Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengumumkan program Quick Win senilai Rp121 triliun yang difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk 100 hari pertama kabinet Merah Putih. Analis memandang program ini tidak terlalu berdampak signifikan ke sejumlah emiten di Bursa.

Equity Research Anayst Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wibowo menjelaskan dengan program Quick Win ini, prospek di sektor infrastruktur tidak akan berdampak signifikan. Hal tersebut karena program ini hanya menargetkan infrastruktur di bagian renovasi.

"Hal ini mengingat yang ditargetkan infrastruktur di bagian renovasi sekolah Rp20 triliun dan bangunan sekolah Rp4 triliun, sedangkan di pembangunan rumah sakit hanya Rp1,4 triliun," kaya Azis, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, menurutnya jenis pekerjaan tersebut tidak perlu melibatkan BUMN Karya atau emiten swasta di sektor infrastruktur.

Sementara itu, lanjut Azis, dari sisi sektor kesehatan pada pemerintahan baru juga berfokus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu program yang direncanakan pemerintahan baru adalah medical check-up gratis.

Selain itu, juga anggaran kesehatan yang naik dari tahun sebelumnya menjadi fokus program dari pemerintahan baru.

Adapun Azis melihat sektor energi yang juga menjadi fokus pemerintahan baru untuk swasembada energi berpotensi terampak positif.

"Akan tetapi, tetap akan terpengaruh dengan kondisi harga komoditas global yang terkait," tuturnya.

Sementara itu, untuk komoditas CPO, Azis melihat terdapat peluang dari meningkatnya permintaan, seiring program makan gratis dari sisi CPO downstream.

Sebagai informasi, pemerintahan Prabowo-Gibran menganggarkan Rp121 triliun dalam program Quick Win. Program tersebut mencakup makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp3,2 triliun, dan pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah Rp1,8 triliun.

Lalu penuntasan TBC Rp8 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, program sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, dan lumbung pangan nasional daerah dan desa senilai Rp15 triliun.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.