JAKARTA, KOMPAS.com - Selama dua periode atau 10 tahun Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia. Pria Kelahiran Solo, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961 ini resmi dilantik atau mengucapkan sumpah/janji sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2014.

Pada periode pertamanya, 2014-2019, Jokowi didampingi oleh Jusuf Kalla (JK) sebagai Wakil Presiden (Wapres).

Kemudian, pada periode keduanya, 2019-2024, Jokowi didampingi oleh mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebagai Wapres.

Namun, era pemerintahan Jokowi harus berakhir karena Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 mengamanatkan bahwa masa jabatan Presiden dan Wapres lima tahun dan sesudahnya hanya boleh dipilih kembali satu kali masa jabatan.

Berawal dari Solo

Jokowi menjadi Presiden ke-7 RI sekaligus Presiden pertama yang meniti karier kepemimpinan dari kepala daerah.

Pria yang meraih gelar S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini meniti langkahnya di jalur politik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Setelah bergabung dengan PDI-P, Jokowi yang sukses menjalani bisnis mebel lantas maju menjadi calon Wali Kota Solo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2005.

Berpasangan dengan FX Hadi Rudyatmo, Jokowi memenangkan Pilkada Solo dan dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo periode 2005-2010.

Terkenal sebagai pemimpin kota yang bersahaja dan kerap mendatangi warganya, Jokowi dan FX Rudy kembali maju sebagai petahana pada Pilkada Solo 2010.

Hasilnya, Jokowi dan FX Rudy kembali memenangkan kontestasi dan dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo periode 2010-207.

WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.

Hijrah ke Jakarta

Kepribadian Jokowi yang sederhana dan bersahaja selama dua periode memimpin Solo akhirnya sukses membuat PDI-P meliriknya untuk hijrah ke Ibu Kota Jakarta. Padahal, Jokowi baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Jokowi pun diamanatkan untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Dia dipasangkan dengan mantan Bupati Belitung Timur Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok yang merupakan kader Partai Gerindra.

Namun, langkah Jokowi-Ahok yang saat itu diusung oleh PDI-P dan Gerindra tidak mudah. Sebab, harus menghadapi lima pasangan calon (paslon) lainnya.

Lima paslon lainnya adalah Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli yang diusung Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), PKNU dan PMB. Lalu, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kemudian, Alex Noerdin-Nono Sampono yang diusung Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS) dan sejumlah partai kecil lainnya.

Selanjutnya, ada dua paslon dari jalur independen, yakni Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria dan Faisal Basri dan Biem Triani Benjamin.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo, Dhawam Pambudi Joko Widodo

Kemenangan juga tidak mudah diperoleh pasangan Jokowi-Ahok. Sebab, pilkada harus berlangsung dua putaran lantaran tidak ada paslon yang meraih 50 persen + 1 suara pada putaran pertama.

Meskipun, Jokowi-Ahok sebenarnya keluar sebagai pemenang pada putaran pertama dengan 1.847.157 suara atau sebesar 42,60 persen.

Namun, kemenangan tetap berpihak pada Jokowi-Ahok. Pasangan ini berhasil mengalahkan pasangan Foke-Nachrowi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Saat itu, Jokowi-Ahok mendapatkan 2.472.130 suara atau 53,82 persen. Sedangkan Foke-Nachrowi mendapatkan 2.120.815 atau 46,18 persen.

Jokowi-Ahok pun resmi terpilih dan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Presiden terpilih sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo melambaikan tangan usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap pengunduran dirinya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/10/2014).

Jadi Presiden

Namun, keputusan besar kembali diambil oleh PDI-P yang sudah selama 10 tahun menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

PDI-P kembali memberikan kepercayaan besar kepada Jokowi yang baru dua tahun memimpin Jakarta. Kali ini, untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Gubernur DKI yang terkenal kerap “blusukan” tersebut dipasangkan dengan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presidennya.

Hasilnya, Jokowi naik menjadi Presiden ke-7 RI setelah berhasil memenangkan Pemilihan Pilpres 2014. Pasangan Jokowi-JK berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Diusung oleh gabungan PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI, Jokowi-JK berhasil memeroleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari suara nasional.

Sementara itu, Prabowo-Hatta yang diusung Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan PBB memeroleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen suara nasional

Jokowi yang maju kembali pada Pilpres 2019 kembali membuktikan bahwa rakyat masih menginginkannya menjadi pemimpin negara selama lima tahun berikutnya.

Berpasangan dengan Ma’ruf Amin, Jokowi yang diusung oleh PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, dan PKPI memeroleh suara mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara nasional.

Menariknya, pada kontestasi periode kedua ini, Jokowi kembali mengalahkan Prabowo Subianto yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pasangan yang diusung Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS memeroleh 68.650.239 atau 44,50 persen suara nasional.

Humas Jabar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menyerahkan air dan tanah dari 27 kabupaten/ kota yang telah disatukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai simbol dukungan Jabar dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru Nusantara di Penajam Paser Utara, Senin (14/3/2022).

IKN Nusantara

Selama 10 tahun memerintah, salah satu program yang terbilang berani, yakni mewujudkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Diketahui, pemindahan ibu kota negara menjadi wacana dari setiap Presiden RI, mulai dari Soekarno, Soeharto hingga SBY.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Jokowi mulai mengembuskan kembali soal wacana pemindahan ibu kota negara pada akhir periode pertamanya.

Hingga akhirnya, Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di hadapan DPR RI pada 16 Agustus 2019, secara resmi meminta izin untuk memindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Penajam Paser Utama dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur pun dipilih menjadi lokasi ibu kota negara baru yang diumumkan pada 26 Agustus 2019.

Saat itu, Jokowi menjelaskan bahwa dua daerah tersebut dipilih setelah melalui proses dan kajian yang panjang sejak tahun 2016.

Kemudian, ibu kota negara baru tersebut diberi nama Nusantara yang mencakup wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 69.769. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 Tentang IKN.

Pembangunan IKN pun mulai direncanakan setelah Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara. Namun, harus melalui jalan panjang karena dibutuhkan landasan hukum atau undang-undangnya.

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat Suasana pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan progres pembangunan infrastruktur fisik di ibu kota negara (IKN) Nusantara telah mencapai 60,3 persen. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz

Namun, baru pada Januari 2022, pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan UU tentang IKN, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, ada lima tahap pembangunan IKN. Tahap pertama (2022-2024) yang terbagi dalam tiga alur kerja besar, yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan ekonomi.

Proses pembangunan IKN tahap pertama ini dinyatakan tercapai jika perpindahan aparatur sipil negara (ASN) sudah dilakukan.

Tahap kedua (2024-2029), infrastruktur utama IKN ditargetkan telah siap dihubungkan ke kawasan baru. Pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi kelas dunia, pusat inovasi, serta fasilitas kesehatan internasional juga ditargetkan dimulai pada 2023 hingga 2025.

Tahap ketiga (2030-2034), sejumlah infrastruktur seperti angkutan umum massal, instalasi pengolahan limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), ditargetkan telah rampung pada tahap ketiga.

Pada tahap ketiga ini juga menargetkan pengolahan sampah serta penambahan amenitas digital dan perkotaan telah tersedia.

Tahap keempat (2035-2039), ditargetkan pembangunan yang akan menjadi motor penggerak sektor ekonomi lain di IKN. Misalnya, pembangunan kereta api regional dan pembangunan bendungan multiguna untuk memastikan ketersediaan air di wilayah tersebut.

Tahap kelima (2040-2045), IKN diharapkan telah mencapai puncak yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil.

Pada tahap ini populasi kawasan IKN ditargetkan akan mencapai 1,7 juta hingga 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan sekitar 100 jiwa per hektar.

Jadi warisan

Diberitakan Kompas.com pada 9 Agustus 2024, progres proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Batch 1 sudah mencapai 95 persen.

Proyek IKN Batch 1 yang dimaksud seperti Istana Garuda, Istana Negara, Lapangan Upacara, Plaza Seremoni, 4 Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), 12 tower Hunian ASN, Memorial Park, Visitor Center, hingga Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur.

Bahkan, Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI terwujud digelar di lapangan Istana Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Bukan merupakan proyek pembangunan setahun atau dua tahun, IKN Nusantara kini menjadi warisan dari Jokowi untuk pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, Jokowi akan purnatugas pada 20 Oktober 2024. Sebab, saat itu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik atau mengucapkan sumpah/janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.