Sumber: The Guardian | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengumumkan pencalonannya sebagai Wali Kota Davao meskipun tengah menghadapi penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Duterte, yang dikenal dengan kebijakan kerasnya terhadap narkoba selama menjabat sebagai presiden, kembali maju di kota asalnya setelah menyerahkan berkas pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum setempat.

Duterte, 79 tahun, sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Davao selama dua dekade sebelum terpilih sebagai Presiden Filipina pada tahun 2016. Pada pemilihan mendatang, putranya yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Davao, Sebastian Duterte, akan mencalonkan diri sebagai wakil wali kota mendampingi ayahnya.

Selama masa kepresidenannya, Duterte melancarkan operasi besar-besaran terhadap peredaran narkoba ilegal, yang menurut data pemerintah menewaskan lebih dari 6.000 orang, sebagian besar dari kalangan tersangka pengguna narkoba miskin.

Namun, kelompok hak asasi manusia menilai angka kematian sebenarnya jauh lebih tinggi dan menuduh banyak pembunuhan dilakukan oleh kelompok bersenjata yang terkait dengan polisi.

Duterte berulang kali membantah keterlibatan dalam pembunuhan di luar proses hukum, meskipun dalam beberapa kesempatan ia secara terbuka mengancam para tersangka dengan hukuman mati. Ia juga mengakui bahwa masalah narkoba tetap menjadi ancaman serius meskipun telah melakukan operasi pemberantasan selama masa jabatannya.

Pada 2019, Duterte menarik Filipina dari ICC, yang menurut para kritikus merupakan upaya untuk menghindari tanggung jawab atas kebijakannya terkait perang terhadap narkoba. ICC tetap memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang terjadi sebelum Filipina secara resmi keluar dari ICC pada Maret 2019.

Meski popularitas Duterte masih tinggi, terutama di wilayah asalnya, Davao, langkahnya untuk kembali ke politik kemungkinan akan mendapat perlawanan dari kelompok hak asasi manusia dan lawan politiknya.

Sebelumnya, Duterte sempat mengumumkan akan pensiun dari politik setelah masa jabatannya berakhir pada 2022, namun pernyataan itu kemudian ditarik kembali.

Putrinya, Sara Duterte, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina, mengatakan pada Juni lalu bahwa keluarganya mempertimbangkan untuk maju dalam pemilihan Senat. Namun, Duterte mengungkapkan bahwa kesehatannya yang menurun menjadi alasan untuk tidak mencalonkan diri pada tingkat nasional.

Sementara itu, hubungan Duterte dengan Presiden Filipina saat ini, Ferdinand Marcos Jr., juga mengalami ketegangan. Duterte beberapa kali mengkritik Marcos sebagai pemimpin yang lemah, meski Marcos menanggapi kritik tersebut dengan santai.

Perselisihan ini semakin memperjelas perpecahan di antara kedua tokoh politik tersebut, terutama setelah Sara Duterte mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan ketua badan antipemberontakan di bawah pemerintahan Marcos pada Juli lalu.

Marcos sendiri telah memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan dengan China terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

Sebaliknya, Duterte selama menjabat sebagai presiden lebih memilih mempererat hubungan dengan China dan Rusia, sambil mengkritik kebijakan keamanan Amerika Serikat dan negara-negara Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mendapatkan 64 pengajuan oleh negara, organisasi dan perorangan untuk melakukan intervensi dalam permintaan Jaksa Karim Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat tinggi Israel dan Hamas, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Amerika Serikat, Jerman, Palestina, Norwegia, Irlandia, Republik Ceko, Irlandia, Spanyol, Brasil, Argentina, Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Kolombia, Chile dan Meksiko (bersama-sama), Uni Komoro, Republik Demokratik Kongo dan Djibouti termasuk di antara negara yang pengajuannya diterima, berdasarkan laporan Anadolu, Rabu (24/7/2024).

Tak hanya itu, permintaan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab, tokoh-tokoh pro-Israel, termasuk Senator AS Lindsey Graham dan akademisi Yahudi juga diterima. Observasi oleh para pihak terkait tidak lebih dari 10 halaman dan harus diajukan paling lambat tanggal 6 Agustus.

Khan meminta surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Netanyahu Kepala Pertahanan Israel Yoav Gallant pada 20 Mei atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Jaksa juga meminta surat perintah penangkapan terhadap tiga pemimpin tertinggi Hamas, termasuk ketuanya, Ismail Haniyeh.

ICC yang didirikan pada 2002 adalah badan internasional independen yang tidak berafiliasi dengan PBB atau lembaga internasional lainnya dan keputusannya bersifat mengikat.

Israel yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata segera, menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Lebih dari 39 ribu warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak. Lebih dari 89.900 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.