Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menagih Rp58,85 miliar dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tidak terserap tetapi belum dikembalikan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Rekomendasi tersebut terungkap dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang diserahkan kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan investasi non permanen pemerintah selama 2020—2023. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahannya khususnya dalam pengelolaan pinjaman PEN daerah.

Dijelaskan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI belum sepenuhnya mengelola pinjaman PEN daerah seusai dengan perjanjian. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada tiga pengelolaan yang tidak seusai perjanjian.

Pertama, Pemda penerima manfaat belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Hasilnya, terdapat sisa dana pinjaman PEN daerah setidaknya Rp58,85 miliar yang tidak terserap oleh Pemda belum disetor kembali ke kas negara.

“Hal ini mengakibatkan, ... pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan pengembalian sisa dana minimal sebesar Rp58,85 miliar,” tulis laporan BPK.

Kedua, BPK juga menemukan pencairan tahap I pinjaman PEN daerah sebesar Rp3,68 triliun kepada 30 Pemda penerima manfaat dilakukan mendahului terbitnya surat pemberitahuan PT SMI. Artinya, pinjaman diberikan sebelum perjanjian pemberian pinjaman berlaku sehingga rawan penyimpangan.

Ketiga, BPK mengungkapkan bahwa enam Pemda terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran biaya provisi. Akibatnya, PT SMI tidak dapat segera memanfaat pendapatan biaya provisi tersebut.

Oleh sebab itu, BPK memberi tiga rekomendasi kepada Sri Mulyani selaku bendahara umum negara. Pertama, untuk memproses pengembalian sisa dana kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN daerah minimal sebesar Rp58,85 miliar sesuai batas waktu yang ditentukan.

Kedua, Sri Mulyani diminta meminta Pemda penerima manfaat untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.

Ketiga, Sri Mulyani diminta menginstruksikan Direktur Utama PT SMI supaya melakukan pemantauan secara periodik atas penerbitan surat pemberitahuan tanggal efektif perjanjian pinjaman dan lebih cermat dalam melakukan penagihan biaya provisi kepada Pemda sesuai dengan perjanjian.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - TANGGERANG. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan transaksi Trade Ekspo Indonesia (TEI) terus mengalami peningkatan disetiap tahunya.

Didepan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia mengklaim transaksi TEI telah mengalami lonjakan sebesar 21 kali lipat. Pada tahun 2014 transaki TEI tercatat hanya sebesar US$ 1,42 miliar dan tahun lalu tercatat sebesar US$ 30,5 miliar.

"Pada tahun 2014 atau 10 tahun yang lalu masih di JIExpo Kemayoran TEI pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghasilkan transaksi sebesar US$ 1,42 miliar 10 tahun yang lalu, tahun lalu 2023 total transaksi ekspor Indonesia mencapai US$ 30,5 miliar," kata dia dalam pembukaan TEI ke 39 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (9/10).

Pada tahun ini, TEI kembali digelar untuk meningkatkan produk lokal di pasar global.

Terdapat tiga zona dalam pameran yang dilaksanakan pada 9-12 Oktober 2024 ini yakni, food beverageand agriculture, manufaktur, home living fashion and services.

Ketua Umum PAN ini juga mengklaim bahwa gelaran ini mendapatkan respon positif bagi para ekportir maupun calon buyer.

Hal ini tercemin dari tingginya stand yang sudah terisi. Tercatat, saat ini ada 1.460 pelaku usaha. Kemudian, pagi ini juga sudah terdaftar sebanyak 7.000 buyer dari dalam maupun luar negeri.

"Biasanya saat akhir pameran bisa mencapai 30.000 orang (buyer)," jelasnya.

Sebelumnya, Mendag menargetkan transaksi Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 bisa mencapai US$ 15 miliar.

"Sebelumnya target kita US$ 10 miliar (2022), terus naik targetnya US$ 11 miliar(2023). Ini kan ekonomi bagus tanda-tandanya, jadi kita targetkan US$15 miliar. Kita memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Pada penyelenggaraan TEI 2023, Kementerian Perdagangan berhasil membukukan US$ 30,5 miliar atau setara Rp473 triliun. Angka tersebut jauh melampaui target yang telah ditentukan yakni US$ 11 miliar.

Zulhas menyampaikan, transaksi yang telah dicapai pada tahun lalu merupakan sebuah prestasi. Ia yakin, penyelenggaraan di 2024 akan menghasilkan potensi yang lebih tinggi.

"Kalau targetnya US$ 15 miliar nanti prestasinya US$ 40 miliar. Jadi target enggak boleh tinggi dulu, karena kalau capai yang tinggi itu, prestasi," katanya.

INFO BISNIS - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menggelar acara pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 di Balikpapan, Sabtu, 5 Oktober 2024 lalu, sebagai bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat secara lebih bertanggung jawab dan produktif. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah untuk memperkuat ekonomi lokal dan nasional.

"Literasi dan inklusi keuangan yang baik menjadi fondasi kuat dalam membuka basis ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa. Ini adalah langkah nyata menuju pencapaian Indonesia Emas 2045," ujar Mahendra. Pelaksanaan BIK di Kalimantan Timur mencerminkan komitmen OJK untuk memperluas pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah dengan potensi besar namun minim akses ke layanan keuangan.

Selain itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang bertanggung jawab dalam ekspansi inklusi keuangan. Menurutnya, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus memastikan bahwa edukasi berjalan seiring dengan penjualan produk, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan secara bijak dan produktif.

Program GENCARKAN, yang digelar bersamaan dengan BIK, bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan meminimalisasi risiko kejahatan keuangan di tengah masyarakat. Dengan adanya 68 booth dari PUJK, UMKM, dan lembaga lainnya, BIK 2024 diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta peserta dan meningkatkan akses keuangan bagi 8,7 juta orang.(*)