REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengecam pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di depan Kongres Amerika Serikat sebagai pidato yang memalukan.

Lapid mengkritik Netanyahu, terutama karena tidak bertanggung jawab atas kegagalannya dalam peristiwa 7 Oktober. Yapid juga mengecam Netanyahu karena tidak menerima kesepakatan dengan Hamas untuk mengambil tawanan Israel yang ditahan oleh Perlawanan Palestina di Gaza.

“Memalukan! Satu jam berbicara tanpa mengucapkan satu kalimat pun: 'Akan ada kesepakatan penyanderaan,'” dia memposting di akunnya di platform X seperti dikutip dari Al-Mayadeen.

Dalam sebuah unggahan terpisah, tokoh oposisi tersebut mengatakan, “Kami mendengar Netanyahu berbicara tentang 7 Oktober seolah-olah dia tidak tahu siapa yang menjadi perdana menteri dan siapa yang bertanggung jawab atas bencana tersebut.”

Lapid menjelaskan, selama pidatonya di depan Kongres, Netanyahu memiliki kesempatan untuk mengumumkan bahwa dia menerima kesepakatan yang akan membawa kembali para tawanan di Gaza sebelum mereka semua mati di terowongan. “Dia tidak melakukan hal itu,” tambah Lapid.

Netanyahu memohon kepada AS pada Rabu dalam pidatonya di Kongres untuk mempercepat bantuan militer kepada Israel untuk mengakhiri perang di Gaza.

Dia mengklaim bahwa dia secara aktif bekerja untuk membebaskan para tawanan di Gaza, menyatakan optimisme bahwa upaya tersebut akan berhasil. Perdana menteri yang terancam ditahan oleh Jaksa Pengadilan Internasional ini benar-benar menutup mata terhadap fakta bahwa dia telah menghalangi semua upaya untuk mencapai kesepakatan sejak sebelum perundingan dimulai.

Dia menyuarakan keyakinannya akan upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mengamankan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza dengan Noa Argamani, salah satu tawanan yang dibebaskan, yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut CNN, polisi Kongres menangkap setidaknya lima pengunjuk rasa di Gedung Kongres AS selama pidato Netanyahu. Sementara itu, sebuah media Israel melaporkan bahwa beberapa anggota keluarga tawanan Israel yang ditahan di Gaza, mengenakan kaos yang menyerukan kesepakatan pertukaran tawanan, ditahan di pintu masuk Kongres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengecam pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di depan Kongres Amerika Serikat sebagai pidato yang memalukan.

Lapid mengkritik Netanyahu, terutama karena tidak bertanggung jawab atas kegagalannya dalam peristiwa 7 Oktober. Yapid juga mengecam Netanyahu karena tidak menerima kesepakatan dengan Hamas untuk mengambil tawanan Israel yang ditahan oleh Perlawanan Palestina di Gaza.

“Memalukan! Satu jam berbicara tanpa mengucapkan satu kalimat pun: 'Akan ada kesepakatan penyanderaan,'” dia memposting di akunnya di platform X seperti dikutip dari Al-Mayadeen.

Dalam sebuah unggahan terpisah, tokoh oposisi tersebut mengatakan, “Kami mendengar Netanyahu berbicara tentang 7 Oktober seolah-olah dia tidak tahu siapa yang menjadi perdana menteri dan siapa yang bertanggung jawab atas bencana tersebut.”

Lapid menjelaskan, selama pidatonya di depan Kongres, Netanyahu memiliki kesempatan untuk mengumumkan bahwa dia menerima kesepakatan yang akan membawa kembali para tawanan di Gaza sebelum mereka semua mati di terowongan. “Dia tidak melakukan hal itu,” tambah Lapid.

Netanyahu memohon kepada AS pada Rabu dalam pidatonya di Kongres untuk mempercepat bantuan militer kepada Israel untuk mengakhiri perang di Gaza.

Dia mengklaim bahwa dia secara aktif bekerja untuk membebaskan para tawanan di Gaza, menyatakan optimisme bahwa upaya tersebut akan berhasil. Perdana menteri yang terancam ditahan oleh Jaksa Pengadilan Internasional ini benar-benar menutup mata terhadap fakta bahwa dia telah menghalangi semua upaya untuk mencapai kesepakatan sejak sebelum perundingan dimulai.

Dia menyuarakan keyakinannya akan upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mengamankan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza dengan Noa Argamani, salah satu tawanan yang dibebaskan, yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut CNN, polisi Kongres menangkap setidaknya lima pengunjuk rasa di Gedung Kongres AS selama pidato Netanyahu. Sementara itu, sebuah media Israel melaporkan bahwa beberapa anggota keluarga tawanan Israel yang ditahan di Gaza, mengenakan kaos yang menyerukan kesepakatan pertukaran tawanan, ditahan di pintu masuk Kongres.

REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mendapatkan 64 pengajuan oleh negara, organisasi dan perorangan untuk melakukan intervensi dalam permintaan Jaksa Karim Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat tinggi Israel dan Hamas, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Amerika Serikat, Jerman, Palestina, Norwegia, Irlandia, Republik Ceko, Irlandia, Spanyol, Brasil, Argentina, Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Kolombia, Chile dan Meksiko (bersama-sama), Uni Komoro, Republik Demokratik Kongo dan Djibouti termasuk di antara negara yang pengajuannya diterima, berdasarkan laporan Anadolu, Rabu (24/7/2024).

Tak hanya itu, permintaan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab, tokoh-tokoh pro-Israel, termasuk Senator AS Lindsey Graham dan akademisi Yahudi juga diterima. Observasi oleh para pihak terkait tidak lebih dari 10 halaman dan harus diajukan paling lambat tanggal 6 Agustus.

Khan meminta surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Netanyahu Kepala Pertahanan Israel Yoav Gallant pada 20 Mei atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Jaksa juga meminta surat perintah penangkapan terhadap tiga pemimpin tertinggi Hamas, termasuk ketuanya, Ismail Haniyeh.

ICC yang didirikan pada 2002 adalah badan internasional independen yang tidak berafiliasi dengan PBB atau lembaga internasional lainnya dan keputusannya bersifat mengikat.

Israel yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata segera, menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Lebih dari 39 ribu warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak. Lebih dari 89.900 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.