Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin bersikap ksatria dengan cara muncul ke hadapan publik dan menghadapi proses hukum.

Adapun Paman Birin disebut melarikan diri pasca KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Paman Birin masih memiliki tanggung jawab sebagai Gubernur Kalimantan Selatan.

“Rakyatnya juga menunggu, menanti, yang sudah memberikan suara kepada yang bersangkutan,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

“Tentunya menginginkan yang bersangkutan punya tanggung jawab di daerahnya, dan bisa bersikap ksatria untuk muncul. Saya kira seperti itu,” tambahnya.

Menurut Tessa, saat ini tim penyidik masih memburu Paman Birin.

Penyidik memutuskan belum memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang (DPO) karena masih memiliki informasi mengenai lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya.

“Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO,” ujar Tessa.

Sebelumnya, Tim Biro Hukum KPK menyebut Paman Birin melarikan diri atau kabur pasca operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober lalu.

Keberadaan Paman Birin tidak ditemukan meskipun penyidik telah mencarinya di sejumlah tempat yang diduga menjadi lokasi persembunyian.

Di sisi lain, Paman Birin juga tidak menghadiri kegiatan yang menjadi tanggung jawab gubernur seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel.

"Sampai persidangan ini berlangsung termohon masih melakukan pencarian terhadap diri pemohon. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon selaku tersangka melarikan atau kabur,” kata anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah dalam sidang di PN Jaksel.

Perkara Paman Birin dibongkar oleh KPK melalui OTT pada 6 Oktober lalu. Dalam operasi itu, tim penyelidik dan penyidik mengamankan sejumlah anak buahnya.

Selain Paman Birin, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan Yulianti Erlinah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan berinisial Agustya Febry Andrean.

Kemudian ada dua orang pihak swasta yang berstatus tersangka yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Minta Gubernur Kalsel yang Kabur Bersikap Ksatria untuk Muncul", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/19500311/kpk-minta-gubernur-kalsel-yang-kabur-bersikap-ksatria-untuk-muncul.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor melarikan diri usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi.

KPK menyebut tidak mengetahui keberadaan Sahbirin, yang saat ini juga mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Padahal, pria yang akrab disapa Paman Birin itu merupakan satu dari total tujuh orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

Sementara itu, enam orang lainnya yang merupakan anak buah Sahbirin di Pemprov Kalsel serta orang kepercayaannya sudah ditahan KPK sejak Oktober 2024 lalu.

"SHB tidak diketahui keberadaannya, meskipun KPK telah melakukan upaya pencarian ke beberapa lokasi," ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, penyidik KPK memastikan Sahbirin sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dirinya. Lembaga antirasuah juga telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga tempat perbuatannya seperti kantor, rumah dinas maupun rumah pribadinya.

KPK lalu menyoroti bahwa Sahbirin juga tidak melakukan aktivitas kesehariannya di Kantor Gubernur kendati belum ditahan. Oleh sebab itu, KPK berkesimpulan bahwa paman dari pengusaha Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam itu kabur.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa SHB [Sahbirin] selaku Tersangka secara jelas telah melarikan diri atau kabur, yaitu sejak dilakukan serangkaian tindakan tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Oktober 2024," terang Budi.

Untuk itu, kini KPK telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Sahbirin. Lembaga itu juga menilai Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan seharusnya menolak praperadilan yang diajukan tersangka.

"Oleh karena SHB selaku Tersangka yang telah melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, tidak memiliki kapasitas dan tidak dapat (dilarang) mengajukan permohonan Praperadilan (diskualifikasi in person)," kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengusaha atau pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam buka suara usai penetapan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Haji Isam disebut prihatin dengan status hukum yang kini disandang oleh pamannya itu. Meski demikian, pihak Haji Isam membantah adanya keterkaitan antara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Sahbirin dengan pengusaha tersebut.

"Kami prihatin atas kasus yang menimpa Pak Sahbirin, namun saya tegaskan bahwa Haji Isam tidak memiliki hubungan ataupun kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani KPK. Lagi pula prosesnya masih berjalan dan belum ada bukti bahwa Pak Sahbirin terlibat. Mari kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar kuasa hukum Haji Isam, Junaidi Tirtanata melalui siaran pers, Kamis (10/10/2024).

