IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi wacana penerapan tarif KRL subsidi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Jokowi mengatakan, belum ada pembahasan mengenai rencana tersebut di tingkat pemerintah.

"Saya nggak tahu, karena belum ada rapat mengenai itu," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan menjelaskan, penerapan tarif KRL subsidi berbasis NIK agar subsidi bisa tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan.

"Rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal dalam keterangan resmi, Kamis (29/8/2024).

Skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK ini belum akan segera diberlakukan. Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan masih melakukan pembahasan dan diskusi dengan pihak terkait sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

Menurutnya, kebijakan ini akan tetap dilakukan melalui periode sosialisasi terlebih dahulu dan diterapkan secara bertahap kepada masyarakat.

(DESI ANGRIANI)

DEPOK, KOMPAS.com - Ani (25), warga asal Pekapuran, Kota Depok, memilih menggunakan kereta rel listrik atau KRL Commuter Line untuk berangkat dan pulang kerja sehari-hari.

Ani yang bekerja di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan itu enggan menggunakan kendaraan pribadi lantaran tak tahan dengan kemacetan dan kebisingan kendaraan di jalan.

"Itu kalau naik motor harus lewatin Pasar Minggu, Mampang Prapatan, Rasuna Said, itu macet banget," kata Ani kepada Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

"Saya merasa orang-orang yang ke arah Kuningan, intinya ke arah Jakarta tuh macet dikit (membunyikan) klakson," lanjutnya.

Bagi Ani, kemacetan dan kebisingan jalan bisa membuat dirinya tak bersemangat kerja.

Sementara, jika menempuh perjalanan menggunakan KRL, ia bisa mendengarkan lagu dari ponsel, bahkan menonton film.

"(Bunyi) klakson terus kayak gitu bikin pusing. Jadi mending naik kereta, pakai headset buat sekedar mendengarkan lagu atau nonton," ungkap Ani.

Ani mengatakan, butuh waktu lebih lama yakni hampir dua jam jika ia berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor. Sebab, jarak rumahnya dengan kantor terpaut belasan kilometer.

Jika sedang turun hujan, jalanan lebih macet sehingga butuh waktu lebih lama untuk berkendara.

Alasan-alasan inilah yang membuat Ani memilih menggunakan KRL alih-alih sepeda motor untuk pulang pergi dari dan menuju kantor.

"Karena kan ngaruh ya, kena paparan panas, kalau misalnya itu tiba-tiba hujan di jalan tuh kan ngaruh, kayak bete, harus ganti sepatu dulu kalau naik motor," ujar Ani.

"Menurut saya, yang dirasain energinya jadi enggak kebuang di jalan," tambahnya.

Warga Depok lainnya bernama Rifqi (28) juga memilih menggunakan KRL untuk berangkat dan pulang kerja. Rifqi menyebut, ia tak membuang banyak energi dan waktu jika bepergian menggunakan KRL.

"Capek banget kalau naik motor," ujar Rifqi.

Rifqi yang sehari-harinya berangkat kerja dari Beji, Kota Depok, menuju Tanah Sareal, Kota Bogor itu hanya butuh waktu 30 menit jika bepergian menggunakan KRL.

Sementara, jika menggunakan sepeda motor, butuh waktu sekitar satu jam untuk sampai ke tujuan.

"Tenaganya beda. Pengeluaran (uang) setara, tapi kan tenaga fisik setidaknya aman tersimpan," lanjutnya.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, persentase warga Depok yang menggunakan moda transportasi umum hanya 15,6 persen.

"Masih kecil (jumlah pengguna transportasi umum di Depok), kemarin (jumlahnya) 15,6 persen itu karena fasilitasnya belum (memadai)," kata Idris saat ditemui Kompas.com di depan Stasiun LRT Harjamukti, Jumat (5/7/2024).

Idris mengungkapkan, masih minimnya keinginan warga untuk menggunakan transportasi umum perlu segera ditangani. Untuk itu, Pemkot Depok meluncurkan Biskita Trans Depok.

"Kita belum hitung secara kajian, tapi kita ingin terus meningkatkan (pengguna transportasi publik) dari yang tadi (persentasenya)," tutur Idris.