BOGOR, investor.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan penggunaan museum penanggulangan terorisme, di komplek BNPT Sentul Kabupaten Bogor, Selasa malam (16/07/2024). Museum ini dapat dipakai sebagai sarana pendidikan mengenai bahaya terorisme di kalangan generasi muda dan anak sekolah.

Museum yang diresmikan oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto berisi mengenai sejarah dan bahaya aksi terorisme di Indonesia sehingga bisa menjadi pendidikan anti terorisme bagi generasi muda.

Peresmian komplek museum ini dilakukan dengan pembukaan pertama kunjungan ke museum yang dilakukan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto bersama rombongan Mendagri Tito Karnavian, dan Wakapolri Komisaris Jenderal Agus Andrianto dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

Museum penanggulangan terorisme ini berisi berbagai informasi mengenai rentetan sejarah aksi terorisme yang selama ini pernah terjadi di Indonesia.

"Kita sama-sama saksikan ulang tahun BNPT ke 14. Dan kita meresmikan museum nasional penanggulangan teroris. Isinya adalah peristiwa dari tahun 1948 sampai 2022, dan ini penting bagi generasi muda tentang kejadian tersebut," ungkap Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.

Museum ini nantinya akan menjadi salah satu destinasi kunjungan bagi warga dan anak sekolah sebagai salah satu strategi penanggulangan terorisme, khususnya generasi penerus bangsa, serta masyarakat dunia.

Sementara itu dalam keterangan tertulisnya Kepala BNPT Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan, museum ini dibuat sebagai wadah edukasi penanggulangan terorisme khusunya kepada generasi muda.

“Museum ini didedikasikan sebagai sarana wisata edukasi untuk terus meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan bahaya terorisme," ungkap Rycko.

Selain itu, museum ini juga dibuat sebagai penghormatan terhadap para korban aksi terorisme di Indonesia.

Di dalam museum ini, pengunjung dapat menyaksikan berbagai koleksi benda-benda, informasi, dan strategi penanganan, serta perjuangan semua pihak dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia.

Melalui museum ini, pengunjung dapat mempelajari sejarah, bahaya, ancaman terorisme, dan modus operandi para pelaku.

"Museum ini juga menjadi simbol pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme dengan prinsip whole government & whole society approach,” tambahnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Menjelang hari ulang tahun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagian besar masyarakat memberi perhatian sekaligus penghargaan kepada BNPT. BNPT yang lahir pasca kasus Bom Bali yakni melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2010, telah mengalami berbagai perkembangan dan evolusi serta teruji dengan berbagai tantangan dan pengalaman tentunya dalam menghadapi kejahatan terorisme atau kegiatan terkait lainnya.

Pada saat ini, publik dapat menilai ketika kasus aksi terorisme menurun hampir di seluruh wilayah. Khususnya dalam periode 2019-2024. Di masa pandemi, kasus atau aksi terorisme menurun seiring dengan menurunnya kegiatan masyarakat dan fokus perhatian pada penanganan kesehatan.

Meski demikian BNPT terus melaksanakan kegiatannya dan alhasil menemui indeks peningkatan, yang ditandai dengan menurunnya kasus terorisme, misalnya pada 2023 yang menurun 56 persen. Hasil kinerja ini memang boleh dibanggakan dan diberi penghargaan tinggi, namun tetap tidak boleh menurunkan kewaspadaan.

Menilik dari berbagai pengalaman yang telah lalu, kasus dan aksi terorisme yang berhasil dicegah atau ditanggulangi oleh BNPT maupun lembaga lainnya, seperti Densus 88 Polri dan TNI, berawal dari beberapa faktor seperti kemiskinan (ekonomi), ideologi, politik, korban kejahatan, pengaruh lingkungan strategis global dan geopolitik, serta penggunaan sarana agama. Kita harus sama-sama mengapresiasi kerja seluruh elemen, termasuk Pemerintah maupun Pemerintah Daerah selama ini, yang telah bersinergi untuk menanggulangi kejahatan terorisme.