Junaidi menyebut pihaknya turut meminta agar diberlakukan azas praduga tak bersalah terhadap status hukum Sahbirin. Dia juga menyebut kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa itu tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis atau kegiatan usaha Haji Isam.

"Kami meminta kepada seluruh pihak, termasuk media, untuk tidak mengaitkan kasus ini dengan Haji Isam ataupun unit-unit bisnisnya. Tidak ada hubungan keperdataan antara kasus tersebut dengan klien kami," katanya.

Adapun, mengenai proses hukum di KPK, pihak Haji Isam menyatakan bakal menghormati penyidikan yang berjalan.

"Kami percaya KPK akan bertindak secara profesional dan berdasarkan bukti yang ada, dan kami sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum yang transparan serta terukur," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK. Dia diduga menerima aliran dana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Selain Sahbirin, enam orang meliputi anak buahnya di Pemprov Kalsel, orang kepercayaan serta dua orang pengusaha ditetapkan tersangka dan ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Minggu (6/10/2024).

Sahbirin pun berbeda nasib dengan enam tersangka lainnya. Dia belum ditahan karena saat itu OTT uang suap belum sampai ke tangannya, melainkan baru sampai di tangan orang kepercayaannya.

Meski demikian, dia ditetapkan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang telah diperoleh penegak hukum.

"Terdapat fee sebesar 2,5% untuk PPK dan 5% untuk SHB [Gubernur Kalimantan Selatan]," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menegaskan agar pemerintahan jajaran provinsi setempat harus tetap berjalan usai Gubernur Sahbirin Noor atau Paman Birin ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyuapan.

"Kita tidak ingin karena Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin sebagai tersangka berimbas terhadap pemerintahan pada jajaran Pemprov Kalsel tidak jalan," ujar Supian HK dilansir dari Antara, Rabu (9/10/2024).

Supian mengatakan Pemprov Kalsel harus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan agar pelayanan terhadap masyarakat berlangsung normal.

Menurutnya, pelayanan terhadap masyarakat sebagai salah satu upaya menunjang pembangunan dan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.

Namun, Supian enggan mengomentari soal operasi tangkap tangan (OTT) dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan empat pejabat penyelenggara Pemprov Kalsel termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ahmad Solhan, serta dua orang pihak swasta.

Sementara itu, pejabat Pemprov Kalsel belum ada pernyataan terkait penetapan tersangka Gubernur Sahbirin Noor maupun rencana mengisi kekosongan jabatan usai pengumuman status hukum orang nomor satu di jajaran Pemprov Kalsel tersebut.

Diketahui, penyidik KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka termasuk Sahbirin Noor terkait dugaan kasus suap (fee) pengadaan barang dan jasa terkait tiga proyek pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa.

Selain Gubernur Kalsel, penyidik menetapkan tersangka kepada Kadis PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah (YUL), Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean (FEB).

Kemudian, terdapat dua tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND).

Para tersangka tersangkut proyek pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp23 miliar, pembangunan gedung Samsat Terpadu senilai Rp22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp9 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penyidik terlebih dulu akan melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Kalsel sebagai tersangka dugaan kasus penyuapan sesuai prosedur proses hukum, karena hingga saat ini Sahbirin Noor belum menemui penyidik.

Namun, penyidik KPK akan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) jika Sahbirin Noor tidak kooperatif memenuhi panggilan terkait kasus tersebut.

"Kami akan lakukan prosedur pemanggilan. Tidak hadir, kami panggil kembali. Tidak hadir lagi akan kami DPO," kata Ghufron saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah kode para tersangka kasus suap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang ikut menjerat Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Sahbirin menjadi satu dari tujuh tersangka dalam kasus tersebut. Enam orang lainnya itu sudah ditahan sejak kemarin, Selasa (8/10/2024). Dua hari sebelumnya, mereka menjadi pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah.

