkan penanganan tanpa harus antre di puskesmas.

"Jika itu tertangani cepat, angka harapan hidup dan kesehatan warga Surabaya menjadi semakin baik," katanya.

Dalam penyediaan layanan R1NI, Pemkot Surabaya menggandeng Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Surabaya dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Surabaya untuk memastikan program berjalan dengan baik.

Selain itu, layanan R1N1 juga dilengkapi dengan peralatan medis ringan seperti alat pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya bahkan berencana menambahkan dokter penanggung jawab di setiap layanan primer pada 2025.

"Maka nanti di 2025 ada dokter penanggung jawabnya, dengan begitu penanganan kesehatannya akan lebih cepat," ujar Eri yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tersebut.

Tidak hanya menggandeng nakes, Pemkot Surabaya juga merangkul perguruan tinggi dalam mendukung program R1N1.

Eri berharap, mahasiswa kedokteran bisa melakukan praktik di layanan R1N1, serupa dengan program Sinau Bareng yang melibatkan perguruan tinggi.

"Nantinya bisa dijadikan praktik untuk mahasiswa kedokteran. Kita bergeraknya seperti sekarang yang kita lakukan Sinau Bareng di balai RW juga dari perguruan tinggi," jelasnya.

Eri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam program R1N1. Ia berharap program ini dapat meningkatkan penerapan ILP di Kota Surabaya.

“Setiap kelurahan nanti akan memiliki satu layanan primer yang terkoneksi dengan dokter, sehingga penanganan kesehatan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina menambahkan, pemerintah kota juga menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan dasar di program R1N1. Seperti di antaranya konsultasi kesehatan, skrining kesehatan dan pengobatan dasar.

“Jadwalnya nanti menyesuaikan masing-masing balai RW. Kami agendakan Senin sampai Jumat. Nah ini kami adakan di 1.177 Balai RW se-Surabaya,” ujar Nanik.

Selain R1N1, Pemkot Surabaya juga meluncurkan layanan 1 kelurahan 1 ambulans yang diluncurkan Wali Kota Eri Cahyadi pada 22 Juli 2024.

Program ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Peningkatkan layanan kesehatan melalui program 1 ambulans 1 kelurahan juga didasari akan tingginya permintaan masyarakat.

Misalnya, pada bulan Juni 2024, ambulans Dinas Sosial telah melayani sebanyak 142 kali antar jemput jenazah dan 1.065 kali antar jemput pasien. Pelayanan pasien kontrol dan terapi ke rumah sakit ini dilakukan dalam dua shift, dengan rata-rata 3 hingga 4 kali dalam sebulan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajrihatin menjelaskan, layanan 1 kelurahan 1 ambulans merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ambulans yang dikelola pemkot dan swadaya milik masyarakat, akan diintegrasikan dengan layanan Command Center (CC) 112.

"Saat ini 153 kelurahan se-Surabaya sudah terpenuhi ambulans-nya. Artinya, 1 kelurahan sudah punya 1 ambulans, tinggal sistemnya yang akan terintegrasi," kata Anna.

Dengan integrasi pelayanan tersebut, maka pembagian tugas ambulans menjadi lebih efisien.

Anna berharap dengan adanya layanan 1 kelurahan 1 ambulans, antar-jemput pasien menjadi lebih efisien dan tepat waktu.

“Program ini penting agar tidak ada warga yang menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Anna.

Dengan semangat gotong royong, Pemkot Surabaya berharap program ini dapat mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.

“Ini adalah hasil gotong royong masyarakat dan pemerintah kota,” pungkas Anna.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana membuka Akademi Keperawatan (Akper) pada tahun 2025 mendatang. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit (RS) milik pemkot, serta mendukung program satu RW satu nakes.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginginkan, kebutuhan nakes di RS milik pemkot berasal dari warga Kota Pahlawan sendiri.

"Saya akan bangun sekolah perawat di belakang RS Surabaya Timur, sehingga nantinya kebutuhan perawat untuk RS itu dari anak-anak Surabaya yang bersekolah di bidang keperawatan. InsyaAllah tahun 2025," kata Eri, Senin (8/7).

Selain itu, Eri mengatakan bahwa pembukaan Akper di Surabaya juga akan terintegrasi dengan program satu keluarga satu sarjana. Di mana anak-anak dari Keluarga Miskin (Gamis), yang memiliki peminatan di bidang kesehatan bisa menempuh pendidikan di sana.

"Khusus untuk program satu keluarga satu sarjana itu, saya akan fokuskan di sana (sekolah Akper). Jadi anak-anak orang miskin yang ingin sekolah gratis bisa dimasukkan ke sekolah perawat itu. Mereka yang lulus dari sana bisa langsung bekerja," paparnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat menyampaikan, rencana pembukaan Akper di Kota Surabaya dilatar belakangi kebutuhan perawat yang semakin meningkat setiap tahunnya.

"Terlebih untuk program satu RW satu nakes, itu kebutuhannya akan banyak. RW di Kota Surabaya ada sekitar 1300 jadi ada banyak perawat yang dibutuhkan untuk memenuhi semua itu," kata Irvan.

Pemkot Surabaya sendiri terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan pada masyarakat. Salah satunya yaitu mewujudkan layanan kesehatan di tingkat rukun warga (RW).

Program tersebut akan dilakukan mulai tahun 2025 mendatang. Sebanyak satu dokter dan satu perawat diterjunkan pada tiap RW.

Saat ini, Irvan menyebut, Pemkot Surabaya sedang melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Timur terkait perizinan dan kurikulum Akper yang akan diterapkan.

Dari hasil koordinasi tersebut, nantinya akan dilihat terlebih dahulu, apakah pembukaan Akper harus disertai dengan gedung baru atau bisa menggunakan aset Pemkot Surabaya yang sudah siap.

"InsyaAllah semuanya tahun depan. Saat ini sedang koordinasi dengan provinsi. Kalau tidak harus membangun dulu dan bisa memakai aset pemkot, kita akan jalankan dulu," kata Irvan.

Irvan menambahkan, nantinya Akper Kota Surabaya akan berada di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Terkait kurikulum, akreditasi dan lainnya akan berada di naungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya," tandasnya.