Kinerja sektor kehutanan di Indonesia dinilai masih rendah, padahal, pemanfaatan kawasan hutan yang diarahkan dengan tepat justru akan mempercepat pembangunan dan menguntungkan negara yang pada gilirannya akan menyejahterakan masyarakat.

Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan, kehutanan selama ini minim investasi. Dari total realisasi Penanaman Modal Dalam Negari (PMDN) pada periode 2020-2022 yang sebesar Rp3.256 triliun, sektor kehutanan hanya mampu menarik investasi sebesar Rp28 triliun. Sementara dari total Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50.267 triliun di 2023, investasi asing di sektor kehutanan hanya sebesar Rp96 triliun.

Investasi sekecil itu berbanding terbalik dengan lahan kawasan kehutanan yang begitu luas. Sudarsono mengatakan, dari total luas lahan di Indonesia, sebesar 2/3 merupakan kawasan hutan. Kenyataannya, bisnis hutan alam semakin menyusut, sementara perkembangan hutan tanaman sangat lambat, bahkan stagnan,

"Dengan menguasai 2/3 lahan, sumbangan sektor kehutanan terhadap PDB (produk domestik bruto) kurang dari 1%. Terus kita mau makan apa?," ucap Sudarsono di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Sudarsono menambahkan, setiap Rp1 triliun investasi akan menyerap 1.500 tenaga kerja. Dengan investasi yang hanya sebesar Rp28 triliun dalam periode 2020-2022, tenaga kerja yang diserap kehutanan sangat kecil sekali.

Tanpa perombakan radikal, lanjut Sudarsono, kehutanan di Indonesia tidak punya masa depan. Masalahnya, pemanfaatan hutan sering kali terhambat dengan isu deforestasi. Menurut Sudarsono, deforestasi tak selalu berkonotasi negatif. Sebab, mustahil untuk melakukan pembangunan di luar Jawa tanpa terjadi deforestasi. Di Papua, misalnya, pasti akan terjadi deforestasi sebagai akibat pembangunan karena hampir seluruh wilayahnya masih hutan.

"Saya bilang ke orang Papua, kalau ada orang Jawa bilang kalian jangan lakukan deforestasi, bilang saja bahwa pulau Jawa saja yang harus dihutankan kembali. Biar kami gantian yang membangun. Kita harus jujur pada diri sendiri," kata Sudarsono.

Pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor kehutanan yang bertanggungjawab dan berkontribusi besar terhadap ekonomi masyarakat sudah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Seperti di Provinsi Gorontalo. Wilayah yang selama ini menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia dengan angka prevalensi stunting sebesar 26,9% ini mulai dilirik investor. Salah satunya industri biomassa yang menjadi bagian penting dari proses transisi energi menuju energi baru terbarukan.

Investor besar yang sudah menanamkan investasinya di Gorontalo di antaranya adalah PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) yang bermitra dengan PT Inti Global Laksana (IGL) dan PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL).

Kemitraan itu telah menggelontorkan investasi sekitar Rp 1,7 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 1.064 pekerja. Mayoritas pekerja tersebut, sekitar 80%, merupakan warga lokal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (APREBI) Dikki Akhmar mengatakan, PT BTL juga membayar pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lebih dari Rp40 miliar sejak beroperasi hingga tahun 2024.

"Dari angka itu, 60% disalurkan ke pemerintah daerah yang selanjutnya akan dibagi 30% ke pemerintah provinsi dan sisanya untuk pemerintah kabupaten di mana industri beroperasi. Perusahaan juga menyalurkan CSR," ujarnya dalam sebuah diskusi di Gorontalo pekan lalu.

Sudarsono menegaskan, pemanfaatan hutan dalam bentuk hutan tanaman tidak akan berdampak negatif terhadap kelestarian hutan. Industri kayu di Indonesia, misalnya, 70% ada di Pulau Jawa. Sebesar 90% bahan bakunya berasal dari hutan tanaman rakyat. Kalau hutan tersebut ditanami, semestinya tidak akan ada persoalan kelestarian.

Kalau barang itu menguntungkan, pasti akan lestari. Menurut Sudarsono, hutan tanaman tidak akan habis meski produk hasil hutan terus digunakan. Sebab, orang pasti akan terus menanam tanaman tersebut.

"Kita harus memperjuangkan mana yang lebih menyejahterakan, mana yang lebih memakmurkan. Kalau yang akan memakmurkan kita adalah mempertahankan hutan, ya kita pertahankan. Tapi kalau yang lebih memakmurkan itu kita harus membuka hutan bahkan menghancurkan gunung, ya mengapa tidak?" tegasSudarsono.

