INFO BISNIS - Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Oktober 2024 menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan melemahnya aktivitas perekonomian global.

Perlambatan pertumbuhan di beberapa negara utama dan ketidakpastian geopolitik menjadi tantangan utama bagi ekonomi global saat ini. Perekonomian AS menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari ekspektasi awal seiring solidnya pasar tenaga kerja serta membaiknya permintaan domestik. Di Eropa, aktivitas perekonomian mulai membaik yang terlihat dari naiknya penjualan ritel, namun dari sisi manufaktur masih relatif tertekan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada Q3-2024 masih menunjukkan perlambatan baik dari sisi demand maupun supply. Hal ini mendorong pemerintah dan bank sentral Tiongkok terus mengeluarkan stimulus untuk mendorong sektor riil dan kembali melonggarkan kebijakan moneter.

Risiko geopolitik global yang meningkat turut menjadi tantangan bagi prospek perekonomian ke depan, terutama terkait eskalasi konflik di Timur Tengah, serta dinamika politik di AS menjelang Pemilihan Presiden di November 2024. Instabilitas yang terjadi di Timur Tengah menyebabkan harga komoditas safe haven seperti emas meningkat.

Perkembangan tersebut menyebabkan premi risiko meningkat dan kenaikan yield secara global. Hal ini mendorong aliran modal keluar (outflow) dari negara emerging markets, termasuk Indonesia, sehingga pasar keuangan emerging markets mayoritas melemah.

Kinerja perekonomian secara umum masih terjaga stabil di tengah lemahnya kondisi perekonomian global. Inflasi inti terjaga serta neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sejak Juli 2024. Namun demikian, perlu dicermati Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang masih berada di zona kontraksi serta pemulihan daya beli yang berlangsung relatif lambat.

Dalam penegakan ketentuan di bidang Pasar Modal, sejak 25 September 2024 hingga Oktober 2024, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan total denda sebesar Rp2,7 miliar yang terdiri dari Rp2,3 miliar kepada 2 pihak terkait pelanggaran Pasal 107 UU Pasar Modal dan pelanggaran terkait Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan atas kasus emiten dalam transaksi penjaminan aset dan pemberian pinjaman, dan sanksi administratif berupa denda atas atas kasus pelanggaran transaksi serta pelanggaran ketentuan tata kelola kepada 2 Manajer Investasi sebesar Rp400 juta.

Dengan demikian, sepanjang tahun 2024, OJK telah mengenakan sanksi
administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal kepada pihak yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar Rp65,96 miliar, 17 perintah tertulis, 2 pencabutan izin usaha manajer investasi, 1 percabutan izin orang perseorangan, dan 9 peringatan tertulis, serta mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan nilai sebesar Rp54,06 miliar, kepada 659 pelaku jasa keuangan di pasar modal dan 101 peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan, serta mengenakan 2 sanksi administratif berupa peringatan tertulis atas selain keterlambatan. (*)

INFO BISNIS - Indonesia memiliki potensi pasar perbankan syariah yang besar. Menurut data Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024, sekitar 87 persen atau lebih dari 245 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. "Perlu edukasi dan sinergi yang kuat pada ekosistem keuangan syariah untuk membuka peluang pembiayaan baru dan memungkinkan penguatan akses keuangan, terutama pada sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, sampai bisnis berkelanjutan," kata Dian dalam workshop "Peran Perbankan Syariah terhadap Perekonomian Daerah” di Banda Aceh, Kamis, 24 Oktober 2024. Workshop tersebut merupakan rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2024 di Banda Aceh sepanjang 24-26 Oktober 2024.

Baca juga:
Pemicu OJK Buru Bos Pinjol Hingga ke Luar Negeri

Dian menjelaskan, pangsa pasar perbankan syariah saat ini terus meningkat menjadi 7,33 persen dalam industru perbankan nasional, dengan pertumbuhan aset mencapai 10,37 persen atau sebesar Rp 902,39 triliun. Namun demikian, menurut dia, angka tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang menekankan pentingnya sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. "Salah satu langkah penting pengembangannya adalah melalui ekspansi penggunaan layanan perbankan syariah dalam setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah," kata Dian. Terlebih, dia melanjutkan, industri perbankan syariah menunjukkan kinerja dan ketahanan yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, misalkan di masa krisis dan pandemi Covid.

