BAGHDAD - Pejabat militer Kataeb Hizbullah dalam Perlawanan Islam di Irak, Abu Ali Al-Askari, memperingatkan pelanggaran kedaulatan Irak untuk menyerang Iran tidak hanya akan mengakibatkan respons balasan terhadap Israel, tetapi juga akan mencakup pangkalan Amerika Serikat (AS) di Irak.

?Kami menegaskan kembali bahwa setiap penargetan negara kami, Irak, atau penggunaan wilayah darat dan udaranya untuk menargetkan Republik Islam Iran, tidak akan membatasi respons Kataeb Hizbullah hanya pada entitas Zionis, tetapi juga akan menyerang pangkalan, kamp, dan kepentingan Amerika di Irak dan kawasan tersebut,? tegas Al-Askari.

Pernyataan kelompok tersebut menganggap serangan rudal Iran terhadap Israel terjadi sebagai respons terhadap genosida Israel di Gaza dan pembantaian terus-menerus terhadap warga sipil di Palestina dan Lebanon.

Al-Askari menekankan ancaman Israel untuk membalas Iran adalah ?dengan dukungan penuh dari Amerika dan negara-negara Barat?.

Pejabat militer Irak mengungkapkan meskipun negaranya tidak bermaksud melancarkan perang energi, jika perang itu benar-benar terjadi, dia memperingatkan mereka akan memastikan "dunia akan kehilangan 12 juta barel minyak setiap hari."

"Mengenai apa yang akan dilakukan saudara-saudara kita di Yaman di Selat Bab al-Mandab dan apa yang akan dilakukan saudara-saudara kita di Iran di Selat Hormuz, hanya Allah yang tahu," pungkas dia.

AS DukungIsrael

Pernyataan Perlawanan Islam Irak muncul setelah panggilan telepon antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mana mereka membahas tanggapan yang diantisipasi rezim Zionis terhadap serangan rudal Iran terhadap Israel pada tanggal 1 Oktober.

"Mereka melanjutkan diskusi mereka tentang tanggapan terhadap serangan Iran pekan lalu, diskusi yang tentu saja dimulai di tingkat staf, dan sekarang kedua pemimpin dapat melakukan percakapan yang produktif, lugas, dan jujur, seperti yang biasa mereka lakukan," ujar juru bicara Karine Jean-Pierre dilansir kantor berita Anadolu.

Wakil Presiden AS Kamala Harris dilaporkan berpartisipasi dalam percakapan antara keduanya, yang berlangsung Rabu pagi dan diikuti pernyataan Gedung Putih beberapa jam kemudian.

Biden menekankan kepada Netanyahu "komitmennya yang kuat terhadap keamanan Israel", sambil mengutuk "serangan rudal balistik Iran terhadap Israel dengan tegas."

Sementara Israel berjanji membalas serangan rudal Iran, Teheran telah memperingatkan Tel Aviv terhadap tindakan tersebut dengan menekankan tanggapannya akan menentukan dalam kasus ini.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengancam Iran pada Rabu dengan pembalasan yang "mematikan, tepat, dan sangat mengejutkan".

"Mereka tidak akan mengerti apa yang terjadi atau bagaimana itu terjadi, tetapi mereka akan melihat hasilnya," ujar Gallant.

Genosida Berlanjut

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang berkelanjutan di Gaza.

Israel yang saat ini sedang diadili di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina telah melancarkan perang yang menghancurkan di Gaza sejak 7 Oktober.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 42.010 warga Palestina telah tewas dan 97.720 warga lainnya terluka dalam genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023.

JAKARTA - Israel sejak Januari lalu telah menyetujui rencana untuk memungut pajak dari rakyat Palestina yang dialokasikan untuk Gaza dikirim ke Norwegia bukan kepada Otoritas Palestina (PA).

Sejak November 2023, pajak yang biasanya dikirim ke Gaza telah dibekukan Pemerintah Israel. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang dicapai pada 1990-an, Israel memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke PA sambil menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

Sementara, PA diusir dari Jalur Gaza pada 2007, banyak pegawai sektor publik di daerah kantong itu tetap mempertahankan pekerjaan mereka dan terus dibayar dengan pendapatan pajak yang ditransfer.