Jakarta, ID- Singapura menjadi negara paling getol berinvestasi di Indonesia. Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa sepanjang lima tahun terakhir penanaman modal asing (PMA) dari negeri jiran itu selalu paling teratas.

Sepanjang semester pertama 2024, PMA dari Singapura tercatat senilai US$8,9 miliar naik sekitar 16% bila dibandingkan dengan periode sama 2023 yang sebesar US$7,7 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menargetkan realisasi investasi di Indonesia hingga akhir 2024 menyentuh angka Rp 1.650 triliun. Sebuah tugas yang penuh tantangan untuk Kementerian Investasi beserta sejumlah stakeholder lainnya.

Sebelumnya pada 2023, realisasi investasi menyentuh angka Rp 1.418 trilun. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyinggung target Presiden tersebut. Ini dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.

"Karena investasi sebuah instrumen untuk mencipatakan kawasan ekonomi baru," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Senin (29/7/2024).

Tak terasa tahun ini sudah enam bulan terlalu. Artinya tersisa setengahnya. Realisasi investasi di Indonesia pada semester I 2024 mencapai Rp 829,9 triliun.

Angka demikian menunjukkan peningkatan sebesar 22,3 persen secara tahunan (year on year/yoy). Jika mengacu pada target Rp 1.650 triliun itu, maka realisasinya masih 50,3 persen. "Jadi kalau siapa yang jadi penerus saya ke depan, dia tinggal mencari 49,7 persen," ujar Bahlil.

Dari realisasi investasi demikian, menyerap tenaga kerja 1.225.042 orang. Terkait investornya, yang berasal dari luar negeri (Penanaman Modal Asing/PMA), sekitar 50,8 persen atau Rp 421,7 triliun. Angka demikian menunjukkan kenaikan 16,1 persen yoy.

Lalu yang berasal dari dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) sekitar 49,2 persen atau Rp 408,2 triliun. Angka demikian menunjukkan peningkatan 29,4 persen YoY. Berikutnya, pembagian tempat investor berkreasi berdasarkan dua wilayah, yakni Jawa dan Luar Jawa.

Di Jawa, selama Semester I 2024 ini, realisasi investasi sekitar 49,8 persen atau Rp 413,7 triliun. Angka demikian menunjukkan peningkatan 27,8 persen yoy. Artinya dibandingkan dengan Semester I 2023.

Lalu di Luar Jawa, realisasi investasi pada Semester II 2024 menyentuh angka 50,2 persen atau sekitar Rp 416,2 triliun. Terjadi peningkatan sekitar 17,3 persen secara tahunan (yoy).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada kuartal II/2024 adalah sebesar Rp428,4 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pada kuartal II/2024, realisasi investasi tertinggi tercatat pada sektor industri logam dasar, barang logam, serta bukan mesin dan peralatannya yang mencapai Rp74 triliun.

“Sektor pertama di sektor industri logam dasar, barang logam, serta bukan mesin dan peralatannya. Ini menunjukkan bahwa di sektor hilirisasi berjalan massif karena menempati urutan pertama,” katanya dalam konferensi pers, Senin (19/7/2024).

Realisasi investasi terbesar kedua, yaitu pada sektor pertambangan, yang mencapai Rp45,6 triliun. Ketiga, yaitu sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan realisasi mencapai Rp41,3 triliun.

Selanjutnya, realisasi investasi keempat terbesar tercatat pada sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran yang mencapai Rp33,5 triliun, kemudian kelima sektor jasa lainnya dengan realisasi sebesar Rp30,6 triliun.

Pada kuartal II/2024, Bahlil mengatakan bahwa realisasi dari penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp217,3 triliun, sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp211,1 triliun.

Jika dirincikan berdasarkan sektornya, untuk PMA, realisasi terbesar adalah pada sektor industri logam dasar, barang logam, serta bukan mesin dan peralatannya, yaitu mencapai US$4,4 miliar.

Realisasi PMA terbesar selanjutnya adalah pada sektor jasa lainnya sebesar US$1,0 miliar, diikuti sektor pertambangan US$0,9 miliar, sektor listrik, gas, dan air US$0,9 miliar, serta industri kimia dan farmasi US$0,8 miliar.

Sementara itu, untuk PMDN, realisasi terbesar adalah pada sektor pertambangan sebesar Rp32,1 triliun, diikuti sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp29,6 triliun, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp21,4 triliun, perdagangan dan reparasi Rp18,5 triliun, dan sektor kehutanan Rp16,3 triliun.