Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan ada dua isu besar yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah di bidang tata ruang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di RI. Adapun dua masalah tersebut yakni One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam Talkshow Tata Ruang sebagai bagian dari Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, hari ini.

"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Nusron menjelaskan, selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.

"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," ujar Nusron.

Isu besar kedua yang ditekankan Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

"Akibatnya tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya. Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih," jelasnya.

"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tapi tetap akuntabel, tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak melahirkan malapetaka apalagi menjadi bencana. Begitu juga dengan PKKPR, bagaimana caranya supaya dalam waktu ini urusan PKKPR menjadi selesai dengan catatan dengan tetap compliant ada unsur mitigasi risiko, akurat, dan akuntabel. Sehingga PKKPR-nya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertahankan ekosistem yang sudah ada," sambungnya.

Terkait dengan Talkshow yang berlangsung, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 200 orang secara luring maupun daring. Dia berharap, forum ini dapat menjaring masukan seluas-luasnya untuk penguatan perencanaan tata ruang di masa depan, termasuk penetapan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua," ucap Dwi Hariyawan.

Sebagai informasi, Talkshow yang membahas One Spatial Planning Policy ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Rosiana Silalahi. Hadir sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.

Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penanggap, perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan sejumlah proyek quick win yang bakal digarap oleh kementeriannya. Beberapa proyek menyangkut dengan program ketahanan pangan hingga dukungan pendidikan.

Namun, sistem tol non tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tidak disebut dalam program quick win Kementerian PU. Menurut Dody pihaknya memang masih fokus pada urusan ketahanan pangan.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program prioritas terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis lainnya yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," tutupnya.

Saksikan juga video: Buka Bimtek, AHY Kenalkan Menteri Dody Sebagai Kader Baru Demokrat

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperingatkan para pelaku koperasi untuk agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini mengingat dalam sejarahnya kerap ada oknum-oknum nakal yang mendatangkan kerugian di koperasi.

Budi mengatakan, tujuan Utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga kental akan asas tolong menolong dan gotong-royong. Dengan demikian, menurutnya koperasi harus untung.

"Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasinya rugi gimana? Iya kan? Tetapi yang nggak boleh saya bilang tiga, jangan nipu, fiktif, mark up!," kata Budi Arie, di Kantor Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, koperasi merupakan alat yang baik untuk mengorganisasikan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, masih saja kerap ada oknum yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan sendiri.

Padahal menurut Budi, kepercayaan atau trust menjadi satu hal paling utama dalam bisnis. Akibatnya, kerugian koperasi pun akan berimbas kepada para anggotanya dan menimbulkan masalah baru,

"Kita tidak bisa pungkiri banyak apa oknum-oknum mengurus koperasi, yang menggunakan koperasi sehingga membuat koperasi kehilangan kepercayaan di publik," ujarnya.

Selaras dengan itu, pihaknya berencana untuk melakukan serangkaian penataan industri koperasi dengan berfokus pada tiga hal Utama, antara lain digitalisasi koperasi, rebranding, dan tata Kelola.

"Rebranding kooperasi, kooperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia berkoperasi. Kalau 1 orang dua anggota, di bawah 10% masyarakat Indonesia menjadi anggota kooperasi," kata dia.

Lihat Video: Dipanggil Prabowo, Waketum Gerindra Ferry Juliantono Bahas soal Koperasi

[Gambas:Video 20detik]

Penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer menjadi bagian dari prioritas 100 hari kerja Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) di masa pemerintahan baru. Dipastikan penataan honorer ini akan rampung pada Desember 2024.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, penataan tenaga non-ASN ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penanganan tenaga honorer ini dilakukan dengan mengandalkan seleksi CASN untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rini mengatakan, pihaknya telah mendorong agar para honorer ini mendaftarkan diri ke seleksi PPPK. Diharapkan pengangkatan honorer menjadi PPPK sendiri bisa dilakukan pada tahun ini.

