TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah sebesar Rp 16,7 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebanyak Rp 4,31 triliun yang telah terealisasikan per September 2024.

“Sekretariat terus mendorong ekonomi syariah. Salah satunya perluasan akses pembiayaan untuk UMKM,” kata Sri Mulyani dalam pidatonya di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada Jumat, 4 September kemarin seperti yang Tempo pantau melalui Youtube Wakil Presiden RI.

Sri Mulyani yang juga Sekretaris KNEKS ini mengatakan pembangunan nasional mesti ditujukan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Dia menyebut APBN berperan penting dalam pembangunan di sektor ekonomi syariah ini.

“Perlu menjaga momentum perbaikan ini,” kata dia.

Pada Jumat, kemarin, sebanyak 16 anggota KNEKS menggelar rapat pleno di Auditorium Sekretaris Wakil Presiden. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan dalam lima tahun terakhir perkembangan ekonomi syariah di tingkat nasional dan internasional menunjukkan hasil positif. Dia menyebut kondisi ini akan mengukuhkan peran ekonomi syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Jadi kita bersama saja. Ada (ekonomi) konvensional, ada juga yang syariah. Dual economy system,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf mengatakan hasil itu merupakan buah dari kerja sama dari anggota KNEKS yang terdiri dari berbagai kementerian dan organisasi pelaku usaha. Dia berharap ekonomi syariah ke depan terus memperbesar kontribusi dalam pembangunan Indonesia.

“Ke depan ekonomi syariah harus memperbesar kontribusinya dalam ekonomi nasional,” kata dia.

Salah satu upayanya adalah membuka peluang investasi yang berkembang di daerah. Ma’ruf mengatakan potensi ekonomi syariah di daerah ini harus dimanfaatkan.

“Investasi baru yang berkembang di daerah harus bisa dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyapa Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dalam pidatonya di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Jumat, 4 September kemarin. Ma’ruf memanggil Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin di tengah dualisme di internal tubuh asosiasi pengusaha itu.

“Pak Arsjad masih ketua Kadin,” kata Ma’ruf dalam pidatonya yangTempopantau melalui Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada Jumat, kemarin, sebanyak 16 anggota KNEKS menggelar rapat pleno di Auditorium Sekretaris Wakil Presiden. Agenda utama acara ini yaitu membahas capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selain menyambut Arjsad, Ma’ruf juga memanggil para pucuk pimpinan kementerian, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Selain itu, Ma’ruf juga menyinggung peran Kadin dalam memunculkan pengusaha dan usaha yang berbasis syariah. Mahfud menyebut Kadin seharusnya bertugas memunculkan pengusaha di daerah sekaligus menguatkan mereka dalam menjalankan bisnis syariah.

“Menghijrahkan, dari konvensional ke syariah. Ini tugasnya Pak Arsjad, tugasnya Kadin,” kata Ma’ruf.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya Bakrie berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

pada Jumat pekan lalu, Arsjad dan Anindya juga telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa.

“Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyapa Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dalam pidatonya di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Jumat, 4 September kemarin. Ma’ruf memanggil Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin di tengah dualisme di internal tubuh asosiasi pengusaha itu.

“Pak Arsjad masih ketua Kadin,” kata Ma’ruf dalam pidatonya yangTempopantau melalui Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada Jumat, kemarin, sebanyak 16 anggota KNEKS menggelar rapat pleno di Auditorium Sekretaris Wakil Presiden. Agenda utama acara ini yaitu membahas capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selain menyambut Arjsad, Ma’ruf juga memanggil para pucuk pimpinan kementerian, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Selain itu, Ma’ruf juga menyinggung peran Kadin dalam memunculkan pengusaha dan usaha yang berbasis syariah. Mahfud menyebut Kadin seharusnya bertugas memunculkan pengusaha di daerah sekaligus menguatkan mereka dalam menjalankan bisnis syariah.

“Menghijrahkan, dari konvensional ke syariah. Ini tugasnya Pak Arsjad, tugasnya Kadin,” kata Ma’ruf.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya Bakrie berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

pada Jumat pekan lalu, Arsjad dan Anindya juga telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa.

“Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil.

TEMPO.CO, Batam - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Pasar Baru Tanjungpinang (Encik Puan Perak) dan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pembangunan Jalan Daerah di berbagai kabupaten/kota di Kepulauan Riau, Senin, 9 September 2024.

Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan pasar serta infrastruktur jalan yang baik untuk mendukung perekonomian lokal.

