IDXChannel – Daftar kode bank BCA PayPal terbaru 2024 penting untuk diketahui, Kode ini diperlukan jika Anda ingin mencairkan dana dari rekening virtual ini ke rekening bank lokal.

Kode bank BCA umumnya terdiri dari tiga digit angka unik yang biasa digunakan untuk transfer dari satu bank ke bank lainnya. Berbeda dengan kode bank tersebut, kode bank BCA untuk kepentingan pencairan dana PayPal terdiri dari tujuh digit kode swift bank yang terdiri dari gabungan kode bank biasanya dengan kode cabang bank tersebut.

PayPal menyediakan tujuh digit kode tetap untuk bank-bank lokal yang ada di Indonesia. Berikut ini IDXChannel merangkum daftar kode bank BCA PayPal dan bank lainnya yang bisa Anda gunakan untuk mencairkan dana PayPal ke rekening Anda.

Daftar Kode Bank BCA PayPal dan Bank Lainnya Terbaru 2024

Dalam proses pencarian dana di PayPal, Anda perlu memasukkan beberapa data penting mengenai rekening bank yang akan Anda gunakan. Data tersebut meliputi nama pemilik rekening, nomor rekening, nama bank, dan tujuh digit kode bank. Data tersebut tidak boleh ada yang keliru. Jika ada data yang salah maka proses pencairan dana dari PayPal ke rekening bank Anda pun akan terhambat atau bahkan gagal.

Jika biasanya dalam proses transfer antarbank kode bank BCA yang digunakan adalah 014, lain halnya dengan kode bank BCA untuk PayPal. Kode bank BCA untuk transaksi keuangan di PayPal terdiri dari tujuh digit yakni 0140012. Kode tersebut harus dimasukkan ketika Anda melakukan proses pencairan dana dari PayPal.

Selain bank BCA, bank lain yang ada di Indonesia pun memiliki tujuh digit kode untuk keperluan transaksi PayPal.

Berikut daftar kode bank di Indonesia yang bisa digunakan untuk keperluan pencairan dana PayPal:

• Bank Indonesia: 0010016
• BCA: 0140012
• BRI: 0020307
• Bank Mandiri: 0080606
• BNI 1946: 0090010
• BNI Syariah: 0090010
• Bank Danamon Indonesia: 0111274
• Bank Permata: 0130307
• Bank International Indonesia: 0160131
• Panin Bank: 0190017
• Bank CIMB Niaga: 0220026
• Bank UOB Buana: 0230016
• American Express Bank Ltd. : 0300302
• Citibank NA: 0310305
• Bank of America, NA: 0330301
• Bank Artha Graha Internasional: 0370028
• Bank HSBC: 0410302
• The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. : 0420305
• Bank Sumitomo Mitsui Indonesia: 0450304
• Bank DBS Indonesia: 0460307
• Standard Chartered Bank: 0500306
• Bank UOB Indonesia: 0580300
• Bank KEB HANA Indonesia: 0590303
• Bank Rabobank International Indonesia: 0600303
• ANZ Panin Bank: 0610306
• Bank Bumi Arta: 0760010
• Bank Mayapada International/ Bank Mayapada: 0970017
• BPD Jawa Barat/ BPD Jabar dan Banten (BPD Jabar Banten): 1100093
• BPD DKI Jakarta / Bank DKI: 1110164
• BPD DIY / Yogyakarta: 1120015
• BPD Jawa Tengah: 1130348
• BPD Jatim: 1140383
• BPD Jambi: 1150014
• BPD Istimewa Aceh: 1160033
• BPD Sumut: 1170201
• BPD Sumatera Barat/ Bank Nagari: 1180259
• BPD Riau: 1190016
• BPD Sumatera Selatan: 1200142
• BPD Lampung: 1210051
• BPD Kalimantan Selatan: 1220012
• BPD Kalimantan Barat: 1230015
• BPD Kalimantan Timur: 1240018
• BPD Kalteng: 1250011
• BPD Sulawesi Selatan: 1260027
• BPD Sulawesi Utara: 1270091
• BPD NTB/Nusa Tenggara Barat: 1280010
• BPD Bali: 1290013
• BPD Nusa Tenggara Timur: 1300013
• BPD Maluku: 1310016
• BPD Papua: 1320019
• BPD Bengkulu: 1330012
• BPD Sulawesi Tengah: 1340015
• BPD Sulawesi Tenggara: 1350018
• Bank Nusantara Parahyangan (BNP): 1450028
• Bank Muamalat Indonesia: 1470011
• Bank Sinarmas: 1530016
• Bank Maspion Indonesia: 1570021
• Bank Mega: 4260176
• Bank ICBC Indonesia: 1640058
• Bank BTN/ BTN Syariah: 2000024
• Bank HS 1906/Bank Himpunan Saudara: 2120027
• Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN): 2130101
• Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN)/ Bank BUKOPIN: 4410010
• Bank Syariah Mandiri: 4510017
• Bank Bumi Putera: 4850010
• Agroniaga Bank: 4940014
• Bank Syariah Mega Indonesia: 5060016
• Bank INA Perdana: 5130014
• Bank Artos Indonesia: 5420025
• Bank Mayora Indonesia: 5530012
• Bank Victoria International: 5660018
• Bank Harda Internasional: 5670011
• Bank Maybank Indocorp: 9470301
• Bank OCBC Indonesia: 9480304
• Bank Chinatrust Indonesia: 9490307
• Bank Commonwealth: 9500307