OJK berharap dapat memperkuat fokus pengembangan perbankan syariah, termasuk penguatan peran di ekosistem syariah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perbankan syariah mampu menjadi industri yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. (*)

INFO BISNIS - Indonesia memiliki potensi pasar perbankan syariah yang besar. Menurut data Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024, sekitar 87 persen atau lebih dari 245 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. "Perlu edukasi dan sinergi yang kuat pada ekosistem keuangan syariah untuk membuka peluang pembiayaan baru dan memungkinkan penguatan akses keuangan, terutama pada sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, sampai bisnis berkelanjutan," kata Dian dalam workshop "Peran Perbankan Syariah terhadap Perekonomian Daerah” di Banda Aceh, Kamis, 24 Oktober 2024. Workshop tersebut merupakan rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2024 di Banda Aceh sepanjang 24-26 Oktober 2024.

Baca juga:
Pemicu OJK Buru Bos Pinjol Hingga ke Luar Negeri

Dian menjelaskan, pangsa pasar perbankan syariah saat ini terus meningkat menjadi 7,33 persen dalam industru perbankan nasional, dengan pertumbuhan aset mencapai 10,37 persen atau sebesar Rp 902,39 triliun. Namun demikian, menurut dia, angka tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang menekankan pentingnya sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. "Salah satu langkah penting pengembangannya adalah melalui ekspansi penggunaan layanan perbankan syariah dalam setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah," kata Dian. Terlebih, dia melanjutkan, industri perbankan syariah menunjukkan kinerja dan ketahanan yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, misalkan di masa krisis dan pandemi Covid.

OJK berharap dapat memperkuat fokus pengembangan perbankan syariah, termasuk penguatan peran di ekosistem syariah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perbankan syariah mampu menjadi industri yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. (*)

INFO NASIONAL – Analis senior Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Andry Wicaksono mengatakan, pasar modal atau capital market adalah platform penting bagi masyarakat dan investor untuk melakukan investasi. Menurutnya, Investasi jangka panjang paling efektif dilakukan di platform ini.

“Investasi yang paling optimal sebenarnya adanya di sini, di industri pasar modal,” ujarnya saat menjadi pembicara pada kegiatan Capacity Building Kawan OJK dan Media Gathering, di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Ia mengatakan, industri pasar modal memiliki produk yang sangat banyak. Mulai dari saham sebagai kepemilikan atas suatu perusahaan, obligasi yang menjadi surat utang dan sukuk sebagai model investasi syariah.

“Sekarang, 60 persen saham yang ada di bursa termasuk kedalam saham syariah,” katanya.

Selain itu, kata dia, ada juga reksa dana yang dikelola oleh manager investasi yang dijembatani oleh Bank Kustodia untuk mengelola dana dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang.

Ia menjelaskan, perkembangan pasar modal di Indonesia sempat mengalamipenurunanyang signifikan akibat pandemi Covid-19. Namun, pada tahun ini, pasar modal Indonesia mencatatkan all time high (ATH) pada 21 Agustus 2024. ATH ini terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG di posisi 7.544,59 dan market cap sebesar Rp12.782 triliun.

Hal ini bisa tercapai karena adanya supply dan demand sekuritas, kondisi politik dan ekonomi juga keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dalam hal ini OJK. OJK secara masif melakukan literasi dan edukasi keuangaan kepada masyarakat lewat program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau GENCARKAN. Sehingga masyarakat semakin tahu mengenai tujuan dan urgensi dari berinvestasi khususnya di pasar modal.

“Jika ingin berinvestasi di pasar modal, harus sesuai sama tujuannya. Tujuannya buat apa? Itu tergantung teman-teman. Kenapa?Karena sahamitu investasi jangka panjang,”tambahnya.

Mengenai peran pasar modal dalam perekonomian di Indonesia, Advisor Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Saptono Adi Junarso mengatakan, peran pasar modal bagi perekonomian adalah adanya pendanaan.

“Terutama bagi perusahaan, dimana perusahaan itu untuk kebutuhan pendanaan, untuk ekspansi, untuk bertumbuh. Mereka pasti butuh pendanaan. Nah, pasar modal adalah tempat untuk pendanaan,” ujarnya.

