Secara umum, baik pemblokiran maupun pelaporan jual kendaraan bermotor sama-sama terkait dengan kepemilikan kendaraan, namun dengan prosedur yang berbeda.

Hal ini penting untuk diketahui, karena dapat menghindarkan wajib pajak dari pajak progresif saat hendak menambah kendaraan di kemudian hari. Namun, hingga saat ini, banyak wajib pajak yang belum paham perbedaan antara pemblokiran dengan pelaporan jual kendaraan bermotor.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, pemblokiran kendaraan bermotor adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Unit Pelaksana Regident Ranmor, yakni dengan memberikan tanda pada data registrasi kendaraan tertentu.

"Tindakan ini bertujuan untuk memberlakukan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan atau pengoperasian kendaraan tersebut. Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, ada dua jenis pemblokiran yang dilakukan, yaitu pemblokiran data BPKB dan pemblokiran data STNK," kata Morris.

Adapun pemblokiran data BPKB bertujuan untuk mencegah perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik; menegakkan hukum terkait kendaraan yang terlibat dalam kasus kriminal atau hukum lainnya; serta melindungi kepentingan kreditur, seperti pemberi pinjaman kendaraan.

Sementara, pemblokiran data STNK dilakukan untuk mencegah proses pengesahan dan perpanjangan registrasi kendaraan atau penggantian STNK; serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pelaporan Jual Kendaraan Bermotor

Pergub 185 tahun 2016 menyatakan, pelaporan jual kendaraan bermotor merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan setelah melakukan penjualan kendaraan kepada pihak ketiga atau secara langsung.

"Langkah ini penting karena dengan melaporkan penjualan kendaraan, pemilik akan terhindar dari pajak progresif saat membeli kendaraan baru, dan juga menghindari masalah di masa mendatang," ujar Morris.

Perbedaan utama lainnya, pemblokiran kendaraan bermotor dilakukan oleh Polri, sedangkan pelaporan jual kendaraan dilakukan setelah penjualan kendaraan oleh pemilik kendaraan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Bapenda DKI.

Morris menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari regulasi yang bertujuan mengatur status dan kepemilikan kendaraan guna menjaga keamanan serta keteraturan dalam masyarakat.

"Pemblokiran kendaraan bermotor dan pelaporan jual kendaraan memiliki implikasi penting bagi pemilik kendaraan bermotor, khususnya di wilayah DKI Jakarta," pungkasnya.

Pelaporan kendaraan yang telah dijual dapat dilakukan tanpa repot secara online melalui website pajakonline.jakarta.go.id, tak perlu datang ke SAMSAT. Tata cara pelaporan dapat disimak di sini.

Data BPS menunjukkan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meski, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlah itu tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Merespons hal ini, Pengamat Pendidikan Isa Anshori menyebut, program magang yang dilakukan oleh anak-anak SMK selama kurang lebih 6 bulan harus dimasifkan. Selain itu, Pemprov sebagai pihak yang menaungi SMA/SMK harus giat menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk jaringan anak-anak SMK.

"Pengangguran itu kan orang yang tidak bekerja, dan tidak mendapatkan apa-apa. Masuk ke sana sebetulnya anak-anak itu bekerja, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga, mereka tidak tercatat di data BPS. Rata-rata seperti itu," kata Isa Anshori ketika dikonfirmasi detikJatim, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, memang fakta anak-anak SMK pekerjaan tidak linier. Ia pun mencontohkan bahwa ada anak-anak dengan jurusan elektro tetapi bekerja di toko. Sehingga, tidak terekam oleh catatan kawan-kawan di BPS. Terlebih, ada pula anak-anak SMK yang mungkin membuka usaha sendiri.

"Satu sisi anak SMK tidak cukup belajar itu aja, mereka juga harus banyak dibekali keterampilan vokasional. Banyak kan sekolah sekarang menambahi keterampilan anak-anaknya yang tidak melanjutkan diri ke perguruan tinggi," ujarnya.

Isa tidak ingin melihat data BPS, karena memang data tersebut sudah benar. Namun, dalam realitasnya, pendidikan sistem ganda seperti magang juga tidak linear. Ketika anak-anak magang, tidak banyak keterampilan yang didapatkan.

"Apalagi yang magang di kantor pemerintah, hanya bisa fotocopy, nyatet. Harusnya magang memperdalam keterampilan di situasi kerja. Terutama di kantor pemerintah biasanya tidak linear, sehingga mereka tidak dapat apa yang menjadi pendalaman yang seharusnya dipelajari," urainya.