Beberapa minggu setelah serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober, Israel mengambil keputusan untuk menahan pembayaran yang ditujukan bagi para karyawan di Jalur Gaza dengan alasan mereka dapat jatuh ke tangan Hamas.

"Dana yang dibekukan itu tidak akan ditransfer ke Otoritas Palestina, tetapi akan tetap berada di tangan negara ketiga," ujar Kantor Perdana Menteri Israel dalam sebuah pernyataan yang dirilis beberapa waktu lalu dikutip dari Al Jazeera, Selasa (20/8/2024).

Israel Kendalikan Pajak Palestina

Sistem pengumpulan pajak dan bea cukai oleh Israel atas nama PA dan ditransfer ke otoritas tersebut setiap bulan disetujui dalam perjanjian 1994, yang dikenal sebagai Protokol Paris, kesepakatan itu dimaksudkan untuk mengelola hubungan ekonomi antara Israel dan wilayah Palestina yang diduduki hingga penyelesaian damai akhir dicapai antara kedua negara.

Pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama PA berjumlah sekitar USD188 juta setiap bulan mencakup 64% total pendapatan otoritas tersebut.

Sebagian besar dana ini digunakan untuk membayar gaji sekitar 150.000 karyawan PA yang bekerja di Tepi Barat dan Gaza, meskipun PA tidak memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza. Pada 3 November lalu, kabinet keamanan Israel memilih untuk menahan total USD275 juta pendapatan pajak Palestina, termasuk uang tunai yang dikumpulkan selama beberapa bulan sebelumnya yang masih berada di Tel Aviv.

"PA tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak pendapatan pajak yang masuk ke Gaza. Ini masih misteri. Kadang mereka mengatakan 30%, kadang 40%, kadang 50%," ungkap Direktur Penelitian di Palestine Economic Policy Research Institute-MAS Rabeh Morrar.

Pendapatan pajak bulanan yang sebelumnya dialokasikan untuk staf PA di Gaza akan ditransfer ke rekening perwalian yang berbasis di Norwegia. Namun dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar pekerja di Gaza tanpa izin dari Israel.

Satu-satunya anggota Pemerintah Israel yang menentang rencana pengiriman dana ke Norwegia adalah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang bersikeras bahwa inisiatif tersebut tidak menjamin bahwa uang tersebut tidak akan sampai ke tangan Nazi dari Gaza.

Negara Israel sering menggunakan kendalinya atas pendapatan pajak PA sebagai sarana untuk memeras dan menghukum otoritas tersebut. Misalnya, pada bulan Januari 2023, pemerintah Israel yang baru dibentuk, yang dipandang sebagai pemerintah koalisi paling sayap kanan dalam sejarah negara tersebut memutuskan untuk menahan pendapatan pajak sebesar USD39 juta dari PA setelah otoritas tersebut meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memutuskan legalitas pendudukan Israel selama puluhan tahun.

"Pemerasan Israel terhadap pendapatan pajak kami tidak akan menghentikan kami untuk melanjutkan perjuangan politik dan diplomatik kami," kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh saat itu setelah kabinet keamanan Israel sebelumnya menggambarkan tindakan PA di ICJ sebagai keputusan untuk melancarkan perang politik dan hukum melawan Israel.

"Pemerintah Palestina berutang miliaran dolar dalam bentuk utang internal kepada bank-bank lokal, rumah sakit, perusahaan-perusahaan medis, dan sektor swasta," kata Morrar.

"Ada juga utang misalnya, untuk gedung-gedung milik swasta yang disewakan oleh pemerintah. Mereka belum mampu membayarnya."

Pada 2021, krisis keuangan PA diperburuk oleh penolakan berkala Israel untuk membayar PA seluruh bagian pendapatan pajaknya sebelum 7 Oktober mendorongnya untuk memotong semua gaji sebesar 25%.

