Jakarta -

Aset industri asuransi di Indonesia tembus Rp 1.142 triliun pada bulan September 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah tersebut naik sebesar 2,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Aset industri asuransi di September 2024 mencapai Rp 1.142 triliun atau naik 2,46% year-on-year," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Jumat (1/11/2024).

Kemudian dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp 922,48 triliun atau naik 3,81% year-on-year. Sementara akumulasi pendapatan premi mencapai Rp 245,42 triliun atau naik 5,77%.

"Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp 245,42 triliun atau naik 5,77% year-on-year yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,73%% year-on-year dan premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh sebesar 9,78% year-on-year," bebernya.

Ogi menyebut kinerja tersebut didukung permodalan yang solid, yang mana secara agregat industri asuransi jiwa dan asuransi umum melaporkan risk-based capital (RBC) masing-masing sebesar 458,31% dan 329,89%, atau masih berada di atas threshold sebesar 120 persen.

Di sisi asuransi non-komersil, total aset tercatat Rp 220,02 triliun atau menurun sebesar 2,80% year-on-year. Lalu pada industri dana pensiun, total aset per September 2024 tumbuh sebesar 10,10% year-on-year dengan nilai sebesar Rp 1.500,06 triliun.

"Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,60% year-on-year dengan nilai mencapai Rp 380,80 triliun. Untuk program pensiun wajib, total aset mencapai Rp 1.119,26 triliun atau tumbuh sebesar 11,72% year-on-year," terang Ogi.

Sedangkan pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 3,65% year-on-year dengan nilai mencapai Rp 47,58 triliun pada September 2024.

(kil/kil)

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masalah pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya. Mulai dari masalah keuangan hingga pengelolaan dana pensiun pegawai.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I-2023 kepada PT Pindad, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi lainnya. Laporan disampaikan langsung kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Merespons temuan itu, PT Pindad buka suara. Dalam keterangan tertulis, Pindad mengapresiasi atensi BPK yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi COVID-19.

Perlu dipahami pula suatu investasi dapat mengalami fluktuasi, demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad.

Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan
rekomendasi BPK.

Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi Dana Pensiun secara cermat agar Dana Pensiun Pindad menjadi lebih baik.

"Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan," tutur Pindad.

Rekomendasi BPK

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress.

Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menegaskan menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad.

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik," kata Abraham

(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menagih Rp58,85 miliar dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tidak terserap tetapi belum dikembalikan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Rekomendasi tersebut terungkap dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang diserahkan kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan investasi non permanen pemerintah selama 2020—2023. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahannya khususnya dalam pengelolaan pinjaman PEN daerah.

Dijelaskan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI belum sepenuhnya mengelola pinjaman PEN daerah seusai dengan perjanjian. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada tiga pengelolaan yang tidak seusai perjanjian.

Pertama, Pemda penerima manfaat belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Hasilnya, terdapat sisa dana pinjaman PEN daerah setidaknya Rp58,85 miliar yang tidak terserap oleh Pemda belum disetor kembali ke kas negara.

“Hal ini mengakibatkan, ... pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan pengembalian sisa dana minimal sebesar Rp58,85 miliar,” tulis laporan BPK.

Kedua, BPK juga menemukan pencairan tahap I pinjaman PEN daerah sebesar Rp3,68 triliun kepada 30 Pemda penerima manfaat dilakukan mendahului terbitnya surat pemberitahuan PT SMI. Artinya, pinjaman diberikan sebelum perjanjian pemberian pinjaman berlaku sehingga rawan penyimpangan.

Ketiga, BPK mengungkapkan bahwa enam Pemda terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran biaya provisi. Akibatnya, PT SMI tidak dapat segera memanfaat pendapatan biaya provisi tersebut.

Oleh sebab itu, BPK memberi tiga rekomendasi kepada Sri Mulyani selaku bendahara umum negara. Pertama, untuk memproses pengembalian sisa dana kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN daerah minimal sebesar Rp58,85 miliar sesuai batas waktu yang ditentukan.

