Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat hingga September 2024 sebanyak 12 proyek hulu migas sudah onstreamdari target 15 proyek hingga akhir tahun 2024, atau sudah tercapai 80%.

Potensi penambahan dan mempertahankan produksi dari 12 proyek tersebut mencapai sekitar 36.237 barel oil per day(BOPD) dan 300 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) serta 192metrik ton/day(MTD) LPG dengan total investasi sebesar US$ 277,4 juta atau sekitar Rp 4,36 triliun.

Untuk proyek hulu migas yang menghasilkan minyak antara lain OPL Main PHE ONWJ dengan kapasitas sebesar 1.893 BOPD, Flowline ASDJ-116X PHE Ogan Kemering dengan kapasitas sebesar 94 BOPD dan Banyu Urip Infill Clastic Exxon Mobile Cepu Ltd dengan kapasitas sebesar 33.000 BOPD.

Adapun untuk proyek gas, yang sudah onstreamadalah Peciko 88, SWG dan Bekapai Artificial Lift Pertamina Hulu Mahakam dengan kapasitas 36 MMSCFD, proyek AFCP dengan kapasitas 117 MMSCFD, Dayung Facility Optimization Medco Grissik kapasitas sebesar 40 MMSCFD, Fasilitas Kompresor South Sembakung kapasitas 22 MMSCFD, Proyek CO2 dan DHU Lapangan Karang Baru Pertamina EP dengankapasitas 5 MMSCFD.

Sementara itu, terdapat 2 proyek yang menghasilkan gas dan minyak yaitu Akatara Gas Plant Jadestone Energy dengan kapasitas gas 25 MMSCFD dan minyak 1.100 BOPD serta produksi LPT sebesar 192 MT/D. Kemudian proyek west belut Medco Natuna dengan kapasitas gas 55 MMSCFD dan minyak 150 BOPD.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menyampaikan proyek-proyek hulu migas tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan dan saat ini SKK Migas dan KKKS terus melakukan koordinasi yang intensif untuk memastikan tiga proyek yag tersisa yaitu Proyek Forel Bronang Medco Natuna dengan kapasitas produksi minyak sebesar 10.000 BOPD dan gas 43 MMSCFD dan proyek minyak SP Puspa Asri Pertamina EP dengan kapasitas 600 BOPD serta proyek kompresor Merbau Pertamina EP dengan kapasitas 8 MMSCFD bisa sebelum akhir tahun 2024.

“Kami berharap dapat mengoptimalkan sisa waktu yang ada, agar proyek yang tersisa dapat onstreamlebih cepat, karena mayoritas proyek yang belumonstreamproduksinya adalah minyak, seperti proyek Forel Bronang yang berpotensi memberikan tambahan produksi 10.000 BOPD”, terang Hudi dalam keterangan resmi, Senin (29/10).

Hudi menerangkan saat ini, Kepala Divisi Manajemen Proyek dan jajarannya hampir tiap minggu berkantor di lapangan. Ini adalah upaya untuk melakukan pengawasan dan koordinasi serta pengambilan keputusan yang cepat di lapangan.

“Ini juga bentuk change mindsetdi industri hulu migas yang terus meningkatkansense of crisisdansense of urgencydalam menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri ESDM untuk melakukan berbagai cara agar produksi minyak tidak turun serta terus mencari peluang untuk dapat meningkatkan produksi LPG dari sektor hulu migas, untuk mengurangi impor LPG”, ungkap Hudi.

Lebih lanjut, dukungan industri hulu migas kepada Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi ditunjukan dengan rencana investasi hulu migas dalam 5 tahun ke depan dari 2024 hingga 2029 yang mencapai 138 proyek dengan total investasi sekitar US$ 36,23 miliar (termasuk proyek strategis nasional) setara dengan Rp 543 triliun atau hampir 5 kali lipat investasi kereta cepat Jakarta Bandung.

Dari data SKK Migas, selesainya 15 proyek hingga akhir tahun 2024 akan berpotensi memberikan penambahan maupun menjaga produksi minyak.

JAKARTA - Praktisi minyak gas dan bumi menilai bahwa prospek investasi industri minyak dan gas bumi Indonesia masih dalam kondisi cerah sesuai dengan proyeksi permintaan migas dunia yang puncaknya akan terjadi pada 2029. Hal ini akan turut mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dibidik pemerintahan baru.

Praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo mengatakan, cadangan migas di Indonesia masih sangat besar yakni sekitar 128 Basin Migas atau cekungan migas, dan baru 20 cekungan yang sudah berproduksi.

Ia melanjutkan, dari 20 cekungan tersebut sudah di bor dan ada temuan, tapi belum diproduksi sebanyak 8 cekungan. Kemudian cekungan yang mengindikasikan ada hidrokarbon sebanyak 19 cekungan dan belum dilakukan pemboran sama sekali sebanyak 68 cekungan.

Hadi mengatakan, ini memberikan peluang besar untuk menemukan cadangan migas baru yang dapat meningkatkan produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Hanya saja, Hadi mengatakan perlu keberanian dalam mengambil langkah eksplorasi yang masif untuk mencari sumber daya yang baru untuk menggantikan sumber daya yang saat ini diproduksi setiap hari.

?Menilik sejarah migas kita, pihak yang berani melakukan eskplorasi masif adalah, perusahaan migas asing,? katanya.

Selain itu, Hadi mengutarakan, perlu adanya peningkatan kualitas data base untuk eksplorasi, pemasaran untuk setiap putaran lelang juga harus dikuatkan melalui public exspose kepada investor-investor asing dan tidak sering mengubah berbagai aturan dan regulasi.

Dengan begitu, kegiatan eksplorasi cadangan basin migas terlaksana yang nantinya akan berdampak terhadap produksi yang tinggi. Sangat memprihatinkan, karena perusahaan migas tanpa eksplorasi yang masif, kita tidak akan bisa mendapatkan produksi dengan jumlah volume berkelanjutan," katanya.

Langkah Pemerintah Gaet Investor Hulu Migas di RI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia. Regulasi terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Permen ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Selain itu, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Ariana Soemanto mengatakan, pembaruan aturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah. Di antaranya satu kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75-95% dan membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal.

?Nantinya parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter,? imbuhnya.

Perbaikan Infrastruktur Gas Bumi

Dari sisi infrastruktur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan pembangunan proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan produksi gas bumi di Indonesia. Proyek tersebut yakni pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur) sepanjang 245 KM yang resmi dimulai, usai dilakukan pengelasan perdana yang disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Proyek tersebut tidak hanya sekedar proyek infrastruktur, namun akan menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Bahlil mengungkapkan, bahwa proyek tersebut tidak hanya sekedar proyek infrastruktur, namun akan menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek Cisem Tahap II mencapai 100%.

Selain memberikan dampak ekonomi langsung, proyek Cisem Tahap II juga berimplikasi jangka panjang bagi ketahanan energi nasional. Ia juga mengatakan, proyek Cisem akan menjadi infrastruktur penting bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, serta industri yang besar yang berada di sepanjang jalur pipa gas Cisem.

Tidak hanya itu, Kementerian ESDM saat ini juga sedang mempersiapkan pembangunan pipa gas ruas Dumai-Sei Mangke di Sumatera bagian utara. Jika proyek tersebut rampung, maka akan meningkatkan pemanfaatan gas domestik, karena sudah terhubung dari Jawa Timur hingga Sumatra.

Diperkirakan akan ada penambahan penerima jaringan gas kota (jargas) di Cisem sebanyak 300 ribu sambungan rumah tangga (SR) dan Dumai-Sei Mangke sebanyak 600 ribu SR.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan komitmen investasi di dua wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas).
Kedua WK migas itu yakni WK Amanah dan WK Melati. Penandatanganan kontrak kerja sama (KKS) migas itu dilakukan oleh kepala SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pemenang lelang kedua wk migas tersebut.
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut nilai investasi dari komitmen pasti pada WK Amanah adalah sebesar US$3,15 juta atau setara Rp49,04 miliar (asumsi kurs Rp15.571 per dolar AS).
Sementara itu, komitmen pasti pada WK Melati senilai US$12,7 juta atau setara Rp197,74 miliar. Artinya, total komitmen investasi dari kedua WK tersebut mencapai US$15,85 juta atau Rp246,83 miliar.
Adapun, bonus tanda tangan masing-masing sebesar US$300.000 atau Rp4,67 miliar dan US$200.000 atau Rp3,11 miliar.
“Penandatanganan ini menambah capaian Pemerintah dalam mendapatkan investor pada kegiatan usaha hulu migas guna mendorong kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia,” kata Dadan melalui keterangan resmi, Senin (14/10/2024).
WK Amanah dan Melati merupakan hasil Lelang WK migas tahap I 2024 yang ditawarkan melalui mekanisme lelang penawaran langsung.