Sejak November ketika Israel memutuskan membekukan dana yang dialokasikan untuk Gaza, PA menolak menerima uang sama sekali sebagai protes. Sebagai akibat dari keputusannya untuk menolak persyaratan Israel, PA tidak dapat membayar gaji karyawan selama satu setengah bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Kelompok perlawanan bersenjata asal Lebanon, Hizbullah mengatakan pada Senin (29/7/2024) bahwa mereka menyerang beberapa pos militer di Israel utara. Serangan tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran akan perang besar-besaran dengan Israel, Anadolu Agency melaporkan.

Kelompok Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang dengan "senjata yang tepat" peralatan mata-mata yang baru dipasang di pos Al-Malikiyya.

Para pejuang Hizbullah juga menargetkan posisi tentara Israel di lokasi Al-Raheb dengan rudal berpemandu dan menembakkan puluhan roket Katyusha ke lokasi Al-Baghdadi, kata kelompok tersebut. Belum ada informasi yang tersedia tentang cedera atau kerusakan.

Dikutip dari laman Middle East Monitor, Selasa (30/7/2024), pesawat tempur Israel melakukan serangan udara di beberapa kota di Lebanon selatan, termasuk Houla, Markaba dan Mays Al-Jabal, Kantor Berita Nasional milik pemerintah melaporkan.

Ketegangan telah meningkat antara Hizbullah dan Israel setelah serangan rudal di kota Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada Sabtu lalu.

Sementara itu, Israel menyalahkan Hizbullah atas serangan tersebut, yang menewaskan 12 orang dan melukai 40 lainnya. Tapi kelompok Lebanon tersebut telah membantah bertanggung jawab.

Eskalasi tersebut terjadi di tengah serangan mematikan Israel di Gaza, yang telah mewafatkan lebih dari 39.300 orang sejak Oktober lalu, menyusul serangan oleh kelompok Perlawanan Palestina, Hamas.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Kericuhan terjadi antara polisi militer Israel dan sejumlah tentara pasukan penjajahan Israel di kamp tahanan Sde Teiman di Gurun Negev, wilayah yang diduduki Israel, Senin (39/7/2024). Para polisi hendak menangkap tentara yang melakukan penganiayaan sadis terhadap para tahanan Palestina.

Insiden itu menyusul investigasi yang dilakukan militer Israel terhadap dugaan pelecehan terhadap seorang tahanan Palestina di kamp penahanan militer yang terkenal kejam tersebut. Oleh para pegiat HAM, kamp itu disebut lebih brutal ketimbang Guantanamo dan Abu Ghraib, kamp tahanan AS yang terkenal.

Militer Israel mengatakan pada Senin bahwa kantor advokat jenderalnya memerintahkan penyelidikan “menyusul dugaan pelecehan substansial terhadap seorang tahanan” di fasilitas Sde Teiman, yang menampung tahanan Palestina, termasuk tersangka anggota pasukan elit Nukhba Hamas yang terlibat dalam serangan 7 Oktober.

Radio tentara Israel mengatakan polisi militer tiba di Sde Teiman sebagai bagian dari penyelidikan mereka terhadap 10 tentara cadangan IDF yang dicurigai melakukan pelecehan berat terhadap tahanan. Middle East Eye melansir, salah satu bentuk pelecehan itu adalah pemerkosaan dengan benda tumpul yang menyebabkan tahanan meninggal.

Dugaan pelecehan itu terjadi tiga minggu lalu, tambah mereka. Tahanan tersebut ditemukan “dalam kondisi yang sangat serius”, sehingga memerlukan evakuasi ke rumah sakit terdekat tempat dia menjalani operasi. Sembilan tentara ditahan, dituduh melakukan “penganiayaan serius terhadap seorang tahanan”, menurut radio tentara Israel. Sementara tentara ke-10 diperkirakan akan ditangkap kemudian karena dia tidak berada di pangkalan ketika polisi tiba.