"Untuk penjelasan status kepegawaian Non-ASN, kemudian pemetaan dan identifikasi dan mendorong Non-ASN untuk daftar dan seleksi PPPK, serta dilakukan pengangkatan tenaga Non-ASN tahun 2024," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Dalam Seleksi CASN 2024, pemerintah telah menetapkan formasi sebanyak 3,2 juta. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mengusulkan 1,2 juta formasi untuk PPPK. Adapun seleksi PPPK tahun ini dibuka 100% untuk tenaga Non-ASN.

"Tindak lanjutnya MenPAN akan koordinasi dengan BKN dan nanti kita akan tenaga seleksi Non-ASN ini akan kita upayakan selesai pada tahun ini. Dan seleksi PPPK tahun 2024 untuk penataan tenaga Non-ASN akan terdapat mekanisme dan prioritas untuk pelamarnya," terangnya.

Penataan tenaga honorer ini merupakan tindak lanjut dari program lama yang harus dituntaskan. Rini menekankan, pihaknya berpegang teguh terhadap arahan untuk menghindar PHK massal dan tidak mengurangi pendapatan hari ini, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran negara.

Selain penataan tenaga honorer, Kementerian PANRB punya dua prioritas lainnya untuk 100 hari pertama kerja. Antara lain ialah menyelesaikan penataan organisasi, kementerian Kabinet Merah Putih, serta pengisian jabatan. Kedua, terkait penetapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP) yang menjadi basis kementerian/Lembaga (KL) mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan IKU.

Simak juga Video 'Kesejahteraan Guru Berdampak pada Kualitas Pembelajaran di Sekolah':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meniadakan nomenklatur Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebagian tugas Kemenko Marves yang mengkoordinasikan bidang energi, investasi, dan pariwisata akan beralih di bawah kementeriannya.

"Alhamdulillah dapat amanat yang berat jadi kita perlu bekerja lebih keras. Apalagi ada perubahan konsentrasi dari kantor Kemenko karena saat ini energi, investasi juga masuk di bawah Kemenko (Perekonomian) dan pariwisata," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian tugas Airlangga saat ini bertambah mengkoordinasikan pengumpulan devisa hingga peningkatan investasi di Indonesia.

"Pesannya jelas harus mengumpulkan devisa, harus meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja," tuturnya.

Perubahan itu akan membuat pergantian cakupan koordinasi di Kemenko Perekonomian sebagaimana dulu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa Kemenko Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

Stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat akan dipermak. Stasiun yang kebanyakan melayani kereta ekonomi ini akan dikembangkan dengan tambahan bangunan di sebelah stasiun yang ada saat ini.

Nantinya zona keberangkatan dan kedatangan dipisahkan. Rencananya, pembangunan untuk pengembangan Stasiun Pasar Senen memakan waktu sekitar dua tahun.

Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT KAI (Persero) Rudi As Aturridha menerangkan, konstruksi diperkirakan akan dimulai pada semester II-2025. Kemudian, pembangunan untuk pengembangan stasiun akan memakan waktu dua tahun.

"Insyaallah semester II di 2025, semester 3 tepatnya itu sudah mulai konstruksi, makan waktunya mungkin sekitar 2 tahunan mungkin 2027 kita harapkan sudah selesai," katanya dalam acara Ngobrol Santai Bersama KAI, di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Minggu (13/10/2024) kemarin.

Pihaknya akan berhati-hati dalam melakukan pengembangan Stasiun Pasar Senen ini. Sebab, terdapat bangunan cagar budaya, salah satunya pada peron stasiun.

Dia mengatakan, pengembangan Stasiun Pasar Senen ini akan memakan biaya Rp 70 miliar. "Mengenai biayanya sebenarnya sudah kita budgeting dari tahun ini, ini multiyears dari 2024 ini sampai dengan nanti penyelesaian kurang lebih kalau nggak salah, sekitar Rp 70 miliar," katanya.