“Pemerintah daerah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat agar terus menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar untuk jangka panjang. Dengan demikian, pasar ini dapat menjadi andalan penopang kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Ma'ruf.

Revitalisasi Pasar Baru Tanjungpinang dengan total anggaran Rp 79,8 miliar bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal, menyerap tenaga kerja, dan menata lingkungan. Pasar ini diharapkan menjadi pusat distribusi hasil laut segar, produk kerajinan, dan pangan berkualitas yang dapat memperkuat ekonomi lokal.

Selain pasar, Wapres juga menekankan pentingnya pembangunan jalan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan konektivitas antarwilayah. “Melalui Proyek Inpres Jalan Daerah, pemerintah telah menyediakan alokasi APBN untuk perbaikan jalan kawasan produksi dan industri, termasuk pembangunan 76 kilometer jalan daerah di 6 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau,” katanya.

Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau.

"Provinsi Kepulauan Riau merupakan 'Permata Biru Ekonomi' yang terus berkontribusi bagi percepatan laju pertumbuhan ekonomi," ujar Gubernur Ansar.

Gubernur juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 5,2 persen pada tahun 2023, tertinggi di Pulau Sumatera, berkat berbagai proyek pembangunan termasuk pelaksanaan Inpres Jalan Daerah. Dengan anggaran Rp 532,3 miliar, proyek ini akan memperbaiki jalan di 6 kabupaten/kota dan meningkatkan indikator jalan kondisi baik di provinsi ini.

Wapres Ma'ruf Amin menambahkan bahwa digitalisasi perdagangan di pasar-pasar baru juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.

“Di era digital, perdagangan elektronik dan media sosial banyak digunakan untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Mari kita dukung transformasi aktivitas ekonomi berbasis teknologi digital ini untuk memperkuat daya saing dan memperluas pangsa pasar,” katanya dalam siaran pers Humas BP Batam.

Kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini diharapkan dapat mempercepat berbagai proyek pembangunan di Kepulauan Riau dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di pulau-pulau kecil dan terluar.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat. Perkembangan ini, kata dia, bisa dilihat dari bervariasinya produk keuangan berbasis syariah yang bisa dinikmati masyarakat. Mulai dari obligasi syariah, asuransi syariah, hingga pembiayaan usaha berbasis syariah.

Selain bervariasinya produk keuangan berbasis syariah, Ma'ruf berujar perkembangan ekonomi keuangan syariah juga ditandai dengan peningkatan aset lembaga keuangan syariah. "Aset pasar modal syariah mencapai hampir 20 persen dari total aset pasar modal nasional," kata Ma'ruf dalam pidantonya di acara Sharia Economics and Finance International Seminar, Selasa, 2 September 2024.

Ma'ruf juga mengatakan ekonomi dan keuangan syariah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebab, menurut Ma'ruf, ekonomi dan keuangan syariah memiliki prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan dan pemerataan, kesejahteraan, dan dapat diterima semua kalangan. Karena itu, pemerintah terus memacu perkembangan ekonomi syariah melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem.

Ma'ruf menuturkan, program ekonomi syariah tidak hanya bergulir di tingkat pusat tetapi daerah. Sejak 2020, pemerintah juga mengembangkan fokusnya terhadap sektor ekonomi ini. Semula, Ma'ruf berujar, pengembangan ekonomi syariah hanya difokuskan pada sektor keuangan tapi kemudian dibagi menjadi empat fokus yang terdiri dari industri keuangan, industri halal, dana sosial syariah, serta pengembangan bisnis dan pengembangan pengusaha syariah.

"Ekonomi dan keuangan syariah menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi nasional," tutur Ma'ruf.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai program utama pada tranformasi ekonomi berbasis produktivitas. Ia berharap hal itu menujadi landasan kuat bagi keberlanjutan ekonomi dan keuangan syariah pada pemerintahan presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pasalnya, menurut Ma'ruf, masa depan ekonomi dan keuangan syariah cukup menjanjikan dalam memperbesar kapasitas naional. Ia memperkirakan, pada 2030 kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional bisa mencapai US$ 10 miliar atau setara 1,5 persen PDB nasional.

"Ekonomi syariah di masa depan akan semakin kencang seiring perkembangan digitalisasi dan selaras dengan konsep ekonoi hijau yang mengutamakan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan komitmen pemerintah terhadap reformasi pasar tenaga kerja Indonesia dengan mempromosikan peluang investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia kepada para investor.

