Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh penerapan percontohan digitalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan oleh pemerintah. Langkah ini dinilai dapat mencegah terjadinya kebocoran BBM bersubsidi kepada golongan yang tidak berhak.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif mengatakan digitalisasi ini merupakan sebuah proses inovasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah. Edukasi dan sosialisasi akan terus pemerintah gencarkan agar para nelayan terbiasa.

“Mungkin para nelayan belum familiar dengan sistem ini. Namun ini menjadi upaya pemerintah untuk mencegah kecurangan,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, (15/10).

Latif menerangkan, KKP terus berkomitmen untuk dapat memberikan dukungan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi ini, para nelayan dapat menggunakan sistem QR Code untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

"Pemerintah telah menyiapkan BBM subsidi, untuk memaksimalkannya kita bangun SPBUN. Salah satunya di Pemalang, Jawa Tengah,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Minggu (13/10) lalu. Uji coba digitilisasi telah dilaksanakan pada saat peresmian oleh Trian Yunanda, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap.

Peresmian SPBUN ini melibatkan kerjasama yg baik dg Kementerian Koperasi dan UKM, Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden, BPH Migas dan Pertamina serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Dengan adanya SPBUN tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan nelayan kecil terkait kebutuhan bahan bakar solar, khususnya BBM bersubsidi di wilayah kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang, Jawa Tengah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat perizinan berusaha aktif hingga Oktober 2024 sebanyak 14.386 unit kapal perikanan. Adapun jumlah ini meningkat sekitar 19% dari tahun sebelumnya, yang sebagian besar berasal dari kapal-kapal hasil migrasi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan hal ini terjadi karena adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya terkait migrasi kapal perikanan yang beroperasi di atas 12 mil laut menjadi izin pusat.

"Semula banyak kapal perikanan yang beroperasi di atas 12 mil laut belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai saat ini, kapal yang bermigrasi menjadi izin pusat sudah berjumlah 6.892 kapal," ungkap Latif dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

Latif meyakini peningkatan jumlah perizinan ini akan meningkatkan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam. Selain itu, capaian ini juga menjadi hal positif untuk menyongsong kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang akan segera diimplementasikan.

Capaian ini, kata Latif, merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah berjalan dengan baik. Dia berharap kolaborasi ini akan mewujudkan industri perikanan yang semakin tertata.

Latif mengungkapkan proses perizinan berusaha saat ini telah dilakukan secara online penuh, tanpa tatap muka, dan elektronik (paperless). Dalam proses ini, sistem perizinan di DJPT telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) secara single sign on (SSO).

"Sebelum tahun 2020, permohonan dilakukan secara manual. Berkas permohonan diserahkan di loket sehingga pelaku usaha harus datang beberapa kali ke Jakarta dari mulai pemasukan dokumen sampai dengan pengambilan izin. Proses ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak efisien," jelas Latif.

Latif menambahkan, perizinan berusaha yang semakin baik akan mendukung tata kelola perikanan tangkap yang semakin terukur, maju, dan berkelanjutan. Hal ini juga menjadi bukti ekonomi dan ekologi dapat berjalan berdampingan.

"Kini, semuanya dilakukan secara online penuh melalui aplikasi berbasis web dari kedudukan masing-masing. Bahkan layanan saat ini kami buka selama 24 jam dan setiap hari termasuk hari libur. Di samping itu, aplikasi juga terus kami sempurnakan agar semakin memudahkan bagi nelayan dan pelaku usaha," tutupnya.

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong kemudahan bagi pelaku usaha perikanan tangkap. Terbaru, KKP menggelar gerai perizinan rumpon di Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan pelaksanaan gerai ini dilakukan dalam rangka mendukung penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Selain itu juga bentuk implementasi Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 khususnya terkait perizinan surat izin penempatan rumpon (SIPR).

