Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bisa berbangga hati karena pemulihan ekonomi yang cepat pasca pandemi Covid-19 membuatnya kembali masuk dalam jajaran negara berpendapatan menengah atas alias upper middle income country (UMIC). Namun, dampak pandemi masing merongrong negeri, terlihat dari terus meningkatnya jumlah penduduk rentan miskin.

Juli 2023 lalu, Bank Dunia (World Bank) merilis laporan bahwa gross national income per kapita Indonesia pada 2022 mencapai US$4.580, naik 9,8% dari 2021 sebesar US$4.170. Capaian itu berada di atas ambang batas klasifikasi UMIC 2022 yakni US$4.466, sehingga Indonesia kembali termasuk sebagai negara berpendapatan menengah atas.

Pemerintah menilai bahwa kembalinya Indonesia ke kelompok upper middle income country tidak lepas dari efektivitas penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, bahkan mengaitkannya dengan hilirisasi sumber daya alam yang digadang-gadang berperan dalam kenaikan ekspor.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pemulihan perekonomian. Ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan kembali menjadi satu digit pada tahun 2021 dan konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang terus mendekati level prapandemi," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu yang merespons terbitnya laporan World Bank itu, Senin (3/7/2023).

Namun demikian, titel negara berpendapatan menengah atas tidak lantas membuat Indonesia meningkatkan batas garis kemiskinannya. Indonesia masih menggunakan garis kemiskinan US$1,9 purchasing power parity (PPP), yang berarti penduduk dengan penghasilan sehari tidak mencapai US$1,9 PPP termasuk dalam kategori miskin ekstrem.

World Bank telah memperbarui definisi penduduk miskin dengan menetapkan garis kemiskinan internasional di US$3,2 PPP. Kenaikan itu dinilai dapat mendorong fokus negara-negara dalam pengentasan kemiskinan dan mencapai pendapatan yang lebih tinggi, tidak terkecuali bagi Indonesia.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya belum mengubah tolok ukur kemiskinan agar dapat membandingkan historis data dengan indikator yang sama.

"[Indikator] kemiskinan ekstrem kita masih pakai yang 1,9, kan biar bisa membandingkan sama data sebelumnya, supaya apple to apple kita lihat historisnya sama," ujar Amalia usai konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta pada Jumat (30/8/2024).

Dia tidak berbicara banyak saat ditanya apakah akan terdapat penyesuaian metode pengukuran garis kemiskinan agar sesuai dengan tolok ukur terbaru dari Bank Dunia.

"Nanti kita bicarakan lagi, ini kan masih proses," ujarnya.

Pada 2024, garis kemiskinan ekstrem setara dengan Rp11.924 per kapita per hari atau setara Rp362.692 per kapita per bulan. Sementara itu, garis kemiskinan adalah Rp582.932 per kapita per bulan—terdapat selisih Rp220.240 dengan batas kemiskinan ekstrem.

Perubahan garis kemiskinan ekstrem akan memengaruhi batas perhitungan kelompok miskin dan rentan miskin, sehingga apabila standar baru itu diberlakukan, bukan tidak mungkin orang-orang yang tercatat menjadi penduduk miskin dan miskin ekstrem bisa bertambah.

*GK adalah garis kemiskinan. Angka di atas adalah pengeluaran per kapita per bulan dalam rupiah

Terdapat pula kemungkinan jumlah kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) bertambah, karena saat ini saja terdapat tren 'turun kasta' penduduk Indonesia dari kelas menengah (middle class) menjadi aspiring middle class.

Batas kelompok kelas menengah adalah mereka dengan pengeluaran Rp2.040.262 per kapita per bulan. Pada 2019, tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia, tetapi kini jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah hilang selama 2019—2024, indikasinya karena mereka turun ke kelompok menuju kelas menengah. Bertambahnya kelompok rentan miskin memang mengindikasikan banyaknya penduduk yang naik keluar dari batas kemiskinan, tetapi ada pula kemungkinan kelompok aspiring middle class yang turun menjadi rentan miskin karena tekanan ekonomi.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," ujar Amalia.

Rentan Turun Kelas

Amalia mengungkap bahwa ada tekanan tertentu kelompok kelas menengah Indonesia, yakni mereka sulit untuk naik menuju kelas atas dan malah rentan untuk turun menjadi aspiring middle class. Pasalnya, berdasarkan median pengeluaran, kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokkan.

