Subsidi tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK) batal diterapkan tahun depan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum ada perubahan skema subsidi KRL di 2025.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan belum ada perubahan soal isu pengurangan anggaran subsidi KRL di 2025. Begitu pula dengan rencana penerapan subsidi tiket Commuter Line berbasis NIK.

"Belum ada perubahan itu (subsidi KRL di 2025)," kata Risal usai Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi Selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

"Kalau (subsidi berbasis) NIK juga belum, artinya kita belum ke arah sana. Masih dalam studi, masih dalam kajian untuk (subsidi KRL berbasis) NIK. Belum, belum (belum akan dilaksanakan di 2025)," tegasnya.

Isu perubahan penyaluran subsidi tiket KRL menjadi berbasis NIK muncul dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2025. Tertulis bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapatkan anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) senilai Rp4,79 triliun, salah satunya untuk KRL Commuter Line.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku belum tahu rencana tersebut. Ia berdalih belum ada rapat untuk mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL mulai 2025.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi irit bicara saat ditanya terkait kebijakan kontroversial itu. Ia hanya berjanji akan memberikan yang terbaik di tengah polemik subsidi KRL berbasis NIK.

"Kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat," tegas Budi selepas Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Di lain sisi, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub mengaku sempat membuat kajian untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000. Akan tetapi, Kemenhub belum mengambil sikap apapun terkait rencana kenaikan tarif KRL.

BADUNG, KOMPAS.com - Kelanjutan realisasi rencana subsidi kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan artificial intelligence (AI), masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyusul kepastian subsidi tarif KRL berbasis NIK dan AI tidak akan diterapkan pada 2024.

"Intinya (tarif KRL Jabodetabek) masih menggunakan skema tarif yang ada. Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat. Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya. Enggak tahu coba nanti kita lihat (kebijakan) pemerintahan baru seperti apa," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Badung, Bali, pada Selasa (17/9/2024).

Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama. Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.

Adita pun mengungkapkan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah.

Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.

Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.

"Semuanya masih dalam pembahasan. Karena itu, kita tentu harus berbicara dengan Kementerian Keuangan kan ya, yang melakukan alokasi anggaran. Dan juga kalau nanti kalau nanti ada basis itu, kita harus bicara dengan yang mengelola data," kata Adita.

Sehingga Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.

Adit menegaskan, pada intinya teknologi AI diadopsi untuk membantu pelayanan transportasi agar masyarakat lebih aman dan nyaman.

Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

"Jadi kalau rakyat umum (yang menerima subsidi) tidak akan ada merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi," ungkapnya.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

BADUNG, KOMPAS.com - Kelanjutan realisasi rencana subsidi kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan artificial intelligence (AI), masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyusul kepastian subsidi tarif KRL berbasis NIK dan AI tidak akan diterapkan pada 2024.

"Intinya (tarif KRL Jabodetabek) masih menggunakan skema tarif yang ada. Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat. Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya. Enggak tahu coba nanti kita lihat (kebijakan) pemerintahan baru seperti apa," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Badung, Bali, pada Selasa (17/9/2024).

Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama. Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.

Adita pun mengungkapkan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah.

Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.

Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.

"Semuanya masih dalam pembahasan. Karena itu, kita tentu harus berbicara dengan Kementerian Keuangan kan ya, yang melakukan alokasi anggaran. Dan juga kalau nanti kalau nanti ada basis itu, kita harus bicara dengan yang mengelola data," kata Adita.

Sehingga Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.

Adit menegaskan, pada intinya teknologi AI diadopsi untuk membantu pelayanan transportasi agar masyarakat lebih aman dan nyaman.

Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

"Jadi kalau rakyat umum (yang menerima subsidi) tidak akan ada merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi," ungkapnya.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

Rencana pemerintah mengubah model pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK menuai pro kontra. Rencana tersebut tercantum dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

detikcom telah melaksanakan polling untuk mengukur sejauh mana pembaca setuju atau menolak perubahan model subsidi KRL. Berdasarkan polling yang dibuka pada Jumat, 13 September 2024 dan ditutup Minggu 15 September pukul 11.00 WIB, mayoritas pembaca detikcom menolak rencana tersebut.

Terpantau 11 suara menyatakan setuju sementara 42 lainnya menyatakan tidak setuju. Salah satu pembaca yang setuju menyebut bahwa KRL yang tarifnya mendapat subsidi selayaknya digunakan keluarga menengah ke bawah bawah.