Dari materi yang disajikan, terdapat tiga poin penting dalam rencana pengembangan Stasiun Pasar Senen yakni pembangunan hall dan crossing penumpang baru, beutifikasi stasiun cagar budaya dan penataan landscape, pedestrian dan area parkir.

Adapun luas stasiun eksisting 15.900 m2. Kemudian, luas terdampak konstruksi 1.476 m2. Luas lantai baru 6.780m2. Dengan demikian luas stasiun baru akan menjadi 20.000 m2.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana melakukan penataan kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan membagi empat blok mulai ruang terbuka hijau (RTH) hingga taman. Melalui penataan ini, rencananya sejumlah PKL di kawasan itu akan direlokasi.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Rabu (18/9/2024), Pasar Kebayoran Lama terletak di samping (sisi barat dan timur) Stasiun Kebayoran. Di sisi timur stasiun terdapat pasar loak yang menjual barang bekas, sedangkan di sisi barat terdapat pasar pada umumnya yang menjual berbagai jenis barang.

Tidak lama setelah keluar dari sisi barat stasiun, terdapat banyak ruko dan lapak yang menjual berbagai barang dagangan. Kawasan pasar cukup luas dan sudah terbagi dalam beberapa blok bangunan pertokoan, yang salah satu bangunannya dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.

Meski begitu, terlihat para pedagang tidak hanya membuka lapak-lapak dagangannya di dalam bangunan pasar atau blok pertokoan lainnya, tapi hingga ke bahu-bahu jalan. Kondisi ini terlihat di sepanjang Jalan Kebayoran Lama hingga ke bawah flyover Jalan Ciledug Raya dan jalur TransJakarta.

Di bawah flyover Jalan Ciledug Raya dan jalur TransJakarta inilah banyak pedagang kaki lima (PKL) membuka lapak-lapak mereka. Kemungkinan besar PKL di kawasan inilah yang akan direlokasi Pemprov Jakarta.

Tepat di area kolong flyover itu terdapat berbagai lapak mulai dari reparasi kompor gas, pakaian, aksesoris seperti dompet dan ikat pinggang, perkakas, sepatu, makanan dan minuman, sayur mayur, hingga cincin dan kalung akik dan masih banyak lagi.

Pasar Kebayoran Lama Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Sebagai besar lapak ini dibangun menggunakan triplek kayu dan membentuk seperti sebuah dipan atau sebuah etalase. Ada juga pedagang yang membuka lapaknya hanya bermodalkan terpal atau tikar yang terbentang lebar di bahu jalan.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Antara dijelaskan Pemprov Jakarta berencana menata kawasan Kebayoran Lama dengan membagi empat blok yang terdiri atas ruang terbuka hijau (RTH) fungsional, penataan jalan, penataan taman koridor usaha mikro dan penataan taman transit Kebayoran.

Pertama, penataan Blok A yang meliputi RTH fungsional dan parkir dengan total luas lahan 8.336 meter persegi. Nantinya fungsi lahan akan difokuskan untuk penyediaan selter parkir, penampungan pedagang kaki lima (PKL) dan taman.

Kemudian penataan Blok B terdiri dari penataan jalan, lintas bawah (underpass), jalur pedesterian, jalur sepeda kolong jalan layang (flyover), menara pemantau lalu lintas dan bulevar, dengan total luas 41.408 meter persegi.

Penataan Blok C meliputi penataan area pedagang campuran. Blok C ini nantinya akan dibangun koridor pejalan kaki yang dilengkapi dengan taman dan penerangan sehingga pengunjung lebih nyaman.

Terakhir, penataan Blok D meliputi penyediaan taman transit Kebayoran. Taman akan berlokasi di bawah jalan layang, persimpangan Jalan Teuku Nyak Arief dekat halte koridor 8 TransJakarta.