Secara umum, baik pemblokiran maupun pelaporan jual kendaraan bermotor sama-sama terkait dengan kepemilikan kendaraan, namun dengan prosedur yang berbeda.

Hal ini penting untuk diketahui, karena dapat menghindarkan wajib pajak dari pajak progresif saat hendak menambah kendaraan di kemudian hari. Namun, hingga saat ini, banyak wajib pajak yang belum paham perbedaan antara pemblokiran dengan pelaporan jual kendaraan bermotor.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, pemblokiran kendaraan bermotor adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Unit Pelaksana Regident Ranmor, yakni dengan memberikan tanda pada data registrasi kendaraan tertentu.

"Tindakan ini bertujuan untuk memberlakukan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan atau pengoperasian kendaraan tersebut. Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, ada dua jenis pemblokiran yang dilakukan, yaitu pemblokiran data BPKB dan pemblokiran data STNK," kata Morris.

Adapun pemblokiran data BPKB bertujuan untuk mencegah perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik; menegakkan hukum terkait kendaraan yang terlibat dalam kasus kriminal atau hukum lainnya; serta melindungi kepentingan kreditur, seperti pemberi pinjaman kendaraan.

Sementara, pemblokiran data STNK dilakukan untuk mencegah proses pengesahan dan perpanjangan registrasi kendaraan atau penggantian STNK; serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pelaporan Jual Kendaraan Bermotor

Pergub 185 tahun 2016 menyatakan, pelaporan jual kendaraan bermotor merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan setelah melakukan penjualan kendaraan kepada pihak ketiga atau secara langsung.

"Langkah ini penting karena dengan melaporkan penjualan kendaraan, pemilik akan terhindar dari pajak progresif saat membeli kendaraan baru, dan juga menghindari masalah di masa mendatang," ujar Morris.

Perbedaan utama lainnya, pemblokiran kendaraan bermotor dilakukan oleh Polri, sedangkan pelaporan jual kendaraan dilakukan setelah penjualan kendaraan oleh pemilik kendaraan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Bapenda DKI.

Morris menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari regulasi yang bertujuan mengatur status dan kepemilikan kendaraan guna menjaga keamanan serta keteraturan dalam masyarakat.

"Pemblokiran kendaraan bermotor dan pelaporan jual kendaraan memiliki implikasi penting bagi pemilik kendaraan bermotor, khususnya di wilayah DKI Jakarta," pungkasnya.

Pelaporan kendaraan yang telah dijual dapat dilakukan tanpa repot secara online melalui website pajakonline.jakarta.go.id, tak perlu datang ke SAMSAT. Tata cara pelaporan dapat disimak di sini.

PT MRT Jakarta (Perseroda) telah menyiapkan crowded management melalui penambahan petugas dan sarana di area stasiun saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hari ini.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan situasi di stasiun terpantau ramai dan kondusif.

"MRT Jakarta telah menyiapkan crowd management melalui penambahan petugas dan peralatan pendukung, seperti pengeras suara dan rambu penunjuk arah di area stasiun untuk memudahkan perjalanan penumpang," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/10/2024).

Untuk meramaikan momentum ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus sebesar Rp 1 selama jam operasional hari ini. Dia menjelaskan hingga pukul 12.00 WIB, jumlah penumpang mengalami peningkatan 58% atau 12.782 penumpang dibandingkan minggu sebelumnya. Alhasil, jumlah penumpang hingga waktu tersebut mencapai 34.704 penumpang.

"Jumlah penumpang sampai dengan pukul 12.00 WIB sejumlah 34.704 dimana hal ini mengalami peningkatan 58% atau 12.782 penumpang dibandingkan hari minggu sebelumnya menandakan tingginya animo masyarakat yang menggunakan MRT Jakarta pada hari ini," jelasnya.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini resmi menjadi orang nomor 1 dan 2 di Indonesia periode 2024-2029. Hal ini ditandai dengan pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berlangsung saat Sidang Paripurna MPR RI di gedung Nusantara MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Prabowo mengucapkan sumpah terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh Gibran. Sidang ini juga diikuti oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin.