Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk

Jakarta (ANTARA) - Koalisi masyarakat sipil dan pakar mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberlakukan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur sebagai bagian dari keseriusan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara.

Desakan ini hadir menyusul rencana pemerintah untuk menyesuaikan standar BBM dengan ketentuan rendah sulfur Euro4/IV sebagaimana yang sudah digariskan dalam Peraturan Menteri KLHK No 20 tahun 2017.

Rencana ini disampaikan beberapa kali oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sejak Juni 2024.

"Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk. Semua parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara menunjukkan penurunan, sehingga kondisi di kota-kota besar di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, sudah memasuki tahap krisis," ujar Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Adapun Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Profesor Budi Haryanto mengatakan polusi udara di DKI Jakarta berdampak langsung pada kesehatan.

Pada 2010, tercatat lebih dari setengah penyakit pernafasan di Jakarta disebabkan langsung oleh polusi udara dan trennya terus meningkat setiap tahunnya.

Kualitas BBM baik diesel maupun bensin yang saat ini disediakan di pasaran sebagian besar tidak memenuhi standar Euro 4/IV, karena kandungan sulfur yang sangat tinggi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan kandungan sulfur yang tinggi ini, berkontribusi secara signifikan kepada pencemaran udara, mengingat gas buang kendaraan bermotor merupakan penyumbang polusi terbesar di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek.

Indonesia sendiri sudah mengatur penerapan standar Euro4/IV dari sejak 2017 melalui Peraturan Menteri KLHK no 20 tahun 2017. Hanya saja, implementasi hanya dilakukan di sisi teknologi kendaraan, sementara pasokan BBM yang beredar di pasaran Indonesia, khususnya BBM bersubsidi, masih jauh dari standar Euro4/IV.

"Apabila kita bisa mulai membersihkan pasokan BBM di pasaran mulai hari ini sampai dengan 2028, kita bisa menekan kasus pneumonia akibat polusi udara di kota Jakarta sampai dengan lebih dari sepertiga kasus hari ini," kata Budi.

Koalisi masyarakat sipil dan pakar mengharapkan pemerintah bergerak cepat dalam memberlakukan kebijakan BBM Bersih. Menurut mereka, perlu ada langkah-langkah kebijakan strategis untuk memungkinkan Pertamina dalam melakukan penyediaan BBM bersih.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kepulauan Seribu kembali mengadakan uji emisi bagi kendaraan roda dua dan roda empat di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Nyiur Melambai Kepulauan Seribu Utara sebagai upaya menekan pencemaran udara.

"Uji emisi tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap triwulan di wilayah Kepulauan Seribu," kata Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Suku Dinas LH Kepulauan Seribu, Sri Hayyu Alynda Heryati di Jakarta, Rabu.

Sasaran uji emisi gratis kali ini untuk kendaraan masyarakat di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan.

Menurut dia, pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan ini sangat penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan pencemaran udara melalui perawatan kendaraan.

Pelaksanaan uji emisi ini sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L dan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Is menyebutkan, hasil uji emisi kali ini sebanyak 18 unit roda dua, dengan rincian 10 unit kendaraan lulus uji emisi dan delapan unit kendaraan tidak lulus. Bagi kendaraan belum lulus uji, pemiliknya diminta untuk melakukan perbaikan dan perawatan kendaraan secara rutin.

"Kami juga memberikan penyuluhan kepada warga terkait uji emisi dan perawatan kendaraan. Tentunya, layanan ini akan terus dilaksanakan di enam wilayah kelurahan di Kepulauan Seribu," kata dia.

Dia bersyukur karena kualitas udara di Kepulauan Seribu terus menjadi yang terbaik dan ini atas dukungan dari pemerintah setempat dan masyarakat, yang sebagian warganya sudah banyak menggunakan kendaraan berbasis listrik.

"Semoga upaya kami ini, dapat membantu mengurangi polusi udara di Jakarta dan menjadikan kota yang sehat," kata dia.

Pengurus RPTRA Nyiur Melambai, Haryati mengaku dirinya ikut melakukan uji emisi untuk motornya dengan hasil lulus.

Menurut dia, layanan jemput bola ini sangat membantu untuk bisa mengetahui kondisi kendaraan yang dimilikinya. Dia berharap layanan ini bisa berkelanjutan agar semua kendaraan di pulau dalam kondisi baik dan prima.

"Tentunya, kami sangat mendukung Program Langit Biru Jakarta, bukti nyata kami sebagian warga sudah banyak beralih ke kendaraan listrik," kata dia.

Bisnis.com, CIREBON - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Majalengka mencatat sebanyak 67 perusahaan sudah diberikan surat teguran hingga peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran lingkungan hidup.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Majalengka Ricky Gunawan mengatakan dari jumlah surat yang dikeluarkan, delapan perusahaan sudah mendapatkan peringatan keras.

Menurutnya, surat tersebut pun merupakan hasil peninjauan laporan rutin dari perusahaan setiap enam bulan sekali dan tindaklanjut aduan masyarakat terkait adanya pencemaran limbah.

"Bentuk pelanggaran itu biasanya soal ketidaksesuaian dalam dokumen lingkungan yang dilaporkan kepada DLH Kabupaten Majalengka, dengan kondisi sebenarnya di lapangan," kata Ricky di Kabupaten Majalengka, Rabu (17/7/2024).

Ricky menuturkan, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan lingkungan hidup terancam terkena denda minimal sebesar Rp5 miliar.

Denda tersebut, katanya, pemerintah sengaja menetapkan denda tersebut untuk memberikan efek jera bagi perusahaan, lantaran pencemaran lingkungan bisa berdampak serius terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar.

"Selain itu, sanksi yang diberikan kepada perusahaan pelanggar itu di antaranya penutupan permanen hingga hukuman pidana," katanya.

Pemerintah Kabupaten Majalengka juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pencemaran lingkungan, baik melalui media sosial maupun laporan.

Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan yang memiliki izin. Sementara perusahaan yang beroperasi tanpa izin tidak diawasi oleh DLH.

"Kalau ada pelanggaran oleh perusahaan yang tidak berizin, kami tidak mengambil tindakan karena itu bisa diartikan sebagai melegalkan kegiatan mereka,” ujarnya.