Nilai tengah atau median pengeluaran kelas menengah tercatat di angka Rp2.846.440 per kapita per bulan. Mereka harus meningkatkan pengeluaran per kapita hingga Rp7,06 juta untuk 'naik kelas', tetapi mereka hanya berjarak Rp806.178 dari batas bawah yang mengancamnya 'turun kelas'.

"Ini memang relatif rentan kalau ada guncangan dia bisa masuk ke dalam kelompok menuju kelas menengah," ujar Amalia.

Pengajar senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Chatib Basri menilai bahwa kerentanan kelas menengah dan turunnya jumlah mereka dalam beberapa tahun terakhir berkaitan dengan kondisi lapangan kerja, yakni semakin banyaknya sektor informal.

Chatib merujuk pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, bahwa dalam periode 2019—2024 sebagian besar tenaga kerja diserap oleh sektor informal. Serapan tenaga kerja sektor formal terus berkurang dari periode 2014—2019 dan 2009—2014.

"Hal ini menjelaskan mengapa porsi kelas menengah turun dan aspiring middle class naik, karena lapangan kerja yang tercipta lebih banyak sektor informal yang umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dibanding sektor formal," tulis Chatib dalam cuitannya, Jumat (30/8/2024).

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet turut melihat turunnya kelas menengah menjadi aspiring middle class akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi secara umum.

Agregasi dan penurunan itu disebabkan faktor penyesuaian konsumsi, termasuk di dalamnya konsumsi untuk wisata maupun yang bersifat barang wajib seperti terlihat dalam penjualan ritel.

Sederhananya, menurut Yusuf, ketika kelompok kelas menengah mengalami penurunan dan melakukan penyesuaian konsumsi akan tercermin dari permintaan terhadap kredit konsumsi perbankan yang mengalami penurunan.

"Penurunan permintaan kredit sedikit banyak juga akan ikut mempengaruhi kinerja di sektor keuangan," ujar Yusuf, Jumat (30/8/2024).

Penyesuaian konsumsi kelas menengah juga akan ikut memengaruhi penjualan ritel secara umum. Misalnya, semula pertumbuhan penjualan ritel di atas 5%, tetapi dengan adanya penyesuaian konsumsi maka pertumbuhan penjualan melaju ke bawah 5%.

"Jadi pada dasarnya kelas menengah ini punya posisi yang strategis terutama jika Indonesia ingin beranjak atau naik kelas ke kategori negara yang lebih maju," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEKAYU -- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Banyuasin kembali merilis penurunan angka kemiskinan di Bumi Serasan Sekate. Hal ini juga merujuk dari Sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Statistik Sosial Nomor B-56/04000/VS.600/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024.

"Persentase penduduk miskin Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 sebesar 12,88 persen atau turun 2,02 persen poin dari tahun 2023, penurunan ini merupakan

penurunan terbesar di Pulau Sumatera," ungkap Kepala BPS Kabupaten Musi Banyuasin, Trio Wira Dharma SST MM, Selasa (16/7/2024).

Ia merinci, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 sebesar 88.940 jiwa, atau turun sebesar 12.690 jiwa dibanding tahun 2023.

"Lalu, persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2024 berada di angka 0,47," urainya.

Ia menyebutkan, penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 berasal dari peran aktif pemerintah dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok dan pengurangan beban pengeluaran penduduk melalui berbagai bantuan. "Ini dapat dilihat dari

kenaikan garis kemiskinan yang tidak signifikan pada tahun 2024," jelas Trio.

Sementara itu, Pj Bupati Sandi Fahlepi mengungkapkan banyak faktor yang membuat penurunan angka kemiskinan, yakni diantaranya bantuan-bantuan yang terus masif diberikan ke masyarkat Muba.

"Diantaranya dengan upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program UHC yang mengucurkan anggaran sebesar Rp45 Miliar dan bantuan sosial Bantu Umak dengan total anggaran Rp70 Miliar," jelas dia.

Lanjutnya, kemudian Upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan untuk kelompok tani, hingga mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui akses infrastruktur dasar yakni dengan program RTLH sebesar Rp 30 Miliar dan program sanitasi air bersih sebesar Rp 11 Miliar.