"KRL ditujukan untuk keluarga menengah ke bawah, jadi yang punya kendaraan pribadi nggak perlu pindah ke transportasi umum, karena perucma kalau tarifnya dibedakan," tulis seorang pembaca yang setuju.

Ada juga yang menyindir golongan mampu yang menggunan KRL padahal berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan subsidi silang untuk membantu pihak yang membutuhkan.

"Banyak yang naik (KRL) ternyata bekerja kantoran yang tujuannya malas nyetir, padahal penghasilan lebih dari cukup. Subsidi silang dong buta yang kurang mampu, jangan pelit-pelit," tegasnya.

Sementara itu, kelompok yang menyatakan tidak setuju menyoroti transportasi publik yang seharusnya lebih murah dari kendaraan pribadi. Dikhawatirkan jika kebijakan itu terealisasi justru akan membebani masyarakat.

"Makin ke sini makin lucu negara konoha. Transportasi publik ya harus lebih murah daripada ongkos kendaraan pribadi. Ini dikit-dikit dinaikkan, belum nanti BBM ikut naik, makin sengsara rakyatnya," tutur pembaca yang tidak setuju.

Kekhawatiran lainnya adalah soal potensi macet di Jakarta yang semakin parah. Selain bakal memberatkan rakyat, pemerintah dinilai tidak mendukung penggunaan transportasi umum.

"Bukannya mendorong masyarakat naik transportasi umum, malah memberatkan. Siap-siap Jakarta jadi tambah macet!" tulis salah satu pembaca.

Sebagai informasi, jika kebijakan ini jadi dilaksanakan, maka subsidi hanya dirasakan oleh orang yang berhak memerolehnya, mengacu pada NIK. Sedangkan bagi yang NIK-nya tidak terdaftar dalam subsidi, otomatis tarif KRL akan terasa lebih mahal.

Dalam catatan detikcom, sejauh ini tarif dasar KRL Jabodetabek untuk 25 km pertama adalah Rp 3.000. Bila penumpang menggunakan layanan KRL Jabodetabek lebih dari 25 km akan dikenakan tarif lanjutan progresif Rp 1.000 per 10 km.

Simak Video: Menhub Bakal Bahas Subsidi KRL Berbasis NIK Bareng Luhut-Sri Mulyani

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Sebelumnya, Budi menyebut pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Menurut Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Yoga Permana, kebijakan subsidi KRL berbasis NIK tersebut sangat merugikan bagi kelas menengah. Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk Kelas Menengah Turun Kelas secara daring pada Senin, 9 September 2024.

Menurut Yoga, subsidi KRL berbasis NIK menjadi bantalan kelas menengah. Ia pun menyoroti kondisi keuangan dan pendapatan kelas menengah yang tidak seberapa. Dengan diterapkannya subsidi KRL tersebut, membuat kelas menengah harus berpikir keras untuk menghemat biaya transportasi.

“Jadi tarif KRL ini jadi bantalan kelas menengah. Jangan sampailah dibuat satu sistem yang ribet pakai NIK. Saya tidak setuju, yang malah mempersulit dan buat kelas menengah jadi rapuh,” kata Yoga.

Yoga pun berpendapat bahwa seharusnya pemerintah bisa meniru skema negara lain yang memperbolehkan masyarakat secara mandiri untuk mendaftar jika ingin mendapatkan subsidi. “Masyarakat registrasi sendiri, bukan dengan menggunakan NIK,” kata Yoga.

Di acara yang sama, Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listyanto, mengatakan subsidi KRL kemungkinan besar akan diikuti dengan naiknya tarif KRL. Baginya hal tersebut semakin menekan daya beli kelas menengah. “Kelas menengah bisa semakin terpuruk. Wacana subsidi berbasis NIK ini kurang tepat saat kelas menengah sedang menghadapi kesulitan,” kata Eko dalam diskusi tersebut.

Selain itu, Eko juga menyoroti bingungnya masyarakat kelas menengah akibat kebijakan pemerintah yang tidak padu satu dengan yang lain. Ia mencontohkan dengan isu naiknya subsidi KRL berbasis NIK, justru pemerintah juga mewacanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ada masalah ketidaktepatan subsidi BBM, sekarang di KRL ada isu yang sama. Masyarakat mau beralih ke mana jika BBM dibatasi, publik diharapkan menggunakan transportasi umum, tetapi transportasinya juga diperketat?” ujarnya.