Itulah informasi mengenai daftar kode bank BCA PayPal dan bank lainnya terbaru 2024 yang ada di Indonesia. Daftar ini bisa Anda jadikan referensi dalam bertransaksi. Semoga bermanfaat!

Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat memberatkan kondisi keuangan. Namun, di tengah situasi ini, terdapat dukungan yang bisa dimanfaatkan pekerja, salah satunya adalah program Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Program ini memungkinkan para pekerja yang terdampak PHK dapat mencairkan dana yang telah dikumpulkan selama masa kerja. Sehingga, dana ini bisa memberikan bantuan finansial bagi pekerja. Lantas, bagaimana cara mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan pasca PHK?

Cara Mencairkan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan pasca PHK

Mengutip laman BPJS Ketenagakerjaan, PHK didefinisikan menjadi 3 hal, berhenti kerja melalui penetapan pengaduan hubungan industrial, berhenti kerja karena pemutusan kerja bipartit atau kontrak kerja, serta bekerja karena permasalahan hukum atau tindak pidana. Sebelum dapat mencairkan saldo JHT, ada dokumen-dokumen yang perlu disiapkan.

Dokumen-dokumen yang Diperlukan untuk Mengklaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan

Dokumen klaim JHT ini menjadi persyaratan yang wajib dilampirkan saat pengajuan klaim dan manfaat jaminan. Peserta perlu membawa dokumen berupa fotokopi dengan menunjukkan berkas asli.

1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
2. e-KTP
3. Buku Tabungan
4. Kartu Keluarga
5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
6. NPWP (Jika ada)

Langkah-langkah Mengklaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan

Ada dua pilihan cara mengklaim saldo JHT pasca PHK, yaitu secara online dan offline. Berikut langkah-langkahnya.

Cara Klaim JHT Online

1. Kunjungi laman Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan
2. Isi Data seperti NIK, Nama Lengkap, dan Nomor Kepesertaan
3. Sistem akan melakukan verifikasi data otomatis
4. Peserta akan diarahkan untuk melengkapi data sesuai instruksi
5. Unggah dokumen persyaratan
6. Peserta akan menerima notifikasi yang berisi informasi Jadwal & Kantor Cabang
7. Peserta akan dihubungi melalui proses wawancara sesuai jadwal pada notifikasi
8. Proses selesai, manfaat akan dicairkan melalui rekening yang dilampirkan

Cara Klaim JHT di Kantor Cabang

1. Pastikan membawa dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan klaim JHT
2. Ambil nomor antrean
3. Peserta akan dipanggil oleh petugas melalui mesin antrean
4. Peserta akan dilayani oleh petugas
5. Peserta mendapat tanda terima pengajuan klaim JHT
6. Saldo JHT masuk ke rekening peserta
7. Isi e-survey yang dikirim melalui email.
8. Saldo JHT akan masuk ke rekeningmu.

Berapa Lama Waktu Pencairan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan?