Di sisi lain, pasar modal bagi investor menjadi wadah untuk investasi. Ia mengatakan, jika ingin melakukan investasi harus menggunakan uang yang memang tidak dibutuhkan dalam jangka waktu yang lama.

Hadirnya pasar modal pun memberikan dampak positif bagi perusahaan ataupun investor.

“Jadi kita bisa lihat dari sisi perusahaan, butuh pendanaan. Dari sisi investor, butuh alat untuk investasi. Karena kalau kita tidak investasi, maka nilai uang kita itu akan turun,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya, pasar modal memiliki multipier effect bagi pertumbuhan ekonomi. Jika perusahaan bertumbuh dari mulai ketersediaan barang dan modal, secara tidak langsung akan berdampak pada kesejahtraan karyawannya. Peningkatan pembayaran pajak perusahaan kepada negara pun akan terpengaruh sehingga negara bisa meningkatkan kebijakan sosial danekonominya.

“Di sisi lain, bagi investor, ada juga dividen. Dividen saham atau dividen tunai, itu juga menjadi pendorong ekonomi. Kalau investor dapat dividen, nanti ada uang lagi untuk bisa lebih investasi lagi atau lebih bergerak ke perekonomian lain,” kata Adi. (*)

INFO BISNIS - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkanRoadmapPenguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027, sebagai arah pengembangan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan BPD yangresilient, kontributif, dan kompetitif.

PeluncuranRoadmapPenguatan BPD ini dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, serta Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global baik secara geopolitik dan ekonomi, penguatan perekonomian domestik penting untuk terus didorong, terutama menumbuhkan sumber-sumber perekonomian baru di daerah. Perekonomian daerah yang bertumbuh akan menjadi dasar pertumbuhan ekonomi nasional.

“BPD memiliki peran strategis dalam mewujudkan perekonomian daerah yang terus bertumbuh dan berkelanjutan. OJK berkomitmen untuk terus mendorong BPD menjadiregional championdi daerah, salah satunya dengan meluncurkanRoadmapPenguatan BPD,” kata Mahendra.

Menurutnyaroadmapini diharapkan dapat mewujudkan BPD yang memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik, teknologi yang mumpuni, dan mampu menerapkan tata kelola maupun manajemen risiko dalam menjalankan proses bisnisnya.

Sementara itu, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa peluncuranRoadmapPenguatan BPD ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh BPD. OJK akan terus mendorong peningkatan kapasitas, kapabilitas dan daya saing BPD.

“Peluncuran roadmap ini diharapkan dapat menjadi guidelines BPD untuk terus menjadi bank yang kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mendukung program strategis pemerintah daerah dan sumber pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” kata Dian.

Dukungan terhadap pengembangan BPD yang kontributif ke perekonomian daerah juga disampaikan oleh Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk mendorong BPD menjadi bank yangresilient, kompetitif dan kontributif ke perekonomian daerah.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi OJK atas peluncuranRoadmapPengembangan BPD. Kementerian dalam negeri juga mendorong peran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dari BPD. Kolaborasi dan sinergi dengan seluruhstakeholdersjuga penting untuk terus dilakukan,” kata Horas.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri juga telah menginstruksikan BPD untuk mendukung program peningkatan inklusi keuangan di daerah seperti berperan aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Roadmapini merupakan pengkinian dan penyelarasan terhadap program-program penguatan BPD yang telah ada sebelumnya, dengan memperhatikan evaluasi terhadap BPD serta berbagai tantangan dan peluang, agar BPD mampu tumbuh dan bersaing serta lebih berperan dalam perekonomian daerah. PenyusunanRoadmapPenguatan BPD ini juga memperhatikanMaster PlanSektor Jasa Keuangan Indonesia 2020-2025,RoadmapPengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, danDestination StatementOJK 2022-2027.

Apresiasi terhadap BPD

Dalam kesempatan ini, Dian Ediana Rae juga menyampaikan apresiasi kepada BPD yang telah melakukan penguatan permodalan melalui pemenuhan modal inti minimum, termasuk dengan bergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB).