DPR dan Pemerintah pada 2018 lalu telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Terorisme, dimana memberi peran lebih kepada BNPT sebagi Koordinator kebijakan dan strategi nasional terkait seluruh program penanggulangan terorisme.

Peran ini termasuk mengkoordinasikan program kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi, kontra-radikalisasi, kerjasama internasional, termasuk koordinator penegakan hukum dan pemulihan atau pelindungan korban.

Penambahan dan penguatan peran, fungsi, dan kewenangan ini memang harus dibayar dengan output kerja yang lebih besar dan berkualitas. Oleh karenanya Komisi 3 DPR sebagai mitra kerja BNPT selalu melakukan pengawasan dan evaluasi kerja program penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh BNPT. Saya akan memaparkan beberapa catatan evaluatif tersebut.

Evaluasi Program Penanggulangan Terorisme

Kita telah mengetahui bersama bahwa kasus dan aksi terorisme sangat meankutkan dan berdampak besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penanggulangan terhadap kejahatan terorisme tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa seperti penanggulangan kejahatan biasa. Cara-cara luar biasa tersebut dapat tercermin dari peran dan fungsi BNPT yang diatur dalam undang-undang.

Bahkan lebih jauh lagi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Menjelang hari ulang tahun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagian besar masyarakat memberi perhatian sekaligus penghargaan kepada BNPT. BNPT yang lahir pasca kasus Bom Bali yakni melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2010, telah mengalami berbagai perkembangan dan evolusi serta teruji dengan berbagai tantangan dan pengalaman tentunya dalam menghadapi kejahatan terorisme atau kegiatan terkait lainnya.

Pada saat ini, publik dapat menilai ketika kasus aksi terorisme menurun hampir di seluruh wilayah. Khususnya dalam periode 2019-2024. Di masa pandemi, kasus atau aksi terorisme menurun seiring dengan menurunnya kegiatan masyarakat dan fokus perhatian pada penanganan kesehatan.

Meski demikian BNPT terus melaksanakan kegiatannya dan alhasil menemui indeks peningkatan, yang ditandai dengan menurunnya kasus terorisme, misalnya pada 2023 yang menurun 56 persen. Hasil kinerja ini memang boleh dibanggakan dan diberi penghargaan tinggi, namun tetap tidak boleh menurunkan kewaspadaan.

Menilik dari berbagai pengalaman yang telah lalu, kasus dan aksi terorisme yang berhasil dicegah atau ditanggulangi oleh BNPT maupun lembaga lainnya, seperti Densus 88 Polri dan TNI, berawal dari beberapa faktor seperti kemiskinan (ekonomi), ideologi, politik, korban kejahatan, pengaruh lingkungan strategis global dan geopolitik, serta penggunaan sarana agama. Kita harus sama-sama mengapresiasi kerja seluruh elemen, termasuk Pemerintah maupun Pemerintah Daerah selama ini, yang telah bersinergi untuk menanggulangi kejahatan terorisme.

DPR dan Pemerintah pada 2018 lalu telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Terorisme, dimana memberi peran lebih kepada BNPT sebagi Koordinator kebijakan dan strategi nasional terkait seluruh program penanggulangan terorisme.

Peran ini termasuk mengkoordinasikan program kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi, kontra-radikalisasi, kerjasama internasional, termasuk koordinator penegakan hukum dan pemulihan atau pelindungan korban.

Penambahan dan penguatan peran, fungsi, dan kewenangan ini memang harus dibayar dengan output kerja yang lebih besar dan berkualitas. Oleh karenanya Komisi 3 DPR sebagai mitra kerja BNPT selalu melakukan pengawasan dan evaluasi kerja program penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh BNPT. Saya akan memaparkan beberapa catatan evaluatif tersebut.

Evaluasi Program Penanggulangan Terorisme

Kita telah mengetahui bersama bahwa kasus dan aksi terorisme sangat meankutkan dan berdampak besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penanggulangan terhadap kejahatan terorisme tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa seperti penanggulangan kejahatan biasa. Cara-cara luar biasa tersebut dapat tercermin dari peran dan fungsi BNPT yang diatur dalam undang-undang.