Sekretaris Daerah Muba, Apriyadi Mahmud menjelaskan Kemiskinan ekstrem di Muba mulai masif turun sejak tahun 2022 yakni dimana tahun 2022 kemiskinan ekstrem dari 6.56 persen turun menjadi 4,74 persen, kemudian di tahun 2023 turun drastis menyentuh angka 0.96 persen dan kini di tahun 2024 turun menjadi 0.47 persen.

"Kemudian untuk angka kemiskinan di Tahun 2021 dari 15.84 persen di tahun 2022 turun menjadi 15.19 persen, hingga di tahun 2023 turun lagi menjadi 14.90 persen dan kini turun jadi 12.88 persen," jelas Inisiator Program Bantu Umak itu.

Mantan Kadinsos Pemprov Sumsel ini juga mengaku cukup puas dengan penurunan angka kemiskinan di Muba, dan berkat kerja keras para stakeholder yang terus dengan masif menekan angka kemiskinan di Muba.

"Semoga kemiskinan di Muba terus melandai dan masyarakat diberikan kesejahteraan untuk hidup sehari-hari," tandasnya.

TEMPO.CO, Palembang - Angka atau jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan (Sumsel) hingga saat ini mencapai 984,24 ribu orang dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Sumsel. Namun, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel tren tersebut menurun dalam satu tahun terakhir.

Kepala Badan Pusat Statistik Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan, saat ini penurunan jumlah penduduk miskin telah berkurang hingga 61,4 ribu orang yang sebelumnya berjumlah 1,04 juta orang, jika dibandingkan dengan data bulan Maret 2023 lalu.

"Persentase masyarakat miskin di Sumsel pada Maret 2024 mencapai 10,97 persen, atau berkurang dibandingkan Maret 2023 sebesar 0,81 persen," kata Wahyu Yulianto melalui rilis yang diterimaTempopada Kamis, 4 Juli 2024.

Faktor Penurunan Angka Kemiskinan di Sumsel

Wahyu Yulianto juga menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya tingkat kemiskinan yang berjalan hampir satu tahun terakhir, atau tepatnya selama periode Maret 2023 - Maret 2024. Hal itu diantaranya karena kenaikan pertumbuhan ekonomi Sumsel pada Triwulan I di Tahun 2024.

"Sumsel mengalami pertumbuhan sebesar 5,06 persen secara tahunan (year on year/yoy)," kata dia.

Tak hanya pertumbuhan ekonomi saja, Wahyu Yulianto juga mengatakan, Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT juga mempengaruhi penurunan angka kelas menengah kebawah. Dalam hal ini, menurut catatan BPS Sumsel, TPT di Sumsel juga diklaim telah menurun.

"Pada Februari 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,97 persen. Angka itu terjadi penurunan dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 4,53 persen," katanya.

Dari data-data tersebut berimbas kepada angka Inflasi Sumsel pada periode Maret 2024, yang diklaim relatif terkendali. Ditambah lagi kata Wahyu, pada awal tahun atau pada periode Januari - Maret 2024 berbagai program bantuan sosial atau bansos dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Diketahui, untuk mengetahui golongan masyarakat menengah kebawah dapat dilihat dari rata-rata pengeluaran per-kapitanya. "Garis kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp 554.197 per kapita untuk per bulan," kata Wahyu.

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sebuah kesempatan, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa penerima bansos harus masuk dalam kategori penduduk miskin atau tidak mampu berdasarkan data Kementerian Sosial.

“Pokoknya [kategori] miskin. Kategorinya miskin yang diverifikasi memang pantas mendapatkan bansos dan itu terus di-update setiap tahun,” kata Ma'ruf Amin usai menghadiri acara Pembukaan BSI International Expo 2024 di Jakarta Convention Center, Jl. Gatot Subroto Nomor 1, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024.

Wapres mengingatkan, apabila nantinya terjadi penyalahgunaan bantuan yang seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun digunakan untuk hal yang tidak baik, dengan tegas Wapres meminta bantuan kepada orang tersebut untuk dihentikan.

“Tapi kalau misalnya justru sebaliknya kalau ada penerima bansos digunakan untuk judi online atau judi lain-lain, cabut saja,” katanya.

Hal ini dilakukan agar menjadi pelajaran bagi penerima bansos lainnya untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagaimana peruntukkannya.

