PALEMBANG, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan sebagian gugatanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap PT Kosindo Supratama terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan. Lokasinya yakni lahan yang dikuasai dan atau diusahakan tergugat seluas 3.049,46 hektare di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan.

Gugatan ini dilayangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang teregistrasi pada tanggal 8 Januari 2024 dengan nomor perkara Nomor : 5/Pdt.G/LH/2024/PN. Plg di PN Palembang. 

Gugatan ini juga bisa dilihat di website sipp-pn-palembang.go.id. Untuk letak lahan yang dikuasai dan/atau diusahakan PT Kosindo Surpratama yakni seluas 3.049,46 hektare di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam putusan yang dilihat di situs PN Palembang tersebut, PT Kosindo Supratama harus membayar ganti rugi kebakaran lahan dan kerusakan lingkungan dengan total ganti rugi dana pemulihan sejumlah Rp601 miliar sesuai gugatan perkara nomor 5/Pdt.G/LH/2024/PN Plg KLHK.

Majelis Hakim PN Palembang yang diketuai Agus Pancara memutuskan dengan mengadili kasus kebakaran lahan di Sumsel sepanjang Juni hingga September 2023 dengan menghukum tergugat PT Kosindo Supratama membayar denda hingga Rp 601 miliar. Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan pada Rabu (30/10/2024).

"Dikabulkan sebagian," tulis keterangan di laman PN Palembang dikutip Kamis (31/10/2024).

Majelis hakim dengan anggota Zaenal Arif dan Chris Sahat tersebut mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dengan gugatan ganti kerugian dan tindakan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup dengan pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

Gugatan ini bermula sejak Agustus hingga Oktober 2023, KLHK mendeteksi titik panas (hotspot) di lokasi yang dikuasai dan atau diusahakan tergugat yang berada di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan melalui citra satelit.

Berdasarkan data tersebut, pada 16 Oktober 2023 KLHK menugaskan tim untuk melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa keadaan di lapangan dan mengambil sampel agar diteliti di laboratorium Indonesia Center for Biodeversity and Biotechnology Bogor (ICBB Bogor). 

Hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan telah terjadi kebakaran lahan gambut di lokasi yang dikuasai dan atau diusahakan tergugat dengan luas lahan yang terbakar seluas 3.049,46 hektare. 

Kebakaran lahan disebabkan tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dini kebakaran lahan di lokasi dan sangat minimnya upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh tergugat.

Pada gugatannya, penggugat mengajukan petitum menghukum tergugat untuk mengganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp333.847.577.047,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah). Kemudian melakukan rangkaian tindakan pemulihan lingkungan hidup dengan rencana biaya sebesar Rp809.265.074.569,00 (delapan ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), denda, uang paksa, dan putusan serta merta atau total sekitar Rp1,1 triliun.

Majelis Hakim dalam proses pembuktiannya, menyempatkan hadir untuk melihat langsung atau melaksanakan pemeriksaan setempat di lahan gambut Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikelola PT Kosindo Supratama. 

Di lapangan ditemukan fakta tidak terdapat sarana dan prasarana pemadam kebakaran lahan seperti embung air yang jumlahnya tidak memadai dari luas lahan yang dimiliki. Begitu juga dengan menara pemantau kebakaran lahan yang kondisinya juga sudah rusak. 

Majelis hakim lalu memeriksa perkara pada persidangan dengan mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli yang diajukan penggugat dan tergugat. Hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan di lokasi, serta keadilan bagi penggugat dan tergugat, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam perkara ini;

3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp166.923.788.525,00 (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

4. Menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup dudengan rencana biaya sebesar Rp435.517.557.285,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan pelaksanaan tindakan pemulihan lingkungan hidup;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya  perkara;

7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Editor: Donald Karouw

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 32 tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan. Aturan ini resmi berlaku pada tanggal 4 Agustus 2024.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan aturan PMK ini bertujuan untuk memberikan regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

“Dengan berlakunya PMK nomor 32 tahun 2024, maka aturan sebelumnya (PMK nomor 101/PMK.04/2007) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” ujar Nirwala dalam keterangan resminya, Kamis (8/8).