Kode-kode tersebut diketahui dari sejumlah barang bukti yang diamankan oleh KPK saat menggelar OTT Minggu lalu. Kata-kata seperti 'Paman Birin' hingga 'Logistik Paman' tertempel di sejumlah kardus berisi barang bukti uang hingga miliaran rupiah.

Nama Paman Birin dalam catatan Bisnis merujuk kepada istilah yang sudah melekat dan digunakan Sahbirin Noor dalam Pilkada 2020 lalu.

Adapun, penyidik KPK memang mengamankan satu buah kardus berwarna kuning berisi uang Rp800 juta dari orang kepercayaan Sahbirin, Ahmad (AMD). Ahmad diduga berperan sebagai pengepul uang fee dari berbagai kontraktor proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel. Kardus itu ditempeli dengan foto wajah 'Paman Birin'.

Kemudian, terdapat dua lembar catatan tempel atau post-it berwarna kuning yang juga diamankan. Dua lembar post-it berwarna kuning itu bertuliskan 'Logistik Paman: 200 juta, Logistik Terdahulu: 100 juta, logistik BPK: 0,5%'.

Berikut daftar barang bukti yang diamankan oleh KPK saat OTT Kalsel:

1. Dari Ahmad (pengepul uang/fee untuk Sahbirin)

a. Satu buah kardus coklat berisikan uang Rp1 miliar.

b. Satu buah tas duffel warna hitam berisi uang Rp1,2 miliar.

c. Satu buah tas ransel warna hitam berisikan uang Rp1 miliar.

d. Satu buah kardus kuning dengan foto wajah 'Paman Birin' berisikan uang Rp 800 juta.

e. Satu buah kardus bertuliskan 'atlas' berisi uang Rp1,2 miliar

f. Satu buah kardus air mineral berisi uang Rp710 juta.

2. Dari Kabid Cipta Karya sekaligus PPK Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah (YUL):

a. Satu buah koper warna merah berisikan uang sejumlah Rp1 miliar;

b. Satu buah koper warna pink berisikan uang sejumlah Rp1,3 miliar;

c. Satu buah koper warna hijau bertuliskan YUL 3 yang berisikan uang sejumlah

Rp1 miliar;

d. Satu buah koper warna hijau bertuliskan YUL 4 yang berisikan uang Rp350 juta;

e. Empat bundle dokumen yang diduga terkait dengan perkara;

f. Dua lembar post-it berwarna kuning bertuliskan 'Logistik Paman: 200 juta, Logistik Terdahulu: 100 juta, logistik BPK: 0,5%'.

3. Dari swasta Sugeng Wahyudi (YUD):

a. Satu lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Kalsel berwarna merah muda

dengan keterangan 'setoran tunai Rp600.000.000,00';

4. Dari Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB)

a. Satu buah koper warna pink berisikan uang sejumlah Rp1 miliar;

b. Satu buah koper warna merah berisikan uang sejumlah Rp1 miliar;

c. Satu buah koper warna abu-abu berisikan uang sejumlah Rp1 miliar;

d. Satu buah kresek hitam besar yang berisi uang sejumlah US$500 dan Rp236,9 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Sebanyak 30 karyawan/ pegawai di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan dinyatakan lulus uji kompetensi tenaga Kebencanaan bersertifikasi internasional yang dikeluarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi SK Sertifikasi tersebut diterima pada hari Selasa (13/8/2024).

Hal ini menjadi kado indah bagi Pemerintah Provinsi Kalsel karena pada 14 Agustus 2024 merupakan momen puncak peringatan hari jadi Provinsi Kalsel yang ke-74.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Provinsi pertama di Pulau Kalimantan yang mengikutkan aparaturnya untuk mengikuti uji kompetensi tenaga Kebencanaan internasional. Sertifikasi dikeluarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi tersebut diakui di kawasan negara-negara ASEAN.