Menteri Sosial Sebut Anggaran Bansos 2024 Meningkat

Anggaran bansos yang telah teralisasikan hingga Februari 2024 mencapai Rp 12,8 Triliun untuk penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga serta kartu sembako yang disebarkan bagi 18,7 juta keluarga miskin yang telah terdata di Dinas Sosial masing-masing daerah di Indonesia.

Kriteria Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Mensos

Sebagaimana diketahui dikutip dari dinsos.pasuruan.go.id bahwa kriteria penduduk miskin menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 ada 9 kriteria, yaitu sebagai berikut.

1. Seseorang tidak memiliki tempat berteduh/ tempat tinggal sehari-hari

2. Kepala keluarga atau pengurus keluarga yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan tetap

3. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir

4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran

5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir

6. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plesteran

7. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng

8. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas

9. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan listrik.

Akan tetapi untuk menerima manfaat bansos masyarakat tidak harus memenuhi 9 kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemensos. Dalam peraturan Kemensos Nomor 1 Tahun 2019 pasal 12 menerangkan bahwa ada 7 kriteria masalah yang dihadapi oleh calon penerima bansos yaitu kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, keterpencilan, ketunaan, sosial atau penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Menurun

Mengutip dari antaranews seiring dengan kenaikan anggaran belanja bansos 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini justru dikatakan menurun. Dikutip dari anatarnews Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia turun sekitar 3,06 juta orang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

“Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin,” kata Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi di Jakarta, Senin.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 tercatat sebanyak 28,28 juta orang, sementara pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang.

Secara rata-rata, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun, dengan laju penurunan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sebuah kesempatan, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa penerima bansos harus masuk dalam kategori penduduk miskin atau tidak mampu berdasarkan data Kementerian Sosial.

“Pokoknya [kategori] miskin. Kategorinya miskin yang diverifikasi memang pantas mendapatkan bansos dan itu terus di-update setiap tahun,” kata Ma'ruf Amin usai menghadiri acara Pembukaan BSI International Expo 2024 di Jakarta Convention Center, Jl. Gatot Subroto Nomor 1, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024.

Wapres mengingatkan, apabila nantinya terjadi penyalahgunaan bantuan yang seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun digunakan untuk hal yang tidak baik, dengan tegas Wapres meminta bantuan kepada orang tersebut untuk dihentikan.

“Tapi kalau misalnya justru sebaliknya kalau ada penerima bansos digunakan untuk judi online atau judi lain-lain, cabut saja,” katanya.

Hal ini dilakukan agar menjadi pelajaran bagi penerima bansos lainnya untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagaimana peruntukkannya.

Menteri Sosial Sebut Anggaran Bansos 2024 Meningkat

Anggaran bansos yang telah teralisasikan hingga Februari 2024 mencapai Rp 12,8 Triliun untuk penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga serta kartu sembako yang disebarkan bagi 18,7 juta keluarga miskin yang telah terdata di Dinas Sosial masing-masing daerah di Indonesia.

Kriteria Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Mensos

Sebagaimana diketahui dikutip dari dinsos.pasuruan.go.id bahwa kriteria penduduk miskin menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 ada 9 kriteria, yaitu sebagai berikut.

1. Seseorang tidak memiliki tempat berteduh/ tempat tinggal sehari-hari

2. Kepala keluarga atau pengurus keluarga yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan tetap

3. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir

4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran

5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir

6. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plesteran

7. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng

8. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas

9. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan listrik.

Akan tetapi untuk menerima manfaat bansos masyarakat tidak harus memenuhi 9 kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemensos. Dalam peraturan Kemensos Nomor 1 Tahun 2019 pasal 12 menerangkan bahwa ada 7 kriteria masalah yang dihadapi oleh calon penerima bansos yaitu kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, keterpencilan, ketunaan, sosial atau penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Menurun

Mengutip dari antaranews seiring dengan kenaikan anggaran belanja bansos 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini justru dikatakan menurun. Dikutip dari anatarnews Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia turun sekitar 3,06 juta orang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

“Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin,” kata Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi di Jakarta, Senin.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 tercatat sebanyak 28,28 juta orang, sementara pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang.

Secara rata-rata, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun, dengan laju penurunan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.