Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan wacana penyaluran subsidi tak lagi melalui banyak kementerian.

Hal itu seiring pengembangan layanan digital pemerintah yang akan menggabungkan 27 ribu aplikasi pemerintah dalam satu portal.

Dalam layanan digital itu, kata Luhut, setiap orang Indonesia akan punya satu ID.

"Itu semua nanti subsidi tidak ada lagi melalui kementerian, misalnya pupuk US$3 miliar ya sudah by name by address kirim dia terus beli pupuknya dari e-catalog. Kita monitor semua dengan teknologi sekarang tidak ada yang tidak bisa," ungkap di Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10).

Luhut mengatakan digitalisasi menjadi hal yang benar-benar perlu dieksekusi. Ia mencontohkan e-catalog atau aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. E-Katalog katanya dulu hanya menyediakan 50 ribu produk, tetapi sekarang sudah 9,6 juta produk.

"Artinya, government procurement (pengadaan barang dan jasa pemerintah) yang jumlahnya 306 ribu triliun itu sekarang sudah registered barangnya di situ. Ini nanti efisiensi, kurangi korupsi, membangun industri baru, dan membuat lapangan kerja," kata Luhut.

"Di situ nanti soal izin-izin memang menjadi penting. Jadi jangan pejabat-pejabat negara yang saya selalu katakan toksik masih minta sini minta sana itu enggak boleh. Itu harus kita bersihkan," katanya.

Dengan digitalisasi layanan pemerintah sambung Luhut, maka tidak ada lagi pertemuan tatap muka karena menggunakan mesin. Dengan begitu praktek kecurangan bisa dihindari.

"Semuanya deal dengan mesin, akibatnya memaksa orang untuk disiplin, memaksa orang tidak bisa macam-macam," kata Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin menangkap pengusaha sawit yang memiliki lahan bodong atau tidak terdaftar.

"Kemarin baru diumumkan 3,1 juta hektare (ha) tidak register. Beliau (Prabowo) bilang, 'Bang, kita tangkap aja'. 'Tenang Mr. President', saya bilang. 'Biar bapak dilantik, nanti terserah'. Dan kita siapkan data yang benar," ujar Luhut dalam Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10).

Luhut mengungkap langkah audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa digunakan untuk mengetahui permasalahan di suatu kementerian.

"BPKP mengaudit kementerian/lembaga, dari situ kita tahu karena pengalaman saya selama empat tahun terakhir ini, dengan mengaudit itu I understand the anatomy of the problem di kementerian," imbuhnya.

Ia mencontohkan ada kementerian yang tidak memiliki data lahan sawit, dan kemudian diketahui terdapat 3,1 juta ha lahan sawit yang tidak terdaftar.

"Misalnya ada satu kementerian, data kelapa sawit dia enggak punya. Berapa juta ha kita punya. Bagaimana kita bisa dapatkan sumber yang bagus?" kata Luhut.

Luhut pun optimistis Prabowo dapat membawa kemajuan ekonomi Tanah Air. Ia melihat Prabowo memiliki semangat yang tinggi untuk mengakselerasi kebijakan yang menguntungkan, termasuk menangkap pengusaha sawit bodong.

"Jadi, saya lihat spirit daripada presiden terpilih itu kencang, gasnya itu kencang, malah mungkin perlu direm-rem sedikit," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembentukan family office di Indonesia terkendala oleh salah satu kementerian. Namun, ia tidak menyebutkan kementerian yang dimaksud.

Padahal, pembangunan family office disebut sudah mendapat restu presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Koordinasi antar kementerian/lembaga itu kadang kita mempersulit diri kita sendiri. Saya misalnya mengusulkan membuat family office. Family office saya lapor pada presiden terpilih beliau mengatakan 'bang setuju'. Kita kerjakan, tapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa," ujar Luhut dalam Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10).

Luhut pun menyayangkan Malaysia justru jadi lebih dulu mengumumkan pembangunan family office. Padahal, kata Luhut, 28 ribu orang kaya berpotensi menyimpang uangnya di Indonesia. Ia pun mengatakan telah bertemu dengan orang-orang kaya itu di Bali.

Tak hanya itu, Luhut juga menurunkan tim untuk mempelajari family office di Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.

Namun, pendirian family office justru terkendali di satu kementerian. Kendati demikian, ia optimistis Prabowo akan tetap melanjutkan pembangunan family office.

"Saya bilang presiden terpilih dua minggu lalu, saya bilang begini 'Mr president look at Malaysia mendahului kita'. (Prabowo bilang) 'udah bang kita cepatkan'. Jadi saya optimis dengan presiden terpilih ini," ujar Luhut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/7).

Pemerintah memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai US$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar US$11,7 triliun.