Nirwala mengungkapkan ada beberapa pokok perubahan yang harus diketahui oleh importir, antara lain objek dan subjek penerima fasilitas, adanya pihak ketiga, dan syarat permohonan penerbitan fasilitas.

Objek penerima fasilitas meliputi peralatan, yaitu instalasi, mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya untuk pemantauan, pemrosesan, atau pemanfaatan limbah; dan bahan, yaitu semua bahan fisika, bahan biologi atau bahan kimia habis pakai untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

“Sementara subjek penerima fasilitas merupakan badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Nirwala.

Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang proses produksinya menimbulkan limbah, seperti manufaktur, kegiatan usahanya menimbulkan limbah, kemudian rumah sakit atau laboratorium atau khusus mengusahakan pengolahan limbah.

Nirwala menambahkan bahwa impor peralatan atau bahan dari luar daerah pabean maupun melalui tempat penimbunan berikat (TPB), kawasan bebas, dan kawasan ekonomi khusus, dapat dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal badan usaha tidak dapat melakukan importasi langsung yang dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan peralatan dan/atau bahan.

“Agar memperoleh pembebasan bea masuk, permohonan harus dilampiri rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dari pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” jelasnya.

Nirwala mengungkapkan syarat permohonan pembebasan bea masuk tersebut dapat disimak langsung ke PMK nomor 32 tahun 2024.

“Pembebasan bea masuk merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam, diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh badan usaha di Indonesia,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan jenis alat dan bahan yang mendapatkan pembebasan bea masuk, yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32/2024 yang diteken pada 20 Mei 2024 dan berlaku per 4 Agustus 2024, alat mencakup instalasi, mesin, dan permesinan.

Alat tersebut semata-mata digunakan untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

Sementara bahan terdiri dari semua bahan fisika, bahan biologi dan/atau bahan kimia habis pakai yang semata-mata digunakan untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

"[Tujuannya] agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan dalam rangka mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan," tulis Pasal 1 beleid tersebut, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Mengacu Pasal 2 beleid tersebut, pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap alat atau bahan dari luar daerah pabean maupun pusat logistik berikat.

Pembebasan bea masuk juga dapat diberikan atas pengeluaran alat atau bahan asal luar daerah pabean dari gudang berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus.

Sebagai catatan, impor alat bahan ini hanya boleh dilakukan oleh badan usaha maupun pihak ketiga.

Meski demikian, tidak semua impor alat bahan tersebut mendapat pembebasan bea masuk.

Hanya alat atau bahan yang belum diproduksi di dalam negeri sesuai dengan daftar barang yang ditetapkan Kementerian Perindustrian, berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

Selain itu, barang impor yang sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan atau barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, juga berhak mendapatkan fasilitas ini.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan bahwa kebijakan ini sebagai upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Utamanya, bagi badan usaha yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah, ataupun kegiatan usaha yang menimbulkan limbah seperti rumah sakit.

"Pembebasan bea masuk merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam, diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh badan usaha di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mulai memberlakukan pembebasan bea masuk atas peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32/2024 yang diteken pada 20 Mei 2024, dan berlaku per 4 Agustus 2024.

"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis Sri Mulyani dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (8/8/2024).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi badan usaha melalui penyederhanaan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Terdapat beberapa pokok perubahan yang harus diketahui oleh importir, antara lain objek dan subjek penerima fasilitas, adanya pihak ketiga, dan syarat permohonan penerbitan fasilitas.

Objek penerima fasilitas meliputi peralatan, yaitu instalasi, mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah; dan bahan, yaitu semua bahan fisika, bahan biologi dan/atau bahan kimia habis pakai untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

"Sementara subjek penerima fasilitas merupakan badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Nirwala.

Adapun, badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang proses produksinya menimbulkan limbah, seperti manufaktur, kegiatan usahanya menimbulkan limbah, seperti rumah sakit atau laboratorium, atau khusus mengusahakan pengolahan limbah.