“Dengan adanya perbaikan iklim investasi dan memastikan keberlanjutan reformasi, kami harus memastikan investor terdorong untuk menanamkan modal. Kami akan membuka lebih banyak peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam acara Naker Award di JIExpo Kemayoran, JUmat, 23 Agustus 2024.

Ia mengatakan,kompleksitas tantangan di dunia pasar kerja, maka penting mereformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia. Ma’ruf mengklaim, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu upaya reformasi tata kelola pasar tenaga kerja.

“Dengan penyederhanaan proses perizinan dan pemberian insentif bagi investasi Undang-Undang Cipta Kerja akan menarik lebih banyak lagi investasi domestik dan asli,” kata Ma’ruf.

Ia mengharapkan, peningkatan investasi mampu membuka lebih banyak peluang bisnis baru dan memperluas bisnis yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja. “Selanjutnya perbaikan dari sisi penawaran terus kami lakukan melalui revitalisasi pelatihan vokasi untuk mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pembangunan ribuan BLK, komunitas, dan pelatihan vokasi online,” ujar dia.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Ma’ruf meminta pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi pasar kerja yang telah ada. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, kata dia, harus mampu mengarahkan dunia pendidikan dan pelatihan guna mencetak talenta-talenta yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

“Sistem ini harus bisa menurunkan biaya rekrutmen tenaga kerja hingga membuat perusahaan menjadi semakin kompetitif. Sempurnakan pencocokan keahlian dan kebutuhan dalam pasar tenaga kerja melalui optimalisasi pemanfaatan sistem sehingga dapat mengurangi kesenjangan di sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja,” kata Ma’ruf.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pentingnya pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi pasar kerja yang telah ada. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, kata dia, harus mampu mengarahkan dunia pendidikan dan pelatihan guna mencetak talenta-talenta yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

“Sistem ini harus bisa menurunkan biaya rekrutmen tenaga kerja hingga membuat perusahaan menjadi semakin kompetitif. Sempurnakan pencocokan keahlian dan kebutuhan dalam pasar tenaga kerja melalui optimalisasi pemanfaatan sistem sehingga dapat mengurangi kesenjangan di sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja,” kata Ma’ruf dalam sambutan Naker Award di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Ia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kolaborasi yang lebih baik lagi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja serta seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem tenaga kerjaan. Kolaborasi itu, kata dia, meliputi berbagai aspek mulai dari pelatihan, penempatan, hubungan industrial, hingga pengawasan tenaga kerjaan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjaan.

Menurut Ma’ruf, dunia ketenagakerjaan muncul selain karena adanya faktor internal seperti banyaknya angkatan kerja yang masih berpendidikan rendah atau bekerja di sektor informal, juga ada faktor eksternal, digitalisasi. Digitalisasi, kata dia, membuat waktu kerja semakin cair dan fleksibel tak hanya mengubah cara bekerja, tapi juga memunculkan sejumlah pekerjaan baru.

“Sesuatu yang kami tak bayangkan sebelumnya seperti remote working memungkinkan menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan dari belahan dunia manapun,” ujarnya.

Digitalisasi semakin meluas dan berkembang seiring dengan besarnya jumlah Gen Z, kata Ma’ruf, yang memasuki pasar kerja. “Kami juga terus melakukan perbaikan terhadap mekanisme penentuan tingkat upah minimum yang adil baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha. Kemudian perbaikan layanan ketenagaan kerjaan seperti sistem informasi pasar kerja agar lebih terintegrasi secara nasional,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menyebutkan pembangunan Istana Wakil Presiden di Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia, di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, harus ramah lingkungan sesuai konsep kota hijau."Pembangunan Istana Wakil Presiden di Kota Nusantara harus mengutamakan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan," tegas Wapres di Penajam, Senin, 12 Agustus 2024.

Penegasan tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin pada saat peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Istana Wakil Presiden di ibu kota baru Indonesia, yang terletak tidak jauh dari rumah tapak menteri."Pastikan tahap pembangunan dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan agar minimalkan kerusakan alam dan dukung efisiensi energi," tegasnya.