Kedua, Sri Mulyani diminta meminta Pemda penerima manfaat untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.

Ketiga, Sri Mulyani diminta menginstruksikan Direktur Utama PT SMI supaya melakukan pemantauan secara periodik atas penerbitan surat pemberitahuan tanggal efektif perjanjian pinjaman dan lebih cermat dalam melakukan penagihan biaya provisi kepada Pemda sesuai dengan perjanjian.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

JAKARTA - Studi terbaru Sun Life Asia yang berjudul Pensiun dalam Perspektif Masa Kini: Mempersiapkan Diri untuk Mewujudkan Hari Tua yang Tenang dan Sejahtera mengungkap tantangan dan peluang dalam perencanaan pensiun di Asia. Studi ini dilakukan di tengah perubahan demografi signifikan di Asia Pasifik, di mana diperkirakan satu dari empat penduduk akan berusia di atas 60 tahun pada tahun 2050.

Survei ini melibatkan 509 responden di Indonesia dan lebih dari 3.500 responden di berbagai negara Asia, termasuk China, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tujuan survei ini adalah untuk memahami aspirasi dan praktik perencanaan pensiun di kalangan masyarakat Asia.

Studi ini mengungkapkan bahwa mayoritas responden belum siap secara finansial untuk menghadapi masa pensiun. Meskipun terdapat peningkatan keinginan untuk mencapai kemapanan finansial di usia senja, banyak individu menunda perencanaan pensiun hingga mendekati masa pensiun itu sendiri.

Data survei menunjukkan bahwa 67% responden baru akan mulai merencanakan dana pensiun dalam jangka waktu lima tahun atau kurang sebelum pensiun. Sementara 19% lainnya sama sekali tidak memiliki rencana pensiun.

Chief Client Officer Sun Life Indonesia Kah Jing Lee mengatakan, perubahan sosial dan peningkatan usia harapan hidup telah memengaruhi proses perencanaan masa pensiun di Asia. Survei Sun Life menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya kemapanan finansial di masa pensiun semakin meningkat, masih terdapat kesenjangan antara kesadaran dan aksi nyata masyarakat. ?Padahal, perencanaan pensiun yang dipersiapkan sedini mungkin adalah kunci untuk meraih hari tua yang sejahtera," katanya dalam siaran pers, Selasa (8/10/2024).

Meski mayoritas responden mengalokasikan setidaknya 10% dari pendapatan mereka untuk pensiun, sayangnya 27% tidak mengalokasikan dana khusus untuk pensiun. Rata-rata responden hanya mengandalkan tabungan konvensional sebesar 23% untuk memenuhi kebutuhan finansial di hari tua.

?Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan literasi keuangan masyarakat terkait pentingnya perencanaan pensiun yang komprehensif, termasuk diversifikasi aset ke dalam instrumen investasi yang lebih produktif,? ujarnya.

Bagi seluruh responden, aspirasi utama pensiun adalah menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman (49%), diikuti oleh keinginan untuk lepas dari rutinitas pekerjaan dan bersantai (16%), serta memberikan kembali kepada masyarakat (15%). Kekhawatiran terbesar terkait masa tua adalah masalah kesehatan dan penurunan fisik (60%), faktor-faktor yang dapat membahayakan pencapaian impian tersebut.

Menjamin kesejahteraan populasi lanjut usia yang terus bertambah menjadi tantangan tersendiri. Meskipun kesehatan adalah pilar terpenting, hal ini juga erat kaitannya dengan kemapanan finansial, pekerjaan yang produktif, serta hubungan keluarga dan sosial yang harmonis.

?Saat ini, kami masih memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kembali bagaimana masa pensiun yang tenang dan sejahtera. Dengan kata lain, perlu dilakukan edukasi proaktif agar generasi muda saat ini siap menghadapi masa pensiun dengan percaya diri melalui perencanaan keuangan yang matang,? tuturnya.

Sun Life Indonesia menyediakan solusi finansial untuk mempersiapkan masa pensiun lebih dini melalui produk Sun Protekti Tepat untuk mendukung gaya hidup hemat (frugal living). Memberikan perlindungan jiwa yang komprehensif sekaligus mendorong menyisihkan dana untuk perencanaan masa depan dan pengelolaan uang yang bijak.