Operasi penangkapan terrsebut memicu konfrontasi penuh kemarahan antara polisi militer dan tentara IDF di Sde Teiman, yang terekam dalam video oleh seorang reporter dari lembaga penyiaran publik Israel, Kann News. Penahanan tersebut juga memicu kecaman dari anggota sayap kanan Israel, termasuk koalisi anggota parlemen sayap kanan ekstrem dan pendukung mereka yang berusaha menyerbu pangkalan militer sebagai bentuk protes. Pada Senin malam, pengunjuk rasa juga menargetkan pangkalan kedua tempat para tentara diinterogasi, dan konfrontasi dengan kekerasan terus berlanjut hingga malam hari. Upaya penangkapan juga memicu serbuan pemukim ilegal ke kamp tahanan. Mereka mendesak semua tahanan dari Gaza dibunuh.

Sebuah laporan baru-baru ini yang diterbitkan oleh badan urusan Palestina PBB, UNRWA, merinci pelecehan yang luas di Sde Teiman, di mana para tahanan “menjadi sasaran pemukulan sambil disuruh berbaring di kasur tipis di atas puing-puing selama berjam-jam tanpa makanan, air atau akses ke toilet dengan kaki dan tangan terikat dengan ikatan plastik”.

Para tahanan termasuk anak-anak “dilaporkan dipaksa masuk ke dalam kandang dan diserang oleh anjing”, kata mereka, sementara yang lain mengalami luka parah akibat pemukulan, termasuk dengan batang logam.

Para tahanan juga menggambarkan pelecehan yang mencakup “penghinaan dan penghinaan seperti dibuat bertindak seperti binatang atau dikencingi, penggunaan musik keras dan kebisingan, perampasan air, makanan, tidur dan toilet, penolakan hak untuk shalat dan penggunaan alat-alat ibadah dalam waktu lama. Sedangkan borgol yang terkunci rapat menyebabkan luka terbuka dan luka gesekan”, kata laporan itu.

PBB mengatakan pada bulan Juni bahwa sekitar 27 tahanan meninggal dalam tahanan di pangkalan militer Israel, termasuk Sde Teiman, sementara setidaknya empat lainnya meninggal di sistem penjara Israel karena pemukulan atau penolakan perawatan medis.

The Guardian melansir, Natan Sachs, kepala pusat kebijakan Timur Tengah di Brookings Institution di Washington, menyebut protes tersebut “sebuah tanda dari masa yang sangat, sangat sulit”. “Saya sangat khawatir dengan ketegangan yang terjadi di masyarakat,” katanya.

Para pejabat dari lembaga militer dan politik Israel dengan cepat mengutuk penyusupan terhadap pangkalan militer tersebut, namun beberapa pejabat membatasi komentar mereka mengenai dugaan pelanggaran tersebut – dan potensi dampaknya terhadap serangan Israel di Gaza.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang telah menjanjikan “kemenangan total” di Gaza, “mengecam keras” upaya pembobolan di Sde Teiman, namun tidak memberikan komentar atas tuduhan penganiayaan terhadap tahanan tersebut. Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, mengatakan bahwa “bahkan di masa-masa sulit, hukum berlaku untuk semua orang – tidak ada yang boleh masuk tanpa izin ke pangkalan IDF atau melanggar hukum negara Israel”.

Presiden Israel, Isaac Herzog, menyerukan ketenangan, namun mengatakan bahwa kebencian terhadap beberapa orang yang dituduh melakukan aksi teroris “pasti dapat dimengerti dan dibenarkan”.

Kepala staf IDF, Letjen Herzi Halevi, membela penyelidikan tersebut, dan berkata: “Insiden pembobolan pangkalan Sde Teiman sangat serius dan melanggar hukum… kita sedang berperang, dan tindakan semacam ini membahayakan keamanan negara. negara."

Namun Yariv Levin, menteri kehakiman Israel dan anggota partai politik Netanyahu, mengatakan dia “terkejut” melihat gambar tentara yang ditangkap di Sde Teiman, “dengan cara yang cocok untuk menangkap penjahat berbahaya”. Dia menambahkan: “Tidak mungkin menerima hal ini, bahkan jika tidak ada perdebatan mengenai kewajiban untuk mematuhi hukum dan perintah tentara.”

