Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menurunkan tim untuk mengurusi persoalan lahan bagi para transmigran yang diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK) ini akan diterbangkan bulan depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya pun akan menerjunkan tim untuk mengurus hal tersebut.

"Kalau program itu kan bagian dari Perumahan juga. Transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera. Jadi programnya berjalan sudah lama sekali. Jadi kita nunggu nanti dari Pak Iftitah, dari Menteri Transmigrasi lokasinya dimana. Kita akan turunkan tim segera," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan transmigrasi merupakan bagian dari reforma agraria. Terkait lokasi lahan, Suyus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi.

"Nanti lokasinya di mana kita akan percepat. Kalau program itu kan bagian dari perumahan juga, transmigrasi itu bagian dari Reforma Agraria yang harus kita selesaikan segera," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanagara mengatakan para transmigran di Poso akan difokuskan untuk membudidayakan produk durian montong. Hal itu juga merupakan salah satu program keberlanjutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di era pemerintahan Jokowi.

"Sudah disiapkan sekitar 121 kepala keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu dan beberapa lokasi lainnya. Tapi saya tadi menangkap bahwa di Poso itu, para transmigran itu menanam durian montong," kata Iftitah di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

(rrd/rrd)

Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengirimkan 13 Kepala Desa dari berbagai wilayah di Indonesia ke Tiongkok untuk menimba ilmu dan menyerap pengalaman. Langkah ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepala desa yang berguna untuk pembangunan pedesaan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Paiman Raharjo, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Satu Dekade Membangun Indonesia hingga Pelosok.

“Kami ingin membentuk image kepala desa agar berani keluar, melihat contoh nyata pembangunan infrastruktur, pertanian, serta sektor-sektor lain di Tiongkok, yang nantinya bisa diterapkan di desa mereka,” kata Paiman melalui keterangan tertulis, Senin, 7 Oktober 2024.
Selain untuk menggenjot SDM, program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat pemerintahan desa. Diharapkan, program tersebut mampu membuka wawasan baru serta menambah pengetahuan tentang pengelolaan desa yang lebih maju dan modern.

Paiman menyebut, pemilihan kepala desa yang dikirim ke desa ini dilakukan berdasarkan prestasi, potensi, dan kontribusi mereka di daerah masing-masing. Selama 8-29 September di Tiongkok, para kepala desa mempelajari cara-cara pemerintah Tiongkok dalam membangun infrastruktur desa, mengembangkan sektor pertanian, serta mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Baca juga: Kemendes Sulap Kampung Siep Kosi Jadi Sentra Buah Naga di Papua Pegunungan

“Selain untuk membangun mentalitas dan kreativitas, kami juga berharap pengalaman para kepala desa ini akan menambah wawasan dan keberanian untuk memimpin desa lebih baik lagi,” tambah Paiman.

Menurut Paiman, pengiriman kepala desa ke luar negeri akan terus dilakukan dengan melibatkan lebih banyak kepala desa dari seluruh Indonesia. Program ini akan menjadi agenda tahunan yang tak hanya untuk memperluas wawasan, tetapi juga membangun kepercayaan diri para kepala desa untuk memimpin desanya menuju kemajuan dan kemandirian.

Peran Penting Dana Desa

Paiman menyebut kemajuan desa-desa di Indonesia tak lepas dari peran penting Dana Desa. Program tersebut sudah dilakukan dalam 10 tahun terakhir.

“Dana desa berdampak positif pada naiknya status desa dari sangat tertinggal menjadi berkembang, bahkan mandiri,” ungkap Paiman.

Menurut Paiman, Dana Desa yang telah disalurkan sejak 2015 sebesar Rp609,6 triliun kepada 75.265 desa. Anggaran ribuan triliun rupian itu memberikan dampak positif bagi pembangunan di desa-desa.

Status Desa Sangat Tertinggal pada 2015 mencapai 13.453 desa berkurang menjadi 4.363 desa pada 2024. Begitu juga dengan Desa Tertinggal jumlahnya menurun dari 33.592 menjadi 6.100 desa.

Sementara itu, jumlah Desa Maju bertambah 3.608 desa menjadi 23.063 desa dalam 10 tahun terakhir. Serta jumlah Desa Mandiri melonjak dari 174 desa menjadi 17.023 desa.

Selain peningkatan status, Dana Desa berhasil membangun sarana dan prasarana, seperti jalan desa sepanjang 366 ribu kilometer serta mendorong pengembangan potensi desa seperti di sektor wisata dan UMKM melalui Bumdes.

“Kita juga bangun Bumdes, badan usaha milik desa untuk meningkatkan pembangunan desa dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Ini menunjukkan bahwa dana desa benar-benar telah dimanfaatkan untuk kepentingan desa,” kata Paiman.

Selain itu, Kemendes PDTT melakukan berbagai program pendampingan desa untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa. Pendampingan ini juga bertujuan untuk mengukur cara perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

“Sehingga pembangunan desa bisa lebih tepat sasaran dan terhindar dari praktik korupsi,” tambah Paiman.

Melalui pendampingan ini, Paiman menekankan, pihaknya berkomitmen untuk membangun desa yang bebas dari korupsi. Program pembangunan desa anti korupsi juga dilakukan melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami melatih kepala desa bagaimana karakter seorang pemimpin desa yang berkualitas, sehingga dana desa yang ada bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

FAKFAK, iNews.id – Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Pulau Arguni, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak mampu meningkatkan pendapatan sehari-hari berkat pengolahan hasil laut. 

Pendampingan dari fasilitator Program Tekad berhasil mendorong variasi produk olahan hasil laut sekaligus memperluas jaringan pemasaran. 

“Kampung Arguni terletak di pinggir pantai dengan kekayaan laut yang melimpah. Ketika Program TEKAD diperkenalkan melalui Demonstrasi Plot (Demplot),kami memilih untuk fokus pada pengolahan ikan kakap putih menjadi abon karena melimpahnya pasokan ikan di sekitar kampung,” ujar Ketua KPB Barakoh, Kampung Arguni, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Munati Patiran, Minggu (4/10/2024).

Dia mengungkapkan upaya melakukan hilirisasi tangkapan hasil laut dari nelayan Kampung Arguni tidak berjalan mudah. Meskipun berhasil mengolah ikan kakap putih menjadi abon atau ikan tenggiri menjadi pentol ikan namun warga menghadapi kendala pemasaran.  

“Namun, perjalanan kami tidak selalu mulus. Ada kendala pemasaran karena produk abon ikan telah banyak beredar dipasar. Tantangan ini membuat kami harus berpikir keras untuk mencari cara agar produk kita bisa bersaing dan diterima pasar,” katanya. 

Munati pun bercerita, berkat pendampingan fasilitator TEKAD dan kader kampung, kelompok Barokah akhirnya berhasil membangun jejaring pemasaran yang lebih luas. Produk-produk KPB Barokah kini dipasarkan di beberapa toko besar di Fakfak, seperti Toko Dewata, yang memiliki banyak cabang. 

"Berdasarkan perjanjian tersebut, KPB Barokah harus memasok 30 bungkus abon ikan setiap minggu, atau 120 bungkus per bulan. Setiap bungkus berukuran 200 gram dan dijual dengan harga Rp50.000, sehingga total pendapatan dari penjualan abon mencapai Rp 6 juta per bulan,”ujarnya.

Tak hanya itu, kata Munati, KPB juga sukses memasarkan pentolan ikan tenggiri yang diproduksi rata-rata 80 kilogram per bulan dengan harga Rp80.000 per kilogram. Dari penjualan pentolan ikan saja, KPB Barokah memperoleh pendapatan sebesar Rp6,4 juta per bulan.

“Total pendapatan bulanan mereka pun mencapai Rp 12,4 juta, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan sebelum program ini dimulai,” katanya.

Meski telah menunjukkan hasil yang memuaskan, lanjut Munati KPB Barokah masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi peralatan produksi yang sebagian besar masih manual. 

Munati menyampaikan bahwa kelompoknya akan terus berupaya memperbaiki peralatan dan meningkatkan kapasitas produksi agar dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. “Kami masih membutuhkan alat yang lebih modern agar proses produksi lebih cepat dan kualitas terjaga,” ujarnya. 

Selain itu, lanjut Munati, mereka juga sedang menunggu penyelesaian izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diperoleh, namun PIRT masih dalam proses. 