Secara nasional, BPBD Provinsi Kalsel adalah BPBD ketiga yang menggelar uji kompetensi tenaga Kebencanaan berskala internasional. Hal ini tentunya tak lepas dari kepemimpinan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau disapa Paman Birin.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kapusdiklat) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Kheriawan. Apresiasi diberikan atas komitmen tinggi dan perhatian Paman Birin di bidang peningkatan sumberdaya manusia bagi aparatur kenencanaan.

Menurut Kheriawan, Paman Birin termasuk tokoh atau kepala daerah yang peduli terhadap peningkatan kapasitas SDM di bidang kebencanaan.

“Berdasarkan pengamatan dan analisa saya dari referensi media nasional maupun sosial media, Paman Birin termasuk salah satu tokoh yang dominan terpublikasi,” terang Kheriawan, saat forum diskusi dengan Tema Analisa Regulasi Kebencanaan Bidang SDM, di Kantor Pusdiklat BNPB RI, Sentul Bogor, Bulan Juli 2024 lalu.

BNPB, lanjutnya, sangat mengapresiasi kebijakan Paman Birin di bidamg regulasi mitigasi dan penangulangan bencana, terutama atas perhatian nyata di bidang peningkatan kapasitas SDM.

” Ini sebuah atensi luar biasa dari seorang kepala daerah sebagai wujud perhatian dalam menempatkan pentingnya kualitas SDM sebagai garda utama di bidang kebencanaan,” ujarnya.

Kheriawan pun menyebut, saat ini organisasi dunia termasuk kepala pemerintahan menempatkan program penanggulangan bencana menjadi isu internasional atau dunia.

Bagi negara negara yang kurang memprioritaskan sektor kebencanaan sebagai isu utama atau strategis, dianggap masuk pada kategori negara terkebelakang.

“Jadi kinerja atau perhatian Paman Birin tetsebut selaras dengan misi dunia internasional,” kata Kheriawan.

Sementara itu Kepala BPBD Provinsi Kalsel Raden Suria Fadliansyah peningkatan kompetensi di bidang penanggulangan bencana adalah salah satu implementasi dari Misi ke 5 Gubernur Kalsel, yaitu melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana. Suria juga mengucapkan terima kasih kepada para assesor dan kapusdiklat atas dukungan nyata membantu BPBD Provinsi Kalsel dalam pelaksanaan uji kompetensi tenaga Kebencanaan selama beberapa hari yang dilaksanakan di Banjarbaru Bulan Juni 2024 lalu.

“Sesuai arahan Gubernur, BPBD Kalsel diingatkan untuk terus meningkatkan kolaborasi dan mempertajam.program kerja, salah satunya, pentingnya peningkatan kualitas SDM tenaga kebencanaan,” ujar Suria.

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin mengapresiasi positif kerja sama penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas wilayah di Kalimantan. Paman Birin menilai kerja sama di bidang penanggulangan bencana adalah cermin dari karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai nilai gotong royong dan kepedulian.

Menurut Paman Birin, resiliensi sangat penting karena penanggulagan bencana perlu kolaborasi lintas wilayah, terutama skala besar sehingga perlu regulasi kerja sama penanganan bencana, termasuk mitigasi bencana.

"Saya mengapresiasi positif adanya nota kesepahaman penyelenggaraan penanggulangan bencana antar-provinsi di Kalimantan," terang Paman Birin melakukan MoU penyelenggaraan penanggulangan bencana di Pulau Kalimantan yang berlangsung di Balikpapan, Kaltim, Selasa (6/8/2024).

Lebih lanjut, dikatakan Paman Birin, esensi penting kerja sama tersebut adalah terjalinnya koloborasi penanganan bencana skala besar di daerah Kalimantan. Di mana masing masing provinsi bisa saling membantu dalam penanganan darurat, atau pascabencana.

BPBD Kalsel, sebut Paman Birin, bersama stakeholder dan komponen akan saling bersinergi membantu daerah tetangga jika mengalami bencana skala besar sesuai dengan status kedaruratan.

Sementara itu, Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, selaku pihak mewakili Gubernur Kalsel menjelaskan, esensi dari kerja sama berupa MoU di bidang penanggulangan bencana adalah terjalinnya kolaborasi di bidang penanggulangan bencana.