Eko pun mengatakan bahwa carut marutnya kebijakan yang tumpang tindih bagi kelas menengah itu akibat dari absennya koordinasi di ranah pengambil kebijakan.

Dilansir dari laman Indef, Eko pun mengungkapkan bahwa masyarakat semakin pesimis terhadap kondisi ekonomi, terlihat dari perlambatan konsumsi, penurunan PMI manufaktur, dan deflasi. Indeks ekspektasi konsumen juga turun terkait penghasilan, lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Eko menyarankan pemerintah untuk menunda kenaikan harga barang, meningkatkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), melindungi industri padat karya, dan mengakhiri tren suku bunga tinggi guna mendorong sektor riil dan UMKM.

ANANDA RIDHO SULISTYA | ILONA ESTHERINA

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penerapan subsidi tiket kereta rel listrik (KRL) atau commuterline Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) masih menjadi perbincangan publik.

Rencana itu terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sistem ticketing berbasis teknologi

Pekan lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan perkembangan dari rencana subsidi KRL berbasis NIK.

Menurut Budi pemerintah masih mencari waktu untuk membahas soal itu.

Pembahasan menurutnya menunggu selesainya pembicaraan soal anggaran di DPR

"Ya kita lagi merencanakan waktu, karena Pak Menko, Bu Menteri Keuangan tengah menyelesaikan anggaran di DPR setelah ini kita akan adakan rapat dan seperti apa yang dilakukan," ujar Budi di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Budi menegaskan, pada dasarnya rencana tiket KRL berbasis NIK merujuk kepada niat pemerintah menerapkan teknologi. Yakni dengan mengatur sistem ticketing KRL melalui satu teknologi.

Hanya saja, Budi tidak menjelaskan lebih lanjut perihal teknologi yang ia maksud.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga mendapat alokasi anggaran PSO 2025 sebesar Rp 4,7 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

Meski begitu, penyaluran PSO itu dilakukan dengan beberapa perbaikan antara lain penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek, pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO.

Tiket KRL berbasis AI

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat pekan lalu.

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok skema penyaluran subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek melalui penerapan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana tersebut masih dibahas. Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024) malam.

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

"Jadi kalau rakyat umum (yang menerima subsidi) tidak akan ada merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi," ungkapnya.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsdi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

"Ada detail, saya enggak hafal," jawabnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah akan membahas soal rencana menerapkan subsidi tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK.

Pembahasan rencana tersebut menurutnya menunggu selesainya pembicaraan soal anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Ya kita lagi merencanakan waktu, karena Pak Menko, Bu Menteri Keuangan tengah menyelesaikan (pembahasan) anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat dan seperti apa yang dilakukan," ujar Budi di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Budi menegaskan, pada dasarnya rencana tiket KRL berbasis NIK merujuk kepada niat pemerintah menerapkan teknologi yakni dengan mengatur sistem tiket KRL melalui satu teknologi.

Hanya saja, Budi tidak menjelaskan lebih lanjut perihal teknologi yang ia maksud.

"Tapi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai ini adalah bagaimana kita mengatur tikceting itu dengan satu teknologi. Intinya itu," ungkapnya.

Untuk diketahui, rencana pengubahan skema subsidi PSO KRL Jabodetabek ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025.

Pada RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi PSO kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 4,79 triliun untuk berbagai layanan kereta api.

Namun pada RAPBN tahun depan penyaluran subsidi PSO kereta api itu dilakukan dengan beberapa perbaikan, salah satunya dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

Pemerintah berencana mengubah skema subsidi layanan KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jika kebijakan tersebut jadi dilaksanakan, maka subsidi hanya dirasakan oleh orang yang berhak memperolehnya, mengacu pada NIK.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara soal kebijakan tersebut. Menurut Luhut, saat ini pemerintah dalam tahap finalisasi atas skema baru tersebut. Ia menekankan, hal ini bertujuan agar subsidi bisa lebih tepat sasaran.