Adapun family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak.

Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membuka keran ekspor pasir laut. Sebelumnya, selama 20 tahun, mengapalkan pasir laut untuk dikirim ke luar negeri adalah aktivitas ilegal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membantah kebijakan pembukaan ekspor pasir laut ini dikaitkan dengan kesepakatan ekspor listrik ke Singapura.

"Enggak ada urusan (antara ekspor pasir laut dan ekspor listrik)," tegas Luhut saat ditemui di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (17/9).

Luhut menyebutkan, pembukaan ekspor pasir laut ke Singapura ini sudah diperhitungkan. Selain itu, pasir laut yang boleh diekspor dipastikan hanya pasir sedimen yang bisa mengganggu operasi kapal laut.

"Jadi itu cuma sedimen yang harus didalamkan, kalau tidak nanti kapal bisa nyangkut di sana. Kita betul-betul teliti, dan (dengan) teknologi sekarang kita bisa mengawasinya dengan tertib," ungkapnya.

Aturan ekspor pasir laut ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

Sementara aturan turunannya diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menjelaskan tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan PP Nomor 26 Tahun 2023. Menurutnya, pengaturan dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut.

Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

Untuk dapat mengekspor pasir laut dimaksud, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan Permendag Nomor 21 Tahun 2024.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengungkap rencana pemerintah akan menyuntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten.

"Ya itu kita mau rapatin, nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya, sudah lebih 40 tahun ya," ujar Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, seperti dikutip Detik Finance pada Rabu (14/8).

Selain menekan polusi, wacana itu juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong ekosistem kendaraan listrik hingga kebijakan ganjil genap.

"Kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta, di samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV," terangnya.

Dengan menutup PLTU Suralaya, ia berharap indeks kualitas udara Jakarta bisa turun ke bawah level 100.

"Jadi kita Jakarta ini kalau bisa kita tutup Suralaya, kita berharap akan bisa turun di bawah 100 indeksnya ini. Apalagi nanti bus transportasi kita ada 5.000 bus yang segera kita mulai bertahap masukkan, sehingga tidak ada lagi bus yang pakai solar," ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan buruknya kualitas udara berimbas pada besarnya pengeluaran biaya untuk pengobatan penyakit ISPA yang mencapai Rp38 triliun. Dana tersebut dikeluarkan, termasuk melalui BPJS Kesehatan.

"Pemerintah itu mengeluarkan Rp38 triliun untuk biaya berobat, ada yang melalui BPJS ada yang melalui pengeluaran sendiri untuk kesehatan. Karena akibat (indeks kualitas) udara yang 170 sampai 200 indeks ini itu banyak yang sakit ISPA," bebernya.

Sebagai pembanding, Luhut sempat memamerkan kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada pada level 6. Level tersebut bahkan lebih baik dibanding Singapura yang mencapai 24.

Selain pensiun dini PLTU, pemerintah juga akan mengawasi emisi gas dari aktivitas pabrik di sekitar Jakarta dan mendorong penggunaan transportasi publik berbasis listrik.

Dengan menutup PLTU Suralaya, harapannya kualitas udara Jakarta bisa turun ke bawah level 100. Hal ini tentunya diiringi dengan kebijakan lainnya, seperti penyediaan transportasi massal berbasis listrik.

"Nanti bus transportasi (listrik) kita ada 5.000 bus yang segera kita mulai bertahap masukkan, sehingga tidak ada lagi bus yang pakai solar," ujar Luhut.

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan memperbaiki kualitas udara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh masyarakat. Karenanya, perlu upaya bersama untuk memperbaikinya.

"Kalian kena, saya kena. Jadi ini beban kita ramai-ramai. Jadi kalau ada yang keberatan ya kamu rasain aja sendiri, kita nggak mau," ujarnya.

PLTU Suralaya memiliki 7 unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang 3.440 Megawatt. Sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia, PLTU Suralaya memproduksi sekitar 50 persen dari total produksi PT Indonesia Power dan menyumbang 17 persen dari energi listrik kebutuhan Jawa-Madura-Bali.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa potensi pasar gim daring di Indonesia diperkirakan dapat mencapai angka US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 36 triliun pada tahun 2025.

Namun demikian, Luhut juga mengakui bahwa saat ini pangsa pasar gim di Indonesia masih didominasi oleh gim asing, sementara gim lokal hanya menguasai sekitar 0,5% dari total pasar.

Kondisi inilah yang menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

"Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan potensi besar yang dimiliki oleh para pengembang gim lokal, serta menjadikan gim buatan Indonesia sebagai bagian dari industri global yang terus berkembang," ujar Luhut dalam keterangan resminya yang disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (8/8).