Pemenang WK Amanah adalah PT Medco Energi Amanah (Operator), PT Sele Raya Sejati dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.

Sementara itu, pemenang WK Melati yaitu PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati (Operator), SIEI Melati Limited dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.
Dadan menuturkan dari penandatanganan kontrak kerja sama ini, pada WK Amanah berupa satu G&G serta akuisisi dan processing data seismik 3D 50 km2.
Sementara, untuk WK Melati komitmen pasti berupa dua Studi G&G, Akuisisi dan processing Data Seismik 3D 200 km2, serta akuisisi dan processing Data Seismik 2D 250 km2.
Menurut Dadan, hal ini menunjukkan bahwa industri hulu migas di Indonesia masih memiliki peluang besar dan tetap menarik untuk investasi.
"Perbaikan regulasi yang dilakukan Pemerintah juga mendukung iklim investasi yang lebih baik bagi investor, termasuk fasilitas pajak, insentif atau syarat dan ketentuan dalam penawaran,” katanya.
Dadan pun berharap penandatangan dua KKS migas dengan skema cost recovery ini akan memberikan dampak positif terhadap iklim eksplorasi migas di Indonesia.
Tak hanya itu, komitmen tersebut juga diharapkan menambah KKS sejak 2020 hingga 2024 menjadi total 23 KKS baru.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

Hingga saat ini, setidaknya terdapat lima kontraktor/blok yang menyatakan minat untuk menggunakan skema gross split baru, sesuai Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM tersebut.

"Siapa dan blok mana saja, sebaiknya kita tunggu formilnya nanti ya. Tentu, senyaman kontraktornya saja untuk memilih skema kontrak mana sesuai risk profile kontraktor masing-masing. Yang penting kita perbaiki iklim investasi agar lebih menarik, untuk mendorong temuan cadangan dan produksi migas nantinya," tegas Ariana.

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang ditandatangai sejak 12 Agustus 2026. Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang telah beberapa kali disesuaikan.

Selain itu, telah ditetapkan juga Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split. "Pemerintah akan selalu berusaha memenuhi masukan stakeholders dengan tetap menjaga kepentingan negara," tutup Ariana.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan penyesuaian aturan investasi hulu miyak dan gas bumi (migas) agar lebih fleksibel.

Inisaitif ini diharapkan mampu memberikan kemudahan manfaat bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan bisnis migas di Indonesia. Bahkan diberikan penawaran skema gross split baru yang lebih sederhana dan feasible.

Beleid itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM/2024.

Inti perbaikan skema bagi hasil gross split adalah memberikan kepastian bagi hasil sekitar 75%-95% bagi kontraktor, membuat Wilayah Kerja (WK) Migas Non Konvensional (MNK) lebih menarik, menyederhanakan parameter, dan memberikan pilihan yang lebih fleksibel (agile) kepada kontraktor.

"Simplifikasi ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split baru saja, tetapi juga pemerintah memberikan fleksibilitas bagi kontraktor untuk memilih jenis kontrak sesuai kenyamanan kontraktor. Silakan kontraktor yang mau pindah ke Cost Recovery dari sebelumnya Gross Split maupun sebaliknya," kata Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto dalam keterangan resmi, Sabtu (5/10).

Implementasi kebijakan tersebut, kata Ariana, berlaku bagi yang kontrak yang ditandatangani pasca Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2024 tengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Sedangkan untuk kontraktor migas eksisting yang kontraknya ditandatangani sebelum Peraturan Menteri tersebut terbit dapat beralih ke kontrak gross split baru dengan beberapa catatan.

Pertama, kontrak skema gross split lama untuk MNK, termasuk gas metana batubara dan shale oil/gas dapat beralih ke skema gross split baru. "Ini seperti proyek MNK Gas Metana Batubara di Tanjung Enim. Itu akan segera beralih ke gross split baru agar bisa jalan karena keekonomiannya membaik," jelas Ariana.

Kedua, kontrak skema cost recovery dapat beralih ke skema gross split baru, sepanjang masih tahap eksplorasi dan belum mendapatkan persetujuan plan of development pertama (POD-I) dari Pemerintah.

"Adapun untuk kontrak skema gross split lama atau eksisting yang sudah tahap produksi, tidak dapat berubah ke skema gross split baru, namun dapat berubah ke kontrak skema cost recovery," ungkap Ariana.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan penyesuaian aturan investasi hulu miyak dan gas bumi (migas) agar lebih fleksibel.

Inisaitif ini diharapkan mampu memberikan kemudahan manfaat bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan bisnis migas di Indonesia. Bahkan diberikan penawaran skema gross split baru yang lebih sederhana dan feasible.

Beleid itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM/2024.

Inti perbaikan skema bagi hasil gross split adalah memberikan kepastian bagi hasil sekitar 75%-95% bagi kontraktor, membuat Wilayah Kerja (WK) Migas Non Konvensional (MNK) lebih menarik, menyederhanakan parameter, dan memberikan pilihan yang lebih fleksibel (agile) kepada kontraktor.

"Simplifikasi ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split baru saja, tetapi juga pemerintah memberikan fleksibilitas bagi kontraktor untuk memilih jenis kontrak sesuai kenyamanan kontraktor. Silakan kontraktor yang mau pindah ke Cost Recovery dari sebelumnya Gross Split maupun sebaliknya," kata Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto dalam keterangan resmi, Sabtu (5/10).

Implementasi kebijakan tersebut, kata Ariana, berlaku bagi yang kontrak yang ditandatangani pasca Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2024 tengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Sedangkan untuk kontraktor migas eksisting yang kontraknya ditandatangani sebelum Peraturan Menteri tersebut terbit dapat beralih ke kontrak gross split baru dengan beberapa catatan.

Pertama, kontrak skema gross split lama untuk MNK, termasuk gas metana batubara dan shale oil/gas dapat beralih ke skema gross split baru. "Ini seperti proyek MNK Gas Metana Batubara di Tanjung Enim. Itu akan segera beralih ke gross split baru agar bisa jalan karena keekonomiannya membaik," jelas Ariana.

Kedua, kontrak skema cost recovery dapat beralih ke skema gross split baru, sepanjang masih tahap eksplorasi dan belum mendapatkan persetujuan plan of development pertama (POD-I) dari Pemerintah.

"Adapun untuk kontrak skema gross split lama atau eksisting yang sudah tahap produksi, tidak dapat berubah ke skema gross split baru, namun dapat berubah ke kontrak skema cost recovery," ungkap Ariana.

Hingga saat ini, setidaknya terdapat lima kontraktor/blok yang menyatakan minat untuk menggunakan skema gross split baru, sesuai Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM tersebut.

"Siapa dan blok mana saja, sebaiknya kita tunggu formilnya nanti ya. Tentu, senyaman kontraktornya saja untuk memilih skema kontrak mana sesuai risk profile kontraktor masing-masing. Yang penting kita perbaiki iklim investasi agar lebih menarik, untuk mendorong temuan cadangan dan produksi migas nantinya," tegas Ariana.

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang ditandatangai sejak 12 Agustus 2026. Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang telah beberapa kali disesuaikan.

Selain itu, telah ditetapkan juga Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split. "Pemerintah akan selalu berusaha memenuhi masukan stakeholders dengan tetap menjaga kepentingan negara," tutup Ariana.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi minyak nasional turun saat konsumsi tengah meningkat.

Sementara itu, penemuan cadangan minyak terbesar (giant discovery) di Indonesia terjadi terakhir pada 2.000 silam di Blok Cepu, Bojonegoro Jawa Timur.

“Kalau terkait dengan isu minyak gas itu bahwa produksi minyak kita itu relatif menurun, sementara konsumsinya tinggi,” ujar Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto saat Focus Group Discussion bertajuk 'Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Nasional', Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Sebaliknya, produksi gas bumi meningkat sedangkan konsumsinya menurun. Kondisi ini membuat Indonesia mengalami surplus gas bumi.

“Namun, kalau ke gas bumi, isunya memang agak beda karena konsumsinya itu jauh lebih tinggi dibanding konsumsi, konsumsi itu lebih rendah dibanding produksinya. Artinya kita punya surplus dan justru kita ada ekspor di sana,” tutur dia.

Dari kondisi hulu minyak dan gas bumi (migas) tersebut, Ariana pun membeberkan strategi pemerintah dalam mendorong masuknya investasi di hulu migas.

Inisiatif yang dimaksud di antaranya, melakukan eksplorasi kondensasi biogas. Di mana, pemerintah fokus di lima wilayah di Timur Indonesia, yaitu Buton, Papua, Selang, Arum, dan Timor.