Aplikasi teknologi hijau penggunaan material yang berkelanjutan sangat penting, lanjut dia, sehingga Istana Wakil Presiden yang dibangun bagus secara fisik dan harmonis dengan alam sekitar.Kemudian pembangunan juga melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai aspek pembangunan agar meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, sekaligus menunjang nilai-nilai dan budaya lokal."Pembangunan Istana Wakil Presiden harus dilakukan dengan kualitas dan standar tinggi dari segi material, konstruksi, maupun desain," katanya. Serta, lanjut Ma'ruf, harus bisa memastikanbangunan tidak hanya baik secara estetika, tapi juga kokoh dan memiliki keamanan yang baik.

Menurut Ma'ruf, proses konstruksi Istana Wakil Presiden harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi semua aturan, perlu pengawasan yang ketat memastikan setiap langkah pembangunan berjalan sesuai perencanaan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan menurut dia harus menjadi perhatian serta harus dilakukan dengan penuh keterbukaan dalam penggunaan anggaran, pemilihan mitra kerja maupun proses pengambilan keputusan. "Seluruh pemangku kepentingan harus menjaga integritas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab, memastikan proyek pembangunan istana wakil presiden bebas dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan," demikian kata Wapres Ma'ruf Amin.

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul di Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk memenuhi undangan Presiden Jokowi rapat paripurna kabinet, Senin, 12 Agustus 2024.

Beberapa anggota kabinet lalu memberikan kesannya tentang IKN, yang dibangun Jokowi di Kalimantan Timur itu.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut IKN akan menjadi salah satu ibu kota terbaik di dunia. "Saya kira (akan menjadi) salah satu ibu kota terbaik di dunia," kata Wapres menceritakan pengalamannya bermalam di IKN, usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Istana Wakil Presiden.

Dia mengatakan udara di IKN bersih, dengan bangunan-bangunan yang memenuhi standar internasional.

"Saya kira sudah sangat bagus sekali dan udaranya enak bersih, bangunannya saya kira memenuhi standar internasional lah," kata Wapres.

Wapres mengatakan Istana Garuda di IKN juga megah dengan kontur tanah yang menurutnya baik. Ia juga sempat mengunjungi embung di IKN yang menurutnya sangat bagus. Dia menilai IKN akan menjadi masa depan bagi generasi yang akan datang.

"Kita harapkan memberikan rasa kebangsaan, percaya diri, bahwa kita sebagai bangsa bisa membangun Istana yang bisa melebihi Istana di luar negeri dan ini menjadi motivasi," kata Wapres.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi kemajuan pembangunan IKN, yang menunjukkan akselerasi signifikan sejak awal tahun 2024.

Sri Mulyani kepada wartawan di kawasan embung, mengatakan IKN semakin berkembang dan mulai menunjukkan perubahan nyata dengan dukungan dana publik dan keterlibatan banyak pihak, seperti pembangunanboulevarddi Sumbu Kebangsaan.

"Luar biasa untuk akselerasi dari semenjak bulan pertama tahun 2024. Jadi, ini berharap sesuai denganplanningdan dengan adanya uang publik, kita melihat banyak sekali pihak-pihak lain yang juga mulai membangun di IKN. Ini tentu diharapkan IKN ini bisa makin hidup," katanya.

Sri Mulyani juga mengatakan, Kementerian PUPR telah bekerja optimal membangun IKN, termasuk kawasan Sumbu Kebangsaan yang kini dilengkapi dengan fasilitasboulevard.

Kawasan itu akan semakin menarik manakala seluruh proses penanaman pohon di sekitarnya telah tumbuh dan rindang, kata Sri.

Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa gedung-gedung untuk kementerian telah mulai dibangun, meskipun gedung Kementerian Keuangan masih dalam tahap perencanaan pembangunan fisik oleh kementerian

"Kita juga lihat gedung empat menteri koordinator. Katanya tadi, pak menko-menko sudah mulai hompimpa milih yang mana. Gedung Kemenkeu belum dibangun sama Pak Menteri PUPR, katanya yang terakhir dibangun," katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang baru pertama datang ke IKN, mengatakanIKN luar biasa, terutama karena Basuki sebagai Menteri PUPR yang melaksanakan pembangunan infrastruktur di IKN.

"Luar biasa imajinasinya sih keren udah. Karena kita percaya sama Pak Basuki. Soalnya kita mau ketemu Pak Basuki aja susah. Yakin pak," kata Sakti.

Menteri BUMN Erick Thohir melalui unggahan di laman akun Instagram pribadinya, terkesan dengan udara segar dan kemegahan istana di IKN.

