Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Hakim menilai mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL beserta keluarga dan koleganya menikmati hasil tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkap oleh Majelis Hakim saat membacakan putusan pidana penjara SYL, Kamis (11/7/2024). Menurut majelis hakim, hal itu menjadi hal memberatkan pidana penjara terhadap SYL yakni 10 tahun.

Adapun hal-hal memberatkan putusan terhadap SYL adalah berbelit-belit memberikan keterangan, tidak memberikan tauladan yang baik sebagai penyelenggara negara, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Terdakwa, keluarga terdakwa dan kolega terdakwa dan kolega terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, hal meringankan meliputi usia SYL sudah berusia lanjut, tidak pernah dihukum, memberikan kontribusi positif sebagai Mentan saat krisis pangan dan pandemi Covid-19 serta mendapatkan banyak penghargaan. SYL juga disebut bersikap sopan selama persidangan.

Adapun vonis terhadap SYL lebih ringan dari tuntutan yang sebelumnya dilayangkan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Majelis Hakim menjatuhi SYL pidana penjara selama 10 tahun. Vonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 12 tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum KPK.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Rianto dalam amar putusan majelis hakim.

Selain pidana badan, politisi Partai Nasdem itu dijatuhi pidana denda sebesar Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp14 miliar dan US$30.000.

Sebelumnya, JPU KPK sebelumnya meminta Majelis Halim untuk menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pada pasal 12 e juncto pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1).

Pidana denda dan uang pengganti pada vonis juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni masing-masing sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan dan Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Sebelumnya, pada persidangan yang dimulai Februari 2024 itu, SYL, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar.

Pada dakwaan kedua, SYL dituduh meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pejabat di Kementan atau dari kas umum dengan total Rp44,54 miliar. Dia memeras para pejabat Kementan seolah-olah hal tersebut merupakan utang.

Kemudian, pada dakwaan ketiga, SYL didakwa menerima gratifikasi senilai Rp40,64 miliar selama 2020-2023 yang berhubungan dengan jabatannya. JPU turut menilai bahwa penerimaan gratifikasi oleh para terdakwa harus dianggap sebagai suap.

Atas perbuatannya, SYL, Kasdi dan Hatta didakwa melanggar pasal berlapis yakni pasal 12 huruf e jo pasal 18; pasal 12 huruf f jo pasal 18; dan pasal 12 B jo pasal 18 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA – Vonis terhadap Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL lebih ringan dari tuntutan yang sebelumnya dilayangkan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada sidang pembacaan putusan, Kamis (11/7/2024), Majelis Hakim menjatuhi SYL pidana penjara selama 10 tahun. Vonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 12 tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum KPK.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Selain pidana badan, politisi Partai Nasdem itu dijatuhi pidana denda sebesar Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp14 miliar dan US$30.000.

Dalam menjatuhkan putusan itu, hakim menilai terdapat beberapa hal memberatkan dan meringankan. Hal-hal memberatkan putusan terhadap SYL adalah berbelit-belit memberikan keterangan, tidak memberikan tauladan yang baik sebagai penyelenggara negara, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Terdakwa, keluarga terdakwa dan kolega terdakwa dan kolega terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi," ujar Hakim Ketua.

Sementara itu, hal meringankan meliputi usia SYL sudah berusia lanjut, tidak pernah dihukum, memberikan kontribusi positif sebagai Mentan saat krisis pangan dan pandemi Covid-19 serta mendapatkan banyak penghargaan. SYL juga disebut bersikap sopan selama persidangan.

Adapun vonis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu pidana penjara selama 12 tahun. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) sebelumnya meminta Majelis Halim untuk menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pada pasal 12 e juncto pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1).

Pidana denda dan uang pengganti pada vonis juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni masing-masing sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan dan Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Sebelumnya, pada persidangan yang dimulai Februari 2024 itu, SYL, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar.

Pada dakwaan kedua, SYL dituduh meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pejabat di Kementan atau dari kas umum dengan total Rp44,54 miliar. Dia memeras para pejabat Kementan seolah-olah hal tersebut merupakan utang.

Kemudian, pada dakwaan ketiga, SYL didakwa menerima gratifikasi senilai Rp40,64 miliar selama 2020-2023 yang berhubungan dengan jabatannya. JPU turut menilai bahwa penerimaan gratifikasi oleh para terdakwa harus dianggap sebagai suap.