"Ada pertanyaan besar, kalau program seperti ini ngapain ada magang. Sebaiknya, pemerintah provinsi memperkuat sistem magang, dengan menguatkan keterampilan yang ada di sekolah. Sehingga anak-anak terjaga keselamatannya, dan waktu yang terbuang saat magang bisa dilakukan di sekolah," sambungnya.

Jika memang membutuhkan biaya besar, program magang bisa diawasi dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Perusahaan. Kerjasama tidak berhenti d isitu, kedua belah pihak bisa pula membuat silabus yang memfasilitasi anak-anak untuk terus berkembang.

"Silabus, anak-anak itu setelah magang diharapkan dapat manfaat yang sesuai dengan tempat magang, mendapatkan itu semua sesuai dengan silabus yang diberikan oleh sekolah itu," tandasnya.

Dilansir detikNews, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Menurut data BPS Tahun 2024, ada sekitar 9,01 persen siswa lulusan SMK yang menganggur. Hasil ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan lulusan lain, yakni D1/D2/D3: 4,83 persen, D4/S1/S2/S3: 5,25 persen, SMA: 7,05 persen, SMP: 4,11 persen dan lulusan SD ke bawah: 2,32 persen.

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

PT PLN (Persero) meresmikan One Stop EV Charging Station di salah satu titik strategis di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) tepatnya di Jalan Surapati No.36. Hadirnya infrastruktur pengisian daya ini sekaligus mendukung green tourism di Kota Bandung.

Adapun peresmian One Stop EV Charging Station berlangsung pada Sabtu (2/11). One Stop EV Charging Station sendiri merupakan infrastruktur pengisian daya terpusat yang mendukung semua jenis EV dari roda dua sampai roda empat. Pada lokasi ini, PLN menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum R2 (SPKLU R2) untuk motor listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan PLN terus memperkuat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai daerah, sejalan dengan target Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik.

"Dengan semakin masifnya minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, maka kehadiran infrastruktur pendukung menjadi sangat krusial. Kami ingin memastikan agar masyarakat tidak ragu beralih menggunakan kendaraan listrik, PLN senantiasa menghadirkan dukungan penuh dan andal dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di tanah air," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Terletak di pusat Kota Bandung, One Stop EV Charging Station memudahkan para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi ulang daya di satu lokasi. Sambil menunggu pengisian daya, masyarakat dapat meluangkan waktu dengan beraktivitas bersama keluarga di lokasi wisata di sekitar, seperti Gedung Sate, Lapangan Gasibu, Museum Geologi dan Pusat Kuliner Cisangkuy.

Sementara itu, Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto mengatakan percepatan infrastruktur kendaraan listrik, khususnya Jawa Barat diyakini akan memberikan dampak positif untuk menciptakan Green Tourism, Green Infrastructure, dan Zero Emission Zone.

"PLN berkomitmen mendukung penuh upaya Pemerintah mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan untuk mengendalikan pencemaran udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil," kata Adi.

Adi menambahkan untuk mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, butuh kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak seperti Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.

"Tentunya PLN ini adalah sebagai driver saja, yang nantinya akan lebih berperan harapan kami adalah para pengusaha dan swasta yang menjalankan usaha charging station. Jadi kita mendukung para pengusaha untuk bergerak di bidang ini," imbuh Adi.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Agung Murdifi menjelaskan beroperasinya One Stop EV Charging Station di Surapati memberikan akses yang lebih mudah dan nyaman untuk mengisi daya baterai kendaraan bagi masyarakat.

"Dengan masifnya pertumbuhan infrastruktur, kami berharap masyarakat di Jawa Barat semakin yakin untuk beralih dan dapat merasakan secara langsung mudahnya menggunakan kendaraan listrik," kata Agung.

Melalui One Stop EV Charging Station ini, PLN menyediakan 5 unit EV Chager baik Ultra Fast Charging maupun Medium Charging dan 1 unit SPBKLU yang dapat menukar 5 baterai, serta 6 titik stop kontak di SPKLU R2.

Dengan bertambahnya One Stop EV Charging Station di Surapati, Bandung, Agung mengutarakan kini total ada 183 titik lokasi SPKLU dengan 267 EV Charger dan 57 unit SPBKLU di 26 Kota/Kabupaten Jawa Barat. Titik sebaran lokasi SPKLU tersebut berada di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, rest area, kantor PLN, fasilitas umum, dan lain lain.