Kelompok hak asasi manusia termasuk Asosiasi Hak Sipil di Israel telah mengajukan petisi ke pengadilan tinggi Israel untuk menutup Sde Teiman karena meluasnya laporan pelecehan. Meskipun para pejabat telah berjanji untuk mengeluarkan sebagian besar tahanan dari fasilitas tersebut dan memindahkan mereka ke sistem penjara Israel, yang juga dituduh menganiaya warga Palestina yang ditahan, sifat penutupan atau pemindahan di Sde Teiman masih belum jelas.

Komite Publik Menentang Penyiksaan di Israel mengatakan “sejak awal perang, kami mengklaim bahwa Sde Teiman beroperasi sebagai 'wilayah tersendiri', dan tentara yang ditempatkan di sana bertindak di luar hukum apapun – pertama dalam perlakuan mereka terhadap tahanan, dan sekarang terhadap aparat penegak hukum militer.”

“Alih-alih mengecam secara mutlak, beberapa pemimpin sayap kanan Israel justru berunjuk rasa untuk mendukung tersangka pelecehan, yang merupakan simbol dari akar permasalahan yang memungkinkan terjadinya pelecehan tersebut.”

REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mendapatkan 64 pengajuan oleh negara, organisasi dan perorangan untuk melakukan intervensi dalam permintaan Jaksa Karim Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat tinggi Israel dan Hamas, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Amerika Serikat, Jerman, Palestina, Norwegia, Irlandia, Republik Ceko, Irlandia, Spanyol, Brasil, Argentina, Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Kolombia, Chile dan Meksiko (bersama-sama), Uni Komoro, Republik Demokratik Kongo dan Djibouti termasuk di antara negara yang pengajuannya diterima, berdasarkan laporan Anadolu, Rabu (24/7/2024).

Tak hanya itu, permintaan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab, tokoh-tokoh pro-Israel, termasuk Senator AS Lindsey Graham dan akademisi Yahudi juga diterima. Observasi oleh para pihak terkait tidak lebih dari 10 halaman dan harus diajukan paling lambat tanggal 6 Agustus.

Khan meminta surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Netanyahu Kepala Pertahanan Israel Yoav Gallant pada 20 Mei atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Jaksa juga meminta surat perintah penangkapan terhadap tiga pemimpin tertinggi Hamas, termasuk ketuanya, Ismail Haniyeh.

ICC yang didirikan pada 2002 adalah badan internasional independen yang tidak berafiliasi dengan PBB atau lembaga internasional lainnya dan keputusannya bersifat mengikat.

Israel yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata segera, menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Lebih dari 39 ribu warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak. Lebih dari 89.900 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

JAKARTA - Pelabuhan Eilat di selatan Israel berencana memberhentikan setengah tenaga kerjanya pekan ini akibat serangan-serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersil di Laut Merah.

"Pelabuhan Eilat adalah pintu gerbang selatan Israel menuju Timur Jauh, Australia, dan Afrika," ujar Kepala Eksekutif Pelabuhan Eilat, Gideon Golber kepada harian Israel, Maariv dikutip dari Middle East Monitor, Senin (22/7/2024).

"Semua aktivitas terhenti karena kapal-kapal tidak dapat lagi melintas ke arah manapun untuk mencapai Pelabuhan Eilat atau melakukan perjalanan ke Eropa melalui Terusan Suez. Oleh karena itu, pelabuhan menghentikan operasinya dan pendapatan pun terhenti," tambahnya.

Golber mengungkapkan pelabuhan tersebut akan memberhentikan 50% karyawan akibat mengalami kerugian. Berdasarkan laporan, Israel Yedioth Ahronoth, pelabuhan tersebut telah mengalami kerugian sebesar 50 juta shekel atau USD13,61 juta setara Rp220 miliar.

Saat ini, sekitar 120 orang dipekerjakan di pelabuhan tersebut. Pelabuhan Eilat di Israel secara resmi menyatakan kebangkrutannya, setelah delapan bulan lumpuh total dari aktivitas komersil dan penghentian penerimaan kapal dan peti kemas, terutama yang berasal dari pasar negara-negara Asia, yang membawa serta kebutuhan ekonomi dan sektor industrinya.