Nirwala juga menyampaikan bahwa impor peralatan dan/atau bahan dari luar daerah pabean maupun melalui tempat penimbunan berikat (TPB), kawasan bebas, dan kawasan ekonomi khusus, dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

Syaratnya, dalam hal badan usaha tidak dapat melakukan importasi langsung yang dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan peralatan dan/atau bahan.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, badan usaha maupun pihak ketiga wajib membuat permohonan yang dilampiri rekomendasi dari pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Syarat permohonan pembebasan bea masuk tersebut dapat disimak langsung ke PMK nomor 32 tahun 2024 yang dapat diakses melalui tautan berikut:

https://bit.ly/PMK32Tahun2024.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, importir dapat menghubungi contact center Bravo Bea Cukai pada 1500225 atau Kantor Bea Cukai terdekat di wilayahnya.

"Pembebasan bea masuk merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam, diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh badan usaha di Indonesia," ujar Nirwala.

Sidoarjo: Warga RT2 dan RT3 Desa Kedung Solo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo mengeluhkan kegiatan gudang dan tempat penggilingan plastik di wilayah mereka. Tidak hanya menimbulkan suara bising, kegiatan penggilingan plastik tersebut menimbulkan polusi bau tidak sedap dan sumur warga juga berubah keruh.

Dari pantauan di lapangan, gudang dan tempat penggilingan plastik itu berdekatan dengan permukiman warga. Sudah lebih dari tiga tahun, warga harus merasakan dampak dari aktivitas penggilingan plastik itu.

"Warga sudah tak nyaman dengan keberadaan usaha penggilingan itu. Baunya tidak enak, sumur-sumur warga juga menjadi bau berubah warna akibat limbah yang dibuang sembarangan," kata salah satu warga Agung Wahono, Senin, 22 Juli 2024.

Pemilik usaha penggilingan plastik tersebut diketahui milik Jamiin, warga asli di desa tersebut. Usaha penggilingan tersebut sudah lama berdiri sekitar 15 tahun lalu.

"Dulu tidak seperti ini, karena yang diolah plastik bersih. Nah, sejak plastiknya itu dari tempat pembuangan akhir Jabon, plastik-plastik tersebut menimbulkan bau. Ini sangat mengganggu warga," kata Agung.

Agung kemudian menunjukkan proses pembuangan limbah dari lokasi itu ke sungai. Terlihat ada pipa dari bagian belakang penggilingan plastik menuju langsung ke sungai untuk membuang limbah.

Menurut Agung, warga sudah mengingatkan kepada pemilik, agar usaha yang digelutinya tidak menganggu kenyamana warga, namun hal itu tak diindahkan. Pihak RT yang mendapatkan keluhan warga juga tidak mendapatkan solusi.

"Kami bingung harus mengadu ke siapa. Bahkan kami juga melaporkan kondisi disini ke kepala desa juga tidak ada solusi alias dibiarkan begitu saja," kata Agung.

Agung bersama kuasa hukumnya kemudian melayangkan aduan tersebut ke pihak desa, kecamatan, Satpol PP hingga kepolisian. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut terkait keberadaan usaha yang dinilai mengganggu ketentraman masyarakat.

"Kami berharap ada jalan keluar dari pemerintah. Kami tidak melarang siapapun memiliki usaha atau bisnis. Tapi jangan sampai bisnis tersebut dapat merugikan orang lain/warga," kata Agung. MI/Heri Susetyo

(CDE)

Bisnis.com, CIREBON - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Majalengka mencatat sebanyak 67 perusahaan sudah diberikan surat teguran hingga peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran lingkungan hidup.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Majalengka Ricky Gunawan mengatakan dari jumlah surat yang dikeluarkan, delapan perusahaan sudah mendapatkan peringatan keras.

Menurutnya, surat tersebut pun merupakan hasil peninjauan laporan rutin dari perusahaan setiap enam bulan sekali dan tindaklanjut aduan masyarakat terkait adanya pencemaran limbah.