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, iNews.id – Status desa di wilayah Indonesia Timur meningkat drastis setelah tersentuh program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Indikasinya terjadi peningkatan status desa sasaran menjadi desa maju maupun desa berkembang. 

“Terkait kenaikan status profil desa atau Desa kita sudah mencapai angka 499 Desa Indeks Desa Membangun (IDM) dan sudah menciptakan desa maju 3 persen atau 15 desa dari sebelumnya hanya satu desa. Kemudian desa berkembang 35 persen dari sebelumnya hanya 7 persen,” ujar Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini, Selasa (1/10/2024). 

Harlina mengungkapkan, Program TEKAD dalam operasionalnya mempunyai beragam inovasi sesuai dengan kondisi lokal desa. Berbagai program TEKAD di antaranya Demonstrasi Plot (Demplot), Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD) dan Invensment Fund. 

“Program TEKAD juga telah mendorong transformasi ekonomi di desa-desa sasaran sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan pada satuan rumah tangga peserta program,” katanya. 

Harlina menambahkan, Program TEKAD juga sudah mengurangi desa tertinggal dari 42,8 persen menjadi 40,8 persen dan mengurangi desa sangat tertinggal 36,87 persen menjadi 21,84 persen. 

Sedangkan desa tertinggal dari 42,8 persen telah turun menjadi 40,8 persen. Sementara itu, jumlah desa berkembang meningkat dari 7 persen menjadi 35 persen, dan desa maju bertambah dari hanya 1 desa menjadi 15 desa atau sekitar 3 persen.

Perubahan status desa ini, lanjut Harlina, mencerminkan keberhasilan TEKAD melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan Dana Desa secara optimal. 

Selain itu, program TEKAD tidak hanya meningkatkan kapasitas desa dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga memperkuat tata kelola dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

“Ada investasi strategis dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif dalam program TEKAD. Misal kegiatan Demplot pada periode 2022-2023 mencapai Rp37,6 miliar, sementara pada tahun 2024, investasi yang masih berjalan telah mencapai Rp8,6 miliar,” katanya. 

Selain itu, kata Harlina pembangunan RITD sebagai pusat inovasi desa juga telah mendapat alokasi sebesar Rp 800 juta pada tahun 2022 dan angka yang sama untuk tahun 2024. 

Investment Fund sebagai dukungan permodalan bagi usaha ekonomi desa juga terus ditingkatkan, dari Rp 520 juta pada tahun 2023 menjadi Rp 780 juta pada tahun 2024.  “Rata-rata investasi per kabupaten dalam program TEKAD mencapai Rp 10,48 miliar,” ujarnya.

Editor: Kastolani Marzuki

REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA – Salah satu kunci untuk memastikan keberhasilan pengentasan daerah tertinggal adalah ketersediaan prasarana dasar. Di sisi lain, pengentasan daerah tertinggal juga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, dari pemerintah, swasta, masyarakat sipil, hingga perguruan tinggi.

“Dibutuhkan kolaborasi antarpihak dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar serta pengembangan sarana dan prasarana di daerah tertinggal. Hal ini menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah-masalah di daerah tertinggal, baik dari sisi kesenjangan infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu (17/7/2024).

Dalam keterangan tertulisnya, Gus Halim mengatakan, indikator daerah tertinggal lebih didominasi pada minimnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas fisik. Ketertinggalan infrastruktur dan fasilitas fisik ini kemudian berimbas pada kualitas hidup dari masyarakat.

"Diksi 'daerah tertinggal' lebih tertuju pada ketertinggalan infrastruktur dan fasilitas fisik, terutama prasarana dasar transportasi, permukiman, pendidikan, dan kesehatan. Jelaslah, begitu fasilitas itu dibangun, suatu daerah dapat terentaskan dari ketertinggalannya," ujar Gus Halim.

Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran vital dalam melaksanakan program percepatan pembangunan daerah tertinggal. Strategi dengan menggunakan pendekatan budaya dan adat setempat akan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal.

Gus Halim juga menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mengoptimalkan potensi daerah. Kemitraan strategis ini tidak hanya akan memperluas sumber daya dan membagi risiko, tetapi juga memanfaatkan keahlian masing-masing pihak. Sinergi yang baik antara sektor publik dan swasta akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.