"Berdasarkan evaluasi, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki surat izin penempatan rumpon. Mayoritas belum memahami mekanisme perizinan rumpon dan merasa kesulitan dalam pengurusan perizinannya," kata Latif dalam keterangannya, dikutip (7/10/2024).

Gerai perizinan rumpon ini berlangsung pada 1-5 Oktober 2024. Melalui gerai ini, telah diterbitkan sebanyak 7 dokumen SIPR dan 21 dokumen pengajuan titik lokasi rumpon dalam proses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Bersamaan dengan pelaksanaan gerai, KKP juga menggelar sosialisasi SIPR yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait penempatan dan pemanfaatan rumpon.

"Pada sosialisasi tersebut, kita sampaikan pula mekanisme memperoleh SIPR beserta PKKPRL. Kita juga libatkan Ditjen PSDKP untuk membantu mengawasi dan menertibkan terkait penggunaan rumpon ini," tambah dia.

Pelaku Usaha Bitung Dickson Sakawerus menilai pelaksanaan sosialisasi serta gerai SIPR ini sangat positif dan bermanfaat. Dia mengaku sangat bersyukur dan terbantu pasalnya selama ini rumpon yang dimilikinya tidak berizin.

Senada, PT Indomina Gracia Susan Rumagit juga mengapresiasi pelaksanaan gerai tersebut karena gerai ini dinilai memberikan ruang dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses perizinan usaha perikanan tangkap.

Sebagai informasi, rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) adalah alat bantu penangkapan ikan yang penting untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan khusus agar tertib dan sesuai daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.

Rumpon merupakan salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap.

Perihal penempatan rumpon, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam ihwal tersebut, Trenggono menegaskan setiap rumpon menetap yang ditempatkan di WPPNRI dan laut lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal rumpon dan radar reflektor. Sedangkan setiap rumpon hanyut yang ditempatkan di laut lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal rumpon, radar reflektor, dan pelampung berinstrumen sesuai ketentuan RFMO.

JAKARTA, iNews.id - Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri Irjen Eddy Sumitro Tambunan diangkat menjadi Kapolda Maluku. Dia menggantikan Irjen Pol Lotharia Latif yang dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri persiapan penugasan di luar struktur.

Eddy merupakan lulusan Akpol 1989 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua  Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1554/VII/KEP/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri tertanggal 26 Juli 2024. Total terdapat 157 perwira yang dimutasi berdasarkan surat telegram tersebut.

Selama berkarier di Polri, Eddy tercatat malang melintang menduduki sejumlah jabatan strategis. Dia pernah menjadi tiga kali Kapolres, dua kali Wakapolda dan kini menjadi Kapolda Malut.

Riwayat jabatannya yakni, Kapolres Surabaya Utara, Kapolres Ngawi dan Wadirreskrim Polda Sumut (2008). Dia juga sempat menduduki posisi sebagai Kapolres Metro Tangerang PMJ (2009), Dirreskrim Polda Bali (2010), Dirreskrimum Polda Bali (2011).

Kemudian menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (2012) dan Kabagrenops Robinops Sops Polri (2014). Karier Irjen Eddy Sumitro makin cemerlang setelah didapuk menjadi Dirbinmas Polda Metro Jaya pada tahun 2016.

Pada tahun 2019, dia diangkat menjadi Wakapolda Kalimantan Timur (Kaltim). Satu tahun kemudian, Eddy Sumitro ditunjuk untuk mengisi jabatan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jawa Barat.

Setelah itu dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri pada tahun 2021. Barulah di akhir tahun 2023, Irjen Eddy Sumitro Tambunan diangkat sebagai Koorsahli Kapolri.

Selain Kapolda, jabatan Wakapolda Maluku juga Diganti. Wakapoda Maluku Brigjen Stephen Napiun dimutasi sebagai Wakapolda Maluku Utara menggantikan Brigjen Samudi yang mengisi posisinya atau saling bertukar jabatan.

Editor: Donald Karouw