"Bentuk pelanggaran itu biasanya soal ketidaksesuaian dalam dokumen lingkungan yang dilaporkan kepada DLH Kabupaten Majalengka, dengan kondisi sebenarnya di lapangan," kata Ricky di Kabupaten Majalengka, Rabu (17/7/2024).

Ricky menuturkan, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan lingkungan hidup terancam terkena denda minimal sebesar Rp5 miliar.

Denda tersebut, katanya, pemerintah sengaja menetapkan denda tersebut untuk memberikan efek jera bagi perusahaan, lantaran pencemaran lingkungan bisa berdampak serius terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar.

"Selain itu, sanksi yang diberikan kepada perusahaan pelanggar itu di antaranya penutupan permanen hingga hukuman pidana," katanya.

Pemerintah Kabupaten Majalengka juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pencemaran lingkungan, baik melalui media sosial maupun laporan.

Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan yang memiliki izin. Sementara perusahaan yang beroperasi tanpa izin tidak diawasi oleh DLH.

"Kalau ada pelanggaran oleh perusahaan yang tidak berizin, kami tidak mengambil tindakan karena itu bisa diartikan sebagai melegalkan kegiatan mereka,” ujarnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32/2024 soal pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Aturan ini menggantikan PMK 101/2007.

Peraturan tersebut dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan menyederhanakan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepabeanan impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Dalam PMK 32/24 pasal 2 disebutkan bahwa pemerintah memberikan pembebasan bea masuk ini berlaku untuk impor peralatan dan/atau bahan dari luar daerah pabean serta dari pusat logistik berikat (PLB).

"Selain itu, pembebasan bea masuk juga dapat diberikan atas pengeluaran peralatan dan/atau bahan asal luar daerah pabean dari gudang berikat; kawasan berikat; tempat penyelenggaraan pameran berikat; tempat lelang berikat; kawasan bebas; atau kawasan ekonomi khusus," tulis pasal 2 ayat (2) dalam aturan tersebut, dikutip Minggu (14/7).

Pembebasan bea masuk barang impor serta pengeluaran alat dan/atau bahan itu diberikan sepanjang dilakukan oleh 2 pihak yakni badan usaha dan pihak ketiga.

Adapun badan usaha yang dimaksud ialah kegiatan usaha yang prosesnya menimbulkan limbah seperti manufaktur, lalu usaha yang menimbulkan limbah seperti rumah sakit atau laboratorium dan terakhir khusus mengusahakan pengolahan limbah.

Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan/atau bahan dan pembebasan bea masuk atas pengeluaran peralatan dan/atau bahan, badan usaha atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

Di samping itu, pihak ketiga berarti badan usaha tidak dapat melakukan importasi langsung yang dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan peralatan dan/atau bahan.

Sebagai informasi, beleid ini berlaku pada 4 Agustus 2024.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hati-hati. Paparan polusi udara tidak hanya berpengaruh di luar ruangan atau bangunan, tetapi juga bisa hingga ke dalam ruangan. Dampak pencemar yang terbawa masuk ke dalam ruangan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan.

Kepala Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI), Budi Haryanto mengatakan, polusi udara yang terbawa ke dalam ruangan berasal dari pergerakan pekerja dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Dalam perjalanan, pencemar dari emisi kendaraan dan kondisi sekitar dapat menempel di pakaian pekerja dan menyebar di dalam ruangan tertutup.

Pekerja keluar-masuk dari rumah, naik sepeda motor, kemudian di jalan tertempel pencemar kimia dari kendaraan lain atau virus dan bakteri dari jalan. "Sehingga saat di kantor pencemar yang menempel di sepatu atau pakaiannya bisa menyebar,” kata Budi, dalam penjelasan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (10/7). .

Pencemar biologis maupun kimiawi dapat menempel pada pekerja maupun orang yang ada di dalam ruangan tertutup. Ada juga pencemar dari kegiatan perkantoran. Seperti penggunaan mesin cetak dan fotokopi, membuat polusi udara di dalam ruangan menjadi lebih parah.

Fenomena gedung perkantoran yang memiliki tingkat konsentrasi polusi udara yang tinggi disebut sick building syndrome. Kondisi ini dapat diperparah oleh ketiadaan ventilasi yang baik.