"Ya sekarang lagi difinalkan kita lihat nanti, sama itu juga dengan tadi bensin. Jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujar Luhut di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Saat ditanya terkait soal kebijakan subsidi berbasis NIK ini, Luhut tak banyak bicara. Luhut juga belum dapat memastikan apakah masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi akan mengalami kenaikan harga tiket atau tidak.

"Ada detailnya, saya ndak hapal," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, rencana subsidi KRL berbasis NIK terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut, dilihat Rabu (28/8/2024), ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema PSO Kereta Api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek, disebutkan perbaikan akan dilakukan dengan menerapkan tiket elektronik berbasis NIK bagi pengguna KRL.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, rencana penerapan subsidi KRL berbasis NIK masih mempertimbangkan masalah waktu. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini masih membahas soal anggaran di DPR RI. Setelah itu barulah pembahasan resmi oleh pemerintah akan dilakukan.

"Pak Menko, Bu Menkeu tengah menyelesaikan anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Budi Karya menegaskan usulan tersebut tak lepas dari implementasi teknologi di sektor trasnportasi. Salah satunya menyangkut dengan persoalan ticketing. "Dan seperti apa yang dilakukan, tapi pada dasarnya kalau bicara ini adalah bagaimana kita mengatur ticketing dengan satu teknologi," tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pengenaan subsidi tiket KRL berbasis NIK muncul dari pemberitaan yang mengutip data dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Data ini diserahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Dalam dokumen tersebut, alokasi anggaran subsidi public service obligation (PSO) untuk kereta api sebesar Rp4,79 triliun ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi, termasuk KRL Jabodetabek. Salah satu perbaikan yang direncanakan adalah mengubah sistem pemberian subsidi pada tahun depan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menjelaskan bahwa skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diterapkan. "Untuk memastikan skema tarif ini benar-benar tepat sasaran, saat ini kami masih dalam tahap pembahasan dengan pihak terkait. Nantinya, skema ini akan diterapkan secara bertahap, dan akan ada sosialisasi kepada masyarakat sebelum diterapkan," ujar Risal.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga akan mengadakan diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diterapkan tidak memberatkan pengguna KRL Jabodetabek. "Diskusi publik ini akan dilaksanakan setelah skema tarif selesai dibahas secara internal, sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," tambahnya.

Jokowi Tidak Tahu Persoalan Ini, Kok Bisa?

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa belum ada rapat terkait rencana penerapan tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK pada tahun 2025. "Saya belum tahu karena belum ada rapat mengenai hal itu," ujar Jokowi pada 30 Agustus 2024.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah rencana subsidi tiket KRL berbasis NIK akan dibahas dalam rapat, Jokowi kembali mengaku belum mengetahuinya. Ia menyebut bahwa dirinya belum memahami kondisi lapangan yang sebenarnya yang memunculkan rencana tersebut. "Saya belum tahu, saya belum mengetahui bagaimana situasi di lapangan terkait penerapan tiket KRL berbasis NIK," kata Jokowi.

Oleh karena itu, ia menyatakan tidak memiliki informasi terkait hal tersebut. "Saya tidak tahu, karena belum ada rapat mengenai hal itu," kata Jokowi setelah meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat, 30 Agustus 2024. Kepala Negara juga mengakui belum mengetahui situasi di lapangan terkait rencana ini. "Belum tahu, saya belum tahu bagaimana kondisi di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan subsidi KRL di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Rencana tersebut terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dilaporkan oleh Antara pada Kamis, 29 Agustus 2024, dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi PSO kereta api, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, serta memastikan bahwa subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menjelaskan bahwa rencana subsidi KRL berbasis NIK masih dalam tahap pembahasan, sehingga belum dapat dipastikan kapan rencana tersebut akan diterapkan.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | YUDONO YANUAR | DANIEL A. FAJRI

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengkritisi wacana pemerintah yang ingin menetapkan subsidi tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK), sebab hanya akan memperburuk polusi udara di Jabodetabek. Jika akses transportasi umum kian sulit, masyarakat akan beralih ke kendaraan pribadi, sehingga berisiko memperburuk polusi.

Eddy menegaskan, seharusnya transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya terus diperbanyak. Tak hanya itu, kualitas dan kelayakannya terus diperbaiki.

Apalagi, sambungnya, dalam tiga tahun terakhir Jakarta, Tangerang Selatan, dan kota-kota sekitarnya kerap masuk dalam kota dengan polusi tertinggi di dunia.