Salah satu poin penting dari MoU adalah kerja sama di bidang mitigasi bencana sinergisitas antarwilayah jika terjadi bencana skala besar di Kalimantan

Hadir dalam gelar MoU, selain Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik,

turut hadir Aspotwil Kaskogbwilhan II, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Hasyim Lalhakim, dan Plh Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana Kemendagri Pramudya Ananta Boga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kapusdiklat) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Kheriawan, S.Pd., MM memberikan penilaian tentang perhatian Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, di bidang peningkatan sumberdaya manusia bagi aparatur kenencanaan.

Menurut Kheriawan, Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel, termasuk tokoh atau kepala daerah yang peduli terhadap peningkatan kapasitas SDM di bidang kebencanaan.

"Berdasarkan pengamatan dan analisa saya dari referensi media nasional.maupun sosial media, Paman Birin termasuk salah satu tokoh yang dominan terpublikasi," terang Kheriawan, dalam forum diskusi bersama Kepala BPBD Provinsi Kalsel Raden Suria Fadliansyah, dengan Tema Analisa Regulasi Kebencanaan Bidang SDM, di Kantor Pusdiklat BNPB RI, Sentul Bogor, Selasa (10l7/2024).

BNPB, lanjutnya, sangat mengapresiasi kebijakan Paman Birin di bidang regulasi mitigasi dan penangulangan bencana, terutama atas perhatian nyata di bidang peningkatan kapasitas SDM.

Dicontohkan, berkat dukungan regulasi dan perhatian gubernur, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan baru baru tadi memgikutsertakan 30 aparatur untuk mengikuti uji kelayakan atau serifikasi.

Membanggakan lagi, lanjut Kheriawan, Kalsel merupakan provinsi pertama untuk skala Kalimantan yang memprogramkan sertifikasi bagi aparatur kebencanaan.

" Ini sebuah atensi luar biasa dari seorang kepala daerah sebagai wujud perhatian dalam menempatkan pentingnya kualitas SDM sebagai garda utama di bidang kebencanaan," ujarnya.

Kheriawan pun menyebut, saat ini organisasi dunia termasuk kepala pemerintahan menempatkan program penanggulangan bencana menjadi isu internasional atau dunia.

Bagi negara negara yang kurang memprioritaskan sektor kebencanaan sebagai isu utama atau strategis, dianggap masuk pada kategori negara terkebelakang.

"Jadi kinerja atau perhatian Paman Birin tetsebut selaras dengan misi dunia internasional," kata Kheriawan.

Pusdiklat BNPB, lanjut Kheriawan, sangat simpatik atas dukungan Paman Birin terhadap BPBD Kalsel. Dan beliau layak mendapatkan penghargaan.

Kapusdiklat BNPB RI menambahkan, bagi tenaga kebencanaan pemegang serifikat dari lembaga prefesi penanggulangan bencana, secara keahlian diakui dunia internasional karena sertifikat tersebut belaku untuk kawasan negara negara ASEAN.

Sementara itu Kepala BPBD Provinsi Kalsel Raden Suria Fadliansyah memgucapkan terima kasih atas apresiasi BNPB selama ini.

Ssuai arahan Gubernur, lanjut Suria, BPBD Kalsel diingatkan untuk terus meningkatkan kolaborasi dan mempertajam program kerja, salah satunya, pentingnya peningkatan kualitas SDM temaga kebencanaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin mengatakan, kegiatan turun ke desa (Turdes) bersama Foropimda dan perangkat daerah ke desa desa terpencil, selaras dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diutarakan Paman Birin setelah menyimak cermat pesan pesan penting Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) TA 2023, di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024).

Presiden Jokowi, lanjut Ketua Umum FORKI Kalsel ini, menekankan kepada semua lembaga kementerian termasuk di tingkat pemerintahan daerah, agar melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil atau bermanfaat untuk rakyat.

"Dari kegiatan turdes yang baru kita lakukan selama enam hari kemarin, kita melihat secara langsung di lapangan dan memastikan apakah kegiatan pembangunan yang telah diprogramkan manfaatnya sudah dirasakan rakyat atau belum," terang Paman Birin.

