Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong kemudahan bagi pelaku usaha perikanan tangkap. Terbaru, KKP menggelar gerai perizinan rumpon di Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan pelaksanaan gerai ini dilakukan dalam rangka mendukung penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Selain itu juga bentuk implementasi Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 khususnya terkait perizinan surat izin penempatan rumpon (SIPR).

"Berdasarkan evaluasi, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki surat izin penempatan rumpon. Mayoritas belum memahami mekanisme perizinan rumpon dan merasa kesulitan dalam pengurusan perizinannya," kata Latif dalam keterangannya, dikutip (7/10/2024).

Gerai perizinan rumpon ini berlangsung pada 1-5 Oktober 2024. Melalui gerai ini, telah diterbitkan sebanyak 7 dokumen SIPR dan 21 dokumen pengajuan titik lokasi rumpon dalam proses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Bersamaan dengan pelaksanaan gerai, KKP juga menggelar sosialisasi SIPR yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait penempatan dan pemanfaatan rumpon.

"Pada sosialisasi tersebut, kita sampaikan pula mekanisme memperoleh SIPR beserta PKKPRL. Kita juga libatkan Ditjen PSDKP untuk membantu mengawasi dan menertibkan terkait penggunaan rumpon ini," tambah dia.

Pelaku Usaha Bitung Dickson Sakawerus menilai pelaksanaan sosialisasi serta gerai SIPR ini sangat positif dan bermanfaat. Dia mengaku sangat bersyukur dan terbantu pasalnya selama ini rumpon yang dimilikinya tidak berizin.

Senada, PT Indomina Gracia Susan Rumagit juga mengapresiasi pelaksanaan gerai tersebut karena gerai ini dinilai memberikan ruang dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses perizinan usaha perikanan tangkap.

Sebagai informasi, rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) adalah alat bantu penangkapan ikan yang penting untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan khusus agar tertib dan sesuai daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.

Rumpon merupakan salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap.

Perihal penempatan rumpon, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam ihwal tersebut, Trenggono menegaskan setiap rumpon menetap yang ditempatkan di WPPNRI dan laut lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal rumpon dan radar reflektor. Sedangkan setiap rumpon hanyut yang ditempatkan di laut lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal rumpon, radar reflektor, dan pelampung berinstrumen sesuai ketentuan RFMO.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan percontohan (modeling) penangkapan ikan terukur (PIT) di dua lokasi, Kota Tual dan Kepulauan Aru. Dari program tersebut, KKP berhasil mengirimkan ikan sebanyak 18,8 ton ke China.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah mengatakan pihaknya telah meluncurkan program percontohan PIT pada 3 Juni 2024 di dua pelabuhan.

Dua pelabuhan itu, yakni Pelabuhan Perikanan (PP) Tual milik PT Samudera Indonesia Sejahtera (PT SIS) dan PP Benjina yang dimiliki oleh PT Industri Perikanan Arafura (PT IPA).

Mochamad mengatakan untuk PP Tual sudah berhasil mengirimkan sebanyak tiga kali pengiriman, baik ke pasar domestik maupun ke pasar luar negeri.

"Tanggal 3 juni 2024 telah me-launching PIT di dua pelabuhan. Kami mendapatkan laporan di Tual bahwa sudah ada tiga kali pengiriman, 17 ton dan 18 ton pengiriman ini berhasil dari hasil tangkapan ikan yang di-lendingkan pelabuhan perikanan PT SIS Tual," kata Mochamad dalam acara Konferensi Pers, Jumat (26/7/2024).

Berdasarkan data yang dipaparkan, sebanyak 17 ton ikan debo dan 36,6 ton ikan layang dan debo berhasil dikirim oleh PT SIS Tual ke Jakarta. Kemudian sebanyak 18,8 ton ikan berhasil dikirim ke China. Komoditasnya, yakni ikan bawal hitam, lencam, kakap merah, dan tenggiri.

Dia menjelaskan hasil tangkapan di atas berasal dari 10 kapal. Saat ini pihaknya menargetkan setidaknya ada 187 kapal yang akan masuk di dua pelabuhan tersebut pada awal Agustus tadi. Dengan begitu, produksi tangkap ikan yang berhasil didapatkan bisa mencapai 4.600 ton.

"Dari 10 kapal yang lending di sana sudah bisa didistribusikan Jakarta, Surabaya langsung ke China untuk hasil tangkapan yang ekspor. Kemudian saat ini baru 10 tadi yang masuk ke Tual. Kami mungkin awal bulan Agustus kapal yg tadi beroperasi 187 yang masuk modelling PIT bisa mendarat di dua pelabuhan tadi," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya terus melakukan evaluasi dan perbaikan, seperti dari segi prasarana dan sarana. Dia bilang pihaknya akan menyediakan tempat penginapan atau asrama untuk para anak buah kapal (ABK).

Untuk menunjang kompetensi para ABK, pihaknya juga menawarkan sertifikasi kompetensi. Selain itu dari segi bisnis, pihaknya juga tengah menyiapkan hilirisasi untuk produk hasil tangkapnya.

"Untuk modeling PIT, terutama produksi ada banyak hal yang perlu dipersiapkan dan evaluasi. Dari sisi bisnisnya terkait dengan produk distribusi termasuk juga SDM yang ada," jelasnya.

Sementara untuk di PP Benjina, dia menyebut saat ini belum banyak menghasilkan ikan. Pasalnya, cuaca di lokasi perairan Arafura tersebut tidak mendukung, seperti masih terjadi badai.

"Kami sampaikan memang di timur zona tiga Arafura saat ini cuaca belum bagus masih sering terjadi badai sehingga kapal yang beroperasi Laut Arafura belum banyak menghasilkan ikan," terangnya.