Sun Proteksi Tepat menawarkan beragam keunggulan produk. Mulai dari proteksi yang terjangkau, pembayaran singkat selama 5 tahun dengan perlindungan maksimal hingga 20 tahun, serta fleksibilitas dalam menentukan pilihan perlindungan yang dapat disesuaikan dengan tujuan masa depan.

Transformasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, kepentingan industri dan perspektif makro ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan transformasi di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) untuk semakin meningkatkan kontribusi sektor tersebut kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan transformasi dan reformasi di bidang PPDP telah, sedang dan akan terus dilakukan OJK baik pada sisi pengaturan, pengembangan, perizinan dan pengawasan bidang PPDP.

"Transformasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, kepentingan industri dan perspektif makro ekonomi untuk memberikan kontribusi terhadap negara," kata Ogi dalam Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa.

OJK secara konsisten melakukan upaya simultan dalam penyelesaian isu-isu terkini dan pengembangan sektor PPDP secara bersamaan.

Dalam penyelesaian perusahaan yang bermasalah, OJK terus melakukan komunikasi kepada publik serta berbagai tindakan yang mendorong penyelesaian secara objektif, tegas dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan pelindungan konsumen.

Pada sisi penguatan dan pengembangan yang dilakukan di sektor PPDP, beberapa fokus utama yang dilakukan antara lain peningkatan permodalan dan pendalaman pasar, penguatan governansi dan manajemen risiko, penguatan ekosistem sektor PPDP, serta penerapan "best practices" dan standar internasional.

Sebagai bagian dari transformasi itu, OJK juga secara konsisten memenuhi komitmen untuk mendukung UU P2SK dimana pada 2023 OJK sudah mengeluarkan 10 Peraturan OJK (POJK) di bidang PPDP dan rencana 10 POJK pada 2024 termasuk sejumlah SE OJK untuk penjelasan ketentuan teknis.

Selain itu, untuk 2025, OJK sudah memetakan penerbitan POJK yang mendukung transformasi di sektor PPDP.

OJK juga terus melakukan penguatan di internal OJK dimana salah satunya membangun sistem informasi untuk mendukung pengawasan dengan pembuatan Portal Informasi dan Monitoring Efek IKNB (PRIME) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terintegrasi di bidang PPDP berbasis teknologi atau supervisory technology.

Selain itu, OJK juga sedang dalam proses membangun basis data (database) pemegang polis asuransi nasional dan kepesertaan dana pensiun.

Melalui database ini, OJK dapat menganalisis data asuransi dan dana pensiun secara lebih granular sehingga dapat memperkuat pengawasan, riset dan pengembangan, serta pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Salah satu fokus OJK lainnya dalam penguatan dan pengembangan sektor perasuransian adalah dari sisi permodalan.

Sebagai contoh, pada sektor perasuransian telah diterbitkan POJK 23/2023 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi yang memperkuat permodalan perasuransian secara bertahap baik pada tahun 2026 maupun tahun 2028.

Pada sisi perizinan, OJK juga sudah melakukan beberapa transformasi seperti penyederhanaan proses persetujuan atau pelaporan Produk Asuransi dan pada sisi pengawasan, sejumlah program juga telah dilakukan seperti koordinasi pengawasan end to end yang bertujuan memperkuat pengawasan dengan tiga layer pengawasan, persiapan implementasi PSAK 117, penguatan pelaporan, serta adanya pendelegasian kewenangan pengawasan kepada Kantor OJK untuk mendekatkan industri dengan pengawasnya.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan delapan perusahaan dana pensiun khususnya untuk segmen Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP). Delapan dana pensiun itu dibubarkan sepanjang 2024.

"Seluruhnya berdasarkan permohonan dari pendiri dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan program pensiun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

OJK mengatakan sebagian besar Dana Pensiun yang dibubarkan ini dananya dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk memastikan hak peserta bisa terus diberikan dalam jangka panjang.