“Terhadap lima area itu gak hanya sekedar dapet area, dijamin aja. Contohnya tuh, dari lima area itu sudah ada yang jadi blok migas baru, sudah ada yang jadi kandidat blok yang nanti bulan depan mau dilelang, tadi eksplorasi juga lagi jalan, atau lagi gitu,” kata dia.

Saat ini, ada pengajuan eksplorasi migas di 17 area, termasuk eksplorasi dari BP dan ExxonMobil. Ariana menilai pengajuan tersebut mengindikasikan bahwa hulu migas di Indonesia masih menarik bagi investor.

Strategi berikutnya, pemerintah memberlakukan kebijakan bagi hasil kontraktor hingga 50 persen. Persentasenya naik tajam dibandingkan sebelumnya yang berada di angka 15-30 persen.

“Kemudian kita berikan fleksibilitas kontrak migas. Bisa pilih, mau skema cost recovery, mau skema growth split. Kalau dulu dipaksa skemanya growth split, kalau sekarang bisa pilih cost recovery maupun growth split,” kata Ariana.

Inisiatif selanjutnya, kebijakan menawarkan tambahan waktu eksplorasi hingga 10 tahun, eksplorasi di luar wilayah bidang migas, lelang tanpa joint study, minuman signature bonus, investment credit, FTP shareable, dan lainnya.

“Artinya ini fokusnya dari pemerintah bahwa tambahan waktu eksplorasi kalau enggak ya mungkin itu gak terjadi. Kemudian juga ada eksplorasi di luar wilayah bidang biogas,” tutur dia.

Tak hanya itu, otoritas juga melaksanakan optimalisasi produksi berbasis teknologi alias digital. Proses ini sudah diterapkan di Blok Cepu, khususnya untuk proyek Banyu Urip Infill Clastic milik ExxonMobil.

Penerapan teknologi optimasi produksi. Contoh-contohnya yang sudah berjalan sekarang dalam beberapa waktu 3 bulan terakhir ini kayak Blok Cepu, ada proyek Banyu Urip Infill Clastic, Exxon Mobil, dan dengan cara tujuh sumur, satu sumur sudah produksi 13.000 barel per hari.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – Bergairahnya investasi di sektor hulu minyak dan gas (migas) bumi disebut dapat menjadi kunci penyelesaian permasalahan makroekonomi, khususnya terkait fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan komoditas energi sangat rentan memicu kenaikan harga pada konsumen lantaran sebagian besar produk nya masih impor, termasuk minyak dan gas.

"Kuncinya investasi dulu di migas tadi. Ini sebetulnya menyelesaikan semua permasalahan makro ekonomi sebetulnya," kata Komaidi dalam Focus Group Discussion (FGD) Bisnis Indonesia: Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Energi Nasional, Senin (23/9/2024).

Dalam catatan Kementerian ESDM, neraca minyak bumi Indonesia sepanjang tahun 2023 terjadi perbedaan yang signifikan antara produksi minyak dengan impor minyak nasional.

Adapun, produksi minyak Indonesia sebesar 221 juta barel dalam setahun, sementara impor sebanyak 297 juta barel yang terdiri dari 129 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 168 juta barel dalam bentuk BBM. Besarnya impor minyak untuk konsumsi berbagai sektor tersebut, menguras devisa negara pada tahun lalu mencapai di angka Rp396 triliun.

"Kalau investasi masuk, nilai tambah ekonominya juga masuk, multipliernya. Kalau cadangan ditemukan, produksi naik. Sebetulnya balance of finance-nya kita juga menjadi bagus," ujarnya.

Terlebih, impor LPG yang tercatat mencapai 6 juta ton per tahun dengan perkiraan senilai US$3,45 miliar atau setara dengan Rp55,8 triliun. ESDM mencatat pengeluaran devisi yang signifikan untuk impor LPG sebesar Rp450 triliun setiap tahun untuk migas, termasuk LPG.

"Artinya kan sebagian besar, 80% [migas] dari impor gitu. Nah ini yang saya kira perlu hati-hati. Ini kemudian dalam menelesakan masalah ini, termasuk nanti bagaimana dompang titik handle dan sebagainya," jelasnya.