Selain itu, PLN melalui aplikasi PLN Mobile telah menghadirkan fitur pencarian lokasi EV Charging Station yang akan semakin memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi SPKLU terdekat memantau status pengisian, hingga melakukan pembayaran secara praktis dan cepat hanya dengan satu aplikasi.

"Fitur ini merupakan bentuk komitmen kami dalam meningkatkan pengalaman pengguna (customer experience) agar masyarakat semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan," terang Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan kolaborasi yang terjalin antara PLN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah berlangsung lama dan berjalan sangat baik. Jabar merupakan provinsi pertama yang menggunakan mobil listrik sebagai alat transportasi operasional dan jumlah SPKLU selalu meningkat tiap tahunnya. Tercatat saat ini sudah ada SPKLU yang tersebar di 183 titik.

"Pemprov Jabar dan PLN khususnya PLN UID Jabar, sudah memiliki komitmen yang sama dan tentunya dari apa yang sudah dihasilkan saat ini di Jabar adalah merupakan bukti nyata komitmen dan kolaborasi yang sudah sangat luar biasa dalam menyiapkan pelayanan kepada masyarakat di dalam hal transisi energi ini," ujarnya.

Ia berharap ekosistem kendaraan listrik di Jabar akan semakin besar karena tidak hanya akan bermanfaat bagi generasi saat ini namun juga masa depan.

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tiba di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10). Gibran menggunakan kendaraan Toyota Land Cruiser VX-R berwarna putih. Ini spesifikasi mobil SUV mewah seharga Rp 2,5 miliar tersebut.

Hari ini Gibran hadir di Hambalang untuk mengikuti rangkaian kegiatan pembekalan calon menteri dan kepala badan kabinet 2024-2029. Melansir CNNIndonesia, Gibran tiba sekitar pukul 08.26 WIB dengan menggunakan SUV Toyota Land Cruiser VX-R putih lansiran 2024 berpelat nomor AD 1523 HU.

Harga Toyota Land Cruiser VX-R

Mengutip dari laman Toyota-Astra Motor (TAM), Toyota Land Cruiser 300 VX-R dijual dengan harga Rp 2.583.900.000 on the road Jakarta. Mobil ini ditawarkan dalam dua tipe warna, yakni attitude black mica dan precious white. Selain tipe VX-R, TAM juga memasarkan tipe GR-S dengan banderol lebih mahal, yakni Rp 2.656.000.000.

Dimensi

Secara dimensi, Toyota Land Cruiser 300 VX-R punya panjang 4.985 mm, lebar 1.980 mm, tinggi 1.945 mm, dan jarak sumbu roda 2.850 mm. Mobil ini menggunakan mesin F33A-FTV, 6 Cylinder - V Type, 24-Valve DOHC, 3.346 cc, Diesel, Euro4, dengan kapasitas tangki bahan bakar 80 liter.

Performa dan Fitur

Secara performa, Toyota Land Cruiser 300 VX-R bisa menghasilkan output tenaga 305 PS (300 dk) pada 4.000 rpm serta torsi 700 Nm pada rentang 1.600 rpm hingga 2.600 rpm. Fitur-fitur yang jadi unggulan di mobil ini yaitu power back door with new kick sensor, auto-multi terrain select, hingga crawl control yang mendukung aktivitas offroad.

Selain itu, mobil ini juga memiliki beberapa fitur penting lainnya, seperti blind spot monitor (BSM), vehicle stability control (VSC), hill-start assist control (HAC), juga traction control (TC). Tentunya Toyota Land Cruiser VX-R ini juga sudah dilengkapi sistem keselamatan aktif Toyota Safety Sense (TSS).

Pajak Toyota Land Cruiser VX-R

Menurut penelusuran di aplikasi New Sakpole (Sistem Administrasi Pajak Online) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diketahui mobil Toyota Land Cruiser yang dikendarai Gibran merupakan mobil rakitan tahun 2024 dan berstatus kepemilikan kendaraan pertama.

Menurut data yang ditampilkan New Sakpole, Toyota Land Cruiser yang ditumpangi Gibran memiliki PKB (pajak kendaraan bermotor) tahunan sebesar Rp 29.547.000, lanjut ditambah biaya SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sebesar Rp 143.000, sehingga estimasi total biaya pajak yang harus dibayarkan tiap tahun adalah sebesar Rp 29.690.000.

Sebagai informasi, semenjak menyandang status sebagai wakil presiden terpilih RI, Gibran menggunakan Toyota Land Cruiser VX-R untuk wara-wiri di Jakarta dan sekitarnya. Selain digunakan untuk ke Hambalang, sebelumnya Gibran juga menggunakan mobil serupa saat berkunjung ke acara Grab Indonesia, bulan Agustus 2024 lalu.