Sebagai informasi, sepanjang tahun ini OJK memang telah membubarkan sejumlah dana pensiun. Terbaru, OJK membubarkan Dana Pensiun Universitas Islam Bandung.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-53/D.05/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Universitas Islam Bandung.

"Pembubaran Dana Pensiun Universitas Islam Bandung dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Universitas Islam Bandung," tulis keterangan OJK.

OJK juga telah membubarkan tujuh perusahaan dana pensiun. Seperti LEN Industri yang dibubarkan pada Agustus lalu, pada bulan April membubarkan Jasa Tirta II.

Kemudian beberapa dana pensiun yang lebih dulu dibubarkan pada awal 2024, Natour, Hotel Indonesia Internasional, LKBN Antara, dan Rajawali Nusantara Indonesia, serta Mandom LEN Industri.

(ada/rrd)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap nilai utang perusahaan dana pensiun kepada peserta pensiun mencapai Rp 304,16 miliar sampai Agustus 2024. Sedangkan pada Juli 2024 mencapai Rp 303,90 miliar.

"Berdasarkan laporan Agustus 2024 nilai utang manfaat jatuh tempo adalah sebesar Rp 304,16 miliar," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Ogi mengungkap, sedangkan sisi iuran, mengalami penurunan sebesar Rp 0,35 triliun (1,47%-yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan PPMP (program pensiun iuran pasti) sebesar Rp1,54 triliun (21,04%- yoy).

Dia menerangkan kondisi dana pensiun, khususnya yang memiliki PPMP tengah menekan kepersertaan baru. Hal itu dilakukan agar pembayaran untuk dana pensiun kepada peserta yang ada bisa berjalan lancar.

"Pengelolaan dana pensiun tentunya dikaitkan dengan mekanisme Asset and Liability Management (ALM), selain itu terdapat pula beberapa dana pensiun, khususnya yang memiliki program pensiun manfaat pasti telah melakukan freeze kepesertaan," jelas dia.

Ogi menyebut itu sebabnya angka iuran menurun karena perusahaan dana pensiun tengah fokus melakukan pembayaran kepada peserta.

Data penerimaan iuran untuk program Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp 0,14 triliun (5,25%- yoy) dan Rp 1,05 triliun (7,60%-yoy).

"Berbeda dengan trend di DPLK atau dana pensiun yang peserta aktifnya masih lebih besar dibandingkan peserta pasif (pensiunan)," pungkasnya.

(ada/rrd)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi klarifikasi soal dana pensiun yang tidak bisa cair sampai dengan 10 tahun program berjalan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan bahwa dana pensiun tetap bisa dicairkan manfaatnya setiap bulan.

"Yang tidak boleh dicairkan itu adalah pokok keseluruhannya," kata Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB), Selasa (1/10).

Sebelumnya, produk anuitas memang bisa dicairkan bahkan kurang dari satu bulan meskipun dikenakan penalti yang cukup besar. Tapi setelah adanya Peraturan OJK (POJK), proses pencairan pokok keseluruhan tidak bisa dilakukan dalam periode 10 tahun, namun peserta masih bisa merasakan manfaat anuitas setiap bulan.

Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang mencapai usia pensiun, janda/duda dan anak untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

Menjaga Kesinambungan Penghasilan

Ogi menilai tujuan dari pelaksanaan program pensiun yaitu untuk menjaga kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun. Jadi seluruh peserta program pensiun tetap menikmati manfaatnya sampai dengan berakhirnya usia pensiun.

Selain itu, ada ketentuan lain di mana pembayaran sekaligus untuk 20% dari nilai manfaat pensiun pada awal. Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis program dengan nilai berapa pun.

Sementara sisanya yaitu 80%, jika nilai manfaat di bawah Rp 500 juta atau manfaat bulanan yang ada di bawah Rp 1,6 juta per bulan, maka seluruh nilai tunai manfaat pensiun dapat dicairkan sekaligus. "Ini pengecualian untuk yang nilai manfaat pensiun di bawah Rp 500 juta ataupun bulanannya di bawah Rp 1,6 juta," kata Ogi.