"Salah satu cara terbaik mengurangi polusi adalah memperbanyak transportasi publik dan memperbanyak jumlahnya agar mudah diakses masyarakat. Di saat yang bersamaan, perlu dilakukan pembatasan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil," kata Eddy, Jumat (30/8/2024).

Sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan agar pemerintah memberikan dukungan penuh untuk mengurangi polusi udara. Oleh sebab itu, akses transportasi publik seharusnya semakin dipermudah bukannya malah dipersulit.

Eddy mendorong agar KRL Jabodetabek tetap memilki harga terjangkau untuk setiap masyarakat tanpa terkecuali. Dengan begitu, pemerintah perlu memberikan insentif agar masyarakat memiliki transportasi publik daripada menggunakan kendaraan pribadi.

Dia menegaskan pentingnya kementerian dan lembaga terkait memperhatikan aspirasi masyarakat, khususnya pengguna transportasi publik.

"Salah satu signature [ciri khas] kota-kota besar di negara maju adalah transportasi publik yang layak, berkualitas dan terjangkau. Saya yakin komitmen kita pada keberlanjutan lingkungan bisa membuat udara Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih bersih," tutup Eddy.

Sebagai informasi, rencana perubahan skema subsidi KRL menjadi berbasis NIK itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni dalam Bab 3 mengenai Belanja Negara.

Subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan subsidi PSO kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi layanan publik, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO Rp4,79 triliun kepada PT KAI yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

PT KAI menggunakan dana subsidi tersebut untuk mengoperasikan kereta-kereta jarak jauh hingga dekat, kereta ekonomi lebaran, KRD ekonomi, dan LRT Jabodebek.

Adapun, KRL Jabodetabek dan Yogyakarta dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Subsidi PSO digunakan oleh KAI Commuter untuk operasional KRL tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK merupakan kebijakan yang ambigu, absurd, bahkan nyeleneh lantaran pemerintah tidak menggunakan terminologi kenaikan tarif.

Pengurus Harian YLKI, Agus Sujatno, menyebut, kebijakan ini di sisi lain wacana absurd, di mana dalam satu pelayanan jenis moda yang sama, tapi akan terjadi dual tarif berbeda yaitu non-Public Service Obligation (PSO) dan PSO dengan berbasis NIK.

“Ini akan sulit diimplementasikan dan diawasi, bahkan potensi muncul chaos di lapangan sangat terbuka,” kata Agus kepada Bisnis, Jumat (30/8/2024).

Terkait gelontoran subsidi di transportasi umum, menurutnya seluruh konsumen KRL berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pasalnya, para konsumen ini telah meninggalkan kendaraan pribadi dan rela berdesakan menggunakan transportasi umum.

Di sisi lain, dia mengatakan, keputusan konsumen untuk beralih menggunakan KRL perlu diapresiasi. Pasalnya, keputusan tersebut turut berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi udara, bahkan mengurangi konsumsi BBM yang juga disubsidi.

“Hal ini yang harusnya di apresiasi,” ujarnya.

Selain itu, pemberian subsidi berbasis NIK justru kontraproduktif dan menimbulkan kesenjangan di antara pada pengguna KRL. Bahkan, kata dia, dapat memicu masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.

Rencana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK telah memantik protes dari sejumlah kalangan masyarakat, khususnya pengguna transportasi umum tersebut. Kebijakan ini dinilai tidak adil dan tidak tepat sasaran.

Perwakilan KRLMania Nurcahyo menilai, konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya.

“Dalam pandangan kami, langkah ini merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik,” kata Nurcahyo, salah satu perwakilan KRLMania dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/8/2024).

Adapun, rencana tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam Bab 3 dokumen tersebut, subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO).

Pemerintah setiap tahunnya menganggarkan subsidi PSO kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi layanan publik, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO Rp4,79 triliun kepada PT KAI. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

PT KAI menggunakan dana subsidi tersebut untuk mengoperasikan kereta-kereta jarak jauh hingga dekat, kereta ekonomi lebaran, KRD ekonomi, dan LRT Jabodebek.