Sejumlah barang termasuk bahan mentah, barang setengah jadi, input produksi, mesin dan peralatan, minyak mentah dan bahan bakar, gandum, makanan, mobil, dan kebutuhan pasar lainnya. Alasannya akibat serangan beruntun yang dilancarkan oleh kelompok Houthi Yaman terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Laut Arab, serta penargetan kapal-kapal dari negara-negara yang mendukung Pendudukan Israel dalam perang genosida yang dilancarkannya terhadap warga Gaza terutama kapal-kapal AS dan Inggris.

Menurut situs World Cargo, pelabuhan Eilat secara resmi dinyatakan bangkrut karena kurangnya aktivitas komersil.
Menurut data yang diberikan perusahaan, pelabuhan tersebut tidak mengalami aktivitas atau pendapatan selama delapan bulan terakhir dan serangan oleh pasukan Yaman di Laut Merah menyebabkan penurunan lalu lintas pelayaran sebesar 85 persen.

Penurunan tajam ini menyebabkan kerugian besar bagi pelabuhan, yang memaksa meminta bantuan keuangan dari Pemerintah Israel untuk menutupi biaya dan menghindari penutupan permanen.

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dituduh berusaha menyabotase perundingan gencatan senjata di Gaza yang sedang berlangsung dengan mengeluarkan serangkaian tuntutan baru yang ?tidak dapat dinegosiasikan?.

Netanyahu menerbitkan lima garis merahnya pada Minggu malam (7/7/2024) menjelang pembicaraan tidak langsung yang penting dengan kelompok Palestina Hamas melalui mediator yang akan berlangsung di Doha akhir pekan ini.

Dia mengatakan kesepakatan apa pun harus memungkinkan Israel untuk kembali berperang sampai semua ?tujuan? perang tercapai, beberapa di antaranya dianggap tidak dapat dicapai oleh militer Israel.

Hamas telah mencari jaminan bahwa jeda awal pada akhirnya akan mengakhiri perang secara permanen.

Kedua, kesepakatan harus membuat penyelundupan senjata ke Hamas melalui Mesir tidak mungkin dilakukan, ujar Netanyahu.

Klausul ini sebelumnya bukan bagian dari kerangka gencatan senjata yang disepakati secara luas dan didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan Dewan Keamanan PBB.

Tuntutan ketiganya adalah memastikan kembalinya ?ribuan pejuang bersenjata? di Gaza tidak mungkin dilakukan.

Proposal gencatan senjata Israel sebelumnya menunjukkan Israel menyetujui penarikan bertahap dari Gaza dan mengizinkan kembalinya para pengungsi tanpa syarat ke Gaza utara.

Keempat, Netanyahu mengatakan Israel akan ?memaksimalkan jumlah sandera yang masih hidup yang dikembalikan dari tahanan Hamas?.

Terakhir, dia mengatakan garis besar kesepakatan yang disetujui Israel dan didukung Presiden AS Joe Biden, mengizinkan pembebasan tawanan Israel tanpa ?merugikan tujuan perang lainnya?.

Para politisi Israel dan pejabat Israel terkejut dengan pengumuman perdana menteri tersebut, menurut media Israel.

?Publikasi tuntutan yang diperketat tersebut, yang tampaknya bertentangan dengan tawaran Israel sebelumnya, bertujuan menunda dan merusak peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat,? ungkap sumber keamanan kepada situs berita Israel Ynet.

?Tuntutan tersebut adalah perilaku tidak pantas yang akan merusak peluang para korban penculikan untuk kembali pulang,? papar sumber keamanan kepada Ynet.

Pejabat keamanan lainnya mengatakan kepada Channel 12, ?Netanyahu berpura-pura menginginkan kesepakatan, namun berupaya menggagalkannya.?

Ketentuan mengenai dugaan penyelundupan senjata melalui Mesir, yang bukan merupakan bagian dari perundingan dengan Hamas, juga dikritik karena merusak kontak dengan Kairo, mediator utama dalam pembicaraan dengan Hamas.

