Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meniadakan nomenklatur Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebagian tugas Kemenko Marves yang mengkoordinasikan bidang energi, investasi, dan pariwisata akan beralih di bawah kementeriannya.

"Alhamdulillah dapat amanat yang berat jadi kita perlu bekerja lebih keras. Apalagi ada perubahan konsentrasi dari kantor Kemenko karena saat ini energi, investasi juga masuk di bawah Kemenko (Perekonomian) dan pariwisata," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian tugas Airlangga saat ini bertambah mengkoordinasikan pengumpulan devisa hingga peningkatan investasi di Indonesia.

"Pesannya jelas harus mengumpulkan devisa, harus meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja," tuturnya.

Perubahan itu akan membuat pergantian cakupan koordinasi di Kemenko Perekonomian sebagaimana dulu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa Kemenko Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) berhasil mengumpulkan Rp 38,88 triliun dari obligor/debitur yang memiliki utang ke negara. Capaian itu terhitung dari dibentuk 2021 hingga 5 September 2024.

"Capaian Satgas BLBI sekarang telah mencapai dalam berbagai macam bentuk Rp 38,88 triliun per 5 September lalu," kata Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (9/9/2024).

Realisasi terkumpul dalam berbagai macam bentuk yakni PNBP ke kas negara Rp 1,84 triliun, sita/penyerahan barang jaminan/HKL Rp 18,13 triliun, penguasaan aset properti Rp 9,21 triliun, PSP dan hibah Rp 5,93 triliun dan PMN Non Tunai Rp 3,77 triliun.

"Ini berbagai macam kegiatan telah dilakukan dari inventarisasi dokumen aset, pemanggilan debitur, pengelolaan barang jaminan yang dioptimalkan dengan pemblokiran penyitaan dan lelang, penerapan PP 28/2022 sebagai payung hukum pembatasan keperdataan," beber Suahasil.

Capaian tersebut terbilang masih jauh dari target yang harus dikumpulkan yakni Rp 110,45 triliun. Sementara itu, masa tugas Satgas BLBI hanya sampai 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023.

Ada kemungkinan masa tugas Satgas BLBI akan diperpanjang di era presiden terpilih Prabowo Subianto. Kementerian Keuangan menargetkan bisa mengumpulkan Rp 2 triliun di 2025, terdiri dari Rp 500 miliar PNBP ke kas negara, Rp 500 miliar penguasaan fisik dan Rp 1 triliun penyitaan.

"Di target 2025, PNBP ditargetkan sekitar Rp 0,5 triliun, penguasaan fisik juga Rp 0,5 triliun dan penyitaan Rp 1 triliun, ini untuk rangkaian kasus-kasus BLBI hak tagih negara yang masih berproses," ucapnya.

Sebagai rencana aksi dan extra effort, Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp 10,25 miliar di 2025. Anggaran tersebut salah satunya untuk pembentukan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI sebagai pengganti Satgas BLBI.

"Kami bayangkan dan alokasikan Rp 10,25 miliar untuk pembentukan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI sebagai pengganti Satgas, melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan berpergian ke luar negeri, meningkatkan penelusuran informasi terkait debitur dan obligor dengan nilai-nilai yang kewajibannya besar dan pelatihan peningkatan kemampuan asset tracing," beber Suahasil.