Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN-BOGOR. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan ini diperkirakan dapat menyelamatkan hingga 600.000 masyarakat dari jeratan utang bank.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, program penghapusan piutang ini dapat menjangkau hingga 600.000 masyarakat. Hal ini berarti bahwa sebanyak 600.000 orang, terutama dari golongan masyarakat kelas bawah, dapat terbebas dari utang bank.

"Hampir 600.000 orang yang bisa dikaver program ini, artinya ada 600.000 masyarakat kecil yang terbebas dari sisi banknya piutang, ya kalau dari sisi mereka dari sisi utang," ujar Hasan saat ditemui oleh media di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Hasan menjelaskan bahwa penghapusan utang ini merupakan upaya pemerintah untuk membebaskan petani, nelayan, hingga pekebun yang selama ini terlilit utang kredit. Meskipun pihak bank sudah lama tidak mencatatnya, hak tagih atas utang tersebut masih ada.

"Dengan ini, mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang," katanya.

Hasan juga menambahkan bahwa jika petani, nelayan, hingga pekebun tidak dibebaskan dari utang, mereka akan kesulitan mengajukan kredit di masa depan karena telah masuk dalam daftar hitam BI Checking.

"Jadi, jika bisa dihapuskan, rakyat kecil, pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang sebelumnya terkena BI Checking dan masuk daftar hitam, sekarang bisa terbebas dan bisa memulai usaha lagi untuk menciptakan peluang hidup yang lebih baik," jelasnya.

Presiden Prabowo menghapus piutang macet UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/11).

Penghapusan piutang macet ini ditandai dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada 5 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara buka suara terkait keputusan pemerintah untuk pemutihan utangUMKM, termasuk di dalamnya para nelayan dan petani.

Sua, sapaannya, menekankan bahwa keputusan ini untuk menghapus piutang macet yang sudah lama dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

“Itu kredit-kredit lama. Itu bagian untuk memperbaiki tata kelola [perbankan] dan juga untuk keperluan UMKM, nelayan, dan petani,” ujarnya saat ditemui di Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Nantinya, detail terkait mekanisme penghapusan utang para pelaku UMKM akan diterbitkan oleh perbankan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Termasuk di dalamnya terkait persyaratan debitur mana saja yang berhak menikmati kebijakan penghapusan piutang macet.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam unggahan Instagram @smindrawati menjelaskan bahwa kebijakan ini diperuntukan bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lainnya.

Bendahara Negara tersebut menyampaikan kebijakan strategis yang diteken pada 5 November 2024 tersebut untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

“Dengan berlakunya kebijakan ini, diharapkan para pelaku UMKM di bidang tersebut dapat meneruskan usaha dan memberi keyakinan bahwa negara hadir memberikan dukungan,” ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menekankan bahwa keputusan ini menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Laju rasio kredit bermasalah kini menjadi sorotan usai Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, per Agustus 2024, total baki debet UMKM di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mencapai Rp255,96 triliun, naik 10,06% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp232,56 triliun pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di sektor ini meningkat menjadi Rp6,37 triliun, naik 35,19% YoY dari Rp4,71 triliun, sehingga rasio NPL mencapai 2,49% per Agustus 2024, naik 49 basis poin (bps) dari 2% pada Agustus 2023.

Pada periode yang sama, baki debet di sektor perikanan tercatat Rp17,44 triliun, tumbuh 3,38% YoY dari Rp16,87 triliun. Rasio NPL sektor perikanan pun menjadi 4,66% per Agustus 2024, naik 36 bps dari 4,3% pada Agustus 2023, dengan nominal kredit bermasalah sebesar Rp813 miliar.

Adapun, secara keseluruhan, rasio kredit bermasalah UMKM meningkat 6 bps secara tahunan menjadi 4,06% dari 4%, dengan total kredit bermasalah mencapai Rp59,81 triliun per Agustus 2024. Total baki debet UMKM sendiri mencapai Rp1.474,76 triliun, naik 4,42% YoY dari sebelumnya Rp1.412,39 triliun.

Selanjutnya apabila diurutkan, maka NPL tertinggi jatuh pada sektor Konstruksi (9,94%), Perantara Keuangan (7,56%), dan Real Estate, Usaha Persewaan, serta Jasa Perusahaan (4,81%) per Agustus 2024. Dengan demikian, sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan masuk di posisi keempat sektor dengan NPL tinggi.

Sebagaimana diketahui, aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian UMKM mengungkapkan ketentuan terkait debitur mana saja yang berhak menikmati kebijakan penghapusan piutang macet kepada UMKM. Adapun, kebijakan ini akan berlaku di Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan program ini merupakan kebijakan simbolik dari Presiden Prabowo yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian hingga perikanan.

Maman mencatat bahwa sekitar satu juta pelaku UMKM dari sektor-sektor tersebut akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini.

“Banknya di mana? Yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara. Nah rata-rata maksimal untuk badan usaha itu Rp500 juta yang hutang-piutangnya berutang maksimal 500 juta, untuk perorangan 300 juta,” ujarnya dikutip pada Rabu (6/11/2024).

Dia pun menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang memang mengalami berbagai permasalahan, seperti gempa bumi, bencana alam, dan pandemi Covid-19.

"[Artinya] tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutangnya, ini yang memang emang sudah betul-betul tidak bisa tertolong kembali," katanya.

Selanjutnya, masih untuk para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan, kata Maman, kebijakan ini dimaksudkan bagi pelaku UMKM yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan utangnya sudah jatuh tempo, yang proses penghapusan bukunya sudah dilakukan di Himbara.

“Jadi ini yang memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan,” tandasnya.

Sebaliknya, Maman berujar bahwa kebijakan ini tidak akan diberikan kepada pelaku UMKM lainnya yang masih memiliki kemampuan untuk bertahan, dan dinilai oleh Himbara masih memiliki kekuatan untuk melanjutkan usaha mereka.

Lebih lanjut, dalam menjalankan Peraturan ini Pemerintah akan menyiapkan anggaran yang berkisar Rp10 triliun tanpa melalui APBN.

“Jadi ini nggak ada sama sekali melalui APBN kita. Itu penghapus bukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank. PP ini dibuat, agar pihak bank memiliki legitimasi ataupun ruang payung hukum untuk bisa menghapus [kredit],” ujarnya.

Maman juga menyebut sebenarnya data terkait pelaku UMKM ini telah terdaftar dalam penghapusan bukuan di masing-masing bank.

“Nah, itu yang akan kita ‘putihkan' supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM ini mereka bisa sehat lagi. Bisa mengajukan kembali proses piutang agar mereka bisa berusaha lagi ke depannya.

Nantinya, Kementerian UMKM akan bertanggung jawab untuk mendetailkan, memverifikasi, dan berkoordinasi dengan Himbara untuk mengidentifikasi terkait debitur mana yang utangnya akan dihapuskan.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah sedang menggodok aturan terkait rencana untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM bersamaan dengan rencana pemutihan utang atau kredit macet dari petani dan nelayan yang menumpuk.

"(Aturan pemutihan utang UMKM) Ini dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Minggu (3/11).

Kebijakan hapus dan tagih kredit macet UMKM disusul pemutihan utang kredit macet petani dan nelayan tak hanya akan menguntungkan para debitur yang bermasalah, namun juga menguntungkan Bank BUMN.

Perlu diketahui, hapus buku dan hapus tagih adalah tindakan terakhir yang dilakukan bank terhadap kredit macet yang sudah tidak bisa ditagih lagi. Ini juga akan berpengaruh pada pemutihan SLIK OJK, yang artinya para petani dan nelayan tidak lagi di blacklist dari data perbankan, sehingga mereka bisa Kembali mengajukan kredit dan pembiayaan. Pasalnya, selama ini bank BUMN hanya bisa menghapus bukukan kredit macet, sehingga baik UMKM termasuk petani dan nelayan tetap terdata di SLIK OJK karena belum melunasi utangnya.

Di sisi lain, dampak ke bank BUMN setelah dilakukannya hapus buku dan hapus tagih adalah penurunan pencadangan (CKPN), mengingat pencadangan yang sebelumnya dibentuk untuk kredit tersebut juga akan dihapus karena kredit sudah dianggap tidak memiliki nilai lagi. Begitu pun dengan pengurangan beban provisi yang sejalan dengan penurunan CKPN, sehingga bank tidak lagi mengalokasikan biaya untuk menutupi potensi kerugian akibat kredit macet yang disebabkan kedua sektor tersebut (pertanian dan perikanan).

Dengan demikian, maka kualitas aset bank akan mengalami perbaikan atau peningkatan aset, mengingat kredit macet dari sektor bermasalah tersebut telah tiada dan rasio NPL akan menurun, serta juga berpotensi berdampak pada peningkatan profitabilitas bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga menegaskan, bahwa rencana pemerintah untuk melakukan pemutihan utang petani dan nelayan tidak akan merugikan negara.

"Pemutihan kredit macet petani dan nelayan tidak merugikan Negara, dan ini sebenarnya spesifik untuk Bank BUMN, kalau bank swasta sudah biasa melakukan pemutihan ini," ungkap Dian belum lama ini.

OJK dan Bank BUMN sampai saat ini masih menunggu aturan dari pemerintah, mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang ditentukan agar tercapainya tujuan kebijakan ini. Baik OJK dan bank BUMN mendukung sepenuhnya terkait rencana pemerintah tersebut.

Jika menilik laporan keuangan dari masing-masing bank BUMN di jajaran KBMI 4, sepeti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang mencatat penyaluran kredit ke sektor pertanian mencapai Rp 194,77 triliun per September 2024, naik secara year to date dari Rp 170,82 triliun per Desember 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 9,27 triliun masuk ke dalam kategori kredit bermasalah.

Sejalan dengan itu, BRI sendiri berdasarkan laporannya telah melakukan pencadangan secara total kredit termasuk sektor pertanian sebesar Rp 86 triliun, meskipun tidak dirincikan untuk sektor pertanian berapa besarannya.

Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan, kebijakan ini masih ditunggu-tunggu oleh Bank BUMN, namun menurutnya yang yang paling penting adalah penetapan kriteria dari kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan moral hazard.

"Sebenarnya yang paling penting dari kebijakan ini adalah pemutihan dari blacklist agar orang-orang tersebut masih bisa berusaha, memiliki akses pembiayaan, dan bisa berusaha lagi," ungkap Sunarso belum lama ini.

Posisi terbesar kedua setelah BRI, adalah PT Bank Mandiri Tbk, yang mencatat kredit ke sektor pertanian mencapai Rp 150,63 triliun per September 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 1,30 triliun masuk kategori kredit bermasalah. Bank Mandiri telah mengalokasikan pencadangannya ke sektor ini sebesar Rp 1,07 triliun.

Sementara itu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) per September 2024 mencatatkan penyaluran kredit ke sektor pertanian tercatat mencapai Rp 48,25 triliun meningkat secara ytd dari Rp 53,85 triliun per Desember 2023.

Dari jumlah tersebut, yang masuk kategori bermasalah tercatat sebesar Rp 1,6 triliun per September 2024. Adapun BNI telah mengalokasikan pencadangan sebesar Rp 1,20 triliun.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo menyatakan, pihaknya masih menunggu aturan turunan yang akan menjadi petunjuk pelaksanaan dari pemutihan utang petani dan nelayan yang tersebut. Meski begitu rencana pemerintah melakukan hapus tagih pinjaman UMKM petani dan nelayan diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali sumber pendanaan dari bank.

"Terutama bagi debitur UMKM yang jatuh ke NPL disebabkan oleh force majeure (bencana) atau terdampak Covid-19. Kebijakan BNI dalam hapus buku dan hapus tagih harus melalui evaluasi mendalam agar tidak terjadi moral hazard," ungkap Okki.

Lebih lanjut Okki menyatakan, salah satu antisipasi yang dilakukan BNI yakni dengan membentuk CKPN untuk semua segmen debitur UMKM sesuai kebutuhan.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang hapus buku dan hapus tagih dari bank dan kementerian/lembaga, atau aturan tentang pemutihan utang UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, terdapat program-program pemerintah di masa lalu yang terkait dengan sektor pertanian.

Apabila tidak ada hapus buku-hapus tagih, maka kepada daftar masyarakat petani/nelayan yang mendapatkan program dan bermasalah, masuk di dalam database sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas perbankan lagi.

Oleh karena itu, Airlangga bilang hal ini semacam "moraturium" kepada mereka yang pernah bermasalah. Bagi bank BUMN, hapus buku bisa, tetapi hapus tagih tidak bisa.

Sehingga dengan hapus buku-hapus tagih ini, diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali.

"(Aturan pemutihan utang UMKM) Ini dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan," kata Airlangga konferensi pers, Minggu (3/11).

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro tak bisa mengakses kredit perbankan.

Hal ini karena bank masih memiliki hak tagih meski utang tersebut telah dihapus bukukan.

Dengan demikian, data 6 juta orang tersebut bermasalah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hashim yang juga Adik Prabowo ini mengatakan, utang tersebut ada yang berasal dari 20 tahun lalu.

"Mereka sekarang terpaksa, mereka kemana? Ke rentenir dan pinjol karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan. Setiap kali mereka masuk SLIK di OJK ditolak," ujar Hashim dalam Dialog Ekonomi Kadin di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).

JAKARTA, investor.id - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso buka suara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk pemutihan utang 6 juta petani dan nelayan.

BRI merupakan bank dengan portofolio UMKM terbesar. Hingga September 2024, porsi kredit UMKM BBRI mencapai 81,7% dari total penyaluran kreditnya.

Menurut dia, kebijakan untuk hapus tagih kredit UMKM, utamanya bagi bank-bank pelat merah sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Sebab, selama ini Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak berani melakukan hapus tagih kredit karena masih ada berbagai aturan yang mengategorikan bisa masuk kerugian negara.

"Jadi, intinya bahwa kebijakan hapus tagih, terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara. Nah, sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tadi itu, agar tidak menimbulkan moral hazard, saya kira itu jawabannya," tegas Sunarso dalam konferensi pers pemaparan kinerja BRI kuartal III-2024, Rabu (30/10/2024).

Adapun, wacana tentang hapus tagih utang UMKM di perbankan sudah digaungkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Namun, sampai masa jabatan Jokowi berakhir pun belum ada aturan tindak lanjut dari wacana tersebut.

Dampak Bagi BRI

Dalam hal ini, Himbara yang kesulitan mengimplementasikan wacana hapus tagih utang UMKM. Lantaran sebagai bank pelat merah dikhawatirkan jika melakukan hapus tagih pada UMKM dari kredit program pemerintah akan dianggap merugikan negara. Meskipun bank telah menghapus buku, namun tetap menagih pada debitur UMKM tersebut.

Sunarso menambahkan, sepanjang tidak terjadi moral hazard, BRI telah melakukan kalkulasi dampaknya terhadap kinerja BRI yang dimasukkan ke dalam perencanaan tahun depan di mulai berlakunya kebijakan ini.

"Yang penting, pemutihan blacklist ini agar orang masih bisa berusaha, punya akses pembiayaan bisa berusaha lagi, itu yang paling penting. Bagi bank, tidak dikategorikan sebagai kerugian negara, yang perlu dijaga jangan sampai ada moral hazard," pungkas Sunarso.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya saja belum dieksekusi karena aturan yang ada saat ini bisa dikategorikannya sebagai kerugian negara.

"Sebenarnya kebijakan tentang bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih, itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya kebijakan hapus tagih terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara," kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

Sunarso menyebut yang paling penting saat ini adalah menetapkan kriteria siapa saja yang bisa dihapus tagih. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

"Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, itu agar tidak menimbulkan moral hazard," ucapnya.

Terkait dampaknya ke BRI, kata Sunarso, sepanjang tidak menimbulkan moral hazard pihaknya akan menghitungnya terhadap kinerja keuangan BRI yang nantinya masuk dalam perencanaan keuangan tahun depan ketika diberlakukannya kebijakan ini.

Paling penting menurutnya dari kebijakan ini adalah bisa memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM, petani dan nelayan.

"Dan yang perlu dijaga adalah moral hazard, jangan sampai terjadi moral hazard, dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tegasnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunggu pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perhitungan penghapusan atau pemutihan utang 6 juta petani dan nelayan dari perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengaku OJK belum menerima laporan dari Prabowo soal perhitungan 6 juta nelayan dan petani tersebut. Dian mengatakan OJK akan menganalisa data dan informasi tersebut sehingga OJK bisa merespons apa yang diharapkan dari program Kabinet Merah-Putih.

"Nanti pada waktunya Pak Presiden ketemu OJK kami akan sampaikan. Kami kan belum ketemu Pak Presiden," kata Dian saat ditemui di sela acara Pertemuan Tahunan Bank Syariah 2024 di Banda Aceh, Jumat (25/10/2024).

Pemutihan utang tersebut akan diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan Prabowo dalam waktu dekat. Dian mengatakan OJK sedang menunggu rancangan regulasi tersebut.

"Nampaknya begitu, [jumlah] nasabhanya. Tapi kan kita harus pastikan nanti. Karena kita juga sedang menunggu RPP dan lain sebagainya yang masih dalam proses," kata Dian.

Dian mengaku penetapan angka 6 juta tersebut belum dihitung bersama OJK. "Nanti artinya bahwa informasi itu perlu kita diskusikan lebih lanjut. Itu juga informasi melalui media yang saya sendiri belum lengkap menerimanya," sambungnya.

Sebelumnya Dian juga bilang OJK akan mendukung penuh program pemerintahan baru. Dari sisi industri perbankan, dia menegaskan kesiapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau CKPN perbankan saat ini.

"Tinggal bagaimana nanti teknis operasionalnya. Tentu salah satu yang kita hindarkan adalah moral hazard, dan pemerintah akan diskusi lebih lanjut masalah ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sederet bankir dari BRI, BNI, hingga Bank Oke buka suara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memutihkan utang sejumlah segmen nasabah di bank.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo berencana untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang bank bagi petani, nelayan, dan kelompok UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan bahwa perseroan masih akan menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden terkait dengan pemutihan utang atau hapus tagih pelaku usaha.

Dirinya juga menjelaskan bahwa pengelolaan kredit bermasalah di industri pembiayaan biasanya dilakukan melalui mekanisme hapus buku dan hapus tagih.

Pertama, hapus buku adalah kondisi penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank, seperti kategori macet dan sudah dicadangkan hingga 100%.

“Hapus buku tidak menghilangkan kewajiban debitur membayar pinjaman, sehingga penagihan tetap dilakukan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Kedua, adalah hapus tagih yakni tindakan penghapusan kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku, sehingga pinjaman tidak ditagih kembali.

Adapun, kebijakan hapus tagih dilakukan pada kondisi dan persyaratan tertentu, misalnya nasabah yang terkena bencana alam nasional seperti tsunami Aceh tahun 2004 dan telah diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut Supari, kebijakan mengenai hapus tagih sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun, implementasinya masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang antara lain untuk menetapkan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih.

“Kami yakin kebijakan maupun peraturan pelaksanaan yang akan diterbitkan telah mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Supari juga optimistis dengan adanya sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan, termasuk BRI akan terus mendorong kemajuan UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menegaskan bahwa perseroan mendukung sepenuhnya soal pemutihan utang untuk UMKM.

Meski demikian, dirinya mengingatkan bahwa ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menghindari moral hazard terkait wacana ini.

“Dibatasi [pemutihan utang] terutama akibat bencana nasional termasuk Covid-19,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Perbesar

Pengunjung melihat produk UMKM di Jakarta/Bisnis-Abdurachman

Saat disinggung terkait kesiapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam melakukan penghapusan tagih, selain dari praktik write off yang selama ini dilakukan, Royke menambahkan bahwa sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terlibat dalam penyusunan kebijakan pemutihan utang ini.

“Usul sebaiknya OJK dan APH terlibat didalam penyusunan Kebijakan tersebut,” ucapnya.

Tak hanya dari kelompok bank pemerintah, bank swasta seperti PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) juga masih mempelajari regulasi yang akan diterbitkan tersebut secara lebih jauh.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan dampak dari pemutihan kredit-kredit yang sudah dihapus buku atau hapus tagih ini bagi bank sendiri sudah tidak ada, karena kredit-kredit tersebut sudah dikeluarkan dari neraca bank.

“Jadi, tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan bank,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dirinya menuturkan jika regulasi sudah jelas dan dapat diimplementasikan secara baik, maka hal ini akan memberikan dampak positif berupa peningkatan daya beli petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM.

Dengan demikian, hal ini akan berujung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan bisa juga terjadi peningkatan loyalitas nasabah.

Namun, Efdinal juga memperingatkan adanya dampak negatif yang mungkin muncul, di mana kebijakan ini dapat membuat beberapa nasabah kurang disiplin dalam mengelola utang, berpikir bahwa utang mereka bisa dihapuskan tanpa konsekuensi, yang berpotensi menciptakan masalah moral hazard.

“Jadi penting untuk adanya regulasi yang jelas agar tidak dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pelaku UMKM yang baik dan jujur dan selain itu regulasi ini juga dapat diimplementasikan secara baik,” tuturnya.

Dari kacamata pengamat, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menyatakan bahwa aturan ini perlu dirumuskan secara jelas agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada terkait hapus buku dan hapus tagih di perbankan.

Menurutnya, penting bagi aturan baru untuk tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasinya di sektor perbankan.

“Dan harus jelas kriteria pemutihannya karena prinsipnya kredit itu merupakan utang dan ada tanggung jawab serta kewajiban di sana untuk mengembalikannya,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Sebagaimana diketahui, rencana tersebut disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan utang bank sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menuturkan, semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998.

Dia menyebut, meski penghapusan buku telah dilakukan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” ujarnya.