KRL Jabodetabek dan Yogyakarta dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Subsidi PSO digunakan oleh KAI Commuter untuk operasional KRL tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana subsidi kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan alias NIK menuai protes keras dari para komuter. Subsidi yang ada dinilai salah sasaran sehingga akan diseleksi melalui profil dalam NIK, padahal subsidi transportasi umum mestinya berorientasi pelayanan publik.

Rencana perubahan skema subsidi KRL menjadi berbasis NIK itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni dalam Bab 3 mengenai Belanja Negara.

Subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan subsidi PSO kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi layanan publik, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO Rp4,79 triliun kepada PT KAI yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

PT KAI menggunakan dana subsidi tersebut untuk mengoperasikan kereta-kereta jarak jauh hingga dekat, kereta ekonomi lebaran, KRD ekonomi, dan LRT Jabodebek.

Adapun, KRL Jabodetabek dan Yogyakarta dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Subsidi PSO digunakan oleh KAI Commuter untuk operasional KRL tersebut.

Pemerintah ternyata memberikan sejumlah catatan perbaikan dalam pemberian PSO 2025, yakni:

1. Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek
2. Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO
3. Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (non core)
4. Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.

Poin pertama itu mendapat sorotan tajam, karena pengguna KRL akan mendapatkan tarif yang berbeda, bergantung kepada subsidi yang mereka terima berdasarkan profil NIK. Padahal, dalam Nota Keuangan, pemerintah sendiri yang menjelaskan bahwa pemberian subsidi bertujuan untuk menjamin pelayanan yang terjangkau bagi publik.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat," dikutip dari Buku II Nota Keuangan-RAPBN 2025 pada Jumat (30/8/2024).

Berapa Anggaran Subsidi KRL?

Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025 tidak memuat secara rinci anggaran subsidi PSO untuk KRL Jabodetabek. Dokumen itu hanya mengulas subsidi PSO secara keseluruhan, yang akan digunakan oleh PT KAI dan KAI Commuter.

Berdasarkan outlook tahun anggaran 2024, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7,88 triliun. Jumlahnya meningkat dari subsidi PSO tahun anggaran 2023 senilai Rp5,09 triliun.

Subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 2,4% per tahun pada periode 2020—2023, dari Rp4,74 triliun pada 2020 hingga Rp5,09 triliun tahun lalu.

"Faktor yang memengaruhi kenaikan anggaran Subsidi PSO dalam periode 2020—2024 antara lain peningkatan anggaran Subsidi PSO PT KAI terutama untuk mendukung LRT Jabodebek," dikutip dari Buku II Nota Keuangan-RAPBN 2025.

Apabila menilik laporan keuangan KAI Commuter, data realisasi anggaran PSO untuk KRL baru tersedia sampai 2022. Laporan keuangan tahun anggaran 2023 belum tersedia di situs resmi perusahaan.

Berdasarkan data itu, anggaran subsidi KRL Jabodetabek pada 2022 mencapai Rp1,41 triliun. Sejak 2018 hingga 2022, subsidi PSO untuk KRL Jabodetabek setiap tahunnya berada di kisaran Rp1,13 triliun—1,63 triliun.

Sebagai perbandingan, alokasi anggaran subsidi kendaraan listrik mencapai Rp9,2 triliun hanya pada 2024. Harga kendaraan listrik terbilang tinggi dan hanya masyarakat mampu yang bisa membelinya, sehingga subsidi kendaraan listrik dinikmati mereka, bukan masyarakat miskin dan rentan.

Perbandingan lainnya, anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama tiga tahun pembangunan telah mencapai Rp72,3 triliun, yang terdiri dari realisasi 2022 senilai Rp5,5 triliun, realisasi 2023 senilai Rp27 triliun, dan alokasi 2024 senilai Rp39,8 triliun.

Dalam tiga tahun terakhir yang dilaporkan KAI Commuter, yakni 2020—2022, total penggunaan anggaran subsidi KRL mencapai Rp4,2 triliun. Jumlahnya setara 5,8% dari total anggaran IKN pada tiga tahun terakhir.

Kemenhub: Subsidi KRL Berbasis NIK Masih Wacana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) buka suara, bahwa tarif KRL Jabodetabek tidak akan berubah dalam waktu dekat meskipun pemerintah merencanakan perubahan subsidi KRL berbasis NIK.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan bahwa skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan. Meskipun demikian, Risal menyampaikan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ujarnya dalam keterangan resmi.

DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. (Artha Adventy)