“Kepada Bank yang memilih bergabung dalam KUB, terlihat bahwa sinergi positif yang dibangun antar-BPD dalam KUB tidak hanya terbatas pada aktivitas perbankan, namun juga dapat mendorong sinergi ekonomi antar daerah. Skema KUB yang saling menguntungkan di antara BPD, diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi bisnis serta percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”, kata Dian.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa koordinasi antar-BPD perlu lebih diperluas, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, sehingga akan terjalin kerja sama yang saling menguntungkan yang mampu mendukung penguatan perbankan dan perekonomian di masing-masing daerah.

Hingga saat ini, BPD terus membuktikan kemampuannya untuk bertahan dan berkembang dalam industri perbankan nasional. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan selama lima tahun pada total aset, penyaluran kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), yang masing-masing mengalami peningkatan sekitar 8 persen.

Empat Pilar Penguatan BPD 2024-2027

RoadmapPenguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD:

1. Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD– Penguatan struktur BPD menjadi prioritas dengan fokus pada tata kelola, manajemen risiko, dan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, OJK menekankan pentingnya upaya untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, sehingga BPD dapat memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing yang lebih baik. Hal ini akan mendukung BPD untuk menjalankan perannya secara optimal melalui peningkatan kapabilitas dalam pengembangan strategi bisnis.
2. Akselerasi Transformasi Digital BPD– Dalam era digitalisasi yang pesat, BPD dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat dariphysical economykevirtual economy. Oleh karena itu, akselerasi transformasi digital menjadi langkah penting bagi BPD. Melalui inovasi berkelanjutan, BPD dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif untuk memenuhi ekspektasi nasabah dalam ekosistem digital yang terus berkembang.
3. Penguatan Peran BPD dalam Ekonomi Daerah dan Nasional– Sinergi antara BPD dan pemerintah daerah menjadi salah satu keunggulan strategis. Pengembangan BPD harus selaras dengan program-program pemerintah daerah, yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. BPD diharapkan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah, menciptakan wilayah yang kuat dan bersaing.
4. Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan BPD– OJK berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi pengembangan BPD, termasuk mendorong harmonisasi kebijakan antara OJK dan pemerintah daerah. Penguatan pengawasan akan memastikan bahwa isu dan tantangan yang dihadapi BPD dapat diatasi dengan baik melalui komunikasi yang efektif dengan seluruh satuan kerja di OJK.

Roadmapini merupakanliving documentyang akan disesuaikan dengan dinamika BPD dan perkembangan industri jasa keuangan, sehingga kebijakan yang diambil tetap relevan dan tepat waktu dalam mendukung ketahanan dan daya saing BPD serta kesinambungan program sebelumnya.(*)

INFO BISNIS - Dalam rangkaian acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda, terutama Generasi Z (Zoomers). Acara ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab sejak usia muda yang berlangsung di Kota Balikpapan, Sabtu, 5 Oktober 2024 lalu.

Kepala Eksekutif Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemampuan literasi keuangan yang baik dapat menjadi modal besar bagi generasi muda dalam menghindari jebakan gaya hidup konsumtif. "Generasi muda yang cerdas dalam mengelola keuangan akan terhindar dari pola hidup konsumtif dan risiko kejahatan keuangan yang marak terjadi di era digital saat ini," kata Friderica.

Friderica juga menyoroti berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh Gen Z, seperti fenomena you only live once (YOLO), fear of missing out (FOMO), dan fear of other people’s opinion (FOPO). Fenomena ini seringkali mempengaruhi gaya hidup yang impulsif dan konsumtif, yang pada akhirnya dapat merusak kesehatan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, Friderica mendorong penerapan perilaku delayed gratification, yaitu kemampuan menunda kepuasan atau kesenangan saat ini demi keuntungan jangka panjang yang lebih besar.

Selain itu, OJK juga menekankan fenomena lain yang marak terjadi di kalangan Generasi Milenial dan Gen Z, yaitu doom spending, di mana seseorang cenderung berbelanja secara impulsif tanpa memperhitungkan kebutuhan atau urgensi barang yang dibeli. Fenomena ini perlu diimbangi dengan kemampuan membedakan antara kebutuhan (need) dan keinginan (want), serta merencanakan keuangan dengan lebih bijaksana.