?Ini berbahaya bagi wacana yang dilakukan dengan Kairo dan berdampak negatif pada semua perundingan,? ujar seorang sumber kepada Ynet.

Menggagalkan Kemajuan Mediator

Pernyataan Netanyahu juga dilaporkan membuat marah para mediator, yang mengatakan tuntutannya dapat menggagalkan kemajuan yang dicapai dengan susah payah dalam perundingan dalam beberapa pekan terakhir.

Israel dan Hamas telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung sejak Januari untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri perang di Gaza dan menukar tahanan.

Israel telah membunuh lebih dari 38.000 warga Palestina dalam genosida sembilan bulan tersebut, termasuk 15.000 anak-anak dan lebih dari 10.000 wanita.

Lebih dari 120 warga Israel ditahan di Gaza sementara Israel menahan lebih dari 10.000 tahanan politik Palestina.

Kedua belah pihak telah bolak-balik membahas usulan garis besar perjanjian tiga fase yang diajukan mediator AS, Qatar dan Mesir.

Sebagian besar komponen kesepakatan telah diselesaikan setelah negosiasi berbulan-bulan.

Namun, rincian mengenai ketentuan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel masih belum terselesaikan.

Biden mengatakan Israel menyetujui gencatan senjata permanen dan penarikan penuh sebagai bagian dari garis besar tawaran terbaru yang dikirimkan kepada mediator pada 27 Mei, yang diungkapkan secara lengkap oleh MEE.

Para pejabat Israel tidak pernah secara eksplisit mengatakan mereka setuju untuk mengakhiri perang atau menarik diri sepenuhnya dari Gaza.

Para pejabat Hamas menyambut baik pengumuman Biden tetapi kemudian menyatakan tawaran Israel tidak menjamin berakhirnya perang.

Kelompok Palestina dilaporkan telah melunakkan posisinya dalam beberapa pekan terakhir, dengan membatalkan tuntutan jaminan eksplisit untuk mengakhiri perang sebelum gencatan senjata dimulai.

Sebaliknya, Hamas telah menyetujui kata-kata terbuka yang memungkinkan perundingan untuk gencatan senjata permanen dilakukan selama gencatan senjata awal sementara, menurut laporan media.

Kemajuan ini sekarang terancam karena komentar Netanyahu baru-baru ini, menurut seorang pejabat senior dari salah satu negara penengah kepada Times of Israel.

Pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan perdana menteri Israel berusaha menyabotase perjanjian tersebut.

?Komentarnya menghantam aspek paling sensitif dari perundingan yang sedang berlangsung,? papar dia, seraya menambahkan komentar tersebut ?sangat merugikan upaya untuk mempertahankan ambiguitas? yang dicapai dalam kata-kata dalam tawaran terbaru.

?Kita tidak bisa tidak menyimpulkan bahwa itu dibuat semata-mata untuk tujuan politik,? ungkap pejabat itu.

TEPI BARAT - Setiap hari, Ahmed Daraghmeh harus melakukan perjalanan dari kotanya Tubas, di bagian utara Tepi Barat, untuk mencapai kota Ramallah, tempat dia bekerja.

Saat mulai bekerja di kantor teknik, empat tahun lalu, Daraghmeh sudah bisa beraktivitas dengan normal.

Namun dua tahun lalu, Israel melancarkan kampanye besar-besaran terhadap kelompok Perlawanan Palestina di Tepi Barat bagian utara dan mendirikan banyak pos pemeriksaan militer dalam upaya menguasai wilayah tersebut.

Perjalanan yang biasanya memakan waktu tidak lebih dari satu jam, kini memakan waktu lebih dari lima jam, hingga kini dia mencari pekerjaan lain atau menyewa kamar di Ramallah.

Perjalanan lima jam itu bisa menjadi lebih lama lagi, tergantung pada suasana hati tentara Israel yang dikerahkan di ratusan pos pemeriksaan militer dan mengontrol lalu lintas serta pergerakan puluhan ribu warga Palestina di seluruh Tepi Barat.

