JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya kabar pemerintah yang berencana melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah bukan ingin membatasi penyaluran BBM bersubsidi, melainkan melakukan sosialisasi tentang BBM subsidi yang tepat sasaran dan mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan.

“Tidak ada pembatasan BBM, sosialisasi agar tepat sasaran, jadi saya minta untuk sosialisasi dulu,” ucap Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (16/7/2024).

Sampai saat ini pemerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait tengah menyusun sejumlah mekanisme agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran. Pada saat yang sama pemerintah juga terus mendorong agar penggunaan BBM yang ramah lingkungan.

“Skenario terkait dengan program, tidak ada pembatasan BBM,” tutur Airlangga.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa skenario yang disiapkan akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya Presiden Jokowi yang akan memutuskan skenario terkait penyaluran subsidi BBM tersebut.

“Kita sedang mempersiapkan skenario dan skenarionya dilaporkan dulu ke Presiden Joko Widodo,” terang Airlangga.

Secara terpisah, Presiden Jokowi mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Joko Widodo sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada Selasa (16/7/2024).

Dibatasi, Cuma untuk Kendaraan Tertentu

Namun demikian, ditemui pada kesempatan sama dengan Airlangga, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa memang akan ada inisiatif kebijakan baru terkait BBM bersubsidi. Ia menyatakan, akan ada pembatasan BBM bersubsidi sehingga hanya akan diterima untuk jenis kendaraan tertentu.

Berbeda dengan rencana sebelumnya, Sakti mengatakan pembatasan BBM bersubsidi akan dilakukan mulai 1 September 2024. “Ada pembatasan di kendaraan tertentu, 1 September, tetapi belum,” ucap Sakti.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengurangi pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran pada saat yang sama hal tersebut juga akan mengurangi polusi udara yang terjadi karena penggunaan BBM bersubsidi.

”Untuk pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan pada 17 Agustus 2024 ini kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kita kurangi,” ucap dia.

Bila pemerintah bisa mengurangi penggunaan BBM bersubsidi maka akan berdampak positif terhadap sektor kesehatan. Pasalnya dengan pengurangan BBM bersubsidi akan mengurangi jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA).

“Nah itu juga (berdampak ke) kesehatan sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi sebenarnya banyak sekali inefisiensi di negara ini yang sekarang sedang dibereskan secara bertahap,” tutur Luhut.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News