Atas perbuatannya, SYL, Kasdi dan Hatta didakwa melanggar pasal berlapis yakni pasal 12 huruf e jo pasal 18; pasal 12 huruf f jo pasal 18; dan pasal 12 B jo pasal 18 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyindir Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan pantun. SYL diminta jangan mengeklaim diri sebagai pahlawan kalau masih menyukai biduan alias penyanyi dangdut.

Sentilan tersebut dikatakan oleh JPU KPK Meyer Simanjuntak ketika membacakan replik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (8/7/2024).

Awalnya, Meyer mengungkapkan bakal merespons semua pembelaan yang dikatakan SYL dalam persidangan pleidoi pada pekan lalu.

"Perkenankanlah kami menyampaikan jawaban atau tanggapan atas pembelaan pleidoi yang telah disampaikan oleh Syahrul Yasin Limpo maupun tim penasihat hukum terdakwa," kata Meyer dalam sidang itu.

"Yang Mulia majelis hakim, mengakhiri pendahuluan replik ini izinkanlah kami menutup dengan sebuah pantun," lanjut Meyer.

Di momen itulah, Meyer membacakan pantun yang tertera dalam repliknya. SYL diminta jangan mengaku sebagai pahlawan kalau masih menyukai biduan yaitu Nayunda Nabila Nizrinah.

"Jalan jalan ke kota Balikpapan Jangan lupa selfie di Bandara Sepinggan

Janganlah mengaku pahlawan Jikalau engkau masih suka biduan," ujar Meyer.

Meyer juga membacakan pantun keduanya dalam sidang itu. Isin pun kembali menyentil SYL yang sering mengaku sebagai pejuang.

"Jalan jalan ke Tanjung Pinang, Jangan lupa membeli udang, Janganlah mengaku seorang pejuang Jikalau ternyata engkau seorang titik titik titik silahkan diisi sendiri," ucap Meyer.

Tercatat, pedangdut Nayunda Nabila pernah meminta tolong kepada SYL untuk membayarkan cicilan apartemen pribadinya. Hal tersebut dikatakan Nayunda saat menjadi saksi dengan terdakwa SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL dan dua terdakwa lain pada kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa, Jumat (5/7/2024).

Sebelumnya SYL dituntut pidana penjara selama 12 tahun oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta masing-masing dituntut pidana penjara enam tahun.

Pembacaan pledoi oleh SYL dan kedua bekas anak buahnya itu dibacakan terpisah. Politisi Nasdem itu duluan membacakan pledoinya di hadapan majelis hakim.

"Setelah persidangan yang cukup lama dan melelahkan akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk membacakan pembelaan pribadi dalam perkara ini. Saya membaca pledoi dalam ruang sesak pengadilan di mana sirkulasi informasi dalam kesaksian selama ini bagai langit mendung yang kadang mengandung guntur dan petir bagi saya," ujar SYL di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

SYL menyinggung bahwa pledoi itu dibacakan di tengah kondisi fisik dan psikisnya yang memasuki hampir 70 tahun.

Untuk diketahui, dalam sidang pembacaan tuntutan, Jumat (28/6/2024), jaksa KPK meminta Majelis Hakim menyatakan SYL, Kasdi dan Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, jaksa KPK menyebut ketiganya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Tuntutan kepada SYL merupakan yang tertinggi, yakni pidana penjara 12 tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan," demikian bunyi isi surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa KPK Meyer Simanjuntak, Jumat (28/6/2024).

Selain itu, politisi Nasdem tersebut dituntut pidana denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Dalam pertimbangan hakim, terdapat sejumlah hal memberatkan dan meringankan kepada SYL. Hal memberatkan yaitu SYL dinilai tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keteerangan, selaku menteri mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motifnya yang tamak," ujar jaksa.

Sementara itu, hal meringankan tuntutan terhadap terdakwa yakni karena telah berusia lanjut 69 tahun pada sat ini.

Adapun tuntutan kepada dua bekas anak buah SYL lebih ringan. Jaksa KPK menuntut masing-masing mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama masa penahanan para terdakwa itu.

Kemudian, keduanya juga masing-masing dituntut untuk membayar denda Rp250 juta subsidair kurungan selama tiga bulan.

Untuk diketahui, SYL, Kasdi dan Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar. Tuntutan kepada SYL, Kasdi dan Hatta dibacakan terpisah.

Ketiga terdakwa telah menjalani sidang sejak Februari 2024. Kini, KPK telah mengembangkan perkara tersebut ke arah dugaan pencucian uang di mana SYL ditetapkan sebagai tersangka.