Setelah melakukan pengajuan, lama waktu pencairan dilakukan berdasarkan saldo JHT. Saldo JHT yang kurang dari Rp 10 juta bisa cair maksimal satu hari kerja. Sementara itu, saldo JHT lebih dari 10 juta membutuhkan waktu maksimal lima hari kerja.

Itulah sejumlah cara mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan pasca terkena PHK. Jangan lupa menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ya detikers.

Keuangan Buruk, Intel Bakal PHK 15 Ribu Karyawan

Keuangan Buruk, Intel Bakal PHK 15 Ribu Karyawan

Dana pensiun tidak dapat dicairkan sekaligus sebelum kepesertaan mencapai 10 tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan itu akan berlaku mulai Oktober 2024.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Aturan tersebut memang berlaku 6 bulan setelah diundangkan pada 29 April 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono pernah memberikan penjelasan soal dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum kepesertaan 10 tahun. Dia mengatakan bahwa peserta tetap dapat dana pensiunnya secara berkala setiap bulannya.

Ogi menerangkan prinsip program pensiun adalah menjaga penghasilan setelah memasuki usia pensiun. Jadi, pensiunan menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan.

"Jadi kalau itu tidak dapat dicairkan selama 10 tahun, itu kurang pas juga. Sebenarnya peserta pensiun itu bisa menerima bulanan, tapi tidak boleh dicairkan pokoknya. Nah itu yang kita harapkan bahwa itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Tapi setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya," terang dia dalam keterangannya pada 8 September 2024, dikutip Senin (30/9/2024).

Ogi menuturkan, prinsipnya saat pekerja atau seseorang pensiun diperkenankan untuk menarik dana pensiunnya sebanyak 20%. Namun, sisanya 80% dilakukan pembayaran berkala bulanan.

"80% itu dilakukan pembayaran berkala bulanan, baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun oleh dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Nah itu adalah prinsipnya seperti itu," terang dia.

Dengan cara itu dana pensiun tetap akan cair 100% walaupun dengan berkala atau bulanan. Karena sebelumnya dana pensiun dapat dicairkan sekaligus tetapi dikenakan potongan 5%.

"Di masa yang lalu sebelum POJK itu diterbitkan, POJK 27/2023 dan juga POJK 8/2024, maka dalam praktiknya kurang dari sebulan anuitas itu dicairkan atau direedem. Nah itu dikenakan rendah sampai dengan 5%, tetapi kami melihat bahwa itu tidak, kurang pas untuk menjadi program pensiunan," ujarnya.

Meski demikian, Ogi mengungkapkan ada pengecualian bagi kepesertaan yang jika dikurangi 20% dana pensiunnya lebih kecil dari Rp 1,6 juta per bulan atau di bawah Rp 500 juta. Jika kepesertaan memenuhi pengecualian itu, maka diperbolehkan untuk dicairkan sekaligus.

"Nah jadi kita juga memperhatikan bagi para pensiunan yang memiliki manfaat pensiun yang lebih rendah, itu ketentuannya boleh dicairkan sekaligus kalau ketentuan, kalau manfaat pensiunnya itu kurang dari 1,6 juta. Atau nilai tunainya itu kurang dari Rp 500 juta, nah itu ketentuan yang kita lakukan," jelasnya.

Ketentuan mengenai aturan dana pensiun tersebut telah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

"Saya berharap bahwa penjelasan ini lebih clear dan bisa dipahami oleh seluruh, terutama oleh peserta yang memang ketentuan ini berlaku 6 bulan sejak POJK 8-2024 itu diterbitkan, diundangkan tanggal 29 April 2024, dan itu 6 bulan sejak itu itu mulai berlaku. Jadi memang di akhir Oktober 2024 ini mulai berlaku efektifnya," pungkasnya.

Dana pensiun tidak dapat dicairkan sekaligus sebelum kepesertaan mencapai 10 tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan itu akan berlaku mulai Oktober 2024.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Aturan tersebut memang berlaku 6 bulan setelah diundangkan pada 29 April 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono pernah memberikan penjelasan soal dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum kepesertaan 10 tahun. Dia mengatakan bahwa peserta tetap dapat dana pensiunnya secara berkala setiap bulannya.

Ogi menerangkan prinsip program pensiun adalah menjaga penghasilan setelah memasuki usia pensiun. Jadi, pensiunan menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan.