Review Toyota Land Cruiser 70 Series 70th Anniversary: Mobil Pekerja Keras, Gagah, dan Legendaris!

Review Toyota Land Cruiser 70 Series 70th Anniversary: Mobil Pekerja Keras, Gagah, dan Legendaris!

Pajak tahunan Wuling Almaz hybrid nyaris Rp 7 juta. Berikut ini rincian pajak tahunan mobil hybrid perdana Wuling di Indonesia itu.

Wuling juga punya amunisi mobil hybrid. Teknologi hybrid itu disematkan Wuling pada Almaz RS. Wuling Almaz RS Pro hybrid itu dijual dengan banderol Rp 442 juta. Dengan banderol segitu, pastinya ada yang bertanya-tanya soal pajak tahunan Almaz hybrid. Berapa ya pajak tahunan mobil hybrid perdana Wuling di Indonesia itu?

Pajak Tahunan Wuling Almaz Hybrid

Ditelusuri detikOto dalam laman Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wuling Almaz RS hybrid keluaran 2024 itu pajak tahunannya Rp 6,9 jutaan. Lebih lengkapnya, berikut ini rincian pajak tahunan Wuling Almaz RS Hybrid:

• PKB pokok: Rp 6.846.000
• SWDKLLJ: Rp 143.000
• Total: Rp 6.989.000

Perlu dicatat, pajak tersebut berlaku untuk wilayah Jakarta dan kendaraan pertama atas nama perusahaan. Besar pajak bisa jadi berbeda bila wilayahnya di luar Jakarta.

Spesifikasi Wuling Almaz Hybrid

Sekadar informasi tambahan, Almaz RS Pro Hybrid dibekali mesin bensin berkonfigurasi 4-silinder berkapasitas 2.000 cc, dipasangkan dengan motor listrik yang berkompetensi memproduksi tenaga 174 hp dan torsi 320 Nm.

Kedua sumber tenaga ini dikombinasikan melalui Dedicated Hybrid Transmission (DHT) sehingga mampu bekerja secara multi mode berupa EV Mode, Series Hybrid, dan Parallel Hybrid. Sistem ini bekerja secara otomatis menyesuaikan kondisi baterai, kebutuhan daya, serta kondisi jalan untuk mengakomodasi performa sesuai kebutuhan pengguna.

Sudah tersedia juga Wuling Remote Control App yang menghubungkan pengguna dengan kendaraan untuk memonitor dan mengakses kendali kendaraan via aplikasi MyWuling+ dan Head Unit. Ada fitur unggulan yang disematkan Wuling pada Almaz hybrid seperti Panoramic Sunroof, fitur ADAS berupa Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance and Braking Assistance, dan Automatic Light dengan total 12 fitur pendukung keselamatan dalam berkendara.

Duel SUV Populer, CR-V vs Almaz Siapa yang Lebih Laris?

Duel SUV Populer, CR-V vs Almaz Siapa yang Lebih Laris?

Sejak 20 Agustus lalu, pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 resmi dibuka. Selain gaji, tunjangan menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh pelamar seleksi CPNS 2024.

Terkait besaran gaji, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mencantumkan rentang gaji yang diterima sesuai dengan jabatan di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Lantas, instansi apa saja yang menawarkan tunjangan kinerja (tukin) tertinggi?

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

DJP dikenal salah satu instansi dengan tukin tertinggi antar instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin terendah diterima oleh jabatan pelaksana dengan peringkat jabatan 4, yakni sebesar Rp 5.361.800. Sedangkan tukin tertinggi diterima oleh pejabat struktural (Eselon I) dengan peringkat jabatan 27, sebesar Rp 117.375.000.

2. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Selanjutnya, ada Kemenkumham yang mempunyai tukin tinggi. Melansir dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, jabatan pramu bakti dengan kelas jabatan 3 menerima tukin terendah sebesar Rp 2.898.000. Sementara, jabatan menteri mendapat tukin tertinggi, yakni Rp 49.860.000.

3. Kementerian Keuangan

Tahun ini, Kemenkeu membuka seleksi CPNS 2024 dengan total 1.230 formasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 156 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, besaran tukin Kemenkeu antara Rp 2.575.000 untuk kelas jabatan 1 sampai Rp 46.950.000 untuk kelas jabatan 2.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Besaran tukin untuk PNS PUPR paling rendah sebesar Rp 2.575.000 (kelas jabatan 1) dan tertinggi mencapai Rp 41.550.000 (kelas jabatan 17). Nominal tersebut telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR.