"Pemerintah daerah memegang peran paling strategis dalam pengentasan daerah tertinggal. Indikator daerah tertinggal saat ini berkaitan dengan fasilitas di desa. Oleh karena itu, alokasi anggaran daerah harus diarahkan untuk memenuhi rekomendasi Indeks Desa Membangun (IDM)," ungkap mantan Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDTT Nugroho Setijo Nagoro optimistis gelaran Rakornas ini dapat menghasilkan inovasi untuk memaksimalkan potensi daerah dan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Ia juga berharap agar pemerintah dan masyarakat setempat dapat berkontribusi secara langsung dalam menyukseskan rencana kebijakan pembangunan daerah tertinggal di berbagai pelosok desa.

Nugroho memaparkan bahwa Rakornas kali ini juga didukung oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Adanya Perpres ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung dan terukur dalam mengentaskan pembangunan daerah tertinggal, khususnya di Indonesia bagian Timur.

"Rumusan-rumusan pemikiran dari daerah diharapkan dapat mewarnai kebijakan pembangunan daerah tertinggal agar lebih afirmatif dan berdampak pada percepatan pembangunan daerah tertinggal," ujar Nugroho.

"Tanpa afirmasi, daerah-daerah tertinggal membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin tidak bisa menyamai perkembangan daerah-daerah maju," ujar dia menambahkan.

MATARAM, investor.id – Proteksi warga desa dari risiko sosial ekonomi, Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kerja sama ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kepala BPI Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dan Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah di sela–sela acara Pembukaan Gelar Teknologi Tegat Guna Nusantara (GTTGN) ke -25 di Lapangan Islamic Center Mataram, NTB Senin (15/7/2024). 

BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemendes PDTT bersinergi dalam melindungi pekerja rentan melalui Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa menyadari peran penting dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat. 

“Perjanjian Kerja Bersama tersebut perihal berbagi pakai data proteksi kerja warga desa”, ungkap Ivan. 

Perjanjian kerja sama antara BPI Kemendes PDTT dan BPJS Ketenagakerjan merupakan salah satu wujud implementasi dari sustainable development goals (SDGs). SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat desa. Salah satu tujuan SDGs Desa yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata, yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak dan membuka peluang ekonomi baru untuk semua warga desa. Hal ini tertuang dalam Permendes No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Gelar Teknologi Tegat Guna Nusantara (GTTGN) yang diadakan di kota Mataram, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan inovasi dan teknologi yang lahir dari desa sebagai upaya pertumbuhan ekonomi desa yang merata.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Proteksi warga desa dari risiko sosial ekonomi Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kerja sama ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kepala BPI Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dan Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah di sela – sela acara Pembukaan Gelar Teknologi Tegat Guna Nusantara (GTTGN) ke-25 di Lapangan Islamic Center Mataram, NTB (Senin, 15 Juli 2024).

BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemendes PDTT bersinergi dalam melindungi Pekerja Rentan melalui Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa menyadari peran penting dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam proses Pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat.

“Perjanjian Kerja Bersama tersebut perihal berbagi pakai data proteksi kerja warga desa”, ungkap Ivan.

Perjanjian kerja sama antara BPI Kemendes PDTT dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu wujud implementasi dari Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs Desa adalah Upaya terpadu untuk Pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat desa. Salah satu tujuan SDGs Desa yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata”, yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak dan membuka peluang ekonomi baru untuk semua warga desa.

Hal ini tertuang dalam Permendes No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Gelar Teknologi Tegat Guna Nusantara (GTTGN) yang diadakan di kota Mataram, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan inovasi dan teknologi yang lahir dari desa sebagai upaya pertumbuhan ekonomi desa yang merata.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ekosistem inovasi desa terus diperkuat dengan berbagai upaya. Salah satu yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) adalah dengan menggelar pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Nusantara 2024 yang akan diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 14-17 Juli 2024.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dijadwalkan akan membuka acara puncak Teknologi Tepat Guna (TTG) Nusantara 2024 pada Senin (15/7/2024). Saat itu akan diserahkan anugerah teknologi tepat guna unggulan dan inovatif, anugerah kepada pembina dan pendukung teknologi tepat guna, desa-desa pemenang Lomba SDGs Desa, juga kepala daerah yang berhasil membawa desa-desa menjadi berstatus berkembang, maju, dan mandiri.