Di sisi lain, Komaidi juga menyoroti penyebab 37% investasi (capex) hulu migas gloval dialokasikan untuk kegiatan hulu migas di wilayah Amerika dengan porsi Amerika Utara (37%), serta Amerika Tengah dan Selatan (10%).

Lebih lanjut, masalah utama dalam iklim bisnis hulu migas masih berpusat pada payung hukum yang menjadi pemicu seretnya investasi yang masuk di sektor hulu migas Indonesia.

Adapun, data dari SKK Migas menyebutkan, realisasi investasi hulu migas sepanjang semester I/2024 mencapai US$5,6 miliar. Adapun, target realisasi investasi hulu migas hingga akhir tahun ini ditetapkan senilai US$17,7 miliar.

"Poblem di sektor hulu migas ini sama hanya terulang di setiap waktu, kita sebagai payung hukum tertinggi itu UU Migas, itu sudah diamanatkan untuk direvisi sejak 2008 jadi sekitar 16 tahun lalu sampai hari ini belum selesai, melampaui 3 pemerintahan," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Padahal, jaminan hukum tersebut penting untuk mendorong investasi hulu migas yang selama ini terkendala lantaran perizinan yang melibatkan sekitar 17 K/L atau hampir 400 izin yang haurs diselesaikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

JAKARTA - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai cadangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesiasudah menipis. Kondisi ini membuat investor asing melirik negara lain. Menurutnya sebagian besar cadangan migas saat ini ada di Kanada, Timur Tengah, Afrika, Amerika Utara, hingga Amerika Selatan.

?Cadangan migas kita itu kecil ya. Maksudnya kita di Pasifik itu porsinya sangat kecil sekali. Sebagian besar ada di Kanada, Timur Tengah, kemudian ada di Amerika Utara, ada di North America,? ujar Komaidi dalam sesi diskusi bertajuk 'Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Nasional' di Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Selain pasokan migas yang minim, Komaidi memandang bahwa proses perizinan di Indonesia masih cukup rumit. Pasalnya, izin hulu migas melibatkan sekitar 17 Kementerian dan Lembaga (K/L), sehingga hampir 400 izin yang harus diselesaikan.

?Belum lagi kalau kita bicara antara pemerintah pusat dengan pemda (pemerintah daerah),? papar dia.

Sebagai perbandingan, di Kazakhstan, Chevron punya satu lapangan dengan cadangan minyak sebesar 7 miliar-8 miliar barel. Sedangkan di Indonesia, cadangan dari Sabang-Merauke hanya di kisaran 3 miliar barel.

"Mereka (Kazakhstan) satu lapangan itu 8 miliar barel. Jadi kalau katakanlah izinnya rumit sekalipun, sedang berprogres sekalipun, memang worth it untuk diperjuangkan. Nah, kita tidak menyadari itu," ucapnya.

Sekalipun Afrika kerap dilanda konflik, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Chevron tidak menurunkan minat mereka untuk berinvestasi, mengingat besarnya cadangan migas di Benua Hitam tersebut.

Selain Afrika, cadangan minyak yang besar saat ini juga berada di Timur Tengah dengan porsi hampir 50 persen dari cadangan dunia. Begitupun untuk gas bumi, cadangan terbesar juga berada di Timur Tengah hingga Eropa Timur.

Dari kondisi itu, menurutnya tidak mengherankan apabila banyak investor yang lebih tertarik untuk masuk menggarap hulu migas baik di Afrika, Timur Tengah, Amerika Utara, maupun Amerika Selatan.

Komaidi menyebut, pemerintah harus belajar dari Amerika Utara maupun Amerika Selatan. Meski cadangan pada kedua kawasan itu tak sebesar Timur Tengah, tetapi setidaknya mereka mempunyai kebijakan pro terhadap kontraktor.

"Mereka itu pertama cadangannya lumayan besar, meski tidak sebesar Timur Tengah. Lalu kedua adalah kebijakan yang ibaratnya pro terhadap kontraktor," kata dia.

Negara tujuan investasi hulu migas, lanjut dia, telah menyiapkan sederet insentif untuk menarik KKKS, mulai dari insentif pajak, insentif investasi, dan lain sebagainya. Selain cadangan yang besar, terdapat insentif yang bisa memanjakan investor.

JAKARTA - Pemerintah meyakini bahwa potensi subsektor minyak dan gas ( migas ) Indonesia masih besar. Oleh karena itu, optimalisasi komoditas migas juga masih dilakukan, meski Indonesia tengah berfokus kepada pemanfaatan energi bersih. Revisi Undang-undang Migas dinilai dapat menjadi dasar kuat sektor migas di era transisi energi .