Luhut juga menilai bahwa industri gim nasional memiliki potensi yang besar, tidak hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai alat edukasi yang efektif dan kreatif.

Melalui gim, nilai-nilai budaya dan kekayaan tradisi nusantara dapat diperkenalkan dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan.

Selain itu, gim juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif, memperkenalkan sejarah peradaban bangsa, dan kearifan lokal kepada generasi muda dengan pendekatan yang lebih interaktif dan menarik.

Bahkan, menurut Luhut, beberapa gim buatan Indonesia telah berhasil menjadi instrumen dalam penguatan diplomasi ekonomi dan budaya, baik di tingkat regional maupun internasional.

Dalam rangka merayakan Hari Gim Nasional tahun ini, Luhut berharap agar masyarakat Indonesia berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan penuh terhadap gim-gim buatan lokal.

"Hal tersebut bukan hanya mendukung para developer dan industri kreatif dalam negeri, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Luhut juga memberikan apresiasi terhadap kehadiran gim Lokapala, sebuah gim MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) berbasis IP (Intellectual Property) yang dikembangkan oleh Anantarupa Studios.

Gim Lokapala ini terinspirasi oleh penelitian budaya, tokoh mitologi, dan sejarah nusantara.

"Lokapala juga menjadi gim esports pertama asal Indonesia dan satu-satunya dari Asia Tenggara," tutupnya.

Pemerintah memastikan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite untuk sepeda motor tidak akan dibatasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri acara peluncuran Golden Visa di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (25/7).

Ia mengatakan pembelian pertalite bagi pengguna sepeda motor bakal tetap berjalan normal. Menurut Luhut, langkah tersebut diambil meski pemerintah tengah melakukan berbagai langkah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Selain itu, Luhut juga memastikan harga pertalite untuk 130 juta kendaraan roda dua tidak akan berubah.

"Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian atau harga pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Nggak akan itu," kata Luhut.

Saat ini pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) memang tengah berupaya menyalurkan BBM subsidi seperti pertalite dengan tepat sasaran. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan mendata masyarakat yang menggunakan pertalite.

Tujuannya agar pengguna pertalite dan solar betul-betul masyarakat yang berhak atau miskin.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan langkah pendataan pengguna pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan.

"Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya," terang Heppy dalam keterangan, Selasa (23/7).

Sebelumnya, Pertamina telah menerapkan penggunaan QR code pembelian pertalite untuk kendaraan roda empat atau mobil di 41 kota/kabupaten sejak Juli 2023.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan membentuk Family Office atau lembaga yang menangani pengelolaan kekayaan orang-orang kaya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut aturan teknis pembentukan Family Office di Indonesia akan rampung sebelum Presiden Jokowi lengser, atau sebelum Oktober 2024.

Ia bilang, saat ini pembentukan Family Office sudah dalam tahap penyelesaian atau finalisasi. Adapun kunci keberhasilan pembangunan Family Office di Indonesia adalah kepastian hukum.

"Saya kira itu masih teknis, tetapi harus selesai sebelum Oktober 2024," ujar Luhut kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/7).

Kemudian, pemerintah juga tengah mencari tahu hal-hal teknis lainnya seperti ketentuan berapa uang yang harus disimpan dalam sistem keuangan Indonesia hingga berapa banyak pegawai yang harus disiapkan untuk menjalankann Family Officenya.

"Kita sekarang masih bicarakan mengenai berapa jumlah minimum yang akan mereka harus masukkan, berapa yang harus diinvestasikan, dan berapa pegawai yang harus dia buat untuk menjalankan officenya disini," katanya.

Bahkan, Luhut sampai terbang ke Abu Dhabi untuk belajar mengenai pembentukan Family Office. Ia bilang, salah satu kepastian hukum yang disediakan pemerintahan Uni Emirat Arab adalah keputusan akhir di pengadilan arbitrase. Keputusan tersebut bersifat final dan tidak bisa digugat, dikaji kembali maupun banding.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar hakim yang bertugas di pengadilan arbitrase merupakan hakim yang memiliki sertifikasi Internasional.

"Kalau ada mekanisme banding, itu nanti jadi sumber permainan oknum lagi. Kalau ada kepastian hukum, banyak inevstor yang akan datang dan menaruh uang di Indonesia," jelas Luhut.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan telah mempelajari konsep Family Office hingga ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Luhut menjelaskan bahwa saat ini banyak orang kaya di dunia yang tertarik untuk menyimpan dananya di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan Family Office dengan berbagai insentif dianggap penting.

Laporan ke Presiden

Luhut menjelaskan bahwa setelah kunjungannya ke Abu Dhabi, ia telah melaporkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih.