Melansir situs Nafas Indonesia, sistem pendingin terpusat di perkantoran memompa udara dari luar ke dalam bangunan. Polusi udara dalam bangunan terjadi ketika sistem penyaringan kurang baik dan diperparah oleh kualitas udara perkotaan yang buruk.

Polusi udara dalam ruangan dapat mempengaruhi produktivitas pekerja dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Menurut Budi, sick building syndrome dapat mengganggu pekerja secara langsung dalam bentuk penyakit, seperti batuk dan pusing kepala. Pekerja yang menderita penyakit ini harus beristirahat satu-dua hari setiap bulan..

Bila ada beberapa pegawai yang mengalami sakit seperti ini akan menyebabkan kerugian perusahaan. “Pekerja yang mengalami gangguan di organnya bisa dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Kondisi ini jelas akan merugikan produktivitas pekerja,” ujar Budi.

Budi mengungkapkan, sebanyak 60 persen penyakit yang diidap seseorang pada umumnya berasal dari paparan polusi udara. “Bandingkan dengan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi lewat mulut. Itu hanya sekitar 15%,“ ujarnya.

Menurut Budi, dampak polusi udara terhadap kesehatan fisik maupun mental dapat dibagi menjadi dua: jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, penyakit pada orang yang terpapar polusi udara berupa batuk, flu, dan radang tenggorokan.
Penyakit jangka panjang berpotensi lebih kronis.

Budi menjabarkan, pencemar kimia dapat tersimpan di dalam paru-paru dan organ lain. Seperti otak, ginjal, dan jantung melalui saluran peredaran darah. Timbunan pencemar dapat menyebabkan gangguan jantung, ginjal, kanker paru-paru, bahkan stroke.

Selain penyakit fisik, polusi udara juga salah satu pemicu penyakit mental. Timbunan pencemar di otak dapat memicu gangguan kecemasan, demensia, dan depresi. “Ini disebabkan senyawa kimia seperti merkuri, timbel, dan kadmium, serta logam-logam berat berbahaya lainnya yang terkandung, terbawa dalam udara,” ungkapnya.

Sebelumnya, publikasi jurnal ilmiah PubMed Central melaporkan polusi udara berkaitan dengan berkurangnya tingkat kebahagiaan dan meningkatkan tingkat gejala depresi. Sementara, jurnal Environmental Pollution mencatat kaitan antara paparan jangka panjang pada particulate matter (PM) 2,5 terhadap peningkatan risiko depresi.

Adapun, PM 2,5 adalah ukuran partikel pencemar terkecil yang tidak tersaring tubuh. Mitra Psikolog Halodoc, Patricia Elfira Vinny mengatakan, paparan polusi udara yang berkepanjangan bisa mengancam perkembangan mental anak-anak dan remaja.

“Kemacetan yang dialami setiap hari di tengah kualitas udara buruk, hingga masalah finansial dan tekanan pekerjaan, menjadi faktor pendukung yang membuat masyarakat metropolitan lebih rentan terkena gangguan kesehatan mental,” ujarnya.

Guna menekan dampak buruk polusi udara, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Rachmat Kaimuddin mengatakan, sektor transportasi menjadi salah satu penyebab polusi udara di Jabodetabek.

“Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan telah menyampaikan beberapa inisiatif. Sperti perluasan rute baru armada transportasi publik sesuai Rencana Induk Transportasi Jabodetabek,” ujarnya.

Rachmat juga menyampaikan adanya rencana penyelesaian revisi Perpres 191 Tahun 2014 agar penerima BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Sembari mendorong penggunaan lebih banyak lagi truk, bus, mobil, serta motor listrik.

Peneliti Kelompok Riset Ekotoksikologi Perairan Darat, Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Rosetyati Retno Utami, mengatakan pihaknya melakukan penelitian di daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan kandungan paracetamol mencapai 460 ton per tahun dan amoxicillin mencapai 336 ton per tahun yang kemungkinan berasal dari berbagai aktivitas manusia.