"Jadi kalau itu tidak dapat dicairkan selama 10 tahun, itu kurang pas juga. Sebenarnya peserta pensiun itu bisa menerima bulanan, tapi tidak boleh dicairkan pokoknya. Nah itu yang kita harapkan bahwa itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Tapi setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya," terang dia dalam keterangannya pada 8 September 2024, dikutip Senin (30/9/2024).

Ogi menuturkan, prinsipnya saat pekerja atau seseorang pensiun diperkenankan untuk menarik dana pensiunnya sebanyak 20%. Namun, sisanya 80% dilakukan pembayaran berkala bulanan.

"80% itu dilakukan pembayaran berkala bulanan, baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun oleh dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Nah itu adalah prinsipnya seperti itu," terang dia.

Dengan cara itu dana pensiun tetap akan cair 100% walaupun dengan berkala atau bulanan. Karena sebelumnya dana pensiun dapat dicairkan sekaligus tetapi dikenakan potongan 5%.

"Di masa yang lalu sebelum POJK itu diterbitkan, POJK 27/2023 dan juga POJK 8/2024, maka dalam praktiknya kurang dari sebulan anuitas itu dicairkan atau direedem. Nah itu dikenakan rendah sampai dengan 5%, tetapi kami melihat bahwa itu tidak, kurang pas untuk menjadi program pensiunan," ujarnya.

Meski demikian, Ogi mengungkapkan ada pengecualian bagi kepesertaan yang jika dikurangi 20% dana pensiunnya lebih kecil dari Rp 1,6 juta per bulan atau di bawah Rp 500 juta. Jika kepesertaan memenuhi pengecualian itu, maka diperbolehkan untuk dicairkan sekaligus.

"Nah jadi kita juga memperhatikan bagi para pensiunan yang memiliki manfaat pensiun yang lebih rendah, itu ketentuannya boleh dicairkan sekaligus kalau ketentuan, kalau manfaat pensiunnya itu kurang dari 1,6 juta. Atau nilai tunainya itu kurang dari Rp 500 juta, nah itu ketentuan yang kita lakukan," jelasnya.

Ketentuan mengenai aturan dana pensiun tersebut telah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

"Saya berharap bahwa penjelasan ini lebih clear dan bisa dipahami oleh seluruh, terutama oleh peserta yang memang ketentuan ini berlaku 6 bulan sejak POJK 8-2024 itu diterbitkan, diundangkan tanggal 29 April 2024, dan itu 6 bulan sejak itu itu mulai berlaku. Jadi memang di akhir Oktober 2024 ini mulai berlaku efektifnya," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan dana pensiun yang tidak dapat dicairkan sekaligus sebelum kepesertaan mencapai 10 tahun. Kebijakan itu akan berlaku mulai Oktober 2024.

Untuk diketahui aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Aturan tersebut terbit pada 29 April 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono sendiri pernah menerangkan soal dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum kepesertaan 10 tahun, bahwa peserta tetap dapat dana pensiunnya secara berkala setiap bulannya.

Karena menurutnya prinsip program pensiun adalah menjaga penghasilan setelah memasuki usia pensiun. Jadi, pensiunan menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan.

"Jadi kalau itu tidak dapat dicairkan selama 10 tahun, itu kurang pas juga. Sebenarnya peserta pensiun itu bisa menerima bulanan, tapi tidak boleh dicairkan pokoknya. Nah itu yang kita harapkan bahwa itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Tapi setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya," terang dia dalam keterangannya pada 8 September 2024, dikutip Senin (30/9/2024).

Ogi menerangkan, prinsipnya saat pekerja atau seseorang pensiun diperkenankan untuk menarik dana pensiunya sebanyak 20%. Namun, sisanya 80% dilakukan pembayaran berkala bulanan.

"80% itu dilakukan pembayaran berkala bulanan, baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun oleh dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Nah itu adalah prinsipnya seperti itu," terang dia.

Dengan cara itu dana pensiun tetap akan cair 100% walaupun dengan berkala atau bulanan. Karena sebelumnya dana pensiun dapat dicairkan sekaligus tetapi dikenakan potongan 5%.