"Pagi ini bersama Bapak Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Sumbu Kebangsaan, Ibu Kota Nusantara. Pagi-pagi udaranya bersih dan segar banget," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga ke Istana Kepresidenan. Ia menyampaikan, Indonesia harus merasa bangga karena bisa membangun istana sendiri."Bangga sekaligus terharu bisa melihat Istana Negara Ibu Kota Nusantara yang dibangun bangsa sendiri," katanya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa embung akan menjadi salah satu sarana untuk tetap mempertahankan kualitas udara di IKN.

"Terbukti dalam kunjungan tersebut, indeks kualitas udara setempat ada di angka 6, jauh dibandingkan Jakarta maupun ibu kota negara lainnya," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan betapa bersihnya udara di IKN pada Senin pagi dengan indeks kualitas udara yang lebih baik dibanding ibu kota negara lainnya.

"Ya pertama saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Tadi kita cek untuk air quality index-nya 6, padahal maksimal itu 50 di ibukota negara lain," kata Presiden.

Presiden Jokowi menambahkan kualitas udara di IKN sangat bersih dan baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki indeks kualitas udara di angka 53, kata dia, indeks kualitas udara di IKN hanya berada di angka 6.

TEMPO.CO, Solo - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, pada hari ini meresmikan Taman Balekambang di Kota Solo, Jawa Tengah yang telah selesai direvitalisasi. Proyek yang dibiayai APBN itu menelan dana senilai lebih kurang Rp 170 miliar.

Dalam sambutannya, Ma,'ruf Amin mengatakan Taman Balekambang yang menempati lahan seluas 12,8 hektare itu tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau atau RTH tapi juga harus menjadi pusat edukasi dan kegiatan seni serta kebudayaan lokal.

"Kehadiran Taman Balekambang diharapkan dapat berperan penting dalam menjaga ekologis dan pelestarian lingkungan serta mampu menjadi daya tarik wisata baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan demikian Taman Balekambang ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian," ujar Ma'ruf Amin, Kamis, 25 Juli 2024. Dalam kegiatan ini, Wapres didampingi oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Ma'ruf Amin menambahkan keberadaan Taman Balekambang sejatinya merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Ia pun berpesan agar pemerintah Kota Solo selaku pengelola Taman Balekambang harus memastikan pemeliharaan dan perawatan taman dengan baik.

Selain itu menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung harus menjadi prioritas utama.

Peresmian Taman Balekambang turut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana. Ia mengemukakan penataan kawasan dengan nilai kontrak Rp 170.173.617.000 (Rp 170 miliar) dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi PT PP-Utama KSO. Pengerjaan proyek dimulai pada tanggal 26 Agustus 2022 dan selesai 29 Desember 2023.

"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung sepenuhnya penataan Kawasan Taman Balekambang, sebagaimana pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menghibahkan aset pada area Penataan Kawasan Taman Balekambang kepada Pemerintah Kota Solo, berupa tanah seluas kurang lebih 17.640 meter persegi, dan bangunan seluas kurang lebih 880 meter persegi. Hal ini untuk menunjang kegiatan tersebut,” kata Nana.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah (BPPWJT), Kuswara sebelumnya mengatakan Kementerian PUPR akan menyerahkan aset Taman Balekambang kepada Pemerintah Kota Solo setelah diresmikan pengelolaan Taman Balekambang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo.

“Taman Balekambang ada dua bangunan yang paling besar. Amphitheater berkapasitas 700 orang dan gedung pertunjukkan dengan kapasitas 400 orang,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Solo, Aryo Widyandoko, menambahkan akan ada pengaturan dan pengumuman lebih lanjut mengenai operasional Taman Balekambang setelah peresmian.

“Pengelolaan taman balekambang ke depan akan dikaji lagi apakah dipihakketigakan atau dikelola Pemerintah Kota Solo,” kata dia.

Taman Balekambang digunakan terbatas sejak awal tahun 2024. Proyek ini masuk program 17 prioritas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Konsep revitalisasi ini mengusung ide botanical garden dengan menggunakan material batuan alam sebagai elemen pendukung, menjadikan Taman Balekambang sebagai inkarnasi nyata dari Taman Ekologi Budaya Jawa

TEMPO.CO, Solo - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, pada hari ini meresmikan Taman Balekambang di Kota Solo, Jawa Tengah yang telah selesai direvitalisasi. Proyek yang dibiayai APBN itu menelan dana senilai lebih kurang Rp 170 miliar.