Aturan ini sudah diatur dalam POJK Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun yang dikeluarkan pada April 2024. Sehingga akhir Oktober ini sudah diberlakukan larangan untuk perancairan produk anuitas.

Oleh karena itu, peserta pensiun baik yang dibayarkan melalui dana pensiun maupun dibayarkan melalui produk anuitas oleh asuransi akan tetap menerima manfaat pensiun secara bulanan. Kecuali untuk produk tabungan hari tua atau jaminan hari tua bisa dicairkan secara sekaligus.

Jakarta -

Dalam suatu perusahaan, kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas nomor satu. Kesejahteraan pekerja pun harus dijamin hingga mereka memasuki usia pensiunnya.

Di samping itu, mewujudkan kesejahteraan saat memasuki usia pensiun harus dipersiapkan sejak pekerja memasuki usia produktif. Mengacu pada survei Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia (PDLPK), 90% milenial tidak memiliki persiapan di hari tua.

Sejumlah tantangan seperti tingginya biaya hidup, upah yang tidak sesuai, dan tanggungan keluarga menjadi faktor di baliknya. Melihat kondisi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan QLola by BRI.

Inovasi di bidang perbankan ini dinilai menjadi solusi terintegrasi yang memudahkan nasabah non individual dalam mengakses layanan perbankan. Cukup dengan satu kali login (Single Sign On), perusahaan bisa menggunakan berbagai layanan dan produk BRI untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

Salah satu layanan yang tersedia di QLola by BRI Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Layanan ini yang merupakan bagian dari fitur Investment Service.

Fitur Investment Service menyelenggarakan program pensiun untuk peserta perusahaan dengan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), Program Pengelolaan Dana Kompensasi Pasca-Kerja (PPDKP), dan Program Pengelolaan Dana Santunan Kesehatan (PPDSK).

Ada berbagai keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan yang menggunakan layanan DPLK pada QLola by BRI di antaranya:

1. Melihat Update Net Asset Value (NAV)
2. Melihat Informasi Program DPLK
3. Melihat laporan investasi melalui download fund fact sheet.
4. Melihat Report e-Card
5. Melihat Report Bukti Potong Pajak
6. Pra-Registrasi DPLK.

Menariknya, fitur NAV layanan DPLK pada QLola bisa dilihat secara realtime. QLola by BRI tidak hanya mempermudah akses dan pengelolaan DPLK, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Keuntungan bagi perusahaan yaitu kebutuhan terkait pensiun dapat dikelola dalam satu platform, mengurangi beban administratif, dan menghindari potensi kesalahan dalam pengelolaan dana pensiun. Dengan fitur-fitur canggih dan kemudahan akses yang ditawarkan, QLola by BRI menjadi alat yang sangat berharga, khususnya bagi nasabah perusahaan.

Platform QLola by BRI menjawab tantangan dalam pengelolaan program pensiun dan memastikan kesejahteraan karyawan tetap menjadi prioritas utama perusahaan. Layanan ini menyediakan banyak fitur bermanfaat yang mampu mendukung bisnis semakin moncer dan sukses dengan aman serta praktis dalam satu kali login saja.

(akd/akd)

Jakarta -

Pemerintah tengah menggodok aturan terkait dana pensiun tambahan bersifat wajib. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Dengan adanya program baru tersebut, akan menambah daftar panjang potongan gaji karyawan. Artinya, potongannya pun akan semakin besar.

Berikut ini daftar potongan pekerja:

1. BPJS Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Secara khusus, besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. Pemotongan dilakukan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

2. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) mengenakan besaran tarif 5,7%. Di mana 3,7% dikenakan kepada perusahaan dan 2% dari karyawan dari upah per bulan.

3. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP)

Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan ada program pensiun lainnya, yakni Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3%. Dari total iura itu, karyawan menanggung 1% sedangkan sisanya dibayar oleh pemberi kerja.