"Di masa yang lalu sebelum POJK itu diterbitkan, POJK 27/2023 dan juga POJK 8/2024, maka dalam praktiknya kurang dari sebulan anuitas itu dicairkan atau direedem. Nah itu dikenakan rendah sampai dengan 5%, tetapi kami melihat bahwa itu tidak, kurang pas untuk menjadi program pensiunan," ujarnya.

Meski demikian, Ogi mengungkapkan ada pengecualian bagi kepesertaan yang jika dikurangi 20% dana pensiunnya lebih kecil dari Rp 1,6 juta per bulan atau di bawah Rp 500 juta. Jika kepesertaan memenuhi pengecualian itu, maka diperbolehkan untuk dicairkan sekaligus.

"Nah jadi kita juga memperhatikan bagi para pensiunan yang memiliki manfaat pensiun yang lebih rendah, itu ketentuannya boleh dicairkan sekaligus kalau ketentuan, kalau manfaat pensiunnya itu kurang dari 1,6 juta. Atau nilai tunainya itu kurang dari Rp 500 juta, nah itu ketentuan yang kita lakukan," jelasnya.

Ketentuan mengenai aturan dana pensiun tersebut telah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

"Saya berharap bahwa penjelasan ini lebih clear dan bisa dipahami oleh seluruh, terutama oleh peserta yang memang ketentuan ini berlaku 6 bulan sejak POJK 8-2024 itu diterbitkan, diundangkan tanggal 29 April 2024, dan itu 6 bulan sejak itu itu mulai berlaku. Jadi memang di akhir Oktober 2024 ini mulai berlaku efektifnya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan klarifikasi mengenai program anuitas dana pensiun yang tidak dapat dicairkan jika kepesertaan belum mencapai 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa ketika seseorang pensiun, mereka diperbolehkan menarik 20 persen dari manfaat pensiun secara sekaligus.

"Namun, 80 persen dari manfaat tersebut akan dibayarkan secara berkala setiap bulan, baik melalui program dana pensiun pemberi kerja maupun melalui produk anuitas yang disediakan oleh perusahaan asuransi," kata Ogi dalam konferensi pers RDK Bulanan Agustus 2024, yang berlangsung pada Jumat (6/9/2024).

Ogi menekankan bahwa pernyataan mengenai ketidakmampuan mencairkan dana selama 10 tahun kurang tepat.

"Sebenarnya, peserta pensiun tetap dapat menerima pembayaran bulanan, meskipun mereka tidak diperbolehkan mencairkan pokoknya," jelasnya.

Program pensiun ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan penghasilan setelah pensiun.

Ogi menambahkan bahwa pensiunan akan menerima manfaat pensiun secara berkala, sesuai dengan prinsip program pensiun.

"Selama ini, dana pensiun yang dicairkan sekaligus dalam satu bulan dikenakan denda 5 persen. Hal ini kurang tepat. Anuitas seharusnya diberikan secara berkala setiap bulan. OJK berharap, meskipun dana pensiun tidak bisa dicairkan sekaligus selama 10 tahun, para pensiunan tetap akan menerima manfaatnya setiap bulan," ungkap Ogi.

Dia juga menginformasikan bahwa terdapat pengecualian bagi peserta yang menerima manfaat pensiun setelah dikurangi 20 persen, jika jumlahnya lebih kecil dari Rp 1,6 juta per bulan, atau jika saldo manfaat pensiun di bawah Rp 500 juta.

Dalam kasus tersebut, mereka diperbolehkan untuk mencairkan dana pensiun secara sekaligus.

Ogi menegaskan bahwa dana pensiun berbeda dengan tabungan hari tua di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Dana pensiun tidak dapat dicairkan sepenuhnya, tetapi akan diterima sebagai penghasilan bulanan," tambahnya.

Dia berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada seluruh peserta, terutama karena ketentuan ini akan berlaku enam bulan setelah diterbitkannya POJK 8/2024 pada 29 April 2024, yang berarti akan mulai berlaku pada akhir Oktober 2024.

Dengan kebijakan ini, OJK berharap dapat menciptakan sistem pensiun yang lebih terstruktur dan aman, memastikan pensiunan memiliki penghasilan yang berkelanjutan selama masa pensiun mereka. (Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Anuitas Dana Pensiun yang Tak Dapat Dicairkan dalam 10 Tahun, Ini Kata OJK