Dalam sambutannya, Ma,'ruf Amin mengatakan Taman Balekambang yang menempati lahan seluas 12,8 hektare itu tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau atau RTH tapi juga harus menjadi pusat edukasi dan kegiatan seni serta kebudayaan lokal.

"Kehadiran Taman Balekambang diharapkan dapat berperan penting dalam menjaga ekologis dan pelestarian lingkungan serta mampu menjadi daya tarik wisata baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan demikian Taman Balekambang ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian," ujar Ma'ruf Amin, Kamis, 25 Juli 2024. Dalam kegiatan ini, Wapres didampingi oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Ma'ruf Amin menambahkan keberadaan Taman Balekambang sejatinya merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Ia pun berpesan agar pemerintah Kota Solo selaku pengelola Taman Balekambang harus memastikan pemeliharaan dan perawatan taman dengan baik.

Selain itu menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung harus menjadi prioritas utama.

Peresmian Taman Balekambang turut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana. Ia mengemukakan penataan kawasan dengan nilai kontrak Rp 170.173.617.000 (Rp 170 miliar) dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi PT PP-Utama KSO. Pengerjaan proyek dimulai pada tanggal 26 Agustus 2022 dan selesai 29 Desember 2023.

"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung sepenuhnya penataan Kawasan Taman Balekambang, sebagaimana pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menghibahkan aset pada area Penataan Kawasan Taman Balekambang kepada Pemerintah Kota Solo, berupa tanah seluas kurang lebih 17.640 meter persegi, dan bangunan seluas kurang lebih 880 meter persegi. Hal ini untuk menunjang kegiatan tersebut,” kata Nana.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah (BPPWJT), Kuswara sebelumnya mengatakan Kementerian PUPR akan menyerahkan aset Taman Balekambang kepada Pemerintah Kota Solo setelah diresmikan pengelolaan Taman Balekambang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo.

“Taman Balekambang ada dua bangunan yang paling besar. Amphitheater berkapasitas 700 orang dan gedung pertunjukkan dengan kapasitas 400 orang,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Solo, Aryo Widyandoko, menambahkan akan ada pengaturan dan pengumuman lebih lanjut mengenai operasional Taman Balekambang setelah peresmian.

“Pengelolaan taman balekambang ke depan akan dikaji lagi apakah dipihakketigakan atau dikelola Pemerintah Kota Solo,” kata dia.

Taman Balekambang digunakan terbatas sejak awal tahun 2024. Proyek ini masuk program 17 prioritas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Konsep revitalisasi ini mengusung ide botanical garden dengan menggunakan material batuan alam sebagai elemen pendukung, menjadikan Taman Balekambang sebagai inkarnasi nyata dari Taman Ekologi Budaya Jawa

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pembangunan jalan tol meningkat signifikan sepanjang 9 tahun terakhir atau selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia menyebut peningkatan itu mencapai lebih dari 13 persen.

"Saat ini panjang tol di Indonesia telah mencapai 2.893 kilometer, yang sebagian besar di Jawa dan Sumatera dan sisanya di Kalimantan, Sulawesi, Bali," kata Ma'ruf saat meresmikan Tol Cimanggis-Cibitung, Selasa, 9 Juli 2024, dipantau Tempo melalui kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ma'ruf menuturkan pembangunan tol perlu ditingkatkan untuk mewujudkan konektivitas nasional. Jalan tol, kata dia, juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas pemerataan pembangunan. Ma'ruf yakin jalan tol bisa mempercepat distribusi barang dan jasa, sekaligus mengurangi biaya logistik dan kemacetan.

"Tol juga membuka peluang investasi baru yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Ma'ruf.

Pemerintahan era Jokowi-Ma'ruf membangun jalan tol sepanjang 1.983 kilometer dengan dukungan APBN. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memaparkan kinerja APBN dalam rapat paripurna di DPR RI, Kamis, 4 Juli 2024.

Sementara tol sepanjang 2.893, dalam catatan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau BPJT PUPR, merupakan jalan tol yang dibangun sejak 1978 hingga pertengahan tahun ini. Rinciannya, sepanjang 1.782,47 kilometer di Pulau Jawa; 941,75 kilometer di Sumatera; 97,27 kilometer di Kalimantan; 61,46 kilometer di Sulawesi; dan 10,07 kilometer di Bali.

"Jalan tol ini dikelola 52 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk 73 ruas tol," demikian disampaikan BPJT PUPR dalam laman resminya.