4. BPJS Ketenagakerjaan JKK dan Jaminan Kematian

BPJS Ketenagakerjaan juga ada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Besaran iuran JKK disesuaikan dengan tingkat risiko mulai dari risiko sangat rendah sebesar 0,24%, risiko rendah 0,54%, risiko sedang 0,89%, risiko tinggi 1,27%, dan risiko sangat tinggi 1,74% dari upah per bulan. Sedangkan besar iuran Jaminan Kematian 0,3% dari upah per bulan.

5. Pajak Penghasilan (PPh)

Melansir dari situs Kemenkeu, PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak berupa orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan belum terbagi, atas penghasilan yang diperoleh atau didapatkan. Artinya, pajak ini dikenakan atas penghasilan yang sudah didapat, termasuk karyawan swasta.

Namun, tidak semua pekerja harus membayar pajak penghasilan ini. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, pekerja yang dikenakan potongan PPh adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni Rp 60 juta/tahun atau Rp 5 juta/bulan.

6. Tapera

Terakhir, pemerintah berencana karyawan yang memiliki gaji minimal setara UMR untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3%. Adapun skemanya karyawan harus menanggung 2,5% dan diambil dari gaji bulanan pekerja.

Tapera merupakan dana simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

(das/das)

Jakarta -

Pemerintah tengah menggodok aturan terkait dana pensiun tambahan bersifat wajib. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Dengan adanya program baru tersebut, akan menambah daftar panjang potongan gaji karyawan. Artinya, potongannya pun akan semakin besar.

Berikut ini daftar potongan pekerja:

1. BPJS Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Secara khusus, besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. Pemotongan dilakukan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

2. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) mengenakan besaran tarif 5,7%. Di mana 3,7% dikenakan kepada perusahaan dan 2% dari karyawan dari upah per bulan.

3. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP)

Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan ada program pensiun lainnya, yakni Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3%. Dari total iura itu, karyawan menanggung 1% sedangkan sisanya dibayar oleh pemberi kerja.

4. BPJS Ketenagakerjaan JKK dan Jaminan Kematian

BPJS Ketenagakerjaan juga ada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Besaran iuran JKK disesuaikan dengan tingkat risiko mulai dari risiko sangat rendah sebesar 0,24%, risiko rendah 0,54%, risiko sedang 0,89%, risiko tinggi 1,27%, dan risiko sangat tinggi 1,74% dari upah per bulan. Sedangkan besar iuran Jaminan Kematian 0,3% dari upah per bulan.

5. Pajak Penghasilan (PPh)

Melansir dari situs Kemenkeu, PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak berupa orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan belum terbagi, atas penghasilan yang diperoleh atau didapatkan. Artinya, pajak ini dikenakan atas penghasilan yang sudah didapat, termasuk karyawan swasta.

Namun, tidak semua pekerja harus membayar pajak penghasilan ini. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, pekerja yang dikenakan potongan PPh adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni Rp 60 juta/tahun atau Rp 5 juta/bulan.

6. Tapera

Terakhir, pemerintah berencana karyawan yang memiliki gaji minimal setara UMR untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3%. Adapun skemanya karyawan harus menanggung 2,5% dan diambil dari gaji bulanan pekerja.

Tapera merupakan dana simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

(das/das)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan mekanisme program pensiun yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Hal ini terkait isu ketentuan gaji pekerja yang akan dipotong oleh program pensiun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, aturan tersebut memang mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun, khususnya di pasal 189.

"Namun dalam pasal 189 ayat 4 memang undang-undang mengamanatkan bahwa pemerintah dapat untuk memiliki program pensiun yang bersifat tambahan yang wajib dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah," kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Agustus 2024 secara virtual, Jumat (6/9/2024).

Menurut Ogi, memang pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum.

"Jadi kalau dari hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil ya, itu hanya sekitar 10-15 persen dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif ya," ujar Ogi.

Namun, yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK ini dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu, menurut Ogi itu belum ada.

Adapun OJK hanya memiliki kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program harmonisasi tersebut yang akan dibuatkan PP.

"Jadi kita menunggu dari kewenangan yang ada dari pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan hal sebut. Jadi kami belum bisa bertindak lanjut sebelum PP-nya itu diterbitkan," pungkasnya.