Amran Sulaiman Meminta Masyarakat Melapor Jika Menjadi Korban Pemerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman telah membagikan nomor telepon yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kasus pemerasan yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian (Kementan).

Nomor tersebut disampaikan Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/10/2024).

"Ini, tolong, ini disampaikan juga nomor HP. Manakala ada korban, ada (yang) meminta fee dan seterusnya. Saya sebut saja 0812 3539 7615," ujar Amran.

Ia menyebutkan, nomor tersebut langsung terhubung ke dirinya. "Ini nomor HP dinas. Kalau ada langsung pengaduan, itu sebenarnya sudah banyak nomor kita sebar, tetapi ini langsung (tersambung) di tangan saya," tambahnya.

Pada hari yang sama, Amran memberhentikan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementan yang terlibat dalam praktik suap dengan total mencapai sekitar Rp 10 miliar terkait proyek kementerian.

Pemecatan tersebut dilakukan setelah Amran menerima laporan dari seorang pengusaha yang menjadi korban.

Ketiga ASN tersebut diduga meminta fee sebesar 25 persen dari fasilitasi proyek Kementan. Setelah diklarifikasi, mereka mengakui perbuatan tersebut.

"Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa disebut namanya, mengatakan bahwa dari luar meminta proyek, kemudian (oknum) dari Kementerian Pertanian meminta fee 25 persen," ungkap Amran.

"Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata (ASN Kementan itu) sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar," lanjutnya.

Usai proses klarifikasi, Amran memutuskan untuk memproses surat pemberhentian ketiga ASN tersebut. Saat ini, kasus tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Ketiga ASN yang diberhentikan terdiri dari eselon II, eselon III, dan eselon IV. Meskipun demikian, Amran enggan memberikan penjelasan perinci mengenai proyek yang dimaksud.

Ia hanya menduga bahwa kebiasaan meminta fee tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Menurut pengakuan pelaku, suap yang diterima dikirim secara bertahap.

"Ini di pengakuannya sedikit-sedikit. Rp 100 juta, pernah Rp 500 juta, pernah juga Rp 1 miliar. Itu pengakuannya. Iya. Dia mengaku," tutup Amran.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL dan dua terdakwa lain pada kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa, Jumat (5/7/2024).

Sebelumnya SYL dituntut pidana penjara selama 12 tahun oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta masing-masing dituntut pidana penjara enam tahun.

Pembacaan pledoi oleh SYL dan kedua bekas anak buahnya itu dibacakan terpisah. Politisi Nasdem itu duluan membacakan pledoinya di hadapan majelis hakim.

"Setelah persidangan yang cukup lama dan melelahkan akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk membacakan pembelaan pribadi dalam perkara ini. Saya membaca pledoi dalam ruang sesak pengadilan di mana sirkulasi informasi dalam kesaksian selama ini bagai langit mendung yang kadang mengandung guntur dan petir bagi saya," ujar SYL di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

SYL menyinggung bahwa pledoi itu dibacakan di tengah kondisi fisik dan psikisnya yang memasuki hampir 70 tahun.

Untuk diketahui, dalam sidang pembacaan tuntutan, Jumat (28/6/2024), jaksa KPK meminta Majelis Hakim menyatakan SYL, Kasdi dan Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, jaksa KPK menyebut ketiganya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Tuntutan kepada SYL merupakan yang tertinggi, yakni pidana penjara 12 tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan," demikian bunyi isi surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa KPK Meyer Simanjuntak, Jumat (28/6/2024).

Selain itu, politisi Nasdem tersebut dituntut pidana denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Dalam pertimbangan hakim, terdapat sejumlah hal memberatkan dan meringankan kepada SYL. Hal memberatkan yaitu SYL dinilai tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keteerangan, selaku menteri mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motifnya yang tamak," ujar jaksa.

Sementara itu, hal meringankan tuntutan terhadap terdakwa yakni karena telah berusia lanjut 69 tahun pada sat ini.

Adapun tuntutan kepada dua bekas anak buah SYL lebih ringan. Jaksa KPK menuntut masing-masing mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama masa penahanan para terdakwa itu.

Kemudian, keduanya juga masing-masing dituntut untuk membayar denda Rp250 juta subsidair kurungan selama tiga bulan.

Untuk diketahui, SYL, Kasdi dan Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar. Tuntutan kepada SYL, Kasdi dan Hatta dibacakan terpisah.

Ketiga terdakwa telah menjalani sidang sejak Februari 2024. Kini, KPK telah mengembangkan perkara tersebut ke arah dugaan pencucian uang di mana SYL ditetapkan sebagai tersangka.