Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun perusahaan yang memperoleh izin untuk mengelola atau mengekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Viktor Gustaaf Manoppo mengatakan bahwa KKP belum mengeluarkan izin terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi laut.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapa pun terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi," ujar Viktor dalam pernyataannya pada Jumat (11/10).

Viktor menambahkan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan sangat hati-hati, termasuk upaya mengendalikan pencurian pasir laut yang masih kerap terjadi di perairan Indonesia.

Baru-baru ini, KKP berhasil menghentikan dua kapal berbendera Singapura yang kedapatan mencuri pasir laut di perairan Kepulauan Riau.

Kedua kapal tersebut membawa sekitar 10.000 meter kubik pasir laut dan dioperasikan oleh 16 anak buah kapal (ABK), yang terdiri dari dua warga negara Indonesia (WNI), satu warga negara Malaysia, dan 13 warga negara China.

Menurut pengakuan nahkoda kapal, mereka telah melakukan pencurian pasir sebanyak 10 kali dalam sebulan, dengan setiap perjalanan memakan waktu tiga hari.

Ini berarti mereka mampu mencuri hingga 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia dalam satu bulan.

Viktor menjelaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pencurian tersebut dapat mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.

Hal ini menjadi salah satu alasan kuat di balik penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut, yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Jika dihitung, total potensi kerugian negara akibat pencurian ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Itu baru dari pasir laut, belum lagi dari potensi pendapatan lain yang hilang," jelas Viktor.

Pemerintah baru-baru ini membuka kembali kebijakan ekspor pasir laut setelah 20 tahun lamanya dilarang, yang kemudian menuai banyak kritik.

Kebijakan ini dianggap oleh beberapa pihak hanya menguntungkan kalangan tertentu dan tidak memperhitungkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kehidupan nelayan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut dapat merugikan sektor perikanan dan memicu pengangguran di kalangan nelayan.

Bhima menyebutkan bahwa ekspor 2,7 juta meter kubik pasir laut berpotensi mengurangi nilai tambah bruto sektor perikanan hingga Rp1,59 triliun, yang berdampak pada hilangnya pendapatan nelayan hingga Rp999 miliar serta berkurangnya lapangan pekerjaan bagi sekitar 36.400 pekerja di sektor perikanan.

"Ekspor pasir laut justru berisiko menciptakan pengangguran di kawasan pesisir," tegas Bhima.

Degradasi ekosistem laut yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut akan mengurangi hasil tangkapan ikan, sehingga mengancam mata pencaharian para nelayan di daerah pesisir.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membuka keran ekspor pasir laut. Sebelumnya, selama 20 tahun, mengapalkan pasir laut untuk dikirim ke luar negeri adalah aktivitas ilegal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membantah kebijakan pembukaan ekspor pasir laut ini dikaitkan dengan kesepakatan ekspor listrik ke Singapura.

"Enggak ada urusan (antara ekspor pasir laut dan ekspor listrik)," tegas Luhut saat ditemui di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (17/9).

Luhut menyebutkan, pembukaan ekspor pasir laut ke Singapura ini sudah diperhitungkan. Selain itu, pasir laut yang boleh diekspor dipastikan hanya pasir sedimen yang bisa mengganggu operasi kapal laut.

"Jadi itu cuma sedimen yang harus didalamkan, kalau tidak nanti kapal bisa nyangkut di sana. Kita betul-betul teliti, dan (dengan) teknologi sekarang kita bisa mengawasinya dengan tertib," ungkapnya.

Aturan ekspor pasir laut ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

Sementara aturan turunannya diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menjelaskan tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan PP Nomor 26 Tahun 2023. Menurutnya, pengaturan dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut.

Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

Untuk dapat mengekspor pasir laut dimaksud, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan Permendag Nomor 21 Tahun 2024.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin, mengecam keputusan pemerintah untuk membuka kembali ekspor pasir laut. Ia menilai kebijakan Kementerian Perdagangan tersebut merupakan langkah mundur dalam pengelolaan kelautan di Indonesia.

Menurut Parid, kebijakan ini tidak menguntungkan, malah membawa kerugian besar. "Dengan membuka tambang pasir laut, kerugian yang ditanggung pemerintah bisa lima kali lipat," ujarnya saat dihubungi pada Rabu, 11 September 2024. Sebagai contoh, jika keuntungan ekonomi dari penjualan pasir laut mencapai Rp 10 miliar, biaya yang dibutuhkan negara untuk memulihkan kerusakan akibat ekspor tersebut mencapai Rp 50 miliar.

Parid menjelaskan bahwa pembukaan kembali ekspor pasir laut akan merusak ekosistem laut secara masif. Ia menyebut banyak pulau telah hilang akibat penambangan pasir laut di masa lalu, dan kebijakan ini akan memperparah abrasi, mempercepat tenggelamnya wilayah pesisir.

Selain dampak ekologis, Parid juga memaparkan dampak sosial yang akan dirasakan masyarakat akibat krisis iklim jika proyek ini dilanjutkan. Misalnya, nelayan di Pulau Rupat kehilangan sumber penghasilan, sementara nelayan di Sulawesi Selatan harus beralih profesi dan terjerat utang, hingga menyebabkan perceraian.

“Banyak pulau-pulau yang sudah hilang akibat tambang pasir laut yang pernah dilakukan sebelumnya. Lalu, memperluas abrasi yang akan mempercepat tenggelamnya wilayah-wilayah pesisir," kata Parid.

Keputusan untuk membuka kembali ekspor pasir laut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melalui revisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Revisi ini mencakup Permendag Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang mengubah aturan tentang barang yang dilarang diekspor serta kebijakan ekspor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyatakan diizinkannya kembali ekspor pasir laut itu untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

Bahaya Ekspor Pasir Laut di Indonesia

Ekspor pasir laut di Indonesia terus menuai kritik karena dampak lingkungan dan sosial yang merugikan. Dilansir dari The Conversation, aktivitas pengisapan pasir laut mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Proses penambangan menyebabkan perairan menjadi keruh, menghambat fotosintesis dan mengancam biota laut seperti karang dan tumbuhan lamun.

Selain itu, aktivitas ini berisiko mengangkat limbah berbahaya yang sudah lama terendap di dasar laut, mengganggu habitat mikroorganisme, dan membahayakan rantai makanan laut. Penambangan juga memicu abrasi pantai yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil, serta memperburuk dampak kenaikan permukaan air laut.

Masyarakat pesisir, terutama nelayan, merasakan dampak langsung dari kerusakan ini. Mereka harus melaut lebih jauh karena rusaknya terumbu karang dan menurunnya hasil tangkapan. Contohnya, nelayan di Kepulauan Riau terpaksa melaut lebih jauh karena rusaknya terumbu karang hingga radius 5 mil, akibat pengisapan pasir laut.

Di Bangka, aktivitas serupa yakni ekspor pasir laut. juga menyebabkan penurunan tangkapan ikan dan mengancam ekonomi nelayan. Sebagian nelayan bahkan beralih menjadi penambang pasir, menciptakan konflik sosial dan ancaman kriminalisasi di beberapa daerah.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA - KONTAN.CO.ID. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, keputusan pemerintah untuk kembali membuka keran ekspor pasir laut akan membawa kerugian bagi negara.

Manajer Kampanye dan Pulau Kecil Walhi, Parid Ridwanuddin, mengungkapkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari ekspor pasir laut tidak sebanding dengan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan ekosistem.

Berdasarkan studi Walhi pada tahun 2017, biaya pemulihan ekosistem dari dampak ekspor pasir laut dapat mencapai lima kali lipat dari keuntungan yang diperoleh dari ekspor tersebut.

“Sebagai contoh, jika keuntungan dari ekspor pasir laut mencapai Rp 1 miliar, maka biaya pemulihan yang diperlukan adalah Rp 5 miliar. Jika keuntungan mencapai Rp 10 triliun, maka biaya pemulihannya bisa mencapai Rp 50 triliun. Jadi, jika kita hitung secara jujur, negara ini justru mengalami kerugian,” tegas Parid kepada Kontan.co.id pada Senin (16/9).

Selain itu, Walhi juga mengkhawatirkan bahwa keputusan untuk mengizinkan ekspor pasir laut dapat menyebabkan hilangnya beberapa pulau kecil di Indonesia.

Parid menyebutkan bahwa sudah ada pulau-pulau kecil yang hilang akibat praktik eksploitasi pasir laut, termasuk di Bangka Belitung, Sumatra Selatan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Ini merupakan kemunduran dalam tata kelola sumber daya kelautan. Kami dari Walhi sebenarnya mengusulkan agar pemerintah menghentikan atau bahkan mencabut aturan tersebut,” tegasnya.

Keputusan mengenai ekspor pasir laut kembali mencuat setelah Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag No 21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 23/2023 tentang Kebijakan dan Penguatan Ekspor.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, disebutkan bahwa terdapat tujuh lokasi yang dapat digunakan untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut, yaitu:

- Laut Jawa: Demak (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Cirebon (Jawa Barat), Indramayu (Jawa Barat), Karawang (Jawa Barat).
- Selat Makassar: Perairan Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan (Kalimantan Timur).
- Laut Natuna-Natuna Utara: Perairan sekitar Pulau Karmun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan (Kepulauan Riau).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan, hingga kini pemerintah belum membuka keran ekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Meski begitu, Sekretaris Dirjen Pengelolaan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kusdianto mengklaim, sekarang ada 66 perusahaan yang sudah mengajukan pengelolaan tambang pasir laut hasil sedimentasi.

"Ada 66 perusahaan yang sudah mendaftar itu sedang kita teliti semua aspek kita lihat, tapi kita belum bicara soal ekspor," jelas Kusdianto dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja KKP, Selasa (30/7).

Ia bilang, pengelolaan pasir laut hasil sedimentasi ini masih diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara untuk kebutuhan ekspor perizinanya akan melibatkan banyak Kementerian/Lembaga lainya.

Selain itu, pengeluaran izin pengelolaan tambang juga tidak asal diberikan. Menurutnya banyak hal yang perlu dikaji sampai pemerintah bisa mengeluarkan izin terkait pemanfaatan pasir laut itu.

"Jadi kita belum ada dan belum pernah mengeluarkan izin terkait pemanfaatan sedimentasi ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Sakti Wahyu Trenggono mengumumkan beberapa lokasi yang akan dilakukan pembersihan hasil sedimentasi laut.

Sejauh ini, terdapat tujuh lokasi pengelolaan sedimentasi laut, yang tersebar di laut Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

“Penetapan lokasi pembersihan tentu dilakukan setelah kami melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, dan melakukan kajian ilmiah di titik-titik itu,” kata Trenggono dalam keterangan resminya, Jumat (15/3).

Penentuan lokasi-lokasi pengelolaan sedimentasi laut ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Untuk menjalankan aturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33/2023 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dengan diumumkannya tujuh lokasi tersebut, pemerintah memberikan karpet merah kepada pelaku usaha guna memanfaatkan hasil sedimentasi yang ada.

Kendati begitu, hanya pelaku usaha yang memenuhi persyaratan yang dapat melakukan kegiatan pengerukan hasil sedimentasi di laut. Diantaranya, pengusaha yang bergerak di bidang pembersihan hasil sedimentasi di laut dan memiliki peralatan dengan teknologi khusus.