"Saya baru kembali dari Abu Dhabi, saya sudah lapor Pak Jokowi dan Presiden terpilih tadi malam, masalah Family Office dan Family Business. Kenapa kita ingin ini, karena sekarang uang bertaburan yang ingin masuk ke Indonesia, kita harus kasih insentif," ujarnya dalam acara peluncuran Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara pada Senin, 22 Juli.

Implementasi Family Office

Luhut juga menyebut bahwa implementasi Family Office sebenarnya cukup sederhana, salah satunya terkait dengan kepastian hukum dan arbitrase internasional.

Kepastian hukum ini menjadi salah satu faktor utama yang akan menarik minat investor asing untuk menyimpan dananya di Indonesia.

Pembentukan Family Office tidak hanya bertujuan untuk menarik dana asing, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa Indonesia serta meningkatkan investasi.

Dengan adanya Family Office, dana dari luar negeri akan masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pembentukan Family Office akan membawa berbagai keuntungan bagi Indonesia.

Luhut menekankan bahwa saat ini terdapat banyak orang kaya dari berbagai belahan dunia yang tertarik untuk menempatkan dananya di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan Family Office di Indonesia harus dilakukan dengan menawarkan berbagai insentif yang menarik.

Potensi Peningkatan Cadangan Devisa

Luhut menjelaskan bahwa masuknya dana asing melalui Family Office akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa Indonesia.

"Bukan kita tidak dapat untung, ada untungnya. Paling tidak uang itu masuk dalam sistem keuangan kita, itu akan memperkuat cadangan devisa kita juga," ujar Luhut dalam acara peluncuran Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara pada Senin, 22 Juli.

Untuk mempersiapkan implementasi Family Office di Indonesia, Luhut mengadakan kunjungan ke Abu Dhabi guna mempelajari strategi dan mekanisme yang diterapkan di sana.

"Saya baru kembali dari Abu Dhabi, saya sudah lapor Pak Jokowi dan Presiden terpilih tadi malam, mengenai masalah Family Office dan Family Business. Kenapa kita ingin ini, karena sekarang uang bertaburan yang ingin masuk ke Indonesia, kita harus kasih insentif," ungkap Luhut.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan mengakui tingginya harga tiket penerbangan Indonesia masih menjadi isu.

Luut mengatakan, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil.

Menyikapi hal ini, Luhut mengaku telah menyiapkan langkah efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, salah satunya evaluasi operasi biaya pesawat.

"Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya," jelas Luhut dalam keterangan resmi di instagram pribadinya, Kamis (11/7).

Pihaknya akan merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pemerintah juga berencana mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan di mana porsi perawatan berada di 16% porsi keseluruhan setelah avtur.

Kemudian, mekanisme perhitungan tarif juga akan disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, agar berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah evaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan yang sering kali luput dari perhatian.

"Ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas (TBA), jelas Luhut.

Pemerintah juga bakal mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas.

Lebih lanjut, Luhut menunjuk Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional untuk menindaklanjuti langkah di atas.

"Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," tutup Luhut.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan berharap mulai 17 Agustus nanti, orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi bisa dikurangi.

Harapan ia sampaikan terkait proyeksi defisit APBN 2024 yang akan lebih besar dari target pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.

Penurunan penerimaan negara itu katanya, terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.

Hal itu, sambungnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara. 

[Gambas:Instagram]

"Kita berharap 17 Agustus ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," katanya melalui akun Instagramnya @luhut.pandjaitan Selasa (9/7).

Ia mengatakan pengurangan konsumsi subsidi, salah satunya BBM bisa berdampak besar pada penurunan inefisiensi yang terjadi di Indonesia selama ini. 

Penyaluran subsidi memang banyak tidak tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak orang kaya yang masih menikmati subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Bahkan, jumlah orang kaya yang menikmati BBM subsidi ini lebih banyak dari jumlah rakyat miskin yang seharusnya menerima bantuan itu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Nathan Kacaribu menyebut berdasarkan data yang dimilikinya, orang miskin yang menikmati subsidi LPG 3 kg 23,3 persen dari sasaran.

Sementara, 57,9 persen pengguna LPG 3 Kilogram (Kg) lainnya adalah orang kaya. Begitu juga dengan BBM subsidi. Dari jumlah yang disalurkan 60 persen dinikmati orang kaya dan orang miskin hanya menikmati 40 persen dari total yang diberikan.

Kasus terbaru dari masalah itu mengemuka saat artis Prilly Latuconsina kedapatan menggunakan LPG 3 kg untuk memasak saat Lebaran. Aksinya itu ramai dikritik oleh netizen.

Lewat unggahan di Instagram, Prilly membeberkan asal usul tabung gas subsidi itu bisa ada di rumahnya dan ia gunakan saat memasak jelang Lebaran 2024.