?Untuk menghindari pos pemeriksaan militer, kami mulai mengambil jalan alternatif, termasuk jalan tanah, namun di sana pun, jalan tersebut tidak aman,? ujar Daraghmeh kepada The Palestine Chronicle.

?Tentara Israel terkadang mengejar kami dan buldoser menutup jalan alternatif dengan penghalang tanah untuk mencegah kami menggunakannya. Situasi ini menjadi tidak tertahankan,? papar dia.

Angka yang Mengejutkan

Pada awal tahun 2023, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mendokumentasikan adanya ?565 hambatan? terhadap pergerakan warga di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Hambatan tersebut meliputi 49 pos pemeriksaan permanen, 134 pos pemeriksaan tidak permanen, yang diawaki tentara Israel atau perusahaan keamanan swasta, 304 barikade jalan, penghalang tanah, dan gerbang jalan, serta 73 tembok tanah, parit, dan banyak lagi.

Menurut perkiraan OCHA, ?ada 642 hambatan fisik, yang secara keseluruhan merupakan peningkatan sekitar 8% dibandingkan dengan 593 hambatan yang tercatat dalam survei penutupan terakhir yang kami lakukan pada awal tahun 2020.?

Situasi menjadi lebih sulit setelah dimulainya genosida Israel di Jalur Gaza, ketika jumlah pos pemeriksaan militer berlipat ganda dan gerbang besi dipasang di pintu masuk ke sebagian besar desa, kota kecil, dan kamp.

Hambatan yang memisahkan kota-kota dan komunitas Palestina juga meningkat, dan Israel menerapkan kebijakan yang membatasi pergerakan dan melecehkan warga Palestina.

Misalnya, melewati pos pemeriksaan Kontainer, yang memisahkan Tepi Barat bagian selatan dari pusatnya, menjadi lebih menantang.

Pos pemeriksaan ditutup selama berjam-jam, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang menyesakkan.
Desa Penjara

Melihat peta pos pemeriksaan militer Israel, kita dapat melihat bahwa tujuan sebenarnya mereka bukanlah untuk menjamin ?keamanan? melainkan untuk memutus dan mengisolasi kota-kota Palestina.

Oleh karena itu, puluhan kota dan desa menjadi komunitas pemukiman terisolir. Diantaranya adalah kota Beit Iksa, barat laut Yerusalem.

Tentara Israel mendirikan pos pemeriksaan militer di pintu masuk kota, yang menghambat pergerakan penduduknya.

Wali Kota Beit Iksa, Murad Zayed, mengatakan kepada Palestine Chronicle bahwa kota tersebut sekarang sepenuhnya dikelilingi oleh pos pemeriksaan, yang mencakup satu gerbang yang dapat dibuka dan ditutup oleh tentara kapan pun mereka mau.

Pada tanggal 6 Juli, sekelompok pelajar sekolah menengah sedang dalam perjalanan ke kota terdekat Biddu untuk mengikuti salah satu ujian akhir mereka, namun tentara menutup pos pemeriksaan sepenuhnya dan mencegah mereka lulus.

?Para pelajar menjadi sangat stres dan frustrasi, jadi kami harus memindahkan mereka melalui rute alternatif yang melintasi pos pemeriksaan lain yang jauh,? ujar Zayed kepada kami.

?Bukannya lima menit, malah memakan waktu satu setengah jam dan ketika kami tiba, kondisi psikologis mereka sangat buruk,? papar dia.

Warga Palestina yang bukan penduduk Beit Iksa dilarang memasukinya kecuali melalui koordinasi terlebih dahulu dengan tentara Israel, dan karena alasan yang sangat mendesak.

Wali Kota menjelaskan, pos pemeriksaan ini menjadi kendala besar bagi warga, karena desanya terasa seperti penjara besar.

Pasien dilarang mencapai rumah sakit dan beberapa wanita hamil terpaksa melahirkan di pos pemeriksaan karena tentara Israel mencegah mereka menyeberang tanpa alasan yang sah.

?Hambatan ini mencekik kami, memutus komunikasi kami dengan dunia, dan sepenuhnya menghambat kehidupan kami,? ungkap wali kota.