Berdasarkan catatan pribadi dirinya setelah melihat dan mendengarkan lamgsung aspirasi masyarakat selama turun ke desa sebut Paman Birin, program program pembangunan daerah termasuk infrastrukur antara lain pembangunam jalan, jembatan dan program lain manfaatnya sebagian besar sudah dirasakan masyarakat terutama di daerah pelosok.

"Bersama stakeholder kita tinggal melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan yang masih berjalan atau sudah diprogramkan," tandasnya.

Terkait pentingnya pembangunan beroreantasi hasil atau out come, bagi Pemerintah Provinsi Kalsel telah dimplemenrasikan dengan kinerja tata kelola keuangan dengan pencapaian perolehan Opini WTP sebanyak 10 kali berturut turut sejak 2013.

"Pencapaian itu tentunya berkat kerja keras dan kolaborasi seluruh stakholder dan masyarakat serta inovasi inovasi berkelanjutan," ucapnya.

Kepala negara dalam.arahan lain, lanjut Paman Birin mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mendukung proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakipresiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar berjalan baik.

Sementara itu berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

REPUBLIKA.CO.ID, MARTAPURA -- Setelah menempuh perjalanan darat dan air sejauh 1.000 kilometer (km) lebih, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, atau yang akrab disapa Paman Birin, akhirnya menuntaskan program Turun ke Desa (Turdes) di Desa Tajau Landung, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, pada Sabtu (6/7/2024) pukul 15.00 Wita.

Turdes yang dimulai pada 3 November 2022 ini bertujuan untuk menjemput aspirasi rakyat dan melihat secara langsung kondisi masyarakat di pelosok Kalsel. Dalam perjalanannya, Paman Birin mengunjungi berbagai desa di 13 kabupaten/kota di Kalsel, termasuk Desa Kurau di Tanah Laut, Desa Teluk Aru dan Desa Tanjung Seloka di Kotabaru, Desa Sungai Kecil dan Desa Mentewe di Tanah Bumbu, Desa Paramasan, Desa Bulayak, dan Desa Awang Barabai di Banjar, Desa Batu Mandi di Balangan, Desa Pamarangan Kiwa di Tabalong, Desa Alabio di Hulu Sungai Utara, Desa Daha Barat di Hulu Sungai Selatan, Desa Candi Laras di Tapin, dan Desa Belawang di Barito Kuala.

“Terima kasih atas sambutan yang begitu meriah dari seluruh lokasi yang dikunjungi,” kata Paman Birin saat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat.

Paman Birin berharap kunjungannya ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang tinggal di pelosok dan belum tersentuh pembangunan. “Saya ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat dan apa yang bisa kita bantu,” kata Paman Birin.

Sejak dimulainya turdes ini, banyak desa yang telah dikunjungi oleh Paman Birin dan timnya. Beliau berharap program ini dapat membawa kemajuan dan perbaikan kondisi bagi masyarakat di berbagai pelosok Kalsel.

“Saya ingin memastikan tidak ada lagi desa tertinggal di Kalsel, semua masyarakat berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pembangunan dan kesejahteraan,” ujarnya.

Paman Birin juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Kalsel dalam menuntaskan pengentasan desa tertinggal dua tahun lebih cepat dari target nasional. “Alhamdulillah, pada tahun 2024 ini, Kalsel sudah tidak memiliki lagi desa tertinggal. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang patut kita syukuri,” ujar Paman Birin dalam sambutannya.

Pada tahun 2016, Kalsel masih memiliki 1.438 desa tertinggal. Namun, berkat kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Kalsel berhasil mencapai target nasional pengentasan desa tertinggal yang ditetapkan pada tahun 2026.

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tertinggal,” kata Paman Birin.

Turdes Paman Birin ini merupakan bukti nyata komitmennya untuk membangun Kalsel dari desa. Dengan mengunjungi desa-desa di pelosok Kalsel, Paman Birin dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat dan kebutuhan mereka. Hal ini tentunya akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalsel.