Bisnis.com, JAKARTA - Laju rasio kredit bermasalah kini menjadi sorotan usai Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, per Agustus 2024, total baki debet UMKM di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mencapai Rp255,96 triliun, naik 10,06% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp232,56 triliun pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di sektor ini meningkat menjadi Rp6,37 triliun, naik 35,19% YoY dari Rp4,71 triliun, sehingga rasio NPL mencapai 2,49% per Agustus 2024, naik 49 basis poin (bps) dari 2% pada Agustus 2023.

Pada periode yang sama, baki debet di sektor perikanan tercatat Rp17,44 triliun, tumbuh 3,38% YoY dari Rp16,87 triliun. Rasio NPL sektor perikanan pun menjadi 4,66% per Agustus 2024, naik 36 bps dari 4,3% pada Agustus 2023, dengan nominal kredit bermasalah sebesar Rp813 miliar.

Adapun, secara keseluruhan, rasio kredit bermasalah UMKM meningkat 6 bps secara tahunan menjadi 4,06% dari 4%, dengan total kredit bermasalah mencapai Rp59,81 triliun per Agustus 2024. Total baki debet UMKM sendiri mencapai Rp1.474,76 triliun, naik 4,42% YoY dari sebelumnya Rp1.412,39 triliun.

Selanjutnya apabila diurutkan, maka NPL tertinggi jatuh pada sektor Konstruksi (9,94%), Perantara Keuangan (7,56%), dan Real Estate, Usaha Persewaan, serta Jasa Perusahaan (4,81%) per Agustus 2024. Dengan demikian, sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan masuk di posisi keempat sektor dengan NPL tinggi.

Sebagaimana diketahui, aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan penyebab tingginya rasio kredit bermasalah(nonperforming loan/NPL) di segmen UMKM. Tercatat, per Juni 2024, NPL gross UMKM mencapai level 4,04%, mendekati ambang batas 5%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan secara umum, risiko yang melekat pada kredit UMKM memang lebih tinggi dibandingkan kredit korporasi maupun rumah tangga. Ini lantaran, bisnis UMKM yang lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan daya beli masyakarat.

“Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19, menyebabkan rasio NPL kredit UMKM mengalami peningkatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024)

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia, kredit UMKM per Juni 2024 mencapai Rp1.375,2 triliun, atau tumbuh 6,7% yoy. Akan tetapi, pertumbuhan ini lebih lambat dibanding periode yang sama tahun lalu atau Juni 2023 yaitu 7,1% yoy.

Namun, kata Dian, peningkatan NPL pada kredit UMKM telah dapat diprediksi sebelumnya dan sudah dimitigasi oleh bank melalui pembentukan cadangan yang cukup, sehingga tingkat rasio NPL UMKM masih tergolong dalam acceptable level.

Selanjutnya, NPL gross UMKM pada bulan Juni 2024 sebesar 4,04% tercatat sudah menurun dibandingkan dengan bulan Mei 2024 sebesar 4,27%, meskipun masih tergolong meningkat secara tahunan.

Di sisi lain, kredit berisiko (loan at risk/LaR) kredit UMKM terus mengalami tren penurunan yaitu menjadi sebesar 13,5%, dibanding bulan sebelumnya yaitu Mei 2024 pada level 13,83%.

Adapun, dari tahun sebelumnya LaR sebesar 16,8%, dan sudah semakin mendekati level sebelum pandemi, di mana Desember 2019 mencapai 12,74%.

“Hal ini mengindikasikan bahwa ke depannya kualitas kredit UMKM akan tetap terjaga bahkan membaik, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Juda Agung juga sepakat bahwa NPL UMKM memang mengalami kenaikan hingga berada di level 4%. Meski demikian, Juda menyampaikan di tengah pembengkakan NPL segmen UMKM, nyatanya bank-bank yang gencar menyalurkan ke segmen ini telah membentuk pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi risiko kredit.

"Kabar baiknya, bank-bank yang saat ini banyak menyalurkan kredit ke UMKM kondisinya mereka punya CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai] kuat untuk cover risiko kredit UMKM," tutur Juda.

JAKARTA, investor.id – Sektor perbankan masih dibayangi peningkatan kredit macet dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di samping itu, penyaluran kredit ke sektor ini semakin tak bergairah.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia melalui Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI), NPL kredit UMKM telah meningkat dari posisi 3,98% pada Maret 2024. Sebagai perbandingan, NPL kredit UMKM pada April dan Mei 2024 masing-masing sebesar 4,25% dan 4,27%. Ini merupakan data terbaru yang disampaikan pihak regulator.

Ini menandai terjadi peningkatan kredit macet kredit UMKM selama dua bulan berturut-turut sejak program restrukturisasi kredit berakhir. Seperti yang diketahui, program restrukturisasi kredit akibat pademi Covid-19 yang utamanya diperuntukkan kepada UMKM telah diakhiri Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Maret 2024 lalu.

Selanjutnya berdasarkan arahan OJK, perbankan masih dapat melakukan restrukturisasi kepada para debitur UMKM. Namun bedanya, perlakuan restrukturisasi disesuaikan dengan kondisi normal.

Di samping NPL yang dalam tren menanjak, penyaluran kredit ke UMKM juga tak lebih bergairah. Bahkan jika ditinjau secara bulanan, pertumbuhan kredit UMKM cenderung menunjukkan perlambatan.

Mengacu data Uang Beredar (M2) dari Bank Indonesia, kredit UMKM pada Juni 2024 tercatat mencapai Rp 1.375,2 triliun. Angka ini memang masih mampu bertumbuh 6,7% secara tahunan (year on year/yoy).

Kendati begitu, angka pertumbuhan kredit UMKM per Juni menjadi yang terendah sepanjang paruh pertama tahun ini. Hal tersebut juga menandai bahwa kredit UMKM masih terus tumbuh tetapi punya kecenderungan terus melambat.

Kredit UMKM pada periode Januari-Juni 2024 masing-masing bertumbuh sebesar 8,9%, 8,9%, 8,7%, 8,1%, 7,3%, dan 6,7%. Angka-angka tersebut jauh tertinggal dari perkembangan total kredit perbankan yang meningkat sampai double digit, khususnya kepada sektor korporasi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Kita harus tetap tumbuh di UMKM, tapi sangat selektif. Dengan cara apa? Maka risk acceptance kriterianya kita perketat. Loan portfolio guideline-nya itu kita perketat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengungkapkan sejumlah strategi yang dilakukan BRI untuk menjaga rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM tetap rendah, salah satunya selektif dalam menyalurkan kredit ke segmen tersebut.

“Kita harus tetap tumbuh di UMKM, tapi sangat selektif. Dengan cara apa? Maka risk acceptance kriterianya kita perketat. Loan portfolio guideline-nya itu kita perketat,” kata Sunarso dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan Triwulan II 2024 di Jakarta, Kamis.

Tak hanya itu, portfolio usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah ada juga tetap dilakukan pemilahan kembali, mana UMKM yang masih bisa melanjutkan kreditnya dan mana yang sedang bermasalah.

Apabila memang dibutuhkan kelonggaran untuk kredit UMKM, maka BRI akan mengikuti instruksi pemerintah. Apabila tidak ada kelonggaran, BRI melakukan restrukturisasi sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan umum yang berlaku yang selama ini dilakukan oleh bank.

“Kalau memang tidak bisa direstrukturisasi, maka terpaksa kita harus write off, kita harus hapus buku. Maka kemudian di situlah cadangan berbicara, seberapa kuat kita punya cadangan,” kata Sunarso.

Strategi terakhir, kata Sunarso, BRI tetap melakukan penagihan terhadap debitur yang sudah dihapusbukukan (write off). Dalam hal ini, BRI fokus kepada langkah pemulihan (recovery) terhadap kredit-kredit yang sudah dihapusbukukan.

Hingga akhir triwulan II 2024, BRI menyalurkan kredit sebesar Rp1.095,64 triliun kepada segmen UMKM atau mencapai porsi 81,96 persen dari total kredit yang disalurkan bank berplat merah tersebut.

Rasio loan at risk (LAR) BRI tercatat membaik, turun dari semula 14,94 persen pada akhir triwulan II 2023 menjadi 12,00 persen pada akhir triwulan II 2024. Sedangkan rasio NPL BRI terjaga di kisaran 3,05 persen, dengan rasio NPL coverage berada pada level yang memadai sebesar 211,60 persen. Sunarso mengatakan bahwa NPL UMKM BRI masih lebih baik atau di bawah NPL UMKM rata-rata industri perbankan.

Adapun berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NPL gross UMKM pada Mei 2024 tercatat stabil yaitu sebesar 4,27 persen atau naik tipis dari 4,26 persen pada April 2024.

Sejalan dengan penurunan LAR total kredit menjadi sebesar 10,75 persen pada Mei 2024, OJK mencatat LAR kredit UMKM juga mengalami penurunan menjadi sebesar 13,83 persen pada Mei 2024 dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 17,63 persen.

Terkait risiko kredit khususnya pada segmen UMKM, berdasarkan hasil stress test yang telah dilakukan OJK, secara umum perbankan dinilai masih resilient didukung dengan permodalan yang terjaga dan tingkat pencadangan yang memadai.

Selain itu, catat OJK, secara umum rasio kredit yang berisiko (LAR) untuk UMKM saat ini dalam rentang level yang terjaga dan dalam tren yang menurun, jauh di bawah level puncaknya di masa pandemi COVID-19.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) buka suara terkait kabar sejumlah bank berniat untuk membatasi dan bahkan menghentikan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius mengatakan, penghentian KUR sejatinya dapat dilakukan sesuai dengan Permenko Bidang Perekonomian Pasal 45 ayat (1). Beleid itu mengatur kewenangan dari Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM untuk menghentikan penyaluran KUR berdasarkan laporan OJK.

Selanjutnya, komite akan menghentikan Penyaluran KUR dalam hal penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (non performing loan/NPL) di atas 5% selama enam bulan secara berturut-turut.

“Oleh karena itu perbankan akan melakukan evaluasi kepada seluruh cabang/unit-nya yang memiliki NPL diatas 5% selama 6 bulan berturut-turut akan dihentikan penyaluran KUR-nya,” kata Yulius kepada Investor Daily, belum lama ini.

Dia menerangkan, rasio NPL memang menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran KUR tahun 2024 ini. NPL KUR secara total bahkan diprediksi akan meningkat karena berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, yang berakhir pada akhir Maret 2024 lalu.

“Dengan berakhirnya kebijakan tersebut UMKM yang mengalami kegagalan usaha karena terdampak Covid-19 dan tidak bangkit lagi tidak dapat direstrukturisasi lagi sehingga jadi kredit macet. Sebenarnya kenaikan NPL tersebut tidak hanya di KUR, akan tetapi hampir disemua jenis kredit,” urai Yulius.

Di samping itu, meski tidak menjelaskan secara detail, Yulius juga mengatakan bahwa bank penyalur bisa mengambil kebijakan untuk menahan laju atau bahkan menghentikan penyaluran KUR, dengan menimbang sejumlah risiko. Namun sampai saat ini belum ada bank, khususnya bank pelat merah yang mengambil kebijakan tersebut.

“Hingga saat ini kami belum menerima informasi terkait dengan penyalur KUR bank BUMN yang memutuskan untuk menyetop penyaluran KUR tahun ini karena ada fraud di satu desa di Probolinggo,” beber Yulius.

Kondisi Bank Penyalur

Di samping Kemenkop UKM, OJK ikut merespons kabar mengenai sejumlah bank yang berniat membatasi sampai menghentikan penyaluran KUR pada tahun 2024 ini. Perihal kabar tersebut, OJK memandang secara bijaksana bahwa persoalan penyaluran KUR perlu ditinjau dari segala aspek.

“Pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para bank penyalur,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae melalui keterangan tertulis, baru-baru ini.

Melalui evaluasi, penyaluran KUR dalam perjalanannya saat menemui persoalan, tetap dimungkinkan menemui suatu penyesuaian. Besaran alokasi atau penghentian penyaluran KUR tetap menekankan pada implementasi dan tujuan program, tidak hanya berfokus pada peningkatan penyaluran (disbursement).

“Namun juga berfokus terhadap efektifitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang,” ujar Dian.

Dian pun mengungkap realisasi penyaluran KUR dari sebanyak 41 bank penyalur sampai dengan 31 Mei 2024 yang telah mencapai Rp 116,94 triliun. Aliran dana KUR itu meningkat cukup signifikan 45,72% pada lima bulan pertama untuk sebanyak 1,99 juta debitur.

“Penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya tahun 2023 s.d. 31 Mei 2023 yang mencapai Rp 80,25 triliun,” imbuh Dian.

Meski disebutkan telah meningkat secara signifikan, sayangnya penyaluran KUR pada tahun 2024 ini diprediksi tidak akan sampai pada target yang mencapai Rp 300 triliun. Berdasarkan penuturan Holding BUMN Klaster Asuransi, Penjaminan, dan Investasi yakni Indonesia Financial Group (IFG) yang menaungi Askrindo dan Jamkrindo sebagai penjamin KUR, realisasi penyaluran KUR hanya akan mencapai Rp 236 triliun.

Adapun di awal tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga sempat menyatakan terdapat sebanyak 43 bank penyalur KUR untuk mencapai target KUR Rp 300 triliun. Jumlah itu tentu lebih sedikit dari yang disampaikan OJK, dimana tercatat sebanyak 41 bank penyalur.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah menyelesaikan draft Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) terkait UMKM. Ini bakal menjadi senjata baru supaya kredit UMKM mengalir lebih deras sekaligus berkualitas.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Bulan Juni 2024 secara daring, pada Senin (8/7/2024).

Dia menerangkan bahwa dalam perkembangannya, draft RPOJK untuk UMKM sudah rampung disusun OJK. Isi aturan terbaru itu juga sudah didiskusikan lebih lanjut dalam rapat di tingkat Dewan Komisioner OJK untuk memastikan konten dan substansi telah sesuai.

“Ini saya kira yang salah satu yang memang di UU PPSK disebutkan harus dikonsultasikan dengan DPR. OJK melihat ini kesempatan baik untuk supaya kita, justru meng-address persoalan UMKM itu secara lebih conceptional, lebih sistemik, tentu saja lebih solutif terkait UMKM ke depan kita,” terang Dian.

Dia bilang, RPOJK tersebut tentunya punya fokus utama memudahkan akses UMKM dari produk dan layanan yang ditawarkan oleh sektor jasa keuangan di Indonesia. Sehingga ia yakin, kredit ke UMKM akan bisa mengalir lebih deras di masa mendatang.

Sebagai gambaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejatinya telah menargetkan porsi kredit UMKM dapat mencapai 30% di akhir 2024 ini. Namun demikian, saat ini kredit UMKM hanya berkutat pada cakupan 18-19% terhadap total kredit.

Mengacu data sementara uang beredar (M2) Bank Indonesia (BI), kredit UMKM tercatat sebesar Rp 1.368,2 triliun pada Mei 2024. Angka ini bahkan baru mencakup 18,71% dari total kredit sektor perbankan yang mencapai Rp 7.311,7 triliun. Ini dipengaruhi penyaluran kredit UMKM yang cuma naik 7,3% (yoy), jauh lebih lambat dari total kredit yang tumbuh tinggi yakni 11,4% (yoy).

Bisa Menekan Gagal Bayar

Di samping mendorong aliran kredit ke UMKM, RPOJK yang dimaksud itu dipercaya pula mampu menekan potensi gagal bayar atau kualitas kredit menjadi lebih baik. Dalam hal ini, pihaknya akan mengatur perbankan agar memiliki kemampuan yang memadai tidak hanya dari sisi asesmen kredit, tetapi hingga memastikan kelangsungan bisnis UMKM tersebut.

“Bank (harus memiliki) expertise yang cukup bagus, untuk memastikan bahwa usaha UMKM bisa berjalan sebagaimana seharusnya, bukan hanya pemberian kredit, kemudian kreditnya tidak berjalan atau macet,” kata Dian.

Oleh karena itu, OJK bakal meminta dan mendorong lahirnya sistem khusus untuk melayani nasabah UMKM. Melalui sistem itu, selain UMKM lebih mudah mendapat aliran dana untuk mendukung usahanya, mereka juga akan disokong dari sisi pemberdayaan usaha sehingga kapasitas bisnisnya dapat meningkat dari waktu ke waktu.

“OJK juga nanti akan banyak melakukan analisis terhadap perkembangan UMKM ini, tentu perbaikan data dan informasi akan lebih tersentralisasi di OJK dan lain sebagainya,” ujar Dian.

Pada akhirnya, diharapkan POJK itu bisa mengembalikan pendekatan yang lebih profesional bagi para bank dalam mengelola debitur dan calon debitur UMKM. “Sementara itu, kredit macetnya dapat ditekan seminimal mungkin, karena tentu penyaluran-penyalurannya dilakukan secara profesional,” demikian jelas Dian.

OJK melaporkan, kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dari kredit-kredit UMKM tercatat sebesar 4,27% per Mei 2024. Angka itu memang relatif stabil jika dibandingkan April 2024 sebesar 4,26%. Tapi kalau ditarik lebih jauh, angka itu menjadi yang tertinggi dalam kurun 2 tahun belakangan.

NPL UMKM berada di atas rata-rata NPL perbankan pada Mei 2024 yang sebesar 2,34%. NPL secara keseluruhan bergerak naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,33%.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Gagal bayar kredit usaha rakyat (KUR) diprediksi mengalami peningkatan pada tahun 2024 ini. Beberapa faktornya adalah imbas berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret lalu dan faktor ekonomi makro lainnya.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius menerangkan, ada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengalami kegagalan usaha karena terdampak Covid-19 dan sulit untuk bangkit lagi. Karena faktor tersebut, beberapa portofolio KUR yang sebelumnya direstrukturisasi berakhir menjadi kredit macet (non performing loan/NPL).

“Sesuai dengan informasi yang diterima bahwa pada tahun 2024 ini diindikasikan terdapat peningkatan NPL (gagal bayar) KUR, karena berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang berakhir pada akhir bulan Maret 2024,” ungkap Yulius kepada Investor Daily, dikutip Minggu (7/7/2024).

Namun demikian, kata dia, tren kenaikan NPL bank tidak cuma terjadi pada KUR, akan tetapi hampir semua jenis kredit. NPL gross pada per April 2024 perbankan sebesar 2,33%, angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Maret 2024 di level 2,25%.

Mengacu Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia (BI), NPL dari kredit UMKM memang mengalami peningkatan pasca kebijakan restrukturisasi kredit meningkat. Adapun kredit ke UMKM salah satunya yakni melalui skema KUR.

Berdasarkan laporan tersebut, NPL kredit UMKM tercatat berada di level 4,25% per April 2024. Ini adalah posisi tertinggi selama 23 bulan terakhir atau hampir 2 tahun berlangsung, dimana kenaikan terjadi di semua segmen nasabah.

Jika dirinci, kenaikan NPL UMKM didorong dari segmen menengah yang menembus level 5,51%. Lalu NPL segmen kecil juga hampir menyentuh posisi 5% atau tepatnya sebesar 4,96%. Serta NPL dari segmen mikro yang sebesar 3,14%.

NPL tertinggi dari UMKM selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 4,66% yakni pada Juli 2021. Di saat sama, NPL UMKM terendah dicatatkan sebesar 3,61% pada Desember 2019.

UMKM Kesulitan Bangkit?

Di sisi lain, OJK menyatakan bahwa perbankan telah mengantisipasi kenaikan NPL UMKM tersebut dengan membentuk CKPN kredit UMKM sebesar Rp 85,5 triliun. Angka perbandingan antara total CKPN UMKM terhadap total NPL UMKM mencapai sebesar 137,37%.

OJK juga mencatatkan adanya penurunan kredit restrukturisasi Covid-19 per April 2024 menjadi Rp 207,4 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 228,03 triliun. Setelah dihentikannya kebijakan restrukturisasi Covid-19 oleh OJK pada akhir Maret 2024, mulai terjadi peningkatan NPL di bank.

CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi menyampaikan, kenaikan NPL dari berbagai lini bisnis kredit sejatinya telah diantisipasi sektor perbankan melalui pencadangan. Antisipasi itu dilakukan mengingat kebijakan stimulus restrukturisasi jauh-jauh hari direncanakan berakhir pada Maret 2024.

“Kita harapkan ini tidak menjadi sistemik. Tetapi as far as the bg picture untuk sektor perbankan, kita melihat portfolio quality overall masih normal. Jadi apakah itu NPL gross 2,33% atau naik 0,8%% masih di level yang wajar untuk sektor perbankan," jelas Batara dalam Investor Market Today, baru-baru ini.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang membuat UMKM belum sepenuhnya bisa bangkit pascapandemi. Pertama, masih ada confidence gap level di beberapa segmen. Kedua, inflasi pangan yang membuat UMKM menjadi lebih lambat menemukan momen pemulihan.

“Karena daya beli mereka menurun, suku bunga naik, jadi ada imbas juga ke quality sektor UMKM,” pungkas Batara.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News