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi menyatakan, diperlukan pendekatan seimbang dalam transisi energi di Indonesia. Kebutuhan akan komoditas migas dikatakannya masih diperlukan.

"Pertumbuhan ekonomi harus jalan bersamaan dengan upaya keberlanjutan. Kebutuhan migas masih penting termasuk di sektor transportasi," jelas Jodi dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Lebih lanjut, Jodi mengakui ada tantangan dari sisi penyelarasan aturan main. Untuk itu, pemerintah bertekad untuk membangun fondasi kuat dari sisi regulasi. Salah satu regulasi paling krusial yang diperlukan yaitu revisi Undang-Undang Migas ( RUU Migas ).

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto menyatakan, bahwa Pemerintah terus memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dengan tetap menjaga kepentingan Negara. Pemerintah melalui Kementerian ESDM, ungkapnya, tidak tinggal diam menunggu revisi UU migas, namun paralel terus menyiapkan kebijakan yang menarik investasi.

"Dalam tiga tahun terakhir itu, bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 50 persen. Sebelumnya hanya sekitar 15-30%. Selain itu insentif hulu migas dapat diberikan sesuai Kepmen ESDM 199/2021. Jadi sambil berjalannya revisi UU Migas, kita tidak diam dan terus lakukan perbaikan iklim investasi. IRR dan profitability index kontraktor migas diperhatikan, antara lain penyesuaian bagi hasil (split) kontraktor, FTP, investment credit dan lainnya, ruang itu dibuka," papar Ariana.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Benny Lubiantara menegaskan, penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan. Tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi dipastikan harus masuk dalam UU baru nanti.

SKK Migas, kata Benny, juga telah bertransformasi. Benny memastikan pembahasan Plan of Development (POD) akan melalui jalur ?fast track? seperti apa yang terjadi di Geng North. Namun masih banyak tantangan lainnya yang baru bisa diselesaikan dengan adanya UU Migas yang baru.

"Urusannya non teknis. Mau tidak mau lewat UU Migas, ada terobosan fiskal yang harus melalui payung hukum UU Migas," ungkap Benny.

Sementara itu, Raam Krisna, Ketua IATMI berharap diskusi yang diinisasi IATMI ini diharapkan bisa memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah sehingga bisa menjaga momentum peningkatan gairah investasi yang kini sedang terjadi.

"IATMI yakin dengan sinergi yang kuat dapat mewujudkan industri migas yang kompetitif dan berkelanjutan," pungkas Raam.

Karena perizinan kita terlalu banyak, ada kurang lebih sekitar 300 lebih izin. Nah, ini kita pangkas, kita akan potong

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi pada regulasi atau perizinan guna meningkatkan investasi di sektor hulu migas.

"Kami sedang merumuskan langkah-langkah komprehensif dan terukur, khususnya pada regulasi perizinan," ujar Bahlil di Jakarta, Rabu.

Menurut Bahlil, peraturan perizinan yang ada saat ini terkesan rumit. Untuk meningkatkan investasi di sektor hulu migas, maka perlu dilakukan sebuah langkah konkret.

"Karena perizinan kita terlalu banyak, ada kurang lebih sekitar 300 lebih izin. Nah, ini kita pangkas, kita akan potong," katanya.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan memberikan insentif atau sweetener kepada investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Bahlil mengatakan saat ini banyak negara sedang berlomba untuk bisa mendapatkan investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor hulu migas.

"Kita akan memperhatikan sweetener-sweetener yang mumpuni untuk kemudian bisa kita menawarkan kepada investor. Karena hampir semua negara dunia sekarang berlomba-lomba untuk mencari FDI (foreign direct investment) di sektor hulu migas," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Saya Mineral (ESDM) menyebutkan kontrak bagi hasil dengan skema gross split baru (new GS) disiapkan untuk mendorong investasi hulu migas di Indonesia lebih menarik lagi.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan pemerintah terus aktif menyiapkan kebijakan dan upaya agar iklim investasi hulu migas makin bergairah.

