Badan Pangan Nasional telah mengusulkan agar bantuan beras dilanjutkan pada 2025. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerima.

Arief mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga. Sementara sebelumnya mencapai 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

"Harusnya sudah bisa ter-cover dengan beberapa kegiatan lainnya juga. Jadi ini intervensi pemerintah dan stabilisasi untuk 16 juta KPM," ungkapnya.

Sementara ini, Bapanas mengusulkan utamanya penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief meminta dukungan agar anggaran Badan Pangan Nasional ditambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat.

FAKFAK, iNews.id – Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Pulau Arguni, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak mampu meningkatkan pendapatan sehari-hari berkat pengolahan hasil laut. 

Pendampingan dari fasilitator Program Tekad berhasil mendorong variasi produk olahan hasil laut sekaligus memperluas jaringan pemasaran. 

“Kampung Arguni terletak di pinggir pantai dengan kekayaan laut yang melimpah. Ketika Program TEKAD diperkenalkan melalui Demonstrasi Plot (Demplot),kami memilih untuk fokus pada pengolahan ikan kakap putih menjadi abon karena melimpahnya pasokan ikan di sekitar kampung,” ujar Ketua KPB Barakoh, Kampung Arguni, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Munati Patiran, Minggu (4/10/2024).

Dia mengungkapkan upaya melakukan hilirisasi tangkapan hasil laut dari nelayan Kampung Arguni tidak berjalan mudah. Meskipun berhasil mengolah ikan kakap putih menjadi abon atau ikan tenggiri menjadi pentol ikan namun warga menghadapi kendala pemasaran.  

“Namun, perjalanan kami tidak selalu mulus. Ada kendala pemasaran karena produk abon ikan telah banyak beredar dipasar. Tantangan ini membuat kami harus berpikir keras untuk mencari cara agar produk kita bisa bersaing dan diterima pasar,” katanya. 

Munati pun bercerita, berkat pendampingan fasilitator TEKAD dan kader kampung, kelompok Barokah akhirnya berhasil membangun jejaring pemasaran yang lebih luas. Produk-produk KPB Barokah kini dipasarkan di beberapa toko besar di Fakfak, seperti Toko Dewata, yang memiliki banyak cabang. 

"Berdasarkan perjanjian tersebut, KPB Barokah harus memasok 30 bungkus abon ikan setiap minggu, atau 120 bungkus per bulan. Setiap bungkus berukuran 200 gram dan dijual dengan harga Rp50.000, sehingga total pendapatan dari penjualan abon mencapai Rp 6 juta per bulan,”ujarnya.

Tak hanya itu, kata Munati, KPB juga sukses memasarkan pentolan ikan tenggiri yang diproduksi rata-rata 80 kilogram per bulan dengan harga Rp80.000 per kilogram. Dari penjualan pentolan ikan saja, KPB Barokah memperoleh pendapatan sebesar Rp6,4 juta per bulan.

“Total pendapatan bulanan mereka pun mencapai Rp 12,4 juta, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan sebelum program ini dimulai,” katanya.

Meski telah menunjukkan hasil yang memuaskan, lanjut Munati KPB Barokah masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi peralatan produksi yang sebagian besar masih manual. 

Munati menyampaikan bahwa kelompoknya akan terus berupaya memperbaiki peralatan dan meningkatkan kapasitas produksi agar dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. “Kami masih membutuhkan alat yang lebih modern agar proses produksi lebih cepat dan kualitas terjaga,” ujarnya. 

Selain itu, lanjut Munati, mereka juga sedang menunggu penyelesaian izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diperoleh, namun PIRT masih dalam proses. 

Editor: Kastolani Marzuki