Rosetyati menginformasikan bahwa penggunaan obat dalam skala rumah mengalami peningkatan secara global, terutama setelah pandemi Covid pada 2020. Namun, penangannya sendiri masih sangat kurang, sehingga menimbulkan risiko terhadap pencemaran ekosistem akuatik atau lingkungan air.

Jika terjadi kontaminasi di perairan atau ekosistem akuatik, tentu saja akan membahayakan bagi organisme akuatik dan juga kesehatan manusia.

“Tujuan utama dari penelitian kami secara keseluruhan itu sebenarnya adalah untuk memprediksi seberapa banyak kontaminasi obat dari kegiatan manusia di suatu DAS yang akhirnya masuk ke badan air atau sungai, dan mengestimasi konsentrasinya di sungai,” kata Rosetyati dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (10/7).

Dia mengatakan, sumber-sumber kontaminasi farmasi yang mungkin masuk ke dalam sungai Citarum bisa teridentifikasi dari kegiatan peternakan yang banyak sekali menggunakan obat-obatan dan hormon, penggunaan di rumah tangga dan industri. Selain itu, limbah juga berasal dari sistem pengelolaan limbah obat di rumah sakit yang masih mungkin terdapat kebocoran sehingga dapat mengakibatkan masuknya obat ke ekosistem akuatik.

Selain obat-obatan kimia, terdapat juga obat-obatan herbal yang paling tinggi digunakan adalah jahe, dengan tingkat penggunaan masyarakat di DAS Citarum Hulu sekitar 494 ton per tahun dan diikuti oleh oryza sativa (padi) dengan jumlah 446 ton per tahun. Hasil ini selaras dengan penggunaan obat-obatan herbal di tingkat Asia seperti Cina dan India yang juga banyak menggunakan jahe dan beras sebagai obat tradisional.

Dia mengatakan, dari uraian hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa penggunaan obat-obatan kimia maupun herbal di DAS Citarum cukup tinggi. Ini seharusnya meningkatkan kewaspadaan karena ternyata masyarakat juga masih banyak yang membuang sisa obat-obatan tersebut dengan tidak mempertimbangkan efeknya terhadap lingkungan.

Menanggapi temuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti temuan terkontaminasinya Sungai Citarum oleh kandungan paracetamol dan amoxicillin.

"Saya akan cek dan ricek untuk memastikan seandainya ada kandungan-kandungan tersebut," kata Herman di Gedung Sate Bandung, Selasa (10/7).

Herman mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran hingga ke sumbernya untuk mencegah adanya dampak kerusakan akibat kontaminasi kandungan bahan obat tersebut. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada di dekat DAS Citarum untuk memastikan mereka mengolah limbah medis dengan baik.

"Dari mana sumbernya, kami akan peluruhan ke Puskesmas atau rumah sakit kami akan cek dan ricek. Kalau benar -ada- kami akan ingatkan secepatnya jangan buang obat sembarangan," katanya.

Herman juga mengatakan pihaknya berkomunikasi dengan BRIN terkait hasil penelitian tersebut untuk bisa mengungkap sumber kontaminasi.

"Kita juga akan konfirmasi juga hasil riset BRIN ini. Kami harus memastikan air Sungai Citarum bukan hanya aliran induknya yang harus bersih tapi termasuk dengan jaringannya harus rendah polusi," katanya.

Pemerintah Provinsi Jabar sendiri, bersama Satgas Citarum Harum, tengah menggenjot peningkatan indeks kualitas air Sungai Citarum hingga ke angka 60 pada Desember 2025 mendatang. Agar target tersebut tercapai, pengawasan terhadap Sungai Citarum terus ditingkatkan, sehingga realisasi program Citarum Harum bisa terwujud.

"Citarum ini saat ini 50 lebih indeks kualitas airnya. Target Pak Gubernur sesuai dengan harapan Pak Presiden tahun 2025 bisa 60 kami sedang berikhtiar. Kami harus memastikan kondisi air Sungai Citarum rendah polusi, idealnya tidak ada," tuturnya.