Menurut dia, kontrak new GS menyederhanakan komponen bagi hasil (split) kontraktor dalam kontrak GS, yang sebelumnya mencakup 13 komponen menjadi hanya lima komponen, sehingga lebih implementatif, sederhana, dan besaran bagi hasilnya juga lebih menarik bagi kontraktor.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Produksi minyak dan gas bumi (migas) mengalami penurunan secara alamiah. Di tengah upaya pemerintah menggenjot produksi, persoalan lain muncul yakni maraknya pengeboran ilegal atau ilegal drilling.

Dalam catatan detikcom Mei 2024 lalu, SKK Migas menyatakan, aktivitas pengeboran ilegal kembali marak terjadi. Saat itu, dalam waktu sebulan saja terjadi sejumlah kecelakaan akibat aktivitas gelap itu.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi Hudi D. Suryodipuro, mengatakan illegal drilling tidak memenuhi standar health, safety & environment (HSE). Saat itu, ia menjelaskan ada tiga lokasi pengeboran ilegal yang sudah teridentifikasi.

"Dalam satu bulan terakhir, kami mencatat ada kejadian yang menyebabkan kecelakaan dari aktivitas yang melanggar hukum tersebut di Blora Jawa Tengah, Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Batanghari Jambi dan lainnya," ungkapnya dalam keterangan resmi, (17/5/2024) lalu.

Sumur ilegal telah memunculkan persoalan kecelakaan dan kerusakan lingkungan lingkungan. Meskipun penanganan aktivitas illegal drilling bukan kewenangan SKK Migas dan KKKS, insiden dari aktivitas tersebut juga berdampak terhadap SKK Migas dan KKKS karena bakal diminta bantuan untuk menghentikan kebakaran maupun pencemaran yang terjadi.

"Tidak itu saja, bahkan karena ketidaktahuan masyarakat, ketika ada kecelakaan di lokasi illegal drilling, maka seringkali masyarakat meminta SKK Migas untuk menangani dan menindak, sedangkan terkait penertiban illegal drilling bukanlah tugas dan tanggung jawab SKK Migas," kata Hudi.

Jika dibiarkan, Hudi mengatakan ilegal drilling bakal meluas dan berlangsung dalam jangka panjang. Aktivitas itu juga bisa memunculkan perspektif negatif terhadap upaya peningkatan investasi hulu migas di Indonesia.

"Karena aktivitas illegal drilling, sebagian terjadi di wilayah kerja KKKS, yang kemudian ketika SKK Migas dan KKKS melakukan penanganan untuk menghentikan kebakaran maupun pencemaran lingkungan, maka biaya-biaya yang timbul akan diambilkan dari biaya operasional KKKS, jika kecelakaan akibat aktivitas illegal tersebut terus terjadi maka tentu semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh KKKS," jelasnya.

"Tentu tidak hanya biaya, tetapi juga SKK Migas dan KKKS harus mengalokasikan sumber daya manusia (SDM) untuk menangani dampak dari kecelakaan illegal drilling, akibatnya tentu saja akan mengganggu operasional KKKS, sehingga kerja keras SKK Migas dan KKKS untuk mencapai target produksi dan lifting menjadi semakin berat," sambungnya.

Hudi kemudian menjelaskan industri hulu migas berharap aparat penegak hukum dapat menindak tuntas aktivitas itu. Ia pun mengapresiasi penegak hukum yang selama ini sudah menghentikan illegal drilling.

"Kami memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah menutup dan menghentikan aktivitas ilegal tersebut dan berharap langkah tegas tersebut dapat terus dilakukan untuk menekan dan memberikan efek jera bagi para pelaku illegal drilling", imbuh Hudi.

Adapun berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2021 tercatat terdapat 8.000 sumur ilegal di Indonesia dengan taksiran menghasilkan minyak sebesar 2.500 - 10.000 barel minyak per hari (barrel oil per day/bopd). Padahal, Hudi mengatakan bahwa jika mengacu Undang Undang Minyak dan Gas Tahun 2001, kegiatan penambangan yang diperbolehkan hanya melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

detikcom akan menggelar Leaders Forum pada 11 September 2024 yang mengangkat tema Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan Demi Kedaulatan. Acara ini digelar di Auditorium Bank Mega Jalan Kapten P Tendean Kav 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui di detikcom.

Lewat acara ini, berbagai persoalan mengenai produksi migas akan dibahas. Kemudian, diharapkan ada solusi yang dapat diambil dalam upaya menggenjot produksi migas. Dengan demikian, diharapkan pula kedaulatan energi dalam negeri bisa tercapai.

(acd/rrd)