5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP menjadi salah satu instansi dengan tukin tertinggi. Besaran tukin paling rendah untuk pegawai BPKP, yakni Rp 2.575.000 untuk kelas jabatan 1. Sementara, kelas jabatan 17 menerima tukin paling tinggi mencapai Rp 41.550.000. Besaran itu telah diatur dalam Perpres Nomor 34 tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPKP.

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kemudian ada BPK yang masuk deretan instansi dengan tukin tertinggi. Mengutip dari Perpres Nomor 188 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPK, tukin terendah diterima kelas jabatan 1 sebesar Rp 1.540.000. Lalu tukin tertinggi diterima pegawai dengan kelas jabatan 17, yakni Rp 41.550.000.

7. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta

Dari semua pemerintah daerah (Pemda), Pemprov DKI Jakarta menawarkan tunjangan tertinggi. Melansir dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), jumlah TPP Beban Kerja PNS terendah diterima oleh jabatan Kepala Subbagian SMAN/SMKN dengan besaran Rp 2.125.000. Sementara TPP Prestasi Kerja tertinggi diterima jabatan sekretaris daerah dengan kelas jabatan 17, yakni Rp 127.710.000.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) siap mendukung penyelenggaraan Upacara Bendera Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi bagian sejarah bagi masyarakat Kaltim.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni pada konferensi pers ‘Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Masyarakat Lokal dalam Menyambut Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN’ secara daring dikutip Jumat, (19/07/2024).

“Penyelenggaraan upacara 17 Agustus di IKN untuk pertama kali, tentu akan menjadi bagian sejarah bagi masyarakat Kaltim. Hadirnya IKN, membangun euforia yang berbeda sejak tahun 2019, ketika Kalimantan Timur ditetapkan sebagai daerah untuk Ibu Kota Nusantara,” kata Sri Wahyuni.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan dalam menyambut pelaksanaan upacara di IKN termasuk infrastruktur dan akomodasi.

“Dari akses infrastruktur, untuk kondisi jalan itu sudah sangat memadai,” jelas Sri.

Menurutnya dari sisi hospitality juga menjadi salah satu prioritas dalam persiapan. Pemerintah telah mempersiapkan daftar akomodasi termasuk hotel, guest house, dan penginapan yang bisa digunakan para tamu undangan. Pemprov Kaltim akan mendorong pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan fasilitas yang ada.

Tidak hanya itu, akan disediakan videotron di beberapa titik strategis agar pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-79 dapat disaksikan bersama oleh masyarakat.

Dari segi publikasi, Sri menjelaskan telah mempersiapkan berbagai materi, seperti umbul-umbul, spanduk, dan baliho. Penempatan publikasi akan ada di titik-titik strategis, mulai dari bandara dan jalan tol yang menuju ke IKN. Beberapa personil keamanan juga akan diturunkan di Balikpapan dan Samarinda, khususnya titik-titik yang akan membawa tamu undangan menuju IKN.

Dalam memantapkan persiapan, Pemprov Kaltim membuat serangkaian rapat dengan berbagai pihak, seperti Sekretariat Presiden dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk terus berkolaborasi dalam penyelenggaraan nantinya.

“Kami atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Kalimantan Timur sejak awal membuka tangan. Selamat datang di Kalimantan Timur. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Mudah-mudahan berkah hadirnya di IKN tidak hanya untuk Kalimantan Timur, tetapi juga untuk daerah-daerah lainnya,” tutur Sri.

Sejak ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2019, hadirnya IKN memberi dampak yang besar dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan, baik di bandara, hotel, hingga kuliner yang ada di Kaltim.

Selain menciptakan euforia yang luar biasa dari masyarakat, penyelenggaraan HUT RI ke-79 di IKN diharapkan menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan ibu kota yang baru secara luas.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam hal ini, berperan aktif dalam penyebarluasan informasi seputar perkembangan pembangunan IKN, termasuk kesiapan peringatan HUT RI ke-79 mendatang. Sebagai Government Public Relations (GPR), Kemenkominfo terus berkomitmen dalam mengamplifikasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program IKN.

“Kami berharap dapat terus membangun sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga. Juga, akan terus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sehingga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesiapan pemerintah dalam menggelar peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN,” ucap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong.

Rencananya, Presiden Jokowi akan hadir dan menjadi pemimpin upacara pada tanggal 17 Agustus mendatang di IKN. Pada hari yang sama, upacara juga akan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News