Dalam acara tersebut, OJK juga mengajak Gen Z untuk mulai memanfaatkan produk dan layanan keuangan sebagai bagian dari perencanaan masa depan, termasuk melalui investasi yang aman dan sesuai kebutuhan. "Literasi keuangan yang baik dan inklusi keuangan yang bijak akan menjadikan generasi muda cerdas dalam mengelola keuangan, sehingga mampu menjadi agen literasi di tengah masyarakat," tambah Friderica.

Acara Like IT di Balikpapan kali ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan GENCARKAN (Gerakan Cerdas Inklusi Keuangan) yang diinisiasi OJK bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya literasi keuangan dan budaya berinvestasi sejak dini melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan, baik yang konvensional maupun syariah.

Friderica juga menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang semakin pesat membuat masyarakat, terutama generasi muda, lebih mudah mengakses produk dan layanan keuangan. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru, termasuk risiko kejahatan siber dan penipuan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk bijak dalam menggunakan produk keuangan dan memahami risikonya.

Seri kedua dari acara Like IT ini akan diikuti dengan dua seri lainnya yang akan berlangsung di kota-kota besar lainnya di Indonesia, di mana generasi muda akan terus didorong untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih melek keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.(*)

INFO BISNIS - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menggelar acara pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 di Balikpapan, Sabtu, 5 Oktober 2024 lalu, sebagai bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat secara lebih bertanggung jawab dan produktif. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah untuk memperkuat ekonomi lokal dan nasional.

"Literasi dan inklusi keuangan yang baik menjadi fondasi kuat dalam membuka basis ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa. Ini adalah langkah nyata menuju pencapaian Indonesia Emas 2045," ujar Mahendra. Pelaksanaan BIK di Kalimantan Timur mencerminkan komitmen OJK untuk memperluas pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah dengan potensi besar namun minim akses ke layanan keuangan.

Selain itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang bertanggung jawab dalam ekspansi inklusi keuangan. Menurutnya, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus memastikan bahwa edukasi berjalan seiring dengan penjualan produk, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan secara bijak dan produktif.

Program GENCARKAN, yang digelar bersamaan dengan BIK, bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan meminimalisasi risiko kejahatan keuangan di tengah masyarakat. Dengan adanya 68 booth dari PUJK, UMKM, dan lembaga lainnya, BIK 2024 diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta peserta dan meningkatkan akses keuangan bagi 8,7 juta orang.(*)

INFO NASIONAL - Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 di Kantor BPS, Jumat, 2 Agustus 2024. Untuk pertama kalinya, SNLIK dilakukan oleh OJK bersama dengan BPS.

Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, survei dilakukan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. "Hasilnya diperoleh indeks literasi keuangan masyarakat 65,43 persen dan inklusi keuangan 75,02 persen untuk tahun 2023," kata Amalia.

SNLIK 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. "Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen dan ndeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen," ujarnya.

Amalia menjelaskan, pengumpulan data SNLIK 2024 dilakukan mulai 9 Januari hingga 5 Februari 2024 di 34 provinsi yang mencakup 120 kabupaten/kota termasuk 8 wilayah kantor OJK (1.080 blok sensus). "Jumlah sampel SNLIK tahun 2024 sebanyak 10.800 responden yang berumur antara 15 sampai 79 tahun," kata dia.

Amalia menegaskan, terdapat perbedaan metodologi sampling untuk SNLIK 2024 dengan SNLIK 2022. Dalam SNLIK 2024 metodologi sampling yang digunakan adalah stratified multistage cluster sampling.

Amalia menilai, metodologi ini akan lebih mampu merepresentasikan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara keseluruhan. Metodologi tahun ini memanfaatkan profil populasi masyarakat Indonesia.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi saat merilis hasil SNLIK tahun 2024 di Jakarta, (2/8). Foto: TEMPO/Aryus P Soekarno

Adapun, pada SNLIK 2022 menggunakan metodologi purposive sampling dan simpel random sampling yang menghasilkan sampel responden yang cenderung bias ke perkotaan dan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. "Jadi, indeks literasi dan inklusi keuangan hasil SNLIK 2024 tidak dapat langsung dibandingkan secara langsung terhadap indeks literasi dan inklusi keuangan hasil tahun 2022," ucapnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, berdasarkan gender, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi keuangan laki-laki, yakni masing-masing sebesar 66,75 persen dan 64,14 persen. Indeks inklusi keuangan perempuan juga lebih tinggi dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan laki-laki, yakni masing-masing 76,08 persen dan 73,97 persen.

Berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 69,71 persen dan 78,41 persen, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan yakni masing-masing sebesar 59,25 persen dan 70,13 persen. Berdasarkan umur, kelompok 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 74,82 persen, 71,72 persen, dan 70,19 persen.

"Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,70 persen dan 52,51 persen," ujarnya.

Kemudian, kelompok umur 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 18-25 tahun memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 84,28 persen, 81,51 persen, dan 79,21 persen. Namun, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 57,96 persen dan 63,53 persen.

Hasil SNLIK 2024 menunjukkan segmen penduduk yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, yakni, pertama, penduduk yang tinggal di perdesaan; kedua, penduduk umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun; ketiga, penduduk dengan pendidikan rendah (tamat SD/sederajat ke bawah); keempat, berdasarkan pekerjaan yakni tidak atau belum bekerja, pelajar atau mahasiswa, petani atau peternak atau pekebun atau nelayan, dan pekerja selain pegawai atau profesional atau pengusaha atau wiraswasta atau pensiunan atau purnawirawan.

Karena itu, Friderica menegaskan, OJK akan semakin menggiatkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok tersebut. Sebab, fokus OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik konvensional maupun syariah tertuang dalam Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (2023-2027).

"SNLIK 2024 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk," kata Friderica. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali merilis daftar penyelenggarafinancial technology peer-to-peer(P2P)lendingataufintech lendingyang memiliki izin.

Tercatat sebanyak 98 perusahaanfintech lendingatau juga dikenal sebagai pinjaman daring (online) alias pinjol legal per Jumat, 12 Juli 2024.

Daftar Pinjol Legal Terbaru Juli 2024

OJK pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa perusahaanfintech lendingyang sudah memiliki legalitas.

Untuk memeriksa status penawaran produk jasa keuangan,OJKmenyediakan layanan telepon 157 dan WhatsApp 081-157-157-157.

Adapun deretan 98 pinjol legal per Juli 2024 sebagai berikut:

1. 360 Kredi (PT Inovasi Terdepan Nusantara).
2. AdaKami (PT Pembiayaan Digital Indonesia).
3. AdaModal (PT Solid Fintek Indonesia).
4. AdaPundi (PT Info Tekno Siaga).
5. Akseleran (PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia).
6. Aktivaku (PT Aktivaku Investama Teknologi).
7. ALAMI (PT Alami Fintek Sharia).
8. Amartha(PT Amartha Mikro Fintek).
9. Ammana (PT Ammana Fintek Syariah).
10. AsetKu (PT Pintar Inovasi Digital).
11. Avantee (PT Grha Dana Bersama).
12. AwanTunai (PT Simplefi Teknologi Indonesia).
13. BantuSaku (PT Smartec Teknologi Indonesia).
14. Batumbu (PT Berdayakan Usaha Indonesia).
15. Boost (PT Creative Mobile Adventure).
16. Cairin (PT Idana Solusi Sejahtera).
17. Cashcepat (PT Artha Permata Makmur).
18. Cicil.co.id (PT Cicil Solusi Mitra Teknologi).
19. Crowde (PT Crowde Membangun Bangsa).
20. CROWDO (PT Mediator Komunitas Indonesia).
21. Dana Syariah (PT Dana Syariah Indonesia).
22. DanaBagus (PT Dana Bagus Indonesia).
23. Danabijak (PT Digital Micro Indonesia).
24. Danacita (PT Inclusive Finance Group).
25. Danai.id (PT Adiwisata Finansial Teknologi).
26. Danain (PT Mulia Inovasi Digital).
27. DanaKini (PT Dana Kini Indonesia).
28. Danamas (PT Pasar Dana Pinjaman).
29. Danamerdeka (PT Intekno Raya).
30. DanaRupiah (PT Layanan Keuangan Berbagi).
31. DoeKu (PT Doeku Peduli Indonesia).
32. Dompet Kilat (PT Indo Fin Tek).
33. Duha Syariah (PT Duha Madani Syariah).
34. Dumi (PT Fidac Inovasi Teknologi).
35. Easycash (PT Indonesia Fintopia Technology).
36. Edufund (PT Fintech Bina Bangsa).
37. Esta Kapital Fintek (PT Esta Kapital Fintek).
38. Ethis (PT Ethis Fintek Indonesia).
39. Findaya atau Danamapan (PT Mapan Global Reksa).
40. Finmas (PT Oriente Mas Sejahtera).
41. FinPlus (PT Rezeki Bersama Teknologi).
42. FINTAG (PT Fintagra Homido Indonesia).
43. GandengTangan (PT Kreasi Anak Indonesia).
44. Gradana (PT Gradana Teknoruci Indonesia).
45. iGrow (PT iGrow Resources Indonesia).
46. IKI Modal (PT IKI Karunia Indonesia).
47. Indodana (PT Artha Dana Teknologi).
48. Indofund.id (PT Bursa Akselerasi Indonesia).
49. Indosaku (PT Sens Teknologi Indonesia).
50. Investree (PT Investree Radhika Jaya).
51. Invoila (PT Sol Mitra Fintec).
52. IVOJI (PT Finansia Aira Teknologi).
53. JULO (PT Julo Teknologi Finansial).
54. Kawan Cicil (PT Kawan Cicil Teknologi Utama).
55. Klik Kami (PT Harapan Fintech Indonesia).
56. KlikA2C (PT Aman Cermat Cepat).
57. KlikCair (PT Klikcair Magga Jaya).
58. KlikUMKM (PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat).
59. KoinP2P (PT Lunaria Annua Teknologi).
60. Komunal P2P (PT Komunal Finansial Indonesia).
61. KrediFazz (PT KrediFazz Digital Indonesia).
62. Kredinesia (PT Kreditku Teknologi Indonesia).
63. Kredit Pintar (PT Kredit Pintar Indonesia).
64. KREDITO (PT Fintek Digital Indonesia).
65. KreditPro (PT Tri Digi Fin).
66. KTA Kilat Pendanaan (PT Pendanaan Teknologi Nusa).
67. Lahan Sikam (PT Lampung Berkah Finansial Teknologi).
68. Lentera Dana Nusantara (PT Lentera Dana Nusantara).
69. Lumbung Dana (PT Lumbung Dana Indonesia).
70. Maucash (PT Astra Welab Digital Arta).
71. Mekar (PT Mekar Investama Sampoerna).
72. Modal Nasional (PT Solusi Teknologi Finansial).
73. Modalku (PT Mitrausaha Indonesia Grup).
74. ModalRakyat (PT Modal Rakyat Indonesia).
75. Ovo Finansial (PT Indonusa Bara Sejahtera).
76. Papitupi Syariah (PT Piranti Alphabet Perkasa).
77. Pinjam Gampang (PT Kredit Plus Teknologi).
78. Pinjam Modal (PT Finansial Integrasi Teknologi).
79. Pinjam Yuk (PT Kuaikuai Tech Indonesia).
80. PinjamanGO (PT Dana Pinjaman Inklusif).
81. PinjamDuit (PT Stanford Teknologi Indonesia).
82. PinjamWinWin (PT Progo Puncak Group).
83. Pintek (PT Pinduit Teknologi Indonesia).
84. Pohon Dana (PT Pohon Dana Indonesia).
85. Qazwa.id (PT Qazwa Mitra Hasanah).
86. Restock.id (PT Cerita Teknologi Indonesia).
87. Ringan (PT Ringan Teknologi Indonesia).
88. Rupiah Cepat (PT Kredit Utama Fintech Indonesia).
89. SamaKita (PT Sejahtera Sama Kita).
90. Samir (PT Sahabat Mikro Fintek).
91. Sanders One Stop Solution (PT Satustop Finansial Solusi).
92. Singa (PT Abadi Sejahtera Finansindo).
93. Solusiku (PT Anugerah Digital Indonesia).
94. Toko Modal (PT Toko Modal Mitra Usaha).
95. TrustIQ (PT Trust Teknologi Finansial).
96. UangMe (PT Uangme Fintek Indonesia).
97. Uatas (PT Plus Ultra Abadi).
98. UKU (PT Teknologi Merlin Sejahtera).

MELYNDA DWI PUSPITA