Bahkan lebih jauh lagi...

Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel berencana menjadikan Kabupaten Bogor sebagai pilot project program Kabupaten Kebangsaan. Program ini akan meningkatkan ketahanan keluarga dari keterpaparan ideologi kekerasan.

"Tujuannya untuk membangun ketahanan keluarga terhadap berbagai ideologi yang tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai anak bangsa," ujar Rycko dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Rycko menjelaskan sasaran dari program ini. Pihaknya bakal melakukan upaya penguatan ideologi dari tingkat desa hingga fasilitas pendidikan.

"Ini (Bogor) akan menjadi kabupaten percontohan dengan menggunakan beberapa program kegiatan mulai dari desa siapsiaga, sekolah damai SMP dan SMA hingga kampus kebangsaan," jelasnya.
Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyambut baik inisiasi dari BNPT. Pihaknya akan segera menuangkannya dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).

"Kita tindaklanjuti dalam kegiatan-kegiatan yang real dalam rangka menjaga masyarakat kabupaten bogor dari ideologi kekerasan," ucapnya.

Selain itu, Asmawa menyatakan antusiasnya untuk mendukung kehadiran museum penanggulangan terorisme. Menurutnya, museum ini akan menjadi wadah edukasi anak-anak bangsa.

"BNPT nantinya juga memiliki museum memberikan edukasi penanggulangan terorisme. Maka, pemerintah Kabupaten Bogor akan mendukung museum ini," tandasnya.

(ADN)

Jakarta: Pemerintah dinilai perlu meningkatkan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap berkembangnya radikalisme dan terorisme yang memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Kecerdasan buatan ini ternyata juga dipakai kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan ideologinya.

"Ini terutama terjadi di media sosial. Kelompok radikal dan para pendukungnya berkembang di sana. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi untuk mengantisipasi itu semua menjadi hal yang paling utama, termasuk dalam tugas-tugas yang sifatnya intelijen," kata pengamat terorisme, Ansyaad Mbai, saat dihubungi, Rabu, 10 Juli 2024.

Menurut dia, selama 14 tahun belakangan, upaya penanggulangan terorisme di Indonesia sudah sangat baik. Fungsi dan tugas bawah tanah atau intelijen dalam penanggulangan terorisme dinilai berjalan efektif, sehingga serangan terbuka aksi terorisme terus menurun.
"Fungsi intelijen dalam penanganan terorisme tentu memegang peran yang sangat penting. Fungsi intelijen itu harus betul-betul akurat dan tidak boleh salah. Dan fungsi itu sudah dijalankan dengan cukup baik," ujar dia.

Dia menyampaikan peran BNPT dalam menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia tidak dapat dikesampingkan. Badan ini memiliki tugas strategis dalam pencegahan hingga kerja sama global.

"Selama ini BNPT punya peran yang sangat penting di semua langkah yang berkaitan dengan upaya menangani terorisme, baik itu berupa pencegahan, penindakan, maupun kerja sama internasional," ujar dia.

Baca Juga: Pendidikan Penting Untuk Tangkal Radikalisme di Indonesia

Ansyaad mengapresiasi BNPT untuk menanggulangi terorisme selama 14 tahun lembaga itu berdiri. Salah satu keberhasilan tugas itu tergambar dari tidak adanya serangan teroris secara terbuka (zero terrorist attack) di Indonesia sepanjang 2023 hingga Juni 2024.

Ansyaad berharap pemerintah bisa terus meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait dalam menghadapi tantangan menangani radikalisme dan terorisme yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi. Dia menekankan jika penanganan radikalisme dan terorisme membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa dilakukan satu lembaga.

"Upaya melawan radikalisme dan terorisme itu harus menggunakan pendekatan the whole of government approach. Pendekatan yang melibatkan semua lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait," kata Ansyaad.

(AZF)