“Tahun ini kategori lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna diikuti peserta dari 20 provinsi. Kategori Teknologi Tepat Guna Unggulan diisi peserta dari 17 provinsi. Adapun kategori Pos Pelayanan Teknologi diikuti 14 provinsi,” ujar Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta, dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing BPI Kemendes PDTT, Yusra menjelaskan, lomba dan pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah kegiatan tahunan yang bertujuan memperkuat ekosistem inovasi di desa. Ajang ini bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi wadah bagi para inovator desa untuk menampilkan dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka.

Yusra menambahkan, lomba TTG 2024 dirancang secara khusus untuk memacu lahirnya teknologi-teknologi baru yang lebih inovatif dan aplikatif. Dengan adanya sistem kompetisi yang ketat, para peserta diharapkan dapat menghasilkan solusi teknologi tepat guna yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan desa-desa di Indonesia.

Tidak hanya itu, Lanjut Yusra, melalui pameran ini para inovator juga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan karya mereka kepada publik dan berbagai pemangku kepentingan, membuka peluang kolaborasi dan pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, acara ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi kemajuan teknologi dan inovasi di desa-desa seluruh Indonesia.

"Pada akhirnya, kami ingin dari kegiatan ini dapat mendorong semangat inovasi di kalangan masyarakat desa dan menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan teknologi tepat guna," jelasnya.

Yusra juga menjelaskan bahwa acara puncak TTG 2024 akan semakin meriah dengan digelarnya 2nd International Conference on Sustainable Rural Development (ICSRD). Konferensi internasional ini tidak hanya sekadar forum akademis, tetapi juga menjadi ajang bertukar gagasan dan pengalaman antarnegara dalam pengembangan perdesaan berkelanjutan. Tiga makalah terbaik akan dipresentasikan dalam konferensi ini, memberikan wawasan berharga mengenai inovasi dan strategi pembangunan desa.

Konferensi akan menghadirkan akademisi internasional terkemuka, seperti Prof Henny Osbahr dari University of Reading, Inggris, yang dikenal atas penelitiannya tentang ketahanan pangan dan perubahan iklim. Dr Elif Baykal dari Istanbul Medipol University, Turki, akan berbicara mengenai pengembangan masyarakat dan inovasi sosial, sementara Hurain Jannat, PhD, dari Center on Integrated Rural Development, akan membahas integrasi teknologi tepat guna dalam pembangunan desa.

“Para kepala desa yang memenangkan Lomba SDGs Desa juga akan berbagi pengalaman mereka dalam acara ini, memberikan inspirasi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di desa-desa lainnya,” ujar dia.

Yusra menambahkan, sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi isu penting yang akan dibahas dalam forum TTG 2024. Diskusi mendalam mengenai isu ini akan diadakan dengan melibatkan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemendes PDTT.

“Kemendagri akan membahas revisi Undang-Undang Desa yang diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dan relevan untuk mendukung pembangunan desa. Sementara itu, Kemenkeu akan menjelaskan proses transfer tambahan dana desa tahun 2024, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas finansial desa dalam melaksanakan program-program pembangunan desa,” urai Yusra.

Dengan demikian, kata Yusra, forum ini tidak hanya akan membahas kebijakan secara teoritis, tetapi juga akan mengeksplorasi implementasi praktis yang dapat diterapkan di lapangan. Melalui diskusi ini, ia meyakini akan tercipta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat desa.

Yusra juga berharap, acara TTG 2024 ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan pameran teknologi tepat guna saja, tetapi juga sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antara berbagai tingkat pemerintahan untuk pembangunan desa.

"Kami ingin melalui acara ini, semangat inovasi dapat menyebar luas dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTB, Aulia Ahmad Nur Aulia menjelaskan, sebagai tuan rumah, Pemda NTB telah menyiapkan rangkaian acara Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara ke 25. Rangkaian acara Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-25 akan ditutup pada Rabu (17/7/2024). Dalam acara tersebut akan disampaikan pengumuman